Terkini
Artikel dan ulasan politik

DPR DAN PARTAI

Marwan: Percepat Penetapan Istithaah Kesehatan Haji 2027

Marwan Dasopang minta Kemenhaj mempercepat penetapan istithaah kesehatan calon jemaah haji 2027 agar kuota tidak terbuang dan pelunasan Bipih berjalan lancar.

Oleh 21 NOV 2026 7 menit baca
Ilustrasi jemaah haji Indonesia di ruang keberangkatan bandara

Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang meminta Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) mempercepat penetapan istithaah kesehatan calon jemaah haji untuk keberangkatan 1448 Hijriah/2027 Masehi. Desakan itu ia sampaikan di sela kunjungan kerja Komisi VIII ke Makassar, Sabtu, 21 November 2026. Alasannya sederhana tetapi mendesak: kepastian status kesehatan harus keluar lebih awal agar calon jemaah punya cukup waktu melunasi Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih); penetapan yang molor berisiko membuat kuota keberangkatan 2027 tidak terserap.

Istithaah kesehatan adalah salah satu syarat wajib sebelum calon jemaah dapat melunasi Bipih. Marwan menjelaskan, istithaah mencakup kemampuan menjalankan ibadah haji dari segi kesehatan fisik dan mental, keuangan, transportasi, waktu, serta keamanan. Persyaratan kesehatan tetap harus mengacu pada ketentuan Pemerintah Arab Saudi — tetapi, kata Marwan, ketentuan yang masih dapat didiskusikan perlu dibahas bersama agar tidak menghalangi calon jemaah yang sebenarnya memenuhi syarat.

Status istithaah kesehatan calon jemaah dibagi menjadi empat kategori: istithaah murni, istithaah dengan pendamping, belum istithaah, dan tidak istithaah. Jemaah yang dinyatakan tidak istithaah tidak berangkat pada musim itu dan porsinya dapat dialihkan ke anggota keluarga; yang belum istithaah dibina dan keberangkatannya ditunda agar kondisinya pulih sebelum ditetapkan ulang.

Desakan ini bukan baru. Pada Rapat Kerja Nasional Evaluasi Penyelenggaraan Haji 2026, 4 Juli 2026, Marwan sudah mengusulkan penetapan istithaah kesehatan dilakukan satu tahun sebelum keberangkatan, agar calon jemaah punya waktu memadai untuk memperbaiki kondisi fisiknya — bukan baru mengetahui status “tidak layak” ketika hari keberangkatan sudah dekat. “Ketika mau berangkat baru periksa kesehatan, dia gagal,” kata Marwan, seperti dikutip Kompas.com. Kemenhaj merespons dengan pemantauan kesehatan sejak setahun sebelum berangkat, dengan deteksi dini pada tiga kelompok risiko tertinggi: penyakit jantung, hipertensi berat, dan gagal ginjal (Kepala Pusat Kesehatan Haji Dani Pramudya). Sekretaris Jenderal Kemenhaj Teguh Dwi Nugroho menegaskan hal yang sama saat membuka Konsolidasi Penyelenggaraan Kesehatan Haji di Bogor, 7 Oktober 2026.

Bayang-bayang musim haji 2026

Desakan Marwan lahir dari catatan musim haji 2026 yang masih segar. Kemenhaj mencatat 369 jemaah wafat — angka final Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf, 8 Juli 2026, naik dari 367 yang diumumkan 1 Juli — dan 345 calon jemaah gagal berangkat karena masalah kesehatan. Sebanyak 345 calon jemaah itu dicegah berangkat di titik-titik embarkasi setelah melalui pemeriksaan berlapis, mulai dari fasilitas kesehatan daerah asal hingga pemeriksaan ulang di asrama haji.

Anggota Komisi VIII Nanang Samodra menyebut — berdasarkan informasi yang diterimanya — Indonesia menghadapi denda sekitar Rp60 miliar karena mengirim jemaah yang masuk sembilan kriteria penyakit yang dilarang otoritas Arab Saudi. Kemenhaj kemudian menyampaikan otoritas Arab Saudi memaafkan denda musim 2026, tetapi ketentuan lebih ketat berlaku musim berikutnya. Dana asuransi jemaah yang sempat dipotong karena riwayat sembilan penyakit tertentu telah dikembalikan, setelah koordinasi Kemenhaj dengan otoritas Arab Saudi melalui KBRI Riyadh; pertanggungan maksimal SAR200.000 per jemaah. Bila pelanggaran serupa terulang, biayanya dapat dibebankan melalui pemotongan dana pada e-Wallet dalam aplikasi Nusuk Masar milik jemaah yang bersangkutan.

Timwas Haji DPR menemukan jemaah penderita kanker stadium akhir tetap diberangkatkan musim 2026 (Netty Prasetiyani Aher, Juni 2026). Atalia Praratya meminta verifikasi kesehatan dikawal berjenjang sejak puskesmas hingga embarkasi. Contoh Nanang: calon jemaah baru terdeteksi hamil enam bulan menjelang keberangkatan; sampel urine pemeriksaan sebelumnya ternyata milik suaminya.

Dua tenggat yang berkejaran: biaya dan kuota

BPIH 1447 H/2026 M disepakati Rp87,4 juta per jemaah — Rp54,19 juta dibayar jemaah, Rp33,21 juta ditopang nilai manfaat BPKH. Untuk 2027, angka itu sudah ditetapkan: BPIH 1448 H/2027 M sebesar Rp98,47 juta per jemaah (Rp98.466.351,35), disepakati Komisi VIII DPR bersama pemerintah dalam rapat kerja Rabu, 7 Oktober 2026. Dari jumlah itu, Bipih yang dibayar langsung jemaah sebesar Rp54.648.825 atau 55,50 persen, sedangkan Rp43.817.526,35 atau 44,50 persen bersumber dari nilai manfaat pengelolaan dana haji. Rata-rata sisa pelunasan jemaah menjadi sekitar Rp23,05 juta, setelah setoran awal Rp25 juta, nilai manfaat pada virtual account sekitar Rp3,4 juta, serta subsidi pemerintah Rp3,2 juta. Bipih justru turun sekitar Rp184.981,58 per jemaah dibanding 2026.

Yang perlu diluruskan: wacana BPIH 2027 di kisaran Rp100 juta hingga Rp107 juta adalah wacana Agustus–September 2026, dan usulan awal pemerintah sekitar Rp107,34 juta — bukan angka yang disepakati. Opsi skema subsidi 25 persen Marwan (sekitar Rp97 juta) adalah usulan September 2026 yang mendahului kesepakatan 7 Oktober. Panja BPIH sudah menyelesaikan pembahasannya dan menetapkan angka final.

Tenggat pelunasan sudah berjalan. Pemerintah menyiapkan dua tahap pelunasan Bipih untuk musim haji 1448 Hijriah/2027 Masehi: tahap pertama berlangsung hingga 10 Desember 2026, sedangkan tahap kedua dijadwalkan pada 16 hingga 31 Desember 2026 apabila masih terdapat sisa kuota. Marwan berharap mekanisme dua tahap itu dimanfaatkan secara maksimal agar seluruh kuota terisi oleh calon jemaah yang memenuhi persyaratan. Jemaah dijadwalkan mulai masuk asrama 10 April 2027 (Kiai Maman Imanulhaq, 18 November 2026).

DPR juga menyoroti potensi kuota haji di setiap provinsi tidak terserap secara optimal akibat keterlambatan pemeriksaan maupun persoalan administrasi. Padahal, calon jemaah yang telah masuk alokasi kuota seharusnya memiliki kesempatan untuk mempersiapkan keberangkatan. Tantangan lainnya adalah keterbatasan akses pemeriksaan kesehatan bagi calon jemaah yang tinggal di wilayah kepulauan dan daerah terpencil — kondisi geografis serta keterbatasan fasilitas pelayanan kesehatan dinilai dapat memperlambat proses pemeriksaan dan penetapan istithaah. Marwan meminta Pusat Kesehatan Haji memperkuat koordinasi dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota agar pelayanan pemeriksaan kesehatan dapat menjangkau seluruh calon jemaah, terutama yang berada di wilayah dengan akses terbatas.

Analisis: percepatan saja tidak cukup

Mempercepat penetapan tanpa memperbaiki mutu skrining di puskesmas hanya memindahkan kemacetan. Buktinya ada pada musim 2026: 345 calon jemaah baru dinyatakan tidak memenuhi syarat istithaah setelah pemeriksaan berlapis di embarkasi — artinya penyakitnya lolos dari pemeriksaan di daerah asal dan baru terdeteksi di pemeriksaan akhir. Bila penetapan dimajukan tetapi skrining di tingkat bawah tetap longgar, yang terjadi bukan lebih sedikit jemaah tertunda — melainkan jemaah yang sama tertunda lebih awal, dengan waktu tunggu yang lebih panjang dan tanpa kepastian apakah kondisinya bisa diperbaiki.

Contoh Nanang soal calon jemaah yang baru terdeteksi hamil enam bulan menjelang keberangkatan — dengan sampel urine pemeriksaan sebelumnya ternyata milik suaminya — menunjukkan masalahnya bukan semata kecepatan, melainkan integritas pemeriksaan. Penetapan yang lebih otomatis, di mana petugas kesehatan hanya menginput data hasil periksa sementara hasil akhir ditentukan sistem aplikasi, adalah langkah yang dimaksudkan untuk menutup ruang subjektivitas atau intervensi dalam menyatakan seseorang “layak” berangkat. Tetapi sistem itu hanya sebagus data yang dimasukkan ke dalamnya.

Yang juga patut dicatat: Marwan meminta Kemenhaj melakukan terobosan melalui kerja sama lintas kementerian dan lembaga, termasuk dukungan pemerintah daerah, untuk memperkuat infrastruktur pelayanan kesehatan. Itu pengakuan implisit bahwa persoalan istithaah bukan hanya urusan Kemenhaj — melainkan urusan sistem kesehatan daerah, dari puskesmas hingga embarkasi. Percepatan penetapan adalah langkah yang benar; tetapi tanpa perbaikan skrining di bawah, ia hanya mempercepat pengumuman masalah yang sama.

Sumber: Antara 5869055, ‘Komisi VIII DPR: Percepat pemeriksaan kesehatan calon jamaah haji’, 21 November 2026 (dibaca langsung) + NewsHive, ‘Marwan Minta Penetapan Kesehatan Haji Dipercepat’, 21 November 2026 (dibaca langsung) untuk pernyataan Marwan + dua tahap pelunasan Bipih; KiasTravel, ‘Istithaah Kesehatan Haji 2027: Setahun Sebelum Berangkat’, 24 Oktober 2026 (dibaca langsung) untuk 369 wafat + 345 gagal berangkat + Rakernas 4 Juli 2026 + Dani Pramudya + Teguh Dwi Nugroho + empat kategori istithaah; HIMPUH, ‘Dana Asuransi Haji Dipulihkan, Kemenhaj Perketat Istithaah 2027’, 13 November 2026 (dibaca langsung) untuk pengembalian dana asuransi + pemaafan denda 2026 + SAR200.000 + e-Wallet Nusuk Masar; DPR RI, ‘Nanang Samodra Minta Istithaah Kesehatan Jemaah Haji Diperketat’, 14 Oktober 2026 (dibaca langsung) untuk denda Rp60 miliar + calon jemaah hamil + kanker stadium akhir; DPR RI, ‘Verifikasi Kesehatan Jemaah Haji Harus Dikawal hingga Embarkasi’, 14 September 2026 (dibaca langsung) untuk verifikasi berjenjang Atalia; DPR RI, ‘Marwan Dasopang Ungkap Opsi Tekan Biaya Haji 2027 di Kisaran Rp97 Juta’, 17 September 2026 (dibaca langsung) untuk opsi Rp97 juta + skema subsidi 25 persen; Reallist Media, ‘Persiapan Haji 2027, Kiai Maman Minta Perlindungan Jemaah Diperkuat’, 18 November 2026 (dibaca langsung) untuk masuk asrama 10 April 2027; BPKH + emedia.dpr.go.id (7 + 13 Oktober 2026) + JDIH DPR + Monitor (8 Oktober 2026) untuk BPIH 2027 Rp98,47 juta (dikutip dari hasil pencarian). Catatan: hero adalah ilustrasi hasil generate — foto asli yang diusulkan worker (‘Dokumentasi Jemaah Haji – Tahun 2023’, jemaah haji Indonesia, 1600×1092, CC0, KBIHU AL-Muawanah, lisensi terverifikasi via API Commons) TIDAK bisa diunduh (HTTP 429 + halaman ‘Wikimedia Error’ HTML 3.411 byte di /tmp/haji-2023-orig.jpg — JANGAN PERNAH dipakai; sesuai aturan, TIDAK dicoba ulang). Koreksi: (1) BPIH 2027 SUDAH ditetapkan Rp98,47 juta (7 Oktober 2026) — wacana Rp100 juta-Rp107 juta + opsi Rp97 juta + ‘Panja masih membahas’ adalah informasi September 2026 yang sudah kedaluwarsa. (2) Angka SAR14 juta TIDAK diterbitkan (tidak ada di satu pun dari 8 sumber yang dibaca langsung). (3) Angka 30 jemaah tertunda di Embarkasi Surabaya + atribusi ‘dokumen Isu Sepekan DPR’ TIDAK diterbitkan (tidak ada di satu pun sumber yang dibaca langsung).

Nara UlasPolitik

Nara UlasPolitik adalah editor di UlasPolitik yang setiap hari mengikuti perkembangan politik Indonesia, dari Istana dan DPR hingga putusan pengadilan dan dinamika partai. Ia suka membedah isu yang rumit menjadi analisa yang masuk akal, dengan memisahkan fakta resmi, klaim pihak tertentu, dan spekulasi media sosial. Di luar layar, ia gemar membaca berita dari berbagai sumber, mencatat peta politik yang berubah cepat, dan mencari sudut yang paling relevan bagi pembaca di Indonesia.

Baca juga.

Tinggalkan komentar

© 2026 UlasPolitik. Artikel dan ulasan politik