Panitia Ad Hoc MPR menyiapkan skema untuk skenario yang belum pernah dihadapi lembaga itu sejak reformasi: bagaimana jika satu dari dua calon wakil presiden yang diusulkan Presiden Prabowo Subianto mengundurkan diri sebelum dipilih? Pertanyaan itu disampaikan langsung oleh Koordinator Panitia Ad Hoc MPR, Wakil Ketua MPR Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul, kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Skenario mundur: pertanyaan yang belum punya jawaban
“Persepsi kita sampai hari ini voting. Tetapi ini kan banyak kejadian seperti yang saya bilang. Satu nanti mengundurkan diri gimana? Yang di-voting siapa? Kan gitu loh. MPR bersikap seperti apa?” kata Bambang, seperti dikutip bicaranews.com dan dilaporkan CNN Indonesia pada hari yang sama. Bambang menegaskan, penentuan mekanisme pemilihan wakil presiden masih menjadi tugas Panitia Ad Hoc. Sejauh ini arahnya mengarah ke pemungutan suara: “Persepsi kita sampai hari ini voting,” ujar Bambang — masih persepsi, bukan keputusan. MPR menargetkan keputusan mengenai mekanisme pemilihan sudah rampung sebelum 9 Desember 2026, paling lambat H-1, tanggal 8 Desember.
Persoalannya nyata secara konstitusional: Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur MPR memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden. Jika satu calon mundur setelah namanya diserahkan, aturan yang diketahui publik sejauh ini tidak menjawab secara eksplisit apakah MPR tetap memilih dari satu nama yang tersisa, meminta Presiden mengajukan pengganti, atau menunda sidang.
Jadwal yang sudah terkunci: 25 November dan 9 Desember
Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden kepada pimpinan MPR pada Kamis (12/11/2026), atas permintaan sendiri. Sidang paripurna MPR semula dijadwalkan 2 Desember 2026, lalu diundur ke Rabu (9/12/2026) atas permintaan Presiden Prabowo. Tenggat penyerahan dua nama calon bergeser dari 18 November menjadi Rabu (25/11/2026) — 14 hari sebelum sidang, sesuai Pasal 46 UU MD3. Tim verifikasi bekerja 25 November–8 Desember. Panitia Ad Hoc beranggotakan 36 orang dari fraksi-fraksi MPR dan kelompok DPD, diketuai Benny K Harman, Wakil Ketua Agun Gunandjar, Sekretaris Abidin Fikri, dan dikoordinasi Bambang Wuryanto; tugasnya menyiapkan teknis penyelenggaraan sidang paripurna hingga rancangan ketetapan MPR. Tim verifikasi dikoordinasikan Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat (NasDem), diketuai Habiburokhman (Gerindra MPR), sekretaris dari Fraksi PDIP; setiap kandidat harus memenuhi sekitar 22 persyaratan, termasuk dokumen pendidikan dan hasil pemeriksaan kesehatan. Hingga Kamis (19/11/2026), dua nama resmi belum diserahkan. Nama yang paling sering disebut di media berasal dari lingkaran Gerindra — Sugiono, Ahmad Muzani, dan Sufmi Dasco Ahmad — itu pemberitaan media, bukan pengumuman resmi. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menyatakan empat partai pengusung sepakat kandidat berasal dari Gerindra, sementara PKS dan PAN menyatakan dukungan kepada Dasco. Keputusan akhir tetap di tangan Prabowo.
Mengapa skema ini penting
Menyiapkan skema darurat adalah perencanaan yang bijak, bukan sinyal pengunduran diri akan terjadi. Tetapi langkah ini menunjukkan MPR sadar proses ini punya titik rawan: calon bisa menolak, gagal verifikasi berkas, atau tersangkut dinamika koalisi. Polemik dokumen pendidikan yang melatari mundurnya Gibran adalah pengingat verifikasi berkas bukan formalitas. Ujian kredibilitasnya dua: verifikasi harus diterapkan sama ketat kepada kedua nama, dan mekanisme pemilihan harus diputuskan sebelum nama-nama tiba, bukan sesudahnya. Yang belum ada adalah jawaban untuk skenario mundur — ditunggu paling lambat 8 Desember, sehari sebelum MPR bersidang.
Sumber: bicaranews.com (19/11, dikutip dari hasil pencarian) untuk kutipan Bambang Pacul dan tenggat 8 Desember; CNN Indonesia (19/11, dikutip dari hasil pencarian) sebagai sumber kedua untuk skenario mundur; Antara (berita 5865103, dibaca langsung) untuk pimpinan Panitia Ad Hoc, rapat perdana, opsi pemungutan suara, dan tenggat penyelesaian; UlasPolitik post 1951 untuk pembentukan dua tim dan tim verifikasi; arsip UlasPolitik untuk tenggat 25 November, verifikasi 25 November–8 Desember, dan paripurna 9 Desember.