Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Syahganda Nainggolan mengaku tidak melihat perwakilan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dalam pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan sejumlah pimpinan partai politik di Istana Bogor, Jumat (13/11/2026). Namun pernyataan itu datang dengan batas yang penting: Syahganda juga mengaku tidak mengetahui posisi PSI dalam koalisi pemerintahan saat ini.
Pernyataan itu disampaikan Syahganda di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026), saat wartawan menanyakan soal pertemuan di Istana Bogor tersebut. “Kemarin saya enggak lihat ya waktu saya di Bogor itu, enggak lihat. Saya pas ada di situ saya ngobrol makan-makan sama mereka pas break gitu ya, kita break rapat kabinet, sidang terbatas enggak ada tuh PSI di situ,” kata Syahganda, seperti dilaporkan CNN Indonesia.
Yang dikatakan Syahganda — dan batasnya
Yang perlu dicatat dari pernyataan Syahganda adalah kejujurannya soal batas pengetahuannya. Ia tidak mengklaim PSI tidak diundang, dan ia tidak mengklaim PSI sudah keluar dari koalisi. Yang ia katakan hanya dua hal: ia tidak melihat PSI saat berada di Bogor, dan ia tidak tahu posisi PSI di koalisi. “Enggak, belum tahu saya [soal itu]. Dari PSI nya belum tahu, belum lihat,” ucap Syahganda. “Nanti saya cek lagi ya. Saya karena bukan bagian partai sih ya. Saya kan enggak ngerti, partai ini,” lanjutnya.
Batas itu menjadi krusial karena Syahganda mengaku sudah meninggalkan Istana Bogor sebelum sesi pertemuan dengan pimpinan partai dimulai. Agenda di Bogor diawali sidang kabinet terbatas, dan setelah Magrib dilanjutkan dengan pertemuan Presiden bersama pimpinan partai. “Ketum parpol, kalau saya memang waktu itu kan rapat kabinet sidang terbatas ya kan tapi habis Magrib mereka melanjutkan dengan teman-teman parpol,” ujarnya. Syahganda mengaku tidak mengikuti sesi lanjutan itu karena memenuhi undangan sebuah stasiun televisi. “Enggak, waktu itu saya sudah keluar, saya lagi dipanggil sebuah stasiun TV sih,” katanya.
Dengan kata lain, kesaksian Syahganda mencakup jeda sidang kabinet — bukan sesi pimpinan partai itu sendiri. “Tidak terlihat” dalam konteks itu belum bisa dibaca sebagai “tidak diundang” atau “tidak hadir”, apalagi sebagai “sudah keluar koalisi”.
Para pimpinan partai yang hadir dalam pertemuan 13 November itu, menurut laporan yang beredar, antara lain Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Presiden PKS Al Muzzammil Yusuf, dan Ketua Fraksi Partai NasDem Viktor Laiskodat.
Rangkaian pernyataan soal PSI dalam sepekan
Perdebatan soal posisi PSI bermula dari pernyataan Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid, Selasa (17/11/2026), yang menduga PSI sudah tidak lagi menjadi bagian koalisi karena tidak ada lagi kader PSI yang duduk di kabinet. Pernyataan itu berbentuk dugaan, bukan keputusan resmi.
Dugaan itu merujuk pada mundurnya tiga kader PSI dari keanggotaan partai pada Senin (9/11/2026): Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Isyana Bagoes Oka, dan Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha. Ketiganya tetap menjabat sebagai menteri — yang mereka tinggalkan adalah keanggotaan partai, bukan kursi kabinet.
PSI sendiri membantah telah meninggalkan pemerintahan. Sekretaris Dewan Pembina PSI Grace Natalie menegaskan pada Rabu (18/11/2026) bahwa partainya tetap mendukung kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo, terutama program-program yang dinilai memperjuangkan kepentingan rakyat banyak. “Itu keputusan personal mereka masing-masing. Tidak ada sangkut pautnya dengan posisi PSI di koalisi,” ucap Grace melalui pesan singkat.
Dari kubu koalisi, jawabannya masih berupa lemparan kewenangan. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Herman Khaeron menyatakan pada Kamis (19/11/2026) bahwa status PSI sepenuhnya menjadi kewenangan pimpinan koalisi, yakni Partai Gerindra. PKS, melalui Mardani Ali Sera, menilai wajar bila PSI dianggap bukan lagi bagian koalisi, tetapi mencatat belum ada pernyataan PSI soal keluar. Sementara itu Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menegaskan pada Kamis (19/11/2026) bahwa belum ada partai yang mengundurkan diri dari koalisi, dan belum ada pernyataan Presiden Prabowo soal adanya partai koalisi yang mundur. “Ya, sampai dengan saat ini belum ada pernyataan, baik dari presiden maupun dari partai-partai koalisi, yang menyatakan mundur dari koalisi,” kata Dasco.
Tidak hanya itu, PAN juga menyarankan PSI supaya mundur dari posisinya sebagai koalisi pemerintah. Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga Mauladi menyarankan PSI menjadi oposisi pemerintah.
Yang belum terjawab
Sampai Kamis malam, belum ada pernyataan resmi dari Istana, dari Gerindra sebagai pimpinan koalisi, maupun dari PSI sendiri yang menyatakan perubahan status koalisi. Yang ada adalah rangkaian pernyataan yang saling melengkapi tetapi belum menutup perdebatan: PSI mengaku tetap mendukung, PKB menduga PSI sudah keluar, Demokrat menyerahkan ke Gerindra, PAN menyarankan PSI menjadi oposisi, dan Bakom mengaku tidak tahu.
Di sinilah letak pelajaran dari pernyataan Syahganda. Seorang pejabat komunikasi yang mengaku tidak tahu — dan menjelaskan persis apa yang ia lihat dan apa yang tidak ia lihat — justru memberi informasi yang lebih berguna daripada spekulasi yang terdengar pasti. Ketidakhadiran PSI dari daftar tamu yang terlihat dalam sebuah pertemuan memang patut dicatat, tetapi status koalisi adalah soal keputusan politik formal, bukan soal siapa yang terlihat di ruang makan saat jeda sidang kabinet.
Pertanyaan yang tersisa kini mengarah ke dua pihak: Gerindra, yang menurut Demokrat memegang kewenangan menentukan, dan PSI sendiri, yang sejauh ini hanya menegaskan dukungan tanpa menjelaskan format keanggotaannya di koalisi pasca-mundurnya tiga kader dari partai. Sampai salah satu dari keduanya berbicara secara resmi, status PSI tetap berada di wilayah abu-abu — dan setiap klaim yang melampaui itu adalah spekulasi, bukan fakta.
Sumber: CNN Indonesia 1429220 (dibaca langsung) untuk pernyataan Syahganda soal PSI dan posisi PSI; Detik/CNN (dikutip dari hasil pencarian) untuk Syahganda meninggalkan Bogor sebelum sesi pimpinan partai dan daftar pimpinan partai yang hadir; indowarta.com, bentara.co, channel9.id, dan jawawa.id (dikutip dari hasil pencarian) untuk pernyataan Dasco dan Grace Natalie; UlasPolitik post 1993 untuk jaminan penyaringan Bakom dan pengamatan PSI di Bogor; UlasPolitik post 1906 untuk status koalisi PSI.