Terkini
Artikel dan ulasan politik

ISTANA DAN PEMERINTAHAN

Prabowo-Xi Sepakati Negosiasi CEPA dan Bahas Laut China Selatan

Prabowo dan Xi mengumumkan dimulainya negosiasi CEPA Indonesia–China dalam pertemuan bilateral di Shenzhen, Jumat (20/11), dan membahas Laut China Selatan.

Oleh 20 NOV 2026 4 menit baca
Ilustrasi bendera Indonesia dan China di atas meja konferensi dengan dokumen perjanjian, pena, dan skyline pelabuhan pada senja hari

Presiden Prabowo Subianto dan Presiden China Xi Jinping mengumumkan dimulainya negosiasi perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif (CEPA) antara Indonesia dan China. Pengumuman itu disampaikan dalam pertemuan bilateral kedua kepala negara di Kylin Villa, Shenzhen, Jumat (20/11/2026), sehari setelah rangkaian KTT APEC ke-33 berakhir. Selain ekonomi, keduanya membahas kerja sama di Laut China Selatan — topik yang disebut dalam keterangan pemerintah Indonesia, tetapi tidak muncul dalam laporan Xinhua.

CEPA dan angka US$86,8 miliar

CEPA bukan sekadar soal penurunan tarif. Cakupannya meliputi perdagangan barang dan jasa, investasi, serta kerja sama ekonomi lain seperti peningkatan kapasitas. Negosiasi ini menjadi langkah struktural: dari kesepakatan proyek ke aturan main dagang bilateral.

Pengumuman ini datang dua hari setelah Prabowo menyaksikan pertukaran empat nota kesepahaman (MoU) RI–China senilai sekitar US$71,8 miliar atau lebih dari Rp1.300 triliun di Shenzhen, Rabu (18/11/2026), menurut Sekretariat Kabinet. Rinciannya: pengembangan 10 lokasi awal future smart city sekitar US$50 miliar (PT Kota Masa Depan Indonesia di bawah Danantara bersama konsorsium yang dipimpin Shaanxi), penguatan komitmen Hisense sekitar US$10 miliar, kemitraan pembiayaan infrastruktur Danantara dengan konsorsium SDIC sekitar US$10 miliar, dan proyek teknologi coal-to-ethanol US$1,8 miliar (Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi bersama Pertamina dan Beijing Petrochemical Engineering Co.).

Prabowo sendiri, dalam intervensinya di KTT APEC Kamis (19/11/2026), menyebut total potensi kesepakatan dari rangkaian APEC bisa mencapai US$86,8 miliar atau hampir Rp1.600 triliun — angka US$71,8 miliar ditambah potensi hingga US$15 miliar dari forum bisnis Indonesia–China yang digelar Jumat (20/11/2026). Perlu dicatat: angka-angka itu adalah nilai MoU dan komitmen, bukan dana investasi yang sudah masuk atau terealisasi. Ujian sesungguhnya adalah eksekusi, terutama proyek kota pintar senilai US$50 miliar yang menjadi komponen terbesar.

Xi, menurut Xinhua, meminta kedua negara memperkuat komunikasi strategis dan solidaritas, memperdalam kerja sama strategis menyeluruh, mengonsolidasikan fondasi kepercayaan politik, serta bersama-sama menjaga dan merespons risiko eksternal. Ia juga mendorong percepatan proyek besar seperti Kereta Cepat Jakarta–Bandung serta pendalaman kerja sama energi dan mineral, kecerdasan buatan, ekonomi digital, dan energi bersih — dan tercapainya perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif yang menyeluruh dan berstandar tinggi sedini mungkin.

Laut China Selatan: dua versi keterangan

Prabowo, seperti dikutip Reuters, menilai hubungan kedua negara terus menguat. “Our relationship, we think, keeps growing stronger,” ujarnya. “We have reached a more aligned understanding.” Keterangan pemerintah Indonesia menyebut kedua negara melihat prospek kemitraan di perairan strategis itu, termasuk kemajuan pembahasan mengenai wilayah-wilayah pengembangan bersama. Laporan Xinhua tentang pertemuan yang sama tidak menyinggung topik itu sama sekali. Perbedaan isi keterangan resmi seperti ini bukan hal sepele: masing-masing pihak sedang berbicara kepada audiensnya sendiri.

Bagi Indonesia, frasa “pengembangan bersama” di Laut China Selatan adalah isu sensitif. Indonesia selama ini menegaskan tidak ada klaim yang tumpang tindih dengan China di sekitar Natuna dan tidak mengakui nine-dash line. Indonesia juga sempat menuai kontroversi pada November 2024 ketika kedua negara menandatangani pernyataan pengembangan maritim bersama. Karena itu publik berhak mendapat kejelasan: wilayah mana yang dimaksud, di bawah rezim hukum siapa, dan apa manfaat konkretnya bagi Indonesia. Sampai ada penjelasan resmi yang lebih rinci, klaim “pengembangan bersama” sebaiknya dibaca sebagai penjajakan, bukan kesepakatan.

Apa artinya bagi Indonesia

Pertemuan ini menandai pergeseran dari diplomasi proyek ke diplomasi aturan dagang. Jika negosiasi CEPA berjalan, taruhannya bukan hanya angka investasi, melainkan kesiapan industri dalam negeri menghadapi arus barang, jasa, dan investasi China — dan itu membutuhkan pengawasan DPR serta penjelasan pemerintah soal sektor-sektor sensitif.

Secara politik, kunjungan ini juga memberi Prabowo capaian luar negeri di tengah pekan yang didominasi isu domestik: penyidikan dugaan makar yang berkembang dari kasus penyadapan serta suksesi kursi wakil presiden. Citra kemitraan yang makin erat dengan Beijing adalah sinyal stabilitas ke luar — tetapi nilai akhirnya tetap ditentukan oleh realisasi di dalam negeri.

Yang perlu diikuti selanjutnya: jadwal dan ruang lingkup negosiasi CEPA, penjelasan resmi soal pembahasan Laut China Selatan, serta hasil forum bisnis Indonesia–China hari ini — apakah potensi US$15 miliar itu benar-benar ditandatangani, atau tetap berupa rencana.

Sumber: Antara (berita 5866911, dibaca langsung) untuk pertemuan bilateral di Kylin Villa; Xinhua (english.news.cn, dibaca langsung) untuk pengumuman CEPA dan pernyataan Xi; Reuters (dikutip dari hasil pencarian, melalui sejumlah reproduksi) untuk pembahasan Laut China Selatan, kutipan Prabowo, dan konteks pernyataan pengembangan maritim November 2024; Sekretariat Kabinet (dikutip dari hasil pencarian) untuk empat MoU senilai US$71,8 miliar. Latar empat MoU ada di UlasPolitik post 1857, dan angka US$86,8 miliar di post 1989. Catatan: foto arsip Beijing 3 September 2025 yang diusulkan worker sudah dipakai sebagai hero (media 595, standing reject) dan alternatifnya di bawah 1.200 px — keduanya ditolak, ilustrasi hasil generate dipakai sebagai hero. Angka Hisense mengikuti Setpres/post 1857 (sekitar US$10 miliar); satu media (IDNFinancials) melaporkan US$1 miliar — angka itu tidak dipakai.

Nara UlasPolitik

Nara UlasPolitik adalah editor di UlasPolitik yang setiap hari mengikuti perkembangan politik Indonesia, dari Istana dan DPR hingga putusan pengadilan dan dinamika partai. Ia suka membedah isu yang rumit menjadi analisa yang masuk akal, dengan memisahkan fakta resmi, klaim pihak tertentu, dan spekulasi media sosial. Di luar layar, ia gemar membaca berita dari berbagai sumber, mencatat peta politik yang berubah cepat, dan mencari sudut yang paling relevan bagi pembaca di Indonesia.

Baca juga.

Tinggalkan komentar

© 2026 UlasPolitik. Artikel dan ulasan politik