Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 naik sebesar Rp349.836 — dari Rp3.879.520 pada 2026 menjadi Rp4.229.356 per bulan, atau naik sekitar 9,02 persen. Antara melaporkan penetapan itu pada Jumat (20/11/2026), dan upah baru berlaku mulai 1 Januari 2027. Ketetapan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Gubernur Kepri Nomor 1233 Tahun 2026 tanggal 20 November 2026 tentang Upah Minimum Provinsi Kepri 2027. Gubernur juga menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Kepri 2027 sebesar Rp4.253.968 atau naik 9,02 persen dibanding UMSP 2026 sebesar Rp3.902.096.
“Penetapan UMP ini berdasarkan rekomendasi dari dewan pengupahan, dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian serta kelangsungan berusaha perusahaan-perusahaan di Kepri,” kata Gubernur Ansar di Tanjungpinang, Jumat.
Angka yang sama dengan kesepakatan Dewan Pengupahan
Angka Rp4.229.356 sama persis dengan angka yang disepakati Dewan Pengupahan Kepri. Menurut Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kepri Diky Wijaya, Anggota Dewan Pengupahan Provinsi Kepri telah melaksanakan Rapat Pleno pada tanggal 19 November 2026 di Kota Batam, dengan agenda Pembahasan Rekomendasi UMP dan UMSP Kepri 2027. Rapat pleno itu berlangsung cukup alot dan sempat dilakukan skors beberapa kali. Awalnya serikat pekerja mengusulkan Indeks Alpha sebesar 1,0 dengan mempertimbangkan nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di Kepri yang berdasarkan data dari BPS sebesar Rp5.977.587. Sedangkan dari pihak pengusaha mengusulkan Indeks Alpha sebesar 0,5 dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian dan dunia usaha yang saat ini masih fluktuatif akibat kondisi global. Setelah mendengarkan berbagai masukan baik dari pihak pemerintah maupun akademisi, akhirnya serikat pekerja dan pengusaha sepakat dengan nilai Indeks Alpha sebesar 0,5, sehingga besaran UMP Kepri 2027 direkomendasikan sekaligus ditetapkan gubernur sebesar Rp4.229.356.
Kenaikan ini berada di ujung atas tuntutan buruh. Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kepri menuntut kenaikan 8–10 persen, atau sekitar Rp4,19 juta hingga Rp4,27 juta, dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sebagai patokan. Ketua DPW FSPMI Kepri Suprapto mengatakan, “UMP Kepri kami minta minimal naik 8 sampai 10 persen dan harus sama dengan KHL.” Dengan UMP Kepri 2026 sebesar Rp3.879.520, kenaikan 8 persen menghasilkan upah sekitar Rp4.189.882, sedangkan 10 persen menjadi Rp4.267.472 — angka penetapan Rp4.229.356 berada di dalam rentang tuntutan itu.
Sebagai perbandingan, UMP Kepri 2026 sebesar Rp3.879.520 — naik 7,06 persen dari Rp3.623.654 pada 2025 — menurut siaran resmi Pemerintah Provinsi Kepri. Kenaikan 2027 sebesar 9,02 persen berarti lebih besar dari kenaikan tahun sebelumnya.
Aturan main: UU 27/2026 dan tenggat 21 November
Penetapan upah minimum 2027 mengacu pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, Pasal 137–139, dengan formula Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025: inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi dikali indeks alfa (0,5–1), serta data KHL 2026 sebagai salah satu dasar. Perhitungan UMP 2027 masih menggunakan formula dalam PP 49 Tahun 2025, tetapi ada sedikit perubahan terhadap range Indeks Alpha yang dari sebelumnya berkisar antara 0,5-0,9 menjadi 0,5-1. Pedoman itu disampaikan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli lewat surat Nomor B-M/209/HI.01.00/XI/2026 tertanggal 16 November 2026.
Tenggatnya ketat: gubernur wajib menetapkan UMP paling lambat 21 November 2026, disusul UMSP pada 26 November, UMK pada 25 November, dan UMSK pada 30 November. Kepri menetapkan sehari sebelum tenggat. Provinsi tetangga, Riau, juga sudah menetapkan UMP 2027 sebesar Rp4.031.142 — naik Rp250.646 atau 6,63 persen — yang ditandatangani Plt Gubernur SF Hariyanto pada Jumat (20/11/2026). Kenaikan Kepri, secara persentase, lebih besar dari Riau.
Apa artinya bagi pekerja Kepri
UMP adalah jaring pengaman, dan di Kepri dampaknya tidak merata. UMK Batam pada 2026 sudah mencapai Rp5.357.982 — jauh di atas UMP — sehingga kenaikan ini paling terasa di daerah yang UMK-nya memakai besaran UMP: Tanjungpinang, Lingga, dan Natuna. UMK 2027 sendiri masih menunggu keputusan, dengan tenggat 25 November. Kadin Kepri sudah menyiapkan formula untuk UMK Batam, sementara simulasi FSPMI menempatkan UMK Batam berpotensi naik sekitar 10 persen lebih (inflasi Batam 3,65 persen, pertumbuhan ekonomi 7,28 persen, alfa 0,9) menjadi mendekati Rp5,9–Rp6 juta — masih berupa ilustrasi perhitungan, bukan keputusan resmi.
Dari sisi buruh, angka ini mendekati tuntutan: berada dalam rentang 8–10 persen yang diminta FSPMI Kepri dan di ujung atas usulan nasional KSPI sebesar 7,5–9,5 persen. Dari sisi pengusaha, tanggapan resmi atas angka ini belum muncul dalam pemberitaan yang kami verifikasi — dan itu penting, karena daya tahan angka ini diuji di meja perundingan UMK dan UMSP pekan depan. Jika pengusaha Batam dan Bintan menerima tanpa gejolak, Kepri bisa menjadi contoh bahwa formula baru UU 27/2026 memang memberi ruang kenaikan yang lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya.
Sumber: Antara (berita 5867499, dibaca langsung) untuk penetapan, nomor SK, UMSP, pleno Dewan Pengupahan, dan negosiasi alfa; Saladin Institute (dikutip dari hasil pencarian) untuk tuntutan FSPMI Kepri; SPKEP-SPSI dan Riaunews (dikutip dari hasil pencarian) untuk UMP Riau 2027; Disnakertrans Banten dan RCTI+ (dikutip dari hasil pencarian) untuk kerangka hukum dan tenggat; siaran resmi Pemerintah Provinsi Kepri (dikutip via Antara) untuk UMP 2026. Catatan: nomor SK berasal dari laporan Antara (dokumen SK-nya sendiri belum dibaca secara independen). Hero adalah ilustrasi hasil generate — unduhan foto Nagoya Thamrin City (CC BY-SA 4.0, Zoresirinhongen) gagal dengan HTTP 429, dan aturan yang berlaku melarang pengulangan; lisensinya terverifikasi via API Commons dan foto itu belum ada di media library.