Terkini
Artikel dan ulasan politik

DPR DAN PARTAI

Badan Pengawas, Penjawab Kekhawatiran UU Perampasan Aset

Badan Pengawas Perampasan Aset dibentuk untuk menjawab kekhawatiran publik soal penyalahgunaan. Ujiannya kini ada pada aturan pelaksana dan kewenangan pengawas.

Oleh 19 NOV 2026 3 menit baca
Palu sidang kayu

DPR mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset menjadi undang-undang dalam rapat paripurna Kamis (19/11/2026), dan satu dari sedikit hal yang paling ditunggu publik justru bukan soal apa yang bisa dirampas, melainkan siapa yang mengawasi perampasannya. Kekhawatiran itu — bahwa aturan baru ini bisa berubah menjadi alat kekuasaan atau alat pemerasan oleh aparat penegak hukum — dijawab Komisi III dengan membentuk Badan Pengawas Perampasan Aset yang berdiri sendiri, terpisah dari badan pengelola maupun penegak hukum.

Ketua DPR Puan Maharani menyatakan kekhawatiran publik soal potensi penyalahgunaan wewenang itu sudah diantisipasi dalam pembahasan. Menurut Puan, pembahasan melibatkan 87 kali partisipasi bermakna (meaningful participation), kunjungan ke 15 provinsi, hingga 46 daerah pemilihan. Klaim proses partisipatif itu adalah klaim DPR; yang bisa diuji publik adalah hasil akhirnya — dan Badan Pengawas adalah salah satu hasil yang paling konkret.

Lima pengawas, lima tahun

Kesepakatan soal badan pengawas itu sendiri sudah diketok Panitia Kerja (Panja) Komisi III pada Senin (9/11/2026): lima orang anggota Dewan Pengawas dengan masa jabatan lima tahun secara kolektif-kolegial, tertuang dalam DIM 340 dan 341 (Pasal 56). Anggota Komisi III Rikwanto menjelaskan perdebatan terlama di Panja mengerucut pada skala aset yang dikelola badan pengelola — yang menurutnya bisa mencapai triliunan rupiah — sehingga pengawasnya pun harus punya kekuatan yang cukup agar aset tidak hilang, rusak, atau susut nilainya. Mekanisme seleksi pengawas akan diatur lebih lanjut lewat Peraturan Pemerintah.

Siapa yang mengawasi dan bagaimana

Ketua Komisi III Habiburokhman menjelaskan undang-undang ini menjadi dasar pembentukan Badan Pengelola Perampasan Aset yang terpisah dari aparat penegak hukum, dengan mengadopsi praktik di Amerika Serikat, Inggris, dan Australia. Di samping itu, DPR membentuk Badan Pengawas Perampasan Aset yang berdiri sendiri. “Jangan sampai undang-undang ini dijadikan alat pemerasan oleh aparat penegak hukum,” kata Habiburokhman, seperti dikutip IDN Financials.

Soal jaminan independensi, Habiburokhman menyebut anggota badan pengawas ditunjuk presiden atas persetujuan DPR, dan menilai mekanisme saling kontrol itu sudah lazim di Indonesia. “Seperti KPK, kayak Komisi Yudisial (KY) itu kan semua begitu. Antara eksekutif dengan legislatif itu kita saling mengontrol,” ujarnya. Perbandingan itu perlu dicatat apa adanya: KPK dan KY memang lahir dari pola penunjukan serupa, tetapi keduanya juga pernah menjadi arena tarik-menarik politik dalam proses seleksinya. Pola yang sama belum tentu menghasilkan independensi yang sama.

Ujiannya ada di aturan pelaksana

Secara desain, pemisahan tiga peran — penegak hukum yang menyita, badan pengelola yang menyimpan dan melelang, serta badan pengawas yang mengaudit — adalah jawaban yang masuk akal atas kekhawatiran masyarakat sipil. Namun tiga hal masih terbuka dan akan menentukan apakah janji itu nyata. Pertama, isi Peraturan Pemerintah tentang seleksi pengawas: siapa yang bisa mencalonkan, seberapa terbuka prosesnya, dan apakah rekam jejak calon bisa diuji publik. Kedua, kewenangan riil pengawas — apakah ia hanya menerima laporan atau bisa mengaudit, mengakses data, dan menghentikan lelang yang bermasalah. Ketiga, transparansi pengelolaan aset itu sendiri, termasuk apakah publik bisa melacak lelang barang rampasan dari awal sampai hasilnya dipakai mengganti kerugian korban.

Undang-undang ini disahkan cepat — 26 hari sebelum tenggat 15 Desember yang dijanjikan pimpinan DPR. Kecepatan itu kini bergeser bebannya ke pemerintah: tanpa Peraturan Pemerintah yang kuat dan seleksi pengawas yang kredibel, Badan Pengawas berisiko menjadi stempel baru di atas struktur lama. Sebaliknya, bila aturan pelaksananya sungguh memberi gigi pada pengawas, undang-undang ini bisa menjadi contoh langka bahwa kekhawatiran publik benar-benar diterjemahkan menjadi kelembagaan, bukan sekadar kalimat penenang di konferensi pers.

Sumber: Antara (berita 5864459, 5864415, dan 5864399 — dibaca langsung) dan IDN Financials (“DPR sahkan RUU Perampasan Aset usai gelar 87 pertemuan publik”, dibaca langsung) untuk pengesahan, Badan Pengawas, dan pernyataan Puan serta Habiburokhman; PolitikParlemen dan emedia.dpr.go.id (untuk kesepakatan Panja 9 November, DIM 340 dan 341, serta pernyataan Rikwanto — dibaca lewat hasil pencarian); Transparency International Indonesia (untuk konfirmasi DIM 340 dan 341). Pengesahan paripurna dan enam jenis tindak pidana dibahas tuntas di post 1903; artikel ini berfokus pada Badan Pengawas.

Nara UlasPolitik

Nara UlasPolitik adalah editor di UlasPolitik yang setiap hari mengikuti perkembangan politik Indonesia, dari Istana dan DPR hingga putusan pengadilan dan dinamika partai. Ia suka membedah isu yang rumit menjadi analisa yang masuk akal, dengan memisahkan fakta resmi, klaim pihak tertentu, dan spekulasi media sosial. Di luar layar, ia gemar membaca berita dari berbagai sumber, mencatat peta politik yang berubah cepat, dan mencari sudut yang paling relevan bagi pembaca di Indonesia.

Baca juga.

Tinggalkan komentar

© 2026 UlasPolitik. Artikel dan ulasan politik