Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) memastikan penyaringan nama calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka dilakukan sebelum diserahkan Presiden Prabowo Subianto kepada MPR. Hal itu dilaporkan Antara pada Kamis (19/11/2026) malam, enam hari sebelum tenggat penyerahan dua nama ke MPR pada Rabu, 25 November 2026.
“Tanggal 25 (November) akan ada penyerahan dua nama dan itu partai-partai pasti akan melakukan satu penyaringan-penyaringan (sehingga) masuk dua nama kepada Bapak Presiden, dan kemudian disampaikan ke MPR,” ujar Kepala Bakom Syahganda Nainggolan, ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis.
Jaminan penyaringan itu penting karena kursi wakil presiden kosong setelah pengunduran diri Gibran diterima Presiden pada Kamis, 12 November 2026 — dan polemik yang mengiringi Gibran justru berpusat pada persyaratan pendidikan. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra sebelumnya menyatakan, pada 12 November 2026, bahwa ia akan memeriksa persyaratan calon satu demi satu agar kasus seperti yang terjadi pada Gibran tidak terulang. “Kalau saya diberi kepercayaan, saya akan mengecek satu demi satu persyaratan-persyaratan itu supaya tidak terulang lagi kasus yang sekarang terjadi pada Wakil Presiden, Pak Gibran; supaya ke depan, tidak ada lagi masalah-masalah seperti itu,” kata Yusril.
Tiga nama Gerindra masih sebatas bursa
Kepala Bakom Syahganda Nainggolan pada Selasa (17/11/2026) menyebut tiga kader Gerindra yang masuk bursa — Ketua MPR Ahmad Muzani, Menko PMK Sugiono, dan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad — dan menilai ketiganya memahami ideologi dan pemikiran Prabowo karena sudah lama bekerja bersamanya. “Saya pikir tiga-tiganya itu sebenarnya sudah orang yang sangat mengerti ideologi Bapak Presiden ya. Tapi nanti kan keputusan. Itu pasti akan menyangkut rembuk dengan petunjuk-petunjuk partai politik yang mendukung pemerintah,” kata Syahganda saat menghadiri acara MagangHub di Gedung Vokasi Kemenaker, Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Namun Syahganda menegaskan ia belum menerima arahan dari Presiden soal sosok yang akan dipilih, dan partai-partai koalisi telah menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada Prabowo dan Gerindra. Sehari kemudian, Rabu (18/11/2026), dalam Rakornas Komisi Informasi se-Indonesia di Palembang, Syahganda kembali ditanya soal calon pengganti Gibran. Ia meminta publik menunggu pengumuman Presiden dan melontarkan isyarat bercanda: “Wapres? Ya, pokoknya kalian berdoa saja ya, wapres yang suka pempek.” Isyarat itu bukan konfirmasi nama — tidak ada satu pun dari tiga nama di atas yang bisa disimpulkan darinya.
Dasco sendiri, ditanya soal isyarat pempek itu pada Kamis (19/11/2026), menjawab santai: ia suka makan pempek — juga gado-gado, nasi uduk, dan tekwan — tetapi menampik isyarat itu merujuk pada dirinya, yang merupakan anak dari seorang ayah asli Palembang. Dasco sendiri, pada Selasa (17/11/2026) di kompleks parlemen, meminta semua pihak menghormati kewenangan Presiden untuk mengajukan dua nama kepada MPR.
PSI tidak terlihat di Bogor — tetapi statusnya belum pasti
Syahganda juga menyebut para ketua partai politik koalisi berkumpul di Istana Bogor pada Jumat (13/11/2026) untuk membahas nama calon wakil presiden. Namun secara khusus, ia menyoroti tidak melihat keberadaan PSI yang sebelumnya merupakan salah satu anggota koalisi. “Kemarin, saya tidak melihat ya waktu saya di Bogor. Saya ada di situ, saya ngobrol makan-makan sama mereka saat jeda. Kami jeda rapat kabinet sidang terbatas, tidak ada PSI di situ,” kata Syahganda.
Namun, ia menekankan tidak mengetahui secara pasti posisi PSI saat ini di kelompok partai koalisi. Syahganda mengatakan konfirmasi lebih lanjut perlu dilakukan, tentang apakah para ketua partai akan kembali melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo jelang pengumuman nama calon wakil presiden. Pengamatan Syahganda ini penting karena status PSI dalam koalisi masih menjadi pertanyaan terbuka: Demokrat menyerahkan keputusan kepada Gerindra, PKS menyebut wajar memandang PSI sudah tidak lagi dalam koalisi tetapi mencatat PSI belum pernah menyatakan keluar, dan belum ada pernyataan resmi dari Istana maupun Gerindra soal status PSI.
Penyaringan berlapis, tetapi bukan pengganti verifikasi MPR
Penyaringan sebelum penyerahan ke MPR bukan satu-satunya lapis pemeriksaan. Setelah dua nama diserahkan paling lambat 25 November 2026, Tim Verifikasi MPR yang diketuai Habiburokhman akan memeriksa kelengkapan dan kebenaran dokumen pada 25 November–8 Desember 2026. Tim beranggotakan 36 orang itu memeriksa 22 persyaratan, termasuk ijazah dan kesehatan. Ketua Fraksi PKS di MPR Tifatul Sembiring menyebut fungsi tim itu serupa KPU: memastikan seseorang sah sebagai calon sebelum dipilih, agar tidak muncul gugatan setelah terpilih. “Tim verifikasi itu kayak KPU. Ini orang sah enggak sebagai calon. Jadi jangan sampai nanti setelah terpilih ada gugatan-gugatan lagi, ada penyelidikan lagi,” kata Tifatul.
Mekanisme ini berpijak pada Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 dan UU MD3: bakal calon wakil presiden harus diusulkan oleh satu partai atau gabungan partai pengusung pasangan Prabowo–Gibran pada Pilpres 2024. Yusril menegaskan penentuan dua nama sepenuhnya merupakan kewenangan Presiden, dan hingga Selasa (17/11/2026) belum ada nama yang disampaikan ke MPR. Sidang paripurna pemilihan dan pelantikan dijadwalkan Rabu, 9 Desember 2026, melalui pemungutan suara tertutup.
Yang perlu dijaga dari pernyataan Bakom adalah batas kewenangannya: Bakom adalah badan komunikasi pemerintah, bukan penentu calon. Jaminan “penyaringan” dari Bakom bernilai sebagai komitmen proses, tetapi ujiannya ada pada dua hal — apakah dua nama yang diserahkan 25 November benar-benar lolos verifikasi dokumen MPR tanpa catatan, dan apakah publik bisa melihat hasil verifikasi itu secara terbuka. Sampai nama diumumkan, semua nama yang beredar tetap spekulasi bursa, bukan calon resmi.
Sumber: Antara berita 5866107 (dibaca langsung) untuk jaminan penyaringan, pengamatan PSI di Bogor, dan tiga nama Gerindra; kanalnews.co, lensahukum.co.id, dan bloombergtechnoz.com (dikutip dari hasil pencarian) untuk isyarat pempek dan tanggapan Dasco; baratanews.id, suarkabar.id, dan news.espos.id (dikutip dari hasil pencarian, mengutip Antara) untuk pernyataan Yusril; bloombergtechnoz.com, fraksi.pks.id, afu.id, dan urbannews.id (dikutip dari hasil pencarian) untuk pernyataan Tifatul Sembiring; UlasPolitik post 1951 untuk Tim Verifikasi MPR dan sidang paripurna 9 Desember; UlasPolitik post 1906 untuk status koalisi PSI.