Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menerima rombongan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) asal Kabupaten Pati, Jawa Tengah, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026). Audiensi itu berlangsung beberapa jam setelah DPR mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027, yang dipimpin Ketua DPR Puan Maharani.
Rombongan dipimpin koordinator AMPB, Supriyono alias Botok Pati, bersama rekan koordinator lainnya, termasuk Teguh Istianto. Hadir pula tiga Wakil Ketua DPR lainnya — Cucun Ahmad Syamsurijal, Sari Yuliati, dan Saan Mustopa — serta Ketua Komisi III DPR Habiburokhman. Menurut Dasco, mereka datang untuk menyampaikan rasa syukur karena RUU yang selama ini mereka kawal akhirnya ditetapkan menjadi undang-undang.
“Barusan kami menerima rombongan dari AMPB yang dari Pati,” kata Dasco kepada wartawan seusai audiensi. “Mereka menyampaikan syukur yang mendalam karena kemudian Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset pada hari ini sudah kita tetapkan menjadi Undang-Undang Perampasan Aset.”
Dasco menambahkan, AMPB mengapresiasi karena sebagian besar aspirasi mereka masuk ke dalam undang-undang. “Mereka mengapresiasi karena 80% dari yang mereka masukkan sebagai aspirasi itu terakomodir di undang-undang, seperti juga harapan sebagian besar yang kemudian sudah memberikan masukan kepada kami di DPR,” kata Dasco.
Janji 27 Agustus yang akhirnya ditepati — menurut versi DPR
Audiensi ini bukan pertemuan pertama Dasco dengan AMPB. Pada 27 Agustus 2026, saat AMPB berdemonstrasi di depan Kompleks Parlemen, pimpinan DPR menerima audiensi mereka dan menandatangani komitmen tertulis: RUU Perampasan Aset akan diselesaikan paling lambat 15 Desember 2026. Karena itu, audiensi Kamis ini punya makna politik yang jelas bagi DPR: bukti bahwa sebuah janji yang dituangkan dalam surat berkop Garuda akhirnya ditepati — bahkan lebih cepat.
Pengesahan hari itu mengakhiri penantian 18 tahun sejak rancangan regulasi tersebut pertama kali diusulkan. Menurut laporan Komisi III yang disampaikan Ketua Komisi III Habiburokhman, pembahasan menuntaskan 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), mengembangkan naskah dari 67 menjadi 74 pasal, dan melalui 87 kali rapat dengar pendapat maupun rapat dengar pendapat umum. Pengesahan datang 26 hari lebih cepat dari tenggat 15 Desember 2026 yang pernah dijanjikan pimpinan DPR.
Angka 80 persen itu perlu dibaca dengan hati-hati. Itu adalah penilaian AMPB dan Dasco atas hasil pembahasan, bukan hasil audit independen atas isi undang-undang. Pembaca berhak menagih buktinya pada pasal demi pasal — terutama pada poin-poin yang selama ini diperdebatkan, seperti perlindungan pihak ketiga yang beritikad baik, kompensasi korban dari hasil lelang aset, dan badan pengelola aset khusus di bawah Presiden dengan pengawasan independen.
Pertanyaan yang belum terjawab: illicit enrichment
Dalam audiensi itu, perwakilan AMPB juga mempertanyakan keputusan pembentuk undang-undang yang menghapus ketentuan mengenai peningkatan kekayaan pejabat secara tidak wajar — illicit enrichment — dari dalam regulasi tersebut. Dasco menjelaskan bahwa penyusunan UU Perampasan Aset di Indonesia mengacu pada kerangka regulasi serupa yang diterapkan di negara-negara seperti Amerika Serikat dan Inggris.
Penjelasan itu belum tentu menutup perdebatan. Seperti dilaporkan UlasPolitik sebelumnya, illicit enrichment memang sengaja tidak diatur dalam undang-undang ini — Habiburokhman beralasan banyak pihak menolaknya, Amerika Serikat dan Inggris tidak menerapkannya sebagai pelanggaran HAM, dan Mahkamah Konstitusi Jerman pernah membatalkan ketentuan serupa. ICW dan Komjak justru mendorong agar ketentuan itu diatur. Pertanyaan AMPB menunjukkan bahwa isu ini masih hidup di benak publik, bahkan setelah pengesahan.
Ujian sebenarnya baru dimulai
Pengesahan adalah garis finis legislasi, bukan garis finis pemberantasan korupsi. UU Perampasan Aset hanya akan berarti bila aturan pelaksanaannya segera disusun, badan pengelolanya benar-benar dibentuk dan diawasi, dan penegak hukum menggunakannya untuk merampas aset hasil kejahatan — bukan sebagai alat baru yang bisa disalahgunakan.
AMPB, kelompok masyarakat dari Pati yang awalnya menuntut keadilan atas persoalan lokal, kini tanpa sengaja menjadi pengingat bagi DPR: publik mencatat janji, menyimpan suratnya, dan datang kembali untuk menagih. DPR sudah menepati janji pertama. Janji kedua — bahwa undang-undang ini bekerja di lapangan — akan ditagih dengan cara yang sama.
Sumber: Antara video 5865947 (dibaca langsung) untuk audiensi dan angka 80 persen; investor.id (dikutip dari hasil pencarian) untuk kehadiran empat Wakil Ketua DPR, Habiburokhman, dan pertanyaan illicit enrichment; oase.id dan infonasional.com (dikutip dari hasil pencarian) untuk kutipan Dasco dan Supriyono alias Botok Pati; periskop.id (dikutip dari hasil pencarian) untuk 397 DIM; UlasPolitik post 1903 untuk pengesahan paripurna dan janji 27 Agustus 2026; UlasPolitik post 1918 untuk illicit enrichment.