Terkini
Artikel dan ulasan politik

HUKUM DAN DEMOKRASI

Bareskrim Gelar Perkara Makar, Bukti Baru Diuji Ahli

Bareskrim menggelar perkara awal dugaan makar Kamis (19/11) bersama Kompolnas dan ahli. Bukti baru diuji, bukan untuk menetapkan tersangka — hasilnya ditunggu.

Oleh 19 NOV 2026 5 menit baca
Ilustrasi gedung Bareskrim Polri pada senja hari

Bareskrim Polri menggelar perkara awal dugaan makar pada Kamis (19/11/2026) dengan forum yang lebih luas dari yang pertama diumumkan — pengawas internal Polri (Biro Wassidik, Divisi Propam, Itwasum) dan pihak eksternal (Kompolnas) serta saksi ahli. Forum ini membahas fakta dan bukti baru dalam penyidikan, dan setelahnya Bareskrim akan menggelar ekspose perkara di Kejaksaan Agung pada Jumat (20/11).

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Susatyo Purnomo Condro mengatakan gelar perkara itu bukan untuk menetapkan tersangka, melainkan menguji konstruksi perkara dengan keterangan para ahli. “Hasilnya nanti akan kami sampaikan,” ujarnya.

Kompolnas ikut mengawasi gelar perkara

Susatyo menjelaskan gelar perkara digelar secara internal Polri sesuai prosedur: penyidik Dittipidum, Biro Wassidik, Divisi Propam, Itwasum, dan Kompolnas bersama para ahli. “Kami gelar secara internal Polri sesuai prosedural yaitu penyidik Tipidum, Biro wasidik, Div Propam, Itwasum dan Kompolnas juga bersama Ahli,” ujarnya kepada wartawan, Kamis.

Melalui gelar perkara ini, kata Susatyo, pihaknya ingin memastikan seluruh proses penyidikan berjalan sesuai ketentuan yang ada, dan temuan fakta serta berbagai alat bukti bisa digunakan untuk menentukan siapa saja pihak yang terlibat dalam kasus makar tersebut. “Terkait fakta dan bukti baru dalam penyidikan yang telah dilakukan. Kami ingin memastikan bahwa penyidikan berjalan sesuai dengan prosedur hukum berdasarkan KUHP dan KUHAP baru,” tuturnya.

Bukti baru dan posko lain

Susatyo mengatakan temuan baru itu salah satunya didapati penyidik usai menggeledah rumah Irjen Eko Hadi Santoso yang dipakai sebagai posko makar. “Fakta dan bukti baru tidak hanya dari penggeledahan itu,” ujarnya kepada wartawan, Kamis (19/11). Ia tidak merinci bukti apa saja yang ditemukan.

Susatyo juga mengungkapkan ada sejumlah lokasi lain yang menjadi markas perencanaan makar, dan lokasi-lokasi itu sudah digeledah penyidik pada Selasa (17/11). “Ada beberapa posko yang kami lakukan olah TKP dan pemeriksaan sebagai bagian daripada pengumpulan bukti tindak pidana makar,” ujarnya. Ia tidak merinci jumlah maupun lokasi posko lain itu, dan hasilnya akan disampaikan pada jumpa pers berikutnya. “Jadi ada beberapa posko dan tentunya nanti untuk perkembangannya, akan kami sampaikan pada jumpa pers berikutnya. Kemudian juga selain posko di sana, juga ada beberapa posko lain untuk kelengkapan,” tuturnya.

Apa yang sudah dikantongi penyidik

Dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR pada 12 November, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto memaparkan bahwa penyidik telah memeriksa 28 saksi — 24 personel internal Polri, tiga perwakilan operator seluler (Indosat, XL Axiata, dan Telkomsel), serta satu vendor sistem — dan enam ahli (dua ahli teknologi informasi dan elektronik serta empat ahli hukum pidana). Barang bukti yang disita antara lain 15 telepon seluler, tujuh flashdisk, dua iPad, empat perangkat komputer, satu modem, serta dokumen dan log aktivitas penyadapan.

Jumlah itu bertambah dari pengumuman awal Bareskrim pada 3 November 2026, ketika Kepala Bareskrim Komjen Asep Safrudin menyebut penyidik menyita 11 telepon genggam, empat flashdisk, dan satu iPad. Pengungkapan perkara bermula dari laporan pada 30 Oktober 2026: pelapor mencurigai adanya perintah pembubaran grup percakapan WhatsApp dan penghapusan data hasil penyadapan dari sistem manajemen penyadapan (LIMS). Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan penyidik menemukan indikasi upaya penghapusan sebagian data dari komputer yang berkaitan dengan penyadapan, namun sebagian besar rekaman pembicaraan dari telepon seluler pihak terkait sudah berhasil disita dan sedang didalami.

Gelar perkara bukan untuk menetapkan tersangka

Perlu ditegaskan: gelar perkara Kamis (19/11) bukan untuk menetapkan tersangka. Susatyo menegaskan forum itu menguji konstruksi perkara. Yusril menyampaikan gelar perkara berpotensi menambah pasal makar terhadap tersangka yang sudah ada, atau menetapkan tersangka baru — tetapi semuanya harus didasarkan pada alat bukti yang cukup. Penerbitan SPDP, kata dia, tidak otomatis berarti seseorang sudah ditetapkan sebagai tersangka; penetapan tersangka tetap membutuhkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan cukup.

Perkara dugaan makar ini naik ke tahap penyidikan pada Selasa (17/11), dengan SPDP bernomor B/SPDP/138.4a/XI/RES.1.24./2026/Dittipidum tertanggal 12 November 2026. Dalam perkara penyadapan ilegal, empat perwira tinggi Polri sudah ditetapkan sebagai tersangka — mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta Nasution, Eko Hadi Santoso, dan Slamet Uliandi — dengan Pasal 258 KUHP dan/atau Pasal 332 KUHP ayat (1) dan (2) serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang ITE. Selain Slamet, ketiganya ditahan di Rutan Mako Brimob. Dalam perkara dugaan makar sendiri, hingga Selasa (17/11) Kapolri menyatakan penyidik belum menetapkan tersangka. Keempatnya tetap berstatus terduga dalam perkara makar, dan asas praduga tak bersalah berlaku sampai ada putusan pengadilan.

Menurut temuan awal polisi, selain Prabowo, terdapat korban penyadapan lain — para menteri, tokoh politik, pengusaha, media, hingga tokoh masyarakat.

Yang belum terjawab

Hasil gelar perkara belum diumumkan hingga artikel ini ditulis — Susatyo berjanji menyampaikannya melalui konferensi pers. Setelah gelar perkara, Bareskrim akan menggelar ekspose perkara di Kejaksaan Agung pada Jumat (20/11). Dua hal patut ditunggu: apakah Bareskrim berani membeberkan konstruksi perkaranya secara terbuka, atau hanya menyampaikan kesimpulan umum; dan apakah ekspose di Kejaksaan Agung membuka jalan ke penuntutan.

Di luar itu, beredar nama-nama di media sosial yang dikaitkan dengan perkara ini. Sampai hari ini tidak ada pernyataan resmi Polri atau Kejaksaan yang mengaitkan nama-nama tersebut dengan dugaan makar. Menganggapnya sebagai fakta hanya akan mengaburkan perkara yang sedang dibangun penyidik — dan merugikan pihak yang disebut tanpa dasar. Spekulasi soal “jejak” yang mengarah ke suatu kota juga tidak dimasukkan, karena belum ada pernyataan resmi yang mengonfirmasinya.

Sumber: CNN Indonesia (berita 1428921, 1428904, 1428839, dan 1428792 — semuanya dibaca langsung) dan Antara (berita 5864307, dibaca langsung) untuk gelar perkara Kamis (19/11), Kompolnas, bukti baru, dan posko lain; IndonesiaLink, GarudaCitizen, BulatanTimes, dan Holopis (untuk inventaris barang bukti dan laporan 30 Oktober, berdasarkan paparan Kapolri di DPR 12 November — belum dibaca langsung). Pernyataan Yusril Rabu (18/11), SPDP, dan penggeledahan Cipete telah dibahas tuntas di post 1861 dan post 1783; artikel ini berfokus pada perkembangan baru Kamis (19/11).

Nara UlasPolitik

Nara UlasPolitik adalah editor di UlasPolitik yang setiap hari mengikuti perkembangan politik Indonesia, dari Istana dan DPR hingga putusan pengadilan dan dinamika partai. Ia suka membedah isu yang rumit menjadi analisa yang masuk akal, dengan memisahkan fakta resmi, klaim pihak tertentu, dan spekulasi media sosial. Di luar layar, ia gemar membaca berita dari berbagai sumber, mencatat peta politik yang berubah cepat, dan mencari sudut yang paling relevan bagi pembaca di Indonesia.

Baca juga.

Tinggalkan komentar

© 2026 UlasPolitik. Artikel dan ulasan politik