Presiden Prabowo Subianto mengakui Indonesia masih menghadapi masalah tata kelola pemerintahan, korupsi, ekonomi ilegal, dan perdagangan narkoba, dalam intervensinya pada Pertemuan Pemimpin Ekonomi APEC ke-33 di Shenzhen International Communication Center (SICC), Shenzhen, Tiongkok, Kamis (19/11/2026). “Kami masih menghadapi tantangan yang sangat besar. Kami memiliki persoalan tata kelola, korupsi, ekonomi ilegal, dan peredaran narkoba. Masalah tersebut nyata dengan skala yang luar biasa besar. Kami ingin menghapuskan kemiskinan dan kelaparan bagi rakyat kami,” kata Prabowo, dalam pidato yang disiarkan melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden. Pernyataan itu muncul di tengah paparan soal transformasi ekonomi Indonesia: koperasi desa, modernisasi kampung nelayan, digitalisasi pendidikan, dan percepatan hilirisasi industri.
Menurut Presiden, Indonesia saat ini tengah menjalankan transformasi besar-besaran untuk membangun perekonomian yang tangguh, produktif, dan inklusif selama masa kepemimpinannya. Transformasi tersebut, katanya, harus dimulai dari masyarakat melalui pemerataan akses teknologi digital di bidang pendidikan, mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. “Kami membawa teknologi digital ke ruang-ruang kelas. Mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi,” katanya. Selain bidang pendidikan, pemerintah juga melakukan modernisasi kampung-kampung nelayan dan menghidupkan kembali koperasi di desa-desa untuk memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat. “Kami percaya bahwa rakyat harus berdiri di atas kaki mereka sendiri. Mereka harus meraih kesejahteraan dari bawah,” ujar Prabowo. Ia juga menekankan pentingnya percepatan hilirisasi dengan mengolah bahan mentah menjadi produk bernilai tambah sekaligus menciptakan lapangan kerja.
Pengakuan yang bukan pertama kali
Pengakuan soal tata kelola dan korupsi bukan hal baru dari Prabowo. Pada Februari 2026 di hadapan pebisnis AS dalam roundtable US-ASEAN Business Council di Gedung U.S. Chamber of Commerce, Washington DC, Rabu (18/2/2026), ia juga mengakui kelemahan tata kelola, korupsi, dan kinerja kelembagaan. “Kita memiliki kelemahan. Kita memiliki masalah dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Kita memiliki masalah korupsi. Kita memiliki masalah kinerja kelembagaan yang masih lemah,” ujar Presiden. Pada KTT APEC di Gyeongju, Korea Selatan, Jumat (31/10/2025), ia menyerukan kerja sama melawan kejahatan lintas batas. “Kita tidak dapat mengatasi bahaya-bahaya ini sendirian. Penyelundupan, penipuan, pencucian uang, perdagangan manusia, dan narkotika merupakan bahaya nyata bagi masa depan perekonomian kita,” katanya. Penilaian “skala yang luar biasa besar” adalah pernyataan Prabowo sendiri, bukan angka resmi yang ia kutip dalam pidato itu.
Hari yang sama, DPR sahkan UU Perampasan Aset
Kamis (19/11) DPR RI mengesahkan RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPR Puan Maharani; pembahasan 18 tahun sejak 2008, disahkan 26 hari sebelum tenggat 15 Desember; mencakup enam jenis tindak pidana termasuk korupsi dan narkotika, serta memungkinkan perampasan aset hasil tindak pidana. Analisis: ujian sesungguhnya adalah aturan pelaksana, pembentukan badan pengelola aset, dan penegakan yang menyentuh jaringan besar.
Sumber: Antara (berita 5865611, dibaca langsung) untuk kutipan pidato, konteks transformasi, dan venue; wartatransparansi.com dan bsinews.id (dikutip dari hasil pencarian) untuk venue SICC dan siaran YouTube Sekretariat Presiden; news.schoolmedia.id, dpn.go.id, dan jawawa.id (dikutip dari hasil pencarian) untuk latar Februari 2026 di Washington DC; nusantaratv.com, ekon.go.id, dan setkab.go.id (dikutip dari hasil pencarian) untuk latar Gyeongju Oktober 2025; UlasPolitik post 1942 untuk pidato lengkap tiga prioritas APEC; UlasPolitik post 1903 untuk pengesahan UU Perampasan Aset.