Petisi yang mendesak seluruh anggota DPR RI membuka ijazah kini menjadi salah satu topik politik paling ramai di media sosial. Petisi di Change.org itu sudah diteken 30.336 orang pada Kamis pagi, 19 November 2026 pukul 09.40 WIB — dan jumlahnya terus bertambah. Pencarian “petisi online DPR” melonjak di Google Trends Indonesia pada Kamis, 19 November 2026.
Petisi berjudul “Transparansi Publik: Buka dan Verifikasi Ijazah Seluruh Anggota DPR RI Tanpa Kecuali!” dibuat oleh Farida Octavia di Change.org pada 12 November 2026. Petisi itu ditujukan kepada pimpinan DPR, Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Isinya tiga tuntutan. Pertama, pimpinan DPR diminta mewajibkan seluruh anggota dewan membuka riwayat pendidikan dan dokumen ijazah kepada publik, dari tingkat sekolah menengah hingga perguruan tinggi beserta gelar akademiknya. Kedua, KPU dan kementerian terkait diminta memfasilitasi audit atau verifikasi ulang keabsahan ijazah seluruh anggota legislatif aktif secara transparan dan independen, lalu membuka hasilnya ke publik. Ketiga, seluruh anggota DPR diminta membuka dokumen ijazah secara sukarela demi membuktikan integritas dan memulihkan kepercayaan rakyat.
Tembus 30 ribu dalam semalam
Dukungan terhadap petisi naik cepat. Pada Minggu, 15 November, tercatat 17.789 tanda tangan. Dua hari kemudian, Selasa 17 November pukul 18.46 WIB, jumlahnya menjadi 23.056. Pada Rabu, 18 November pukul 18.47 WIB, dukungan mencapai 28.686 tanda tangan, lalu 29.395 pada pukul 23.19 WIB. Pada Kamis pagi, 19 November, petisi itu menembus 30 ribu: 30.230 tanda tangan pada pukul 09.22 WIB, dan 30.336 pada pukul 09.40 WIB.
Ada pula petisi kedua dengan tuntutan serupa di Petisionline.com berjudul “Wujudkan Transparansi Ijazah Anggota DPR”, yang menurut laporan Tribun pada 18 November mengumpulkan sekitar 77 ribu tanda tangan. Angka gabungan kedua petisi — sekitar 98 ribu — sempat beredar di media sosial, tetapi itu adalah penjumlahan dua petisi berbeda, bukan jumlah satu petisi.
Yang baru: PDIP Sumut dukung verifikasi, KAMAKSI tuntut uji forensik
Perkembangan terbaru datang dari daerah. DPD PDI Perjuangan Provinsi Sumatera Utara menyatakan dukungan terhadap gerakan masyarakat yang mendorong keterbukaan serta verifikasi ulang dokumen pendidikan seluruh pejabat publik, baik di tingkat pusat maupun daerah. Wakil Ketua Bidang Politik DPD PDI Perjuangan Provinsi Sumatera Utara, Sutrisno Pangaribuan, menegaskan bahwa partainya tidak memiliki alasan untuk menolak pemeriksaan maupun verifikasi ulang dokumen pendidikan kader yang saat ini menduduki jabatan publik. Kesiapan verifikasi yang disampaikan DPD PDI Perjuangan Sumut mencakup enam anggota DPR RI dari daerah pemilihan Sumatera Utara, 21 anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara, serta 183 anggota DPRD kabupaten/kota se-Sumatera Utara.
Kelompok aktivis Kaukus Muda Anti Korupsi (KAMAKSI) bahkan menuntut uji forensik atas ijazah anggota DPR, DPRD, hingga direksi dan komisaris BUMN. Ketua Umum DPP KAMAKSI, Joko Priyoski, menegaskan bahwa persoalan keabsahan ijazah tidak boleh dipandang sebagai polemik politik sesaat. “Jangan ada pengecualian dalam persoalan integritas. Anggota DPR, DPRD, direksi maupun komisaris BUMN harus memiliki pertanggungjawaban yang jelas atas dokumen pendidikan yang digunakan untuk memenuhi persyaratan jabatan,” kata Joko, Rabu (18/11). KAMAKSI menilai, pemeriksaan tidak cukup hanya mengandalkan kelengkapan administrasi. Verifikasi perlu mencakup konfirmasi kepada institusi pendidikan penerbit ijazah, pencocokan data akademik, serta pemeriksaan forensik oleh laboratorium berwenang apabila ditemukan indikasi ketidaksesuaian atau dugaan pemalsuan dokumen. KAMAKSI juga meminta KPU RI memastikan transparansi dan akuntabilitas verifikasi dokumen pencalonan anggota legislatif. Sementara Danantara dan pemegang saham BUMN didorong memperkuat pemeriksaan persyaratan pendidikan serta rekam jejak calon direksi dan komisaris melalui mekanisme seleksi yang berlaku.
Konteksnya: pimpinan DPR dan KPU sudah menjawab desakan itu (UlasPolitik post 1681 dan 1870). Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad pada Selasa (17/11) menyatakan dokumen syarat pendidikan dalam pencalonan seluruh anggota DPR terbuka di laman KPU. Komisioner KPU Idham Kholik pada Selasa (17/11) memastikan seluruh anggota DPR telah memenuhi syarat minimal pendidikan saat mendaftar sebagai calon anggota legislatif pada Pemilu 2024, merujuk Pasal 240 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Anggota Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia pada Rabu (18/11) menyatakan pihaknya terbuka apabila ada pihak yang menggugat bukti pendidikan anggota DPR — hak konstitusional warga negara — meski ia menilai keabsahan ijazah anggota DPR semestinya tidak menjadi persoalan karena seluruh legislator sudah melewati pemeriksaan administratif saat pencalonan.
Ada satu celah data yang membuat perdebatan ini sulit ditutup dengan satu pernyataan. Publikasi Statistik Politik 2024 milik Badan Pusat Statistik (BPS) yang terbit Desember 2024 mencatat 211 dari 580 anggota DPR periode 2024–2029 — sekitar 36,38 persen — tidak mencantumkan pendidikan terakhirnya. Sementara KPU, berdasarkan data Penggantian Antarwaktu (PAW) per Desember 2025, justru merinci pendidikan terakhir seluruh 580 anggota: 191 orang SMA, 1 orang D3, 146 orang S1, 168 orang S2, dan 74 orang S3. Perbedaan itu bukan bukti pemalsuan. Data BPS bersumber dari apa yang tercantum dalam dokumen publik pencalonan, sedangkan data KPU bersumber dari pengecekan dokumen ijazah yang diserahkan saat pencalonan. Namun perbedaan itu menjelaskan mengapa jawaban “sudah diverifikasi” tidak serta-merta meredakan desakan: publik tidak bisa memeriksa sendiri dokumen yang dimaksud, karena penayangan riwayat pendidikan di portal Info Pemilu KPU bergantung pada persetujuan tertulis masing-masing calon demi perlindungan data pribadi.
Di sisi lain, perlu ditegaskan batas dari petisi itu sendiri. Banyaknya tanda tangan menunjukkan besarnya aspirasi publik, tetapi bukan bukti telah terjadi pelanggaran atau pemalsuan ijazah. Pembuktian soal keabsahan dokumen tetap menjadi ranah proses verifikasi resmi — dan sejauh ini, belum ada satu pun anggota DPR yang ditetapkan sebagai tersangka atau dinyatakan bersalah terkait ijazahnya. Asas praduga tak bersalah berlaku bagi mereka, sama seperti bagi pejabat mana pun.
Pada akhirnya, polemik ini bukan soal apakah seorang anggota DPR lulusan SMA atau doktor. Syarat hukumnya memang hanya tamat SMA atau sederajat. Persoalannya adalah kepercayaan: ketika lembaga yang sama pernah menuntut keterbukaan dari pejabat lain, publik menagih standar yang sama untuk diterapkan ke dalam. Apakah DPR akan membuka dokumen itu secara sukarela, menunggu gugatan, atau membiarkan petisi itu lewat begitu saja — itulah yang kini ditunggu.
Sumber: Change.org, petisi “Transparansi Publik: Buka dan Verifikasi Ijazah Seluruh Anggota DPR RI Tanpa Kecuali!” oleh Farida Octavia (12 November 2026) — isi tiga tuntutan dan jumlah tanda tangan; Liputan6 (19/11) untuk 30.336 tanda tangan (09.40 WIB); RuangMuliaNews (19/11) untuk 30.230 tanda tangan (09.22 WIB) dan tanggapan PDIP Sumut; Rival.co.id (19/11) untuk lonjakan Google Trends dan rangkaian angka tanda tangan; KoranKota, BeritaTambang, dan TubasMedia (18/11) untuk tuntutan KAMAKSI; Tribun (18/11) untuk petisi kedua di Petisionline.com; UlasPolitik post 1681 dan 1870 untuk konteks (pernyataan Dasco, Saan, Lalu Hadrian, Idham Kholik, Doli, data BPS, dan rincian PAW).