Terkini
Artikel dan ulasan politik

HUKUM DAN DEMOKRASI

MRPTNI Dukung Kapolri Usut Tuntas Dugaan Penyadapan Prabowo

MRPTNI mendukung Kapolri Suyudi Ario Seto mengusut dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo, saat penyidikan dugaan makar masih berjalan tanpa tersangka.

Oleh 19 NOV 2026 4 menit baca
Ruang kuliah universitas dengan lambang timbangan keadilan

Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (MRPTNI) menyatakan dukungan terhadap langkah Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengusut dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Dukungan itu disampaikan pada Kamis (19/11/2026), di tengah penyidikan yang masih berjalan dan belum menetapkan tersangka makar.

Dukungan dari kalangan rektor perguruan tinggi negeri ini menambah daftar suara yang meminta perkara tersebut dituntaskan secara terbuka. Namun ujian sesungguhnya bukan pada banyaknya dukungan, melainkan pada transparansi proses hukumnya.

Apa yang disampaikan MRPTNI

Ketua MRPTNI Prof Eduart Wolok, yang juga Rektor Universitas Negeri Gorontalo, menyatakan penanganan perkara tersebut harus dilakukan secara menyeluruh karena menyangkut keamanan serta kerahasiaan komunikasi Kepala Negara. Pernyataan itu diterima di Medan, Kamis, dan dilaporkan Antara serta Detikcom pada Kamis (19/11/2026). “Kami mendukung penuh langkah tegas Kapolri dalam mengusut kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Republik Indonesia. Penegakan hukum harus dilakukan secara profesional, transparan dan objektif. Siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran hukum harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai ketentuan yang berlaku,” kata Eduart. “Ketegasan dalam penegakan hukum merupakan bagian dari upaya menjaga kewibawaan negara. Kami berharap proses penyidikan berjalan secara independen dan akuntabel sehingga mampu memberikan kepastian hukum sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap Polri,” ujarnya. Eduart juga mengajak seluruh sivitas akademika dan masyarakat untuk menghormati proses hukum yang sedang berlangsung. “Persatuan dan stabilitas nasional harus tetap menjadi prioritas bersama. Kita perlu memberikan ruang kepada aparat penegak hukum untuk bekerja secara profesional, sekaligus memastikan bahwa seluruh proses berjalan sesuai prinsip keadilan dan supremasi hukum,” katanya.

Dukungan serupa disampaikan Sekretaris Jenderal MRPTNI Prof Muryanto Amin, yang juga Rektor Universitas Sumatera Utara dan Ketua MRPTNI terpilih periode 2027–2028. Muryanto menilai ketegasan Polri dalam menangani dugaan pelanggaran hukum yang melibatkan unsur internal kepolisian menjadi bagian penting dalam membangun integritas institusi serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem penegakan hukum nasional. “Kami mengapresiasi komitmen Kapolri untuk mengusut perkara ini secara tegas dan transparan. Penegakan hukum tidak boleh dipengaruhi jabatan apapun. Justru ketika perkara melibatkan pejabat dalam institusi penegak hukum, proses penanganannya harus mampu menunjukkan bahwa prinsip kesetaraan di hadapan hukum benar-benar ditegakan,” katanya. Ia menilai pengusutan kasus tersebut juga menjadi momentum penting untuk memperkuat mekanisme pengawasan dan akuntabilitas dalam penggunaan kewenangan negara, khususnya yang berkaitan dengan teknologi informasi dan perlindungan komunikasi. “Perkembangan teknologi harus diikuti dengan penguatan etika, integritas, dan pengawasan kelembagaan. Tidak boleh ada ruang bagi penyalahgunaan kewenangan, terlebih apabila berkaitan dengan keamanan informasi dan kepentingan strategis negara,” ujarnya.

Status perkara: empat tersangka, makar masih penyidikan

Sebagai latar, Polri telah menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo dan sejumlah tokoh. Keempatnya adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kadiv Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta, mantan Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Irjen Eko Hadi Santoso, dan mantan Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi. Dugaan penyadapan tersebut dilaporkan berlangsung sejak 2025. Presiden Prabowo kemudian memberhentikan Listyo Sigit dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan pada Rabu (4/11/2026).

Perlu ditegaskan: keempatnya berstatus tersangka dalam perkara dugaan penyadapan, akses ilegal, dan penghapusan dokumen elektronik — bukan tersangka makar. Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto pada Selasa (17/11/2026) menyatakan belum ada tersangka dalam perkara dugaan makar yang berkaitan dengan penyadapan tersebut. Penyidik masih mengumpulkan dan mendalami alat bukti, termasuk perangkat elektronik yang diamankan, serta memeriksa saksi-saksi. Perkara dugaan makar itu ditangani tim khusus bentukan Kapolri yang dipimpin Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin dan sudah masuk tahap penyidikan.

Asas praduga tak bersalah berlaku bagi semua pihak yang disebut dalam perkara ini. Motif maupun pihak yang memerintahkan penyadapan belum dapat disimpulkan sebelum ada temuan penyidik.

Mengapa dukungan kampus penting — dan batasnya

Dukungan MRPTNI penting secara politik karena datang dari institusi akademik, bukan dari lingkaran partai atau relawan. Suara rektor memberi legitimasi tambahan bahwa pengusutan perkara ini adalah kepentingan publik, bukan sekadar urusan internal Polri.

Namun dukungan juga punya batas. Pernyataan dukungan bukanlah vonis, dan tidak boleh dibaca sebagai bukti kesalahan siapa pun. Yang akan menentukan kepercayaan publik adalah keterbukaan proses: apakah penyidik mengumumkan perkembangan penyidikan secara berkala, apakah alat bukti diuji oleh ahli secara independen, dan apakah siapa pun yang terbukti bersalah diproses tanpa pandang bulu — termasuk bila melibatkan perwira tinggi.

Bila prosesnya transparan, dukungan kampus hari ini akan tercatat sebagai bagian dari tekanan publik yang sehat. Bila tidak, dukungan itu hanya akan menjadi pernyataan seremonial di tengah perkara yang belum tuntas.

Sumber: Antara (berita 5865267, dibaca langsung) untuk pernyataan Eduart Wolok dan Muryanto Amin; Lensahukum (19/11, dikutip dari hasil pencarian) untuk Muryanto sebagai Ketua MRPTNI terpilih periode 2027–2028; pernyataan Kapolri 17/11/2026 (TVBangsa, NTVNews, Lapor.co.id); latar perkara dari pemberitaan sebelumnya.

Nara UlasPolitik

Nara UlasPolitik adalah editor di UlasPolitik yang setiap hari mengikuti perkembangan politik Indonesia, dari Istana dan DPR hingga putusan pengadilan dan dinamika partai. Ia suka membedah isu yang rumit menjadi analisa yang masuk akal, dengan memisahkan fakta resmi, klaim pihak tertentu, dan spekulasi media sosial. Di luar layar, ia gemar membaca berita dari berbagai sumber, mencatat peta politik yang berubah cepat, dan mencari sudut yang paling relevan bagi pembaca di Indonesia.

Baca juga.

Tinggalkan komentar

© 2026 UlasPolitik. Artikel dan ulasan politik