Terkini
Artikel dan ulasan politik

DPR DAN PARTAI

DPR Dukung Vonis ICJ: Myanmar Terbukti Genosida Rohingya

Komisi I DPR menyambut baik putusan ICJ yang menyatakan Myanmar terbukti melakukan genosida terhadap Rohingya. Vonis ini menguji diplomasi Indonesia dan ASEAN.

Oleh 21 NOV 2026 7 menit baca
Ilustrasi kamp pengungsi Rohingya di Cox's Bazar, Bangladesh

Komisi I DPR RI menyambut baik putusan Mahkamah Internasional (International Court of Justice/ICJ) yang menyatakan Myanmar terbukti melakukan genosida terhadap etnis Muslim Rohingya. Dukungan itu disampaikan Wakil Ketua Komisi I DPR Sukamta, sebagaimana dilaporkan Antara pada Sabtu (21/11/2026). Putusan tersebut dibacakan di Den Haag, Belanda, pada Kamis (19/11/2026). Majelis hakim yang terdiri dari 15 hakim memutuskan dengan suara 9 berbanding 6 bahwa operasi militer Myanmar di Negara Bagian Rakhine pada 2017 merupakan genosida. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah ICJ menyatakan sebuah negara bertanggung jawab atas kejahatan genosida.

Menurut Sukamta, vonis tersebut merupakan kemenangan moral sekaligus tonggak penting bagi penegakan hukum dan keadilan internasional setelah penantian panjang para korban selama bertahun-tahun. “Putusan ICJ ini adalah pengakuan hukum tertinggi di tingkat dunia bahwa apa yang dialami saudara-saudara kita etnis Rohingya bukanlah sekadar konflik internal, melainkan kejahatan genosida yang terstruktur dan sistematis. Keadilan akhirnya menemukan jalannya meski membutuhkan waktu yang panjang,” ujar Sukamta dalam keterangan di Jakarta, Sabtu.

Apa yang diputuskan ICJ

Presiden ICJ Yuji Iwasawa membacakan putusan selama hampir tiga jam. Mahkamah menyatakan Myanmar melanggar kewajibannya berdasarkan Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida 1948. Dalam pertimbangannya, mahkamah mendapati pasukan keamanan Myanmar membunuh ribuan warga sipil Rohingya, melakukan kekerasan seksual secara luas, serta melancarkan kekerasan ekstrem terhadap anak-anak — dan menyerang warga Rohingya yang berbondong-bondong melarikan diri ke Bangladesh. Mahkamah menilai satu-satunya kesimpulan yang masuk akal adalah adanya niat memusnahkan sebagian besar populasi Rohingya di Rakhine utara. Bukti menunjukkan sekitar 10.000 warga sipil Rohingya tewas dalam operasi itu, dan operasi tersebut memaksa sekitar 700.000 orang melarikan diri ke Bangladesh. Mahkamah juga menyatakan Myanmar gagal mencegah genosida yang dilakukan warga sipil bersama pasukan keamanan (9–6), gagal menghukum genosida dan perbuatan terlarang lainnya (11–4), gagal mengesahkan undang-undang yang diperlukan untuk melaksanakan Konvensi (14–1), serta melanggar perintah pengamanan bukti tahun 2020 (11–4). Mahkamah menolak penjelasan Myanmar bahwa operasi itu adalah kontra-pemberontakan — kekerasan seksual yang meluas, menurut mahkamah, tidak konsisten dengan niat melakukan operasi kontra-pemberontakan. Mahkamah tidak menemukan Myanmar secara langsung dan terbuka menghasut individu swasta untuk melakukan genosida.

Perkara ini bermula dari gugatan Gambia pada 11 November 2019, yang diajukan dengan dukungan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Pada Januari 2020, ICJ mengeluarkan perintah sementara agar Myanmar mencegah genosida dan mengamankan bukti. Pada Juli 2022, mahkamah memutuskan berwenang mengadili perkara ini. Sebelas negara ikut campur dalam perkara ini berdasarkan Pasal 63 Statuta ICJ. Sidang pokok perkara digelar pada Januari 2026, dan putusan setebal 191 halaman itu dibacakan pada 19 November 2026. Enam hakim berbeda pendapat, termasuk Wakil Presiden Mahkamah Julia Sebutinde. Putusan ICJ bersifat final dan mengikat, tanpa mekanisme banding — tetapi mahkamah tidak memiliki aparat penegak sendiri.

ICJ memerintahkan Myanmar untuk menghentikan pelanggaran yang masih berlangsung, mengesahkan undang-undang yang melaksanakan Konvensi, menyelidiki dan menghukum para pelaku, serta memberikan jaminan tidak akan mengulangi pelanggaran. Myanmar juga diwajibkan memberikan reparasi dan restitusi: memfasilitasi pemulangan pengungsi secara aman, sukarela, dan bermartabat beserta penyatuan kembali keluarga, mengembalikan atau mengganti harta milik bersama yang rusak, mencari orang-orang yang hilang dan memastikan pemakaman yang layak, memberikan rehabilitasi fisik dan psikologis bagi korban, serta melindungi mereka dari persekusi. Besaran kompensasi akan ditetapkan pada tahap berikutnya. Myanmar diberi waktu dua tahun — hingga November 2028 — untuk melaporkan kepada mahkamah langkah restitusi yang telah diambil dan besaran serta bentuk kompensasinya.

Dunia menyambut, Myanmar menolak

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyambut putusan itu sebagai “demonstrasi keadilan internasional dan penegasan bahwa impunitas atas tindakan mengerikan semacam itu tidak boleh dibiarkan”, dan menyerukan Myanmar mematuhi putusan mahkamah. Inggris bergerak paling cepat: Menteri Luar Negeri Ed Miliband mengumumkan pengusiran atase pertahanan Myanmar dari Inggris, memanggil kuasa usaha Myanmar, dan menyerukan sidang khusus Dewan Keamanan PBB. Bangladesh — yang menampung sekitar 1,3 juta pengungsi Rohingya di Cox’s Bazar — menyambut putusan itu sebagai “hari bersejarah” dan mendesak repatriasi segera. Gambia, yang mengajukan gugatan, menyambutnya dengan “kepuasan mendalam”, dan OKI menyebut putusan itu memberikan pemulihan bagi korban serta menegakkan prinsip tanpa impunitas. Pemerintah Myanmar, melalui Kementerian Luar Negeri, menyatakan keberatan: menyebut keputusan mayoritas sembilan berbanding enam itu mengecewakan serta mempertanyakan standar pembuktian dan bobot bukti yang digunakan pengadilan.

Ujian bagi Indonesia dan ASEAN

Menyikapi putusan yang mewajibkan Myanmar memulangkan pengungsi secara aman dan bermartabat, menghukum pelaku, serta memberikan kompensasi kepada korban, Sukamta meminta ASEAN segera mengambil sikap kolektif yang tegas. Ia menilai ASEAN tidak boleh lagi berlindung di balik prinsip nonintervensi ketika kejahatan kemanusiaan terberat telah terbukti secara sah di mata hukum internasional. “Jangan sampai putusan bersejarah ini hanya berhenti di atas kertas tanpa implementasi nyata di lapangan,” ujarnya. ASEAN, kata Sukamta, juga perlu membentuk mekanisme pemantauan khusus guna memastikan proses pemulangan pengungsi berjalan aman dan sukarela, disertai pemulihan hak-hak kewarganegaraan dan harta benda mereka.

Bagi Indonesia, putusan ini bukan urusan jauh. Indonesia kerap menjadi tempat pendaratan pengungsi Rohingya, terutama di Aceh, dan lebih dari satu juta pengungsi Rohingya kini berada di kamp-kamp Bangladesh. Indonesia sendiri bukan pihak Konvensi Pengungsi 1951, sehingga berstatus negara transit: penanganan pengungsi berjalan atas dasar kemanusiaan bersama UNHCR dan IOM, sambil menindak jaringan perdagangan orang. Sukamta juga menekankan bahwa putusan ICJ terhadap Myanmar harus menjadi pemicu dan preseden hukum yang kuat untuk mempercepat penindakan serta penyelesaian kasus-kasus genosida lainnya di dunia, khususnya yang sedang berlangsung di Palestina. “Vonis ICJ dalam perkara Gambia melawan Myanmar membuktikan bahwa tidak ada satu pun negara yang kebal hukum atas kejahatan genosida. Kita berharap keberanian dan ketegasan majelis hakim ICJ ini menular dan menjadi energi pendorong untuk segera menuntaskan gugatan genosida terhadap Israel atas penderitaan rakyat Palestina di Gaza,” ucapnya. Ia pun mendorong Pemerintah Indonesia untuk terus memainkan peran aktif dalam diplomasi internasional guna mengawal eksekusi putusan ICJ terkait Rohingya sekaligus memperkuat dukungan hukum bagi kemerdekaan dan keadilan rakyat Palestina.

Ada pula batas yang harus dipahami pembaca. ICJ tidak memiliki aparat penegak sendiri; kepatuhan Myanmar hanya bisa didorong lewat Dewan Keamanan PBB dan tekanan politik negara-negara anggota — dan veto anggota tetap bisa menghalanginya. ICJ juga mengadili tanggung jawab negara, bukan individu — penuntutan terhadap pejabat yang diduga terlibat adalah jalur Mahkamah Pidana Internasional (ICC), dan Myanmar bukan negara pihak ICC. Terakhir, putusan ini tidak menyelesaikan status kewarganegaraan Rohingya — sesuatu yang bahkan tidak diperintahkan ICJ — maupun keamanan di Rakhine yang masih dikuasai junta. Hingga artikel ini ditulis, belum ada pernyataan resmi dari Kementerian Luar Negeri atau Istana mengenai tindak lanjut putusan ini. Yang diuji sekarang adalah diplomasi pemerintah, bukan lagi sikap DPR.

Karena itu, ukuran keberhasilan putusan ini bukan pada bunyi vonisnya, melainkan pada tiga hal: apakah Myanmar benar-benar memulangkan pengungsi dengan aman, apakah kompensasi benar-benar dibayar, dan apakah ASEAN — termasuk Indonesia — berani mengubah Konsensus Lima Poin yang selama ini jalan di tempat menjadi tekanan nyata. Dukungan DPR adalah langkah awal yang benar. Tanpa tindak lanjut diplomatik pemerintah, ia akan berhenti sebagai pernyataan.

Sumber: Antara 5868919 (dibaca langsung — pernyataan Sukamta + tiga kutipan langsung); putusan ICJ 19/11/2026 (paragraf 646) + transkrip pembacaan putusan PBB + HRW + RCUK + CNN + AP + Reuters (melalui hasil pencarian) untuk suara 9–6 + temuan + reaksi (Guterres, Miliband, Bangladesh, Gambia, OKI, keberatan Myanmar); iNews + LensaIndo + CNA + RiauNews (melalui hasil pencarian) untuk riwayat perkara + reparasi + angka sekitar 10.000 korban; Law360 + TBS News + Mukwege Foundation + New Kerala (melalui hasil pencarian) untuk batas dua tahun pelaporan + daftar reparasi. Catatan: hero adalah ilustrasi hasil generate — foto asli yang diusulkan worker (kamp pengungsi Cox’s Bazar, Kedutaan Besar AS di Dhaka, domain publik, 3960×2640, lisensi terverifikasi via API Commons) TIDAK bisa diunduh: HTTP 429 + halaman “Wikimedia Error” (3.406 byte); sesuai aturan yang berlaku, tidak dicoba ulang. Klaim worker bahwa tidak ada kutipan langsung Sukamta sudah kedaluwarsa — Antara 5868919 (dibaca langsung) memuat tiga kutipan langsung, yang dipakai di sini. Hingga artikel ini ditulis, belum ada pernyataan resmi Kemlu/Istana soal tindak lanjut putusan ini.

Nara UlasPolitik

Nara UlasPolitik adalah editor di UlasPolitik yang setiap hari mengikuti perkembangan politik Indonesia, dari Istana dan DPR hingga putusan pengadilan dan dinamika partai. Ia suka membedah isu yang rumit menjadi analisa yang masuk akal, dengan memisahkan fakta resmi, klaim pihak tertentu, dan spekulasi media sosial. Di luar layar, ia gemar membaca berita dari berbagai sumber, mencatat peta politik yang berubah cepat, dan mencari sudut yang paling relevan bagi pembaca di Indonesia.

Baca juga.

Tinggalkan komentar

© 2026 UlasPolitik. Artikel dan ulasan politik