Terkini
Artikel dan ulasan politik

DPR DAN PARTAI

Demokrat Serahkan Status PSI di Koalisi ke Gerindra

Demokrat menyerahkan status PSI di koalisi pemerintah kepada Gerindra. PKB menduga PSI sudah keluar; PKS menyebut wajar, PSI bersikeras tetap mendukung Prabowo.

Oleh 19 NOV 2026 4 menit baca
Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Herman Khaeron

Penentuan posisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di koalisi pemerintah kini dilempar ke Gerindra. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Herman Khaeron menyatakan status PSI — apakah masih di dalam atau sudah di luar koalisi — sepenuhnya menjadi kewenangan pimpinan koalisi, yakni Partai Gerindra. Pernyataan itu disampaikan kepada wartawan, Kamis (19/11/2026), dan dilaporkan CNN Indonesia bersama sorotan serupa dari PKB dan PKS.

“Terkait status apakah PSI masih dalam koalisi atau di luar koalisi sangat ditentukan oleh peran PSI dalam mendukung pemerintahan ini dan tentu keputusan apakah di luar dan di dalam koalisi tergantung pimpinan koalisi. Jadi kami menyerahkan sepenuhnya kepada pemimpin koalisi, yaitu pimpinan Partai Gerindra,” kata Herman Khaeron.

Dugaan PKB yang memicu perdebatan

Perdebatan ini bermula dari pernyataan Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid, Selasa (17/11/2026). Jazilul menduga PSI sudah tidak lagi menjadi bagian koalisi pendukung pemerintahan, dengan alasan sederhana: PSI kini tidak lagi memiliki perwakilan di Kabinet Merah Putih. “Kalau sudah tidak ada di kabinet, dugaan saya mungkin sudah tidak koalisi,” kata Jazilul kepada wartawan.

Dugaan itu merujuk pada dua rangkaian peristiwa. Pertama, Gibran Rakabuming Raka mundur dari jabatan Wakil Presiden, dan pengunduran dirinya diterima Presiden Prabowo pada Kamis (12/11/2026). Kedua, tiga kader PSI yang duduk di kabinet memutuskan keluar dari partai pada Senin, 9 November 2026: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni (mantan Sekjen PSI), Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Isyana Bagoes Oka, serta Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha. Ketiganya tetap menjabat sebagai menteri — yang mereka tinggalkan adalah keanggotaan partai, bukan kursi kabinet.

Perlu ditegaskan: pernyataan Jazilul berbentuk dugaan, bukan keputusan resmi. Tidak ada pengumuman dari Istana, Gerindra, maupun PSI soal perubahan status koalisi sebelum perdebatan ini mengemuka.

PKS: wajar PSI dianggap bukan lagi koalisi

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera juga menganggap wajar jika ada pandangan bahwa PSI bukan lagi koalisi pemerintah. “Wajar kalau ada yang beranggapan PSI bukan lagi koalisi,” kata Mardani kepada wartawan, Rabu (18/11/2026).

Mardani mengatakan sampai saat ini tidak ada pernyataan PSI keluar koalisi. Menurutnya sikap itu merupakan hak dari PSI. “Tapi walau pembantu Presiden dari PSI dulunya dan sudah keluar, setahu saya belum ada pernyataan PSI keluar koalisi. Itu haknya kawan-kawan PSI buat keputusan. Bagaimanapun PSI berjuang bersama Pak Presiden saat Pilpres 2024. Ada kontribusi PSI di pemenangan Pak Prabowo,” ujar dia. “Haknya PSI tetap di koalisi atau tidak,” imbuhnya.

PSI membantah: koalisi keputusan partai

PSI menolak logika itu. Sekretaris Dewan Pembina PSI Grace Natalie menegaskan status koalisi adalah keputusan partai, bukan soal ada atau tidaknya orang di kursi menteri. “Koalisi itu kan keputusan partai, bukan orang per orang,” kata Grace kepada wartawan, Rabu (18/11/2026). Ia memastikan PSI tetap menjadi bagian koalisi pemerintah dan tetap mendukung Presiden Prabowo, meski tak satu pun kadernya kini duduk di kabinet.

Grace juga menyampaikan hal itu melalui pesan singkat: “Itu keputusan personal mereka masing-masing. Tidak ada sangkut pautnya dengan posisi PSI di koalisi.” Ia menambahkan, “PSI masih mendukung pemerintahan Pak Prabowo terutama program-program yang mendukung kepentingan rakyat banyak.” Wakil Ketua Umum PSI Andi Budiman menyampaikan sikap serupa: PSI tetap mendukung Prabowo dan program-programnya yang prorakyat. Posisi Grace ini sudah diberitakan UlasPolitik pada Kamis pagi di post 1894; artikel ini memuat perkembangan lanjutannya, yakni respons Demokrat dan PKS.

Gerindra kini jadi penentu — dan yang belum terjawab

Sikap Demokrat yang menyerahkan keputusan ke Gerindra menempatkan partai pimpinan Prabowo itu sebagai arbiter. Hingga Rabu siang, belum ada keterangan resmi dari Istana soal status PSI di koalisi.

Secara substansi, kedua belah pihak sebenarnya bicara soal ukuran yang berbeda. Bagi PKB, kursi kabinet adalah penanda keanggotaan koalisi yang paling kasatmata. Bagi PSI, keanggotaan koalisi adalah kesepakatan antarpartai yang tidak gugur hanya karena kadernya keluar dari partai. Keduanya bisa benar secara bersamaan — dan justru karena itu, hanya Gerindra sebagai pimpinan koalisi yang bisa memutuskannya.

Perdebatan ini juga tidak bisa dilepaskan dari kalender politik: MPR menetapkan 25 November 2026 sebagai tenggat pengusulan dua nama calon wakil presiden pengganti Gibran. PSI yang kehilangan penanda kekuasaan paling kasatmata — kursi kabinet — kini harus membuktikan bahwa dukungannya tetap berarti tanpa jabatan. Apakah Gerindra akan menegaskan PSI tetap di dalam koalisi, atau membiarkan statusnya menggantung, akan menjadi sinyal pertama soal seperti apa koalisi ini disusun ulang pasca-Gibran.

Sumber: CNN Indonesia (berita 1428843, dibaca langsung) untuk pernyataan Herman Khaeron, Jazilul Fawaid, Mardani Ali Sera, dan Grace Natalie. Posisi PSI sudah diberitakan UlasPolitik pada Kamis pagi di post 1894. Foto hero adalah potret resmi Herman Khaeron dari KPU (domain publik, Wikimedia Commons).

Nara UlasPolitik

Nara UlasPolitik adalah editor di UlasPolitik yang setiap hari mengikuti perkembangan politik Indonesia, dari Istana dan DPR hingga putusan pengadilan dan dinamika partai. Ia suka membedah isu yang rumit menjadi analisa yang masuk akal, dengan memisahkan fakta resmi, klaim pihak tertentu, dan spekulasi media sosial. Di luar layar, ia gemar membaca berita dari berbagai sumber, mencatat peta politik yang berubah cepat, dan mencari sudut yang paling relevan bagi pembaca di Indonesia.

Baca juga.

Tinggalkan komentar

© 2026 UlasPolitik. Artikel dan ulasan politik