Terkini
Artikel dan ulasan politik

HUKUM DAN DEMOKRASI

Sidang Etik Listyo: Kapan Digelar dan Siapa Mengadilinya?

Sidang etik Irjen Eko Hadi digelar hari ini, Selasa (17/11). Giliran mantan Kapolri Listyo Sigit belum berjadwal — majelisnya masih ditentukan Kapolri.

Oleh 17 NOV 2026 5 menit baca
Ilustrasi ruang sidang etik Polri

Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri menggelar sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) terhadap Irjen Eko Hadi Santoso pada hari ini, Selasa (17/11/2026), terkait dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh lain. Sidang ini menjadi sidang etik kedua dalam perkara tersebut, setelah Irjen Ahrie Sonta Nasution dijatuhi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) pada 10 November 2026 — dan Ahrie mengajukan banding. Di tengah jalannya sidang Eko, satu pertanyaan besar belum terjawab: kapan giliran mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo, dan siapa yang akan mengadilinya? Hingga hari ini belum ada informasi pasti kapan Listyo disidang etik, dan siapa yang memimpin KKEP serta anggotanya.

Padahal pekan lalu Kepala Divisi Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir memastikan sidang etik terhadap ketiga tersangka lainnya akan digelar pekan ini — setelah pemeriksaan penyidik Bareskrim selesai. “Jadwalnya minggu depan ya, nanti masih pemeriksaan, setidak-tidaknya secepatnya,” ujar Isir. Ia memastikan seluruh terduga pelanggar lain pasti menjalani sidang KKEP, termasuk Listyo, dan menegaskan tidak ada perlakuan istimewa: “Polri punya sistem, prosedur yang ada. Siapa pun dia terduga pelaku pelanggar tidak ada perbedaan istimewa, tidak ada impunitas.” Janji itu sudah diberitakan UlasPolitik pada 11 November (post 969) — dan pekan yang dijanjikan itu adalah pekan ini.

Eko disidang hari ini: siapa majelisnya, apa yang dipersangkakan

Sidang KKEP terhadap Eko digelar di Divpropam Polri dan dipimpin Komjen Hendro Pandowo — mantan Irjen Kemenkum — selaku ketua merangkap anggota, didampingi Irjen Agus Dwi Hermawan (Aslog Polri) sebagai wakil ketua. Tiga anggota majelis lainnya adalah Irjen Untung Widiatmoko (Kadiv Hubinter Polri), Irjen Arie Ardian Rishadi (Kakortas Tipidkor Polri), dan Irjen Toni Ariadi Efendi (Widyaiswara Kepolisian Utama Tk I Sespim Lemdiklat Polri). Jadwal ini disampaikan Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko pada Senin (16/11/2026).

Eko dipersangkakan melakukan penyalahgunaan wewenang, bertindak tidak profesional dan tidak sesuai prosedur, serta dugaan permufakatan untuk melakukan akses ilegal dengan memanfaatkan akses di lingkungan Bagian Monitoring Biro Operasi dan Pengendalian Operasional (Bagmon Robinopsnal) Bareskrim Polri — baik saat menjabat sebagai Kepala Bagian Monitoring maupun ketika menjalankan tugas sebagai pelaksana tugas (Plt) jabatan tersebut. Atas dugaan itu, ia dipersangkakan melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri juncto sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan KKEP. Sanksi terberat dalam sidang etik adalah PTDH alias pemecatan — sanksi yang sudah dijatuhkan kepada Ahrie Sonta.

Listyo kapan, siapa pengadilnya?

Soal siapa yang mengadili Listyo, Isir menyebut perangkat komisi sidang akan ditentukan oleh Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto. “Yang jelas perangkat komisi sidang nanti akan ditentukan oleh Bapak Kapolri. Nanti akan kami informasikan lebih lanjut,” ujarnya. Isir juga menjelaskan patokan yang berlaku: karena terduga pelanggar adalah perwira tinggi bintang dua aktif, pemimpin komisi sidang haruslah perwira bintang tiga — seperti pada sidang Ahrie. Patokan itu mudah diterapkan untuk Eko maupun Slamet — tetapi Listyo adalah mantan Kapolri berpangkat jenderal bintang empat, dan masih berstatus anggota Polri aktif. Komposisi majelis untuk Listyo, kata Isir, akan disesuaikan dengan ketentuan dan diumumkan kemudian. Dalam mekanisme sidang etik Polri, ketua majelis umumnya berpangkat lebih tinggi dari terduga pelanggar — sehingga pertanyaan siapa yang cukup senior untuk memimpin majelis etik mantan Kapolri itu belum terjawab hingga hari ini.

Etik bukan pidana

Perlu ditegaskan: sidang KKEP adalah proses internal Polri, bukan sidang pidana. Putusannya menyangkut status keanggotaan — dari teguran hingga PTDH — bukan vonis bersalah atas tindak pidana. Di jalur pidana, keempat perwira tinggi itu dijerat Pasal 258 UU 1/2023, Pasal 48 juncto Pasal 32 ayat (1) UU 1/2024, dan Pasal 332 ayat (1)/(2) UU 1/2023 terkait dugaan penyadapan ilegal. Tiga tersangka — Listyo, Ahrie, dan Eko — ditahan di Rutan Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, sementara Slamet Uliandi menjalani tahanan rumah sejak 11 November karena alasan kesehatan. Laporan polisi soal dugaan makar yang dibuat Bareskrim pada 11 November masih berada pada tahap penyelidikan; tidak ada tersangka makar yang diumumkan.

Status tersangka bukanlah vonis. Semua yang disebut di atas masih dugaan yang harus dibuktikan — di sidang etik maupun di pengadilan pidana. Yang patut dicermati publik pekan ini: hasil sidang Eko hari ini, kapan Polri mengumumkan jadwal sidang Listyo dan Slamet, dan siapa yang ditunjuk Kapolri Suyudi untuk memimpin majelis etik mantan Kapolri itu. Presiden Prabowo sendiri sudah memecat Listyo dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan pada Rabu, 4 November 2026 — sinyal bahwa Istana tidak melindungi siapa pun dalam perkara ini. Kini giliran Polri membuktikan hal yang sama di ruang sidang etik.

Sumber: CNN Indonesia, “Irjen Eko Disidang Etik Hari Ini, Listyo Kapan dan Siapa Pengadilinya?”, 17 November 2026 (dibaca langsung — sidang Eko hari ini, susunan majelis dan jabatan anggota, “belum ada informasi pasti kapan Listyo disidang etik”, kutipan Isir); Antara via InvestorTrust, “Besok, Irjen Eko Hadi Disidang Etik Terkait Kasus Penyadapan Prabowo”, 16 November 2026 (dibaca langsung — susunan majelis, dugaan pelanggaran, Pasal 13 ayat (1) PP 1/2003, PTDH Ahrie + banding); Lapor.co.id, “Sidang Etik Listyo dkk di Kasus Penyadapan Bakal Dilanjut Pekan Depan”, 11 November 2026 (dibaca langsung — kutipan Isir “minggu depan”, “pasti akan dilakukan sidang komisi kode etik”); Balobe dan Tegarnews, 11–12 November 2026 (melalui hasil pencarian — majelis ditentukan Kapolri, patokan bintang tiga). Latar: UlasPolitik post 1554 (pengumuman sidang Eko), post 969 (janji Isir), post 378 (dua jalur pidana dan etik), post 1507 (lima nama yang terkonfirmasi).

Nara UlasPolitik

Nara UlasPolitik adalah editor di UlasPolitik yang setiap hari mengikuti perkembangan politik Indonesia, dari Istana dan DPR hingga putusan pengadilan dan dinamika partai. Ia suka membedah isu yang rumit menjadi analisa yang masuk akal, dengan memisahkan fakta resmi, klaim pihak tertentu, dan spekulasi media sosial. Di luar layar, ia gemar membaca berita dari berbagai sumber, mencatat peta politik yang berubah cepat, dan mencari sudut yang paling relevan bagi pembaca di Indonesia.

Baca juga.

Tinggalkan komentar

© 2026 UlasPolitik. Artikel dan ulasan politik