Bareskrim Polri menyelesaikan penggeledahan sebuah rumah di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jumat (20/11/2026), dalam penyidikan dugaan makar. Penyidik menduga rumah itu berfungsi sebagai posko Kombes IM dan menjadi tempat dibuatnya kesepakatan untuk melakukan makar.
Bangunan yang diduga dijadikan posko itu berada dalam kawasan Rumah Makan Ema Anis. Kombes Iman pernah menjadi Kapolres Bogor. Susatyo Purnomo Condro, Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, memimpin langsung penggeledahan di Cibinong tersebut.
Dokumen dan spanduk disita
Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Susatyo Purnomo Condro mengatakan penyidik menyita sejumlah dokumen dan spanduk dari rumah tersebut. “Ada beberapa dokumen-dokumen, ada beberapa spanduk, ya, yang intinya adalah berkaitan dengan permulaan perbuatan,” kata Susatyo di Cibinong, Jumat (20/11/2026). Menurut Susatyo, rumah itu terindikasi menjadi posko Kombes Iman Imanuddin. “Salah satu rumah di Bogor terindikasi menjadi posko bagi KBP IM,” ujarnya. “Di sini adalah salah satu posko yang menjadi dugaan permufakatan pada permulaan perbuatan,” kata Susatyo usai memimpin penggeledahan di Cibinong tersebut.
Penggeledahan merupakan lanjutan dari rangkaian penggeledahan yang dimulai Kamis (19/11/2026) malam di sejumlah rumah di Bogor dan Curug, Tangerang, yang dikaitkan dengan Brigjen TK — yang disebut di sejumlah media sebagai Muhammad Tedjo Kusumo, meski belum dikonfirmasi resmi oleh Polri — dan Kombes IM. Di lokasi lain, penyidik menyita sejumlah perangkat elektronik untuk diperiksa. Susatyo mengatakan timnya telah mengidentifikasi sekitar empat posko yang diduga berkaitan dengan rangkaian kegiatan yang ditelusuri. Lokasi-lokasi di Bogor antara lain berada di kawasan Sentul, Cibinong, dan sekitar Pakansari.
Sebelumnya, penyidik juga menggeledah rumah Irjen Eko Hadi Santoso di Cipete, Jakarta Selatan, pada Selasa (17/11/2026) malam. Rumah itu diduga digunakan sebagai posko oleh EHS, salah satu tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal.
Makar, Pasal 160, dan status para pihak
Susatyo menjelaskan pemahaman penyidik soal unsur makar dalam perkara ini. “Jadi sudah pernah kami sampaikan bahwa makar itu sesuai dengan Pasal 160 adalah niat untuk melakukan serangan. Baik itu serangan secara fisik maupun nonfisik, baik itu siber dan lain-lain,” katanya. Laporan polisi perkara dugaan makar ini mencantumkan Pasal 191 dan/atau Pasal 193 dan/atau Pasal 196 KUHP jo. Pasal 160 KUHP jo. Pasal 20 huruf a, b, c, dan d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Bareskrim menduga perkara itu berkaitan dengan dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden, akses ilegal, dan penghapusan data elektronik.
Perkara dugaan makar ini telah naik ke tahap penyidikan. Namun hingga Jumat (20/11/2026), penyidik belum menetapkan tersangka dalam perkara makar. Empat tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal — Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta, Eko Hadi Santoso, dan Slamet Uliandi — diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan dugaan makar. Ekspose perkara bersama Kejaksaan Agung yang semula dijadwalkan Jumat (20/11/2026) ditunda ke pekan depan karena penyidik masih mengembangkan penggeledahan di Bogor dan Tangerang. Sehari sebelumnya, Kamis (19/11/2026), Bareskrim telah menggelar perkara dugaan makar secara internal, dengan mengundang Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas). Susatyo belum memastikan status hukum Kombes IM. Tanggapan Brigjen TK, Kombes IM, maupun kuasa hukum mereka belum diperoleh dari sumber yang tersedia.
Dari penggeledahan ke konstruksi perkara
Pernyataan Susatyo di Cibinong menandai pergeseran: penyidik tidak lagi sekadar mengumumkan penggeledahan, melainkan membuka teori perkaranya ke publik — bahwa sebuah posko diduga menjadi tempat permufakatan makar. Itu menaikkan taruhan, baik hukum maupun politik. Penundaan ekspose bersama Kejagung juga memberi sinyal: penyidik ingin melengkapi berkas dengan dokumen dan perangkat elektronik hasil penggeledahan sebelum konstruksi makar itu diuji jaksa penuntut umum. Ekspose pekan depan akan menjadi ujian pertama — apakah bukti yang disita cukup untuk menetapkan tersangka makar, atau perkara ini tetap berjalan tanpa tersangka.
Yang perlu dijaga adalah ambang pembuktiannya. Dokumen dan spanduk yang disebut berkaitan dengan “permulaan perbuatan” masih harus diuji: apakah isinya menunjukkan kesepakatan untuk melakukan makar, atau sekadar aktivitas lain yang belum tentu memenuhi unsur pidana tersebut. Rujukan pasal yang disampaikan Susatyo pun akan ikut diuji dalam forum ekspose. Secara politik, perkara ini adalah pengembangan dari dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Jalur penyadapan sudah memiliki empat tersangka; jalur makar belum punya satu pun. Semakin lama kesenjangan itu bertahan, semakin besar pertanyaan publik tentang kekuatan konstruksi makar — dan semakin besar pula sorotan terhadap Polri, yang kini mengusut dugaan kejahatan yang menyeret mantan pimpinannya sendiri.
Sumber: CNN Indonesia (berita 1429621 dan 1429548, dibaca langsung) untuk penggeledahan Cibinong, posko, dokumen dan spanduk, serta sekitar empat posko; LensaHukum (dikutip dari hasil pencarian, melaporkan Detik di lokasi) untuk kutipan Pasal 160; Oase dan Jawawa (dikutip dari hasil pencarian) yang menguatkan kutipan Pasal 160; SuaraKabar (dikutip dari hasil pencarian) untuk lokasi Sentul/Cibinong/Pakansari, status hukum IM yang belum dipastikan, dan isi laporan polisi; NTV News dan Bloomberg Technoz (dikutip dari hasil pencarian) untuk konstruksi pasal, gelar perkara internal, dan Kompolnas; arsip UlasPolitik (post 2071, 2049) untuk penggeledahan sebelumnya dan penundaan ekspose. Catatan: jumlah lokasi penggeledahan berbeda antar pernyataan Susatyo (lima vs enam) — artikel ini tidak mengunci satu angka; sejumlah media keliru menulis “Jumat (21/11/2026)” padahal 21 November adalah Sabtu, tanggal yang benar adalah Jumat 20 November 2026. Hero adalah ilustrasi hasil generate — tidak ada foto legal yang cocok (dua foto gedung Mabes Polri di Commons adalah standing reject / potret, bukan lanskap).