Satu pekan terakhir, 14–21 November 2026, adalah pekan ketika hampir semua perebutan kekuasaan di Indonesia terjadi pada saat yang bersamaan. Jadwal pemilihan wakil presiden yang sudah ditetapkan justru dipertanyakan keabsahannya. Perkara dugaan makar melebar ke sejumlah rumah dan dua nama perwira baru. Undang-undang yang ditunggu 18 tahun akhirnya disahkan — dan langsung digugat ke Majelis Kehormatan Dewan. Presiden pulang dari dua KTT dengan komitmen investasi hampir Rp1.600 triliun. Dan di ujung pekan, polisi menggeledah lagi rumah dinas seorang bupati yang sedang diperiksa sebagai terlapor dugaan kekerasan seksual.
Di media sosial, ketujuh peristiwa di bawah ini mendominasi linimasa sepanjang pekan. Berikut rekapnya, dari yang paling ramai — dengan fakta yang sudah terverifikasi, klaim yang diatribusikan ke pihak yang mengatakannya, dan rumor yang tetap kami tulis sebagai rumor.
“Satu pekan ini membuktikan satu hal: di politik Indonesia, jadwal bisa berubah lebih cepat daripada nama calonnya — dan yang paling ramai dibicarakan justru yang belum terjadi.”
1. Bursa Wapres: 9 Desember Dipertanyakan, Nama Masih Ditunggu
Peristiwa terbesar pekan ini bukan siapa yang akan jadi wapres — melainkan apakah sidang untuk memilihnya pada 9 Desember 2026 sah digelar. Faktanya: MPR semula menetapkan sidang paripurna pemilihan, pelantikan, dan pengesahan wakil presiden baru pada Rabu, 2 Desember 2026. Pada Senin, 16 November, jadwal itu digeser ke Rabu, 9 Desember 2026, atas usulan Presiden Prabowo, dengan tenggat penyerahan dua nama calon dari Presiden paling lambat 25 November 2026. Tim verifikasi MPR sudah dibentuk dan pada Jumat, 20 November, membentuk tiga kelompok kerja.
Pada Jumat, 20 November, pakar hukum tata negara Mahfud MD mempertanyakan jadwal itu lewat akun X-nya. Menurut Mahfud, Pasal 136 Tata Tertib MPR dan UU MD3 menegaskan “hari” dalam tenggat 14 hari sebelum sidang adalah hari kerja, bukan hari kalender. Karena Presiden belum menyerahkan dua nama hingga Kamis, 19 November pukul 00.00, Mahfud menilai MPR “mungkin tidak bisa bersidang (dan tidak sah jika dilakukan)” pada 9 Desember. Ia mengusulkan sidang ditunda menjadi 14 hari kerja sejak MPR menerima dua nama — bila nama diserahkan Jumat, 20 November, sidangnya menjadi 10 Desember; bila Rabu, 25 November, menjadi 15 Desember.
Kekhawatiran yang sama datang dari dalam koalisi. Politikus Golkar Ahmad Doli Kurnia mengusulkan paripurna diundur ke sekitar 13–14 Desember demi menghindari cacat prosedur — 13 Desember adalah hari Minggu, sehingga dalam praktiknya 14 Desember. Pakar hukum tata negara Denny Indrayana menilai bila nama diserahkan 25 November, paripurna yang tepat adalah 15 Desember, dan bila tetap 9 Desember, wapres terpilih berisiko digugat ke PTUN.
Yang perlu dijaga: ini perdebatan tafsir hukum, bukan keputusan. Hingga Sabtu pagi, 21 November, MPR tetap memegang jadwal 9 Desember. Anggota pansus MPR Ahmad Irawan menyatakan tidak ada perubahan jadwal, dan keberatan Mahfud akan dikaji di pansus serta rapat gabungan. Belum ada tanggapan resmi Istana soal perbedaan tafsir hari kerja ini. Dan sampai artikel ini ditulis, Presiden belum menyerahkan dua nama apa pun — Menteri Koordinator Bidang Hukum Yusril Ihza Mahendra sudah menegaskan hal itu sejak Selasa, 17 November.
Sementara itu perebutan nama terus berjalan. Pada Jumat, 20 November, Golkar (Ahmad Doli Kurnia) dan PKS (Al Muzzammil Yusuf) mengatakan Presiden Prabowo akan mengumpulkan lagi para ketua umum partai koalisi untuk membahas calon wapres — Doli memperkirakan Sabtu, 21 November, atau Minggu, 22 November; Muzzammil menyebut belum ada undangan resmi dan para ketua umum diminta siaga di Jakarta. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad sendiri menyatakan ia tidak mengetahui rencana pertemuan itu. Dukungan untuk Dasco menguat dari berbagai arah: 23 DPD Gerindra sudah menyatakan dukungan, PAN menyatakan setuju Dasco jadi wapres, dan pada Kamis, 19 November, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi — yang namanya sendiri ikut disebut-sebut — justru menjagokan Dasco dan menegaskan dirinya fokus mengurus Jawa Barat. Dasco sendiri berulang kali meminta semua pihak menghormati hak Presiden memilih wapres.
Yang ramai di media sosial: perdebatan soal legitimasi memilih wapres lewat MPR, bukan pemilu langsung. Banyak warganet yang mempertanyakan mekanisme itu — tetapi mekanismenya memang diatur Pasal 8 ayat (2) UUD 1945: bila kursi wapres kosong, MPR memilih pengganti dari dua calon yang diusulkan Presiden, paling lambat 60 hari sejak kekosongan. Itu fakta konstitusional, bukan pendapat.
Baca juga: Mahfud: Sidang MPR 9 Desember Berpotensi Tidak Sah — Golkar Usul Paripurna Wapres Diundur, 9 Desember Dipertanyakan — Prabowo Kumpulkan Lagi Ketum Parpol soal Cawapres — Namanya Disebut Jadi Wapres, KDM Malah Jagokan Dasco — Paripurna Wapres Mundur ke 9 Desember, Prabowo yang Minta?
2. Dugaan Makar: Rumah-rumah Digeledah, TK dan IM Terungkap
Perkara yang tadinya dibicarakan sebagai skandal penyadapan kini resmi melebar — dan inilah peristiwa yang paling banyak memicu perdebatan sengit di media sosial pekan ini. Faktanya: sejak Kamis malam, 19 November 2026, penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri menggeledah sejumlah lokasi di Bogor dan Tangerang terkait dugaan makar terhadap Presiden Prabowo Subianto. Jumlah lokasi yang digeledah berbeda dalam pernyataan Direktur Tipidum Brigjen Susatyo Purnomo Condro sendiri — enam lokasi (lima di Bogor, satu di Curug) menurut pernyataan awal, lima lokasi (empat di Bogor, satu di Curug) menurut pernyataannya saat penggeledahan Cibinong. Pada Jumat, 20 November, Susatyo mengonfirmasi identitas di balik dua inisial yang rumahnya digeledah: TK adalah Brigjen Tedjo Kusumo dan IM adalah Kombes Iman Imanuddin. Satu rumah di Cibinong, Kabupaten Bogor, diduga menjadi posko bagi Kombes Iman. Penyidik menyita sejumlah dokumen dan spanduk dari rumah itu, serta perangkat elektronik dari lokasi lain.
Perkara dugaan makar ini adalah pengembangan dari perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden. Laporan polisi dugaan makar terbit pada Rabu, 11 November 2026, dan penyidik sudah memeriksa 59 saksi — termasuk empat tersangka perkara penyadapan yang diperiksa sebagai saksi. Ekspose perkara bersama jaksa penuntut umum Kejaksaan Agung yang semula dijadwalkan Jumat, 20 November, ditunda ke pekan depan karena penggeledahan masih berjalan.
Perkembangan lain pekan ini: pada Senin, 17 November, Irjen Eko Hadi Santoso — salah satu dari empat tersangka penyadapan — dipecat dari Polri (PTDH) setelah sidang etik sembilan jam; ia menyatakan menyesal tetapi tetap mengajukan banding. Brigjen Tedjo Kusumo sendiri sudah menjalani penempatan khusus (patsus). Andi Widjajanto, yang disebut dalam penyidikan, menyatakan hasil sadap terhadap Presiden diedarkan melalui kurir. Sidang etik terhadap mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dijadwalkan pekan depan.
Yang perlu dijaga dengan sangat hati-hati: hingga Jumat, 20 November, Tedjo Kusumo dan Iman Imanuddin BELUM berstatus tersangka dalam perkara dugaan makar. Yang diumumkan baru satu hal: rumah yang terkait dengan keduanya digeledah dan keterkaitannya sedang didalami. Keduanya tetap berstatus perwira yang diduga terkait — bukan tersangka makar, bukan terpidana. Asas praduga tak bersalah berlaku penuh, dan dugaan makar tetap dugaan sampai ada penetapan resmi.
Di media sosial, beredar klaim-klaim yang jauh melampaui fakta penyidikan. Sebagian warganet menuding mantan Presiden Jokowi dan lingkaran Solo sebagai dalang, dengan alasan kedekatan Listyo dengan Jokowi. Klaim itu tidak didukung bukti apa pun yang dipublikasikan penyidik: Jokowi dan Gibran tidak masuk daftar tersangka, dan tidak ada pernyataan resmi penyidik yang menuding mereka. Mahfud memang pernah menyarankan penyidik mengusut kemungkinan aktor di luar Polri — tetapi itu saran, bukan tuduhan terhadap nama tertentu. Klaim soal dana puluhan triliun untuk operasi penyadapan dan “daftar ribuan nama disadap” yang beredar sejak pekan lalu juga tetap tidak terbukti: tidak ada bukti yang dipublikasikan dan tidak ada konfirmasi lembaga mana pun.
Baca juga: Polri Konfirmasi TK dan IM: Tedjo Kusumo dan Iman Imanuddin — Kasus Makar: Bareskrim Geledah 6 Lokasi Terkait TK dan IM — Polri: Posko Cibinong Diduga Tempat Permufakatan Makar — Andi Widjajanto: Hasil Sadap Prabowo Diedarkan via Kurir — Sidang Etik 9 Jam, Irjen Eko Hadi Dipecat dari Polri — Sidang Etik Listyo: Kapan Digelar dan Siapa Mengadilinya?
3. UU Perampasan Aset SAH: 18 Tahun Menunggu, Langsung Digugat ke MKD
Kamis, 19 November 2026, DPR mengesahkan RUU Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang — mengakhiri pembahasan yang bergulir sejak 2008. Faktanya: pengesahan dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-13 DPR Masa Sidang II 2026–2027, dipimpin Ketua DPR Puan Maharani. Rapat dihadiri 361 dari 573 anggota DPR, dan seluruh fraksi menyatakan setuju tanpa catatan. Undang-undang ini mengatur perampasan aset hasil tindak pidana korupsi dan enam jenis tindak pidana lainnya — termasuk narkotika, pendanaan terorisme, penyelundupan senjata, perdagangan orang, dan penipuan/penggelapan berbasis teknologi informasi — tanpa menunggu vonis pidana, dengan ambang non-conviction based (NCB) Rp1 miliar. Hasil lelang aset disita antara lain untuk kompensasi korban, dan dibentuk badan pengelola aset khusus di bawah Presiden dengan pengawasan independen. Pasal 74: undang-undang berlaku 12 bulan setelah diundangkan DAN setelah kedua badan — pengelola dan pengawas — terbentuk.
Yang juga fakta: ketentuan illicit enrichment (kekayaan yang tidak dapat dijelaskan asal-usulnya) TIDAK masuk dalam undang-undang yang disahkan, dan undang-undang ini tidak berlaku surut. Itu dua hal yang paling banyak diperdebatkan pengamat dan aktivis antikorupsi.
Reaksi datang cepat. Pada hari yang sama, Kamis, 19 November, ICW bersama Koalisi Advokasi Perampasan Aset melaporkan Puan Maharani dan Habiburokhman ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), dengan tuduhan pelanggaran etik karena draf RUU disebut tidak pernah disosialisasikan. Laporan itu sudah diterima dan diregistrasi MKD — tetapi hingga Jumat, 20 November, belum ada tanggapan MKD. Perlu dicatat: laporan ke MKD adalah tuduhan etik, bukan vonis; Puan dan Habiburokhman bukan tersangka apa pun.
Di media sosial, pengesahan ini disambut dengan skeptis. Banyak warganet menuntut draf lengkap undang-undang dipublikasikan dan mempertanyakan apakah aturan ini benar-benar menyasar koruptor atau justru melindungi pejabat. Sebagian mengaitkan waktunya dengan desakan publik soal verifikasi ijazah anggota DPR — tetapi kaitan itu adalah tafsir warganet, bukan fakta yang dinyatakan siapa pun di DPR. Wakil Ketua DPR Dasco Ahmad menyatakan harta bandar judi online dan penipu investasi bodong bisa disita berdasarkan undang-undang ini, dan Komisi III DPR membela drafnya sebagai sudah yang terbaik.
Baca juga: DPR Sahkan RUU Perampasan Aset Jadi Undang-Undang — Badan Pengawas, Penjawab Kekhawatiran UU Perampasan Aset — Illicit Enrichment Tak Masuk UU Perampasan Aset — Dasco: Harta Bandar Judol dan Penipu Investasi Bodong Bisa Disita — Komisi III Bela Draf UU Perampasan Aset: Sudah yang Terbaik
4. Prabowo Pulang dari ASEAN–APEC, Bawa Komitmen Rp1.600 Triliun
Di tengah semua gejolak di dalam negeri, Presiden Prabowo menyelesaikan salah satu lawatan luar negeri tersibuknya — dan pulang membawa angka besar. Faktanya: Prabowo menghadiri KTT ke-49 ASEAN di Manila, Filipina, pada 15–17 November, lalu KTT APEC ke-33 di Shenzhen, China, pada 18–19 November. Ia tiba kembali di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Jumat malam, 20 November 2026, disambut Menko PMK Sugiono, Mensesneg Prasetyo Hadi, Panglima TNI, Kapolri, dan Kepala BIN. Selama rangkaian KTT di Shenzhen, Presiden menyebut total potensi komitmen investasi US$86,8 miliar — hampir Rp1.600 triliun — yang terdiri dari empat nota kesepahaman senilai sekitar US$71,8 miliar dan kesepakatan forum bisnis hingga US$15 miliar. Forum Bisnis Indonesia–China 2026 menghasilkan 35 kesepakatan senilai sekitar US$15 miliar (sekitar Rp274 triliun) dengan proyeksi lebih dari 30.000 lapangan kerja; data BKPM yang lebih rinci mencatat US$15,76 miliar dan 30.461 lapangan kerja. Prabowo juga menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden China Xi Jinping — keduanya menyepakati negosiasi CEPA dan membahas Laut China Selatan — serta berbincang dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di sela gala dinner APEC.
Yang perlu dijaga: komitmen investasi bukan uang yang sudah masuk. MoU dan nota kesepahaman adalah janji kerja sama yang realisasinya masih harus dibuktikan — dan pantas ditagih dalam beberapa bulan ke depan. Itu bukan meremehkan hasilnya; itu cara membaca angka diplomasi yang jujur.
Di media sosial, foto Prabowo duduk bersebelahan dengan Putin di gala dinner APEC menjadi salah satu gambar politik paling banyak dibagikan pekan ini — dan sebagian warganet membacanya sebagai sinyal kedekatan Jakarta–Moskow. Itu tafsir; yang resmi adalah pertemuan bilateral dengan Xi dan perbincangan singkat dengan Putin di sela forum, sebagaimana dikonfirmasi pemerintah Rusia dan Antara.
Baca juga: Prabowo Pulang dari ASEAN-APEC, Bawa Komitmen Rp1.600 Triliun — Forum Bisnis RI-China: 35 Kesepakatan Senilai Rp274 Triliun — Prabowo-Xi Sepakati Negosiasi CEPA dan Bahas Laut China Selatan — Prabowo Duduk Sebelah Putin di Gala Dinner APEC Shenzhen
5. ICJ: Myanmar Terbukti Genosida Rohingya
Kamis, 19 November 2026, Mahkamah Internasional (ICJ) di Den Haag memutuskan Myanmar melakukan genosida terhadap etnis Rohingya di Rakhine Utara pada 2017 — dengan suara 9 berbanding 6. Faktanya: ini pertama kalinya ICJ menyatakan sebuah negara bertanggung jawab atas kejahatan genosida. Putusan itu dijatuhkan tujuh tahun setelah Gambia menggugat Myanmar berdasarkan Konvensi Genosida 1948. Presiden ICJ Yuji Iwasawa menyatakan pasukan keamanan Myanmar membunuh ribuan warga sipil Rohingya, melakukan kekerasan seksual secara luas dan kekerasan ekstrem terhadap anak-anak, serta menyerang warga yang melarikan diri ke Bangladesh. ICJ juga menyatakan Myanmar gagal mencegah genosida, gagal menghukum pelakunya, dan wajib memberi kompensasi serta melaporkan langkah pemulihan dalam dua tahun (November 2028). Putusan ICJ bersifat final dan mengikat, meski kewenangan penegakannya terbatas.
Reaksi: Komisi I DPR menyambut putusan itu dan mendesak ASEAN bertindak serta membentuk mekanisme pemantauan. Sekjen PBB António Guterres dan Inggris menyambutnya — Inggris bahkan menyerukan sidang khusus Dewan Keamanan PBB dan mengusir atase pertahanan Myanmar. Myanmar sendiri menyatakan keberatan dan menyebut putusan mayoritas 9–6 itu mengecewakan. Hingga Sabtu pagi, belum ada pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri atau Istana soal putusan ini.
Kenapa ramai di Indonesia? Karena putusan ini punya kaitan langsung dengan Indonesia: ratusan ribu pengungsi Rohingya masih berada di kawasan, dan Indonesia selama ini menjadi salah satu negara transit. Perdebatan di media sosial pekan ini berkisar pada satu pertanyaan: apakah ASEAN — yang selama ini memegang prinsip non-intervensi — akan benar-benar bertindak, atau putusan bersejarah ini berhenti di atas kertas.
Baca juga: DPR Dukung Vonis ICJ: Myanmar Terbukti Genosida Rohingya
6. Kupang: Polda NTT Geledah Lagi Rumah Dinas Yosef Lede
Di ujung pekan, kasus dugaan kekerasan seksual yang menyeret Bupati Kupang Yosef Lede kembali menjadi sorotan — dengan penggeledahan kedua dalam dua hari. Faktanya: pada Kamis, 19 November 2026, Polda NTT menaikkan penanganan kasus ini dari penyelidikan ke penyidikan, setelah gelar perkara khusus. Korban berinisial RWM (21), seorang mahasiswi, melaporkan dugaan peristiwa di rumah dinas bupati pada malam 11 November 2026; laporan dibuat 12 November. Pada Jumat malam, 20 November, penyidik Polda NTT menggeledah lagi rumah dinas Bupati Kupang di Jalan R.A. Kartini, Kota Kupang. Menurut CNN Indonesia, penggeledahan dimulai sekitar pukul 20.00 WITA dan baru berakhir Sabtu dini hari pukul 02.20 WITA; petugas menyita sejumlah barang, antara lain kasur busa, dua bantal, sebotol minyak kayu putih, dan sebuah kaus putih. Yosef tidak berada di tempat saat penggeledahan — menurut keterangan di lokasi, ia sedang beribadah bersama keluarga; dua ajudannya ada di rumah. Pemeriksaan Yosef sebagai terlapor dijadwalkan Sabtu, 21 November, pukul 09.00 WITA. Yosef sendiri sebelumnya sudah menyatakan menghormati proses hukum dan siap diperiksa.
Yang perlu dijaga: Yosef berstatus TERLAPOR, bukan tersangka. Kasus ini masih di tahap penyidikan, dan asas praduga tak bersalah berlaku penuh. Bareskrim Polri — melalui Direktur Tipid PPA-PPO Brigjen Nurul Azizah, Jumat, 20 November — membantah kabar yang beredar di media sosial bahwa sudah ada perdamaian dalam kasus ini: “tidak betul”, proses tetap berjalan sesuai prosedur. Gubernur NTT Melki Laka Lena tidak menonaktifkan Yosef; ia meminta proses hukum berjalan. Gerindra menyatakan akan memecat dan mendorong pemberhentian Yosef BILA terbukti bersalah.
Dua hal yang tidak kami pakai: jumlah saksi — sumber-sumber berbeda antara 10 dan 18 orang (13 saksi awal ditambah 5 saksi tambahan) — kami tidak memaksakan satu angka. Dan soal barang bukti yang disita pada penggeledahan pertama (ponsel, bra, dan pakaian dalam korban), kami hanya mencatatnya sebagai barang yang disita penyidik, tanpa menarik kesimpulan apa pun darinya.
Baca juga: Polda NTT Geledah Lagi Rumah Dinas Bupati Kupang — Yosef Lede Buka Suara: Hormati Proses Hukum, Siap Diperiksa — Gerindra Ancam Pecat Yosef Lede jika Terbukti Bersalah — Polda NTT: Kasus Bupati Kupang Tak Tebang Pilih
7. PSI di Luar Kabinet: Jokowi Bilang “Di Luar Lebih Lincah”
Peristiwa yang paling banyak memancing tafsir pekan ini datang dari Solo, Kamis, 19 November 2026. Faktanya: mantan Presiden Joko Widodo menyatakan sudah tidak ada lagi kader PSI di kabinet. “Yang jelas sudah tidak ada dari PSI yang ada di kabinet, ya,” kata Jokowi di Solo. Ia menambahkan, berkiprah di luar kabinet bisa “lebih lincah”, dan PSI kini fokus memperkuat struktur untuk 2029. Yang perlu dicatat dengan jujur: Jokowi TIDAK menyatakan apakah PSI masih berada di koalisi atau sudah keluar. Itu pertanyaan yang sengaja tidak ia jawab.
Posisi PSI sendiri masih digambarkan berbeda-beda oleh para pihak — dan di sinilah batas fakta dan klaim harus dijaga. Grace Natalie menyatakan PSI tetap di koalisi Prabowo meski tanpa kader di kabinet. Demokrat, lewat Herman Khaeron, menyerahkan keputusan soal status PSI kepada Gerindra. PKS, lewat Mardani Ali Sera, menilai wajar bila PSI dipandang sudah bukan lagi bagian koalisi, tetapi mencatat belum ada pernyataan PSI soal keluar. Dasco menyatakan belum ada partai yang keluar dari koalisi. Jadi: yang pasti adalah PSI tidak lagi punya kader di kabinet; soal status koalisinya, para pihak belum sepakat — dan itu yang harus ditulis apa adanya.
Yang juga ramai: karangan bunga dari PSI untuk Gibran di Graha Saba, Solo, yang dibaca warganet sebagai “pesan fightback” — tetapi itu tafsir warganet atas sebuah karangan bunga, bukan pernyataan resmi PSI. Dan di kolom komentar, perdebatan soal PSI hampir selalu berujung pada perdebatan yang lebih besar: apakah hubungan Prabowo–Jokowi masih utuh setelah Gibran mundur. Tidak ada pernyataan resmi dari kedua pihak yang menyatakan hubungan itu retak — dan tidak ada pula yang secara eksplisit membantahnya pekan ini.
Baca juga: Jokowi: Tak Ada Lagi Kader PSI di Kabinet, di Luar Lebih Lincah — Karangan Bunga PSI untuk Gibran: Pesan Fightback di Graha Saba — Grace: PSI Tetap di Koalisi Prabowo Meski Tanpa Kader — Demokrat Serahkan Status PSI di Koalisi ke Gerindra
Yang Ditunggu Pekan Depan
Empat hal. Pertama, dua nama calon wapres dari Presiden — tenggat MPR 25 November — dan apakah sidang 9 Desember tetap digelar atau digeser mengikuti hitungan 14 hari kerja. Kedua, sidang DKPP pada Senin, 23 November, pukul 09.00 WIB, untuk anggota KPU soal pencalonan Gibran — empat dari lima aduan. Ketiga, ekspose perkara dugaan makar bersama Kejagung dan sidang etik Listyo Sigit: apakah konstruksi makar benar-benar menguat, atau perkara ini berhenti di penyadapan. Keempat, pemeriksaan Yosef Lede sebagai terlapor pada Sabtu pagi ini, dan apakah statusnya berubah setelah itu. Rekap pekan depan akan menilai keempatnya dari bukti, bukan dari ramainya linimasa.
Sumber: post 2047 + 2116 + 2095 + 2078 + 1570 (UlasPolitik) untuk bursa wapres + 9 Desember; jawawa.id (dibaca langsung) untuk Ahmad Irawan + MPR tetap 9 Desember + kutipan Mahfud; post 2113 + 2089 + 2071 + 2049 + 1747 + 1726 (UlasPolitik) + Antara 5869011 (dibaca langsung) untuk dugaan makar + penggeledahan; post 1903 + 1915 + 1918 + 2044 + 2068 (UlasPolitik) untuk UU Perampasan Aset; post 2101 + 2110 + 2053 + 1879 (UlasPolitik) untuk ASEAN–APEC + forum bisnis; post 2119 (UlasPolitik) untuk ICJ Rohingya; post 2122 + 1381 + 1384 + 1456 (UlasPolitik) + CNN 1429740 (dibaca langsung) untuk Kupang + daftar barang sitaan + waktu penggeledahan; post 2038 + 2041 + 1894 + 1906 (UlasPolitik) untuk PSI. Catatan: hero adalah ilustrasi hasil generate — foto asli yang diusulkan worker (Gibran + istri + pimpinan DPR-MPR, BPMI Setpres 2024, domain publik, 2560×1963, lisensi terverifikasi via API Commons) adalah DUPLIKAT media 1716 (jarak ahash 0 ke dasco-pan-wapres-1920.jpg, hero 17 Nov 2026); klaim worker “belum ada di media library” salah. Koreksi: (1) pertemuan ketum parpol TIDAK terjadi Jumat 20/11 — Doli + Muzzammil mengatakan Prabowo AKAN mengumpulkannya (perkiraan Sabtu 21/11 atau Minggu 22/11; belum ada undangan resmi; Dasco tidak mengetahui rencana itu). (2) Jumlah lokasi penggeledahan makar BERTENTANGAN (6 vs 5) — keduanya ditulis di sini, bukan satu angka. (3) Patsus Tedjo Kusumo tanpa tanggal (bukan 17 November). (4) UU Perampasan Aset: korupsi + enam jenis tindak pidana lainnya (bukan “enam jenis termasuk korupsi”). (5) US$86,8 miliar adalah total potensi (MoU US$71,8 miliar + forum hingga US$15 miliar), bukan hanya MoU; data BKPM rinci: US$15,76 miliar + 30.461 pekerjaan. (6) Yuji Iwasawa adalah Presiden ICJ (bukan “Ketua Majelis Hakim”); Miliband menyerukan sidang khusus DK PBB (bukan “memanggil sesi”); Myanmar menyebut putusan itu “mengecewakan” (tanpa “sangat” + “karena tidak bulat”). (7) H2 ICJ dipersingkat dari 74 menjadi 41 karakter (batas 70). Jumlah saksi kasus Kupang TIDAK diterbitkan (10 vs 13+5=18 vs 13+5+ahli — bertentangan).