Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menyatakan penindakan terhadap kendaraan over dimension over load (ODOL) meningkatkan kemantapan jalan. Pernyataan itu dilaporkan Antara, Jumat (20/11/2026), di tengah pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), dan persiapan pemerintah memberlakukan kebijakan Zero ODOL secara efektif mulai Januari 2027.
“ODOL itu sebetulnya mempercepat penurunan kemantapan jalan nasional kita termasuk juga jalan tol. Pastilah kalau kemudian RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang LLAJ itu mengatur masalah kendaraan ODOL, sudah pasti bahwa lifetime daripada jalan nasional kita maupun jalan tol kita juga pasti akan meningkat, sudah pasti itu,” ujar Dody di Jakarta, Jumat. Menurut dia, biaya preservasi jalan yang begitu besar akibat kendaraan ODOL sebetulnya bisa dialihkan untuk pembangunan infrastruktur-infrastruktur lainnya yang lebih berdampak positif bagi rakyat seperti irigasi atau sekolah.
Zero ODOL berlaku efektif Januari 2027
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sudah menegaskan pada Februari 2026 bahwa kebijakan Zero ODOL akan berlaku efektif mulai Januari 2027. Penegakan kebijakan ini, kata AHY, harus dilakukan secara adil, terintegrasi, dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan — tidak hanya menyasar pengemudi di lapangan. Penindakan nantinya menyasar seluruh rantai tanggung jawab — pemilik usaha, pemilik kendaraan, hingga pihak karoseri.
Implementasi dilakukan bertahap: sosialisasi, pembinaan bagi yang membutuhkan pendampingan untuk konversi kendaraan, baru kemudian penegakan hukum secara penuh. Kebijakan ini mengemuka setelah robohnya Jembatan Muara Lawai di Lahat, Sumatra Selatan, pada Juni 2025 akibat kendaraan bermuatan berlebih. Menurut data Korlantas Polri, pada 2024 tercatat 150.906 kecelakaan lalu lintas dengan 26.839 korban jiwa; kendaraan angkutan barang menyumbang 10,5 persen kasus.
Di sisi lain, Kementerian PU mencatat panjang jalan nasional non-tol mencapai sekitar 47.603 kilometer dengan tingkat kemantapan 93,5 persen, berdasarkan evaluasi arus mudik dan balik Lebaran 2026.
Penindakan, DPR, dan persiapan Nataru
Data Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) periode Januari–Agustus 2026 menunjukkan skala pelanggaran yang masih besar: rata-rata 3.657 kendaraan overload per hari melintas di ruas tol Jasa Marga Group — 17,73 persen dari kendaraan non-Golongan I yang melintas. Di ruas tol Hutama Karya Group, rata-rata 2.041 kendaraan overload per hari — 26,09 persen. Kepala BPJT Ni Komang Rasminiati memaparkan temuan itu dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi V DPR RI, Kamis (1/10/2026). BPJT telah memasang 47 unit Weight in Motion (WIM) di berbagai ruas jalan tol; 28 titik di Sumatra dan enam titik di Jawa sudah terintegrasi dengan tilang elektronik (ETLE) Polri. Namun penegakannya masih jauh dari lengkap: dari 431.192 kendaraan ODOL yang terdeteksi di ruas Jasa Marga Group, baru 16.026 yang dikirimi surat tilang elektronik, 2.525 terkonfirmasi, dan 252 menyelesaikan pembayaran denda.
Menjelang libur Natal 2026 dan Tahun Baru 2027, Kementerian PU juga menyiapkan jalan nasional agar ramah bagi pengendara sepeda motor, dengan fokus pada jalur Pantura — termasuk perbaikan permukaan jalan dan jembatan, penambahan penerangan, serta penambahan tempat istirahat.
Ujian koordinasi, bukan sekadar razia
Zero ODOL bukan wacana baru — persoalan ini sudah belasan tahun dibahas. Yang baru adalah tenggatnya: efektif Januari 2027, dengan janji penegakan yang adil ke seluruh rantai tanggung jawab. Di situlah ujiannya. Selama ini, yang paling sering disalahkan — dan ditindak — adalah sopir. Jika penindakan tetap berhenti di sopir sementara pemilik usaha dan karoseri lolos, janji keadilan itu hanya akan menjadi slogan.
Ada pula tarik-menarik ekonomi yang tidak bisa diabaikan. Di satu sisi ada biaya preservasi jalan yang begitu besar setiap tahun — yang menurut Dody bisa dialihkan untuk irigasi atau sekolah bila ODOL ditekan. Di sisi lain ada biaya logistik yang bisa naik dan diteruskan ke harga barang. Dengan tenggat Januari 2027 yang tinggal menghitung minggu, publik dan DPR akan menilai dari praktik di lapangan: apakah penindakan benar-benar menyentuh pemilik usaha dan karoseri, apakah konversi kendaraan dibantu secara nyata, dan apakah angka kemantapan jalan benar-benar naik — atau kebijakan ini kembali menjadi pengumuman tahunan.
Sumber: Antara (berita 5867995, dibaca langsung) untuk pernyataan Dody Hanggodo dan konteks RUU LLAJ; rilis resmi Kemenko Infrastruktur dan InfoPublik (dikutip dari hasil pencarian) untuk pernyataan AHY (Februari 2026) dan Jembatan Muara Lawai; AWNI dan Berdikari (dikutip dari hasil pencarian) untuk angka kecelakaan 2024 (150.906 kasus, 26.839 korban jiwa, 10,5 persen); Orasi.id, ValidNews, BeritaNasional, dan Jawawa (dikutip dari hasil pencarian) untuk panjang dan kemantapan jalan nasional serta persiapan Nataru; BPJT melalui MediaKampung dan LensaHukum (dikutip dari hasil pencarian) untuk data WIM Januari–Agustus 2026 dan kesenjangan penegakan ETLE. Catatan: angka anggaran preservasi jalan BERBEDA antar sumber (Rp41 triliun vs Rp43 triliun vs Rp43,5 triliun) — tidak ada satu pun yang diterbitkan; angka Jasa Marga 2024 dari draf worker (19,27 persen / 3.074 per hari) tidak dapat diverifikasi dan diganti dengan angka BPJT 2026 yang terverifikasi; peringatan inflasi Dody, detail SKB enam menteri, dan detail Panja SPM tidak dapat diverifikasi dan tidak diterbitkan. Hero adalah ilustrasi hasil generate — foto asli yang diusulkan (Volvo di Tol Jagorawi, CC BY-SA 4.0) tidak dapat diunduh (HTTP 429); lisensinya terverifikasi via API Commons.