Dewan Pertahanan Nasional (DPN) mengumpulkan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), TNI, Polri, dan sejumlah kementerian untuk membahas tata kelola penyadapan dan pengamanan komunikasi strategis negara. Forum bernama Administrative Governance Alignment Meeting (ADMIN GAME) itu digelar di Wisma Elang Laut, Jakarta Pusat, pada 18–19 November 2026.
Langkah ini datang di saat yang tidak bisa dibilang kebetulan. Dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto masih dalam penyidikan Bareskrim Polri, dan DPR baru saja menggelar rapat dengar pendapat dengan Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri untuk membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyadapan. DPN memilih merespons lewat forum koordinasi — bukan lewat pernyataan politik.
Apa yang Dibahas di Wisma Elang Laut
Forum dibuka secara resmi oleh Wakil Menteri Pertahanan Bidang Strategi, Doktrin, dan Pembangunan Kekuatan, Jenderal TNI Richard Taruli Horja Tampubolon, selaku Sekretaris DPN. Temanya: “Menjaga Kedaulatan Informasi Negara: Respons Terpadu dalam Menghadapi Ancaman Inkonvensional Guna Terwujudnya Pertahanan dan Keamanan Negara”.
Menurut rilis resmi DPN, forum ini melibatkan 186 personel dari kementerian dan lembaga, instansi terkait, penyelenggara, serta narasumber. Rangkaiannya berupa pemaparan materi dari sejumlah narasumber kementerian dan lembaga, lalu sesi diskusi dan tanya jawab soal perlindungan informasi strategis negara. CNN Indonesia menambahkan satu detail yang tidak ada di rilis DPN: ADMIN GAME dirancang sebagai forum strategis untuk membangun kesamaan persepsi, mengidentifikasi potensi kerentanan, dan menguji keselarasan respons nasional melalui simulasi berbasis skenario.
Hadir antara lain Kepala BSSN Letjen TNI (Purn.) Nugroho Sulistyo Budi, Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) Mohamad Arief Syafii, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali, Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Mohamad Tonny Harjono, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria, serta perwakilan Kabaintelkam Polri, Irjen Pol Musa Ikipson Manaek Muara Tampubolon. Sejumlah wakil menteri lain — dari Imipas, Diktisaintek, Ketenagakerjaan, KKP, Perindustrian, ATR/BPN, hingga ESDM — juga tercatat hadir, bersama Irjen TNI dan Irjenad. Deputi Bidang Geostrategi DPN, Mayjen TNI Frega Wenas Inkiriwang, bertindak sebagai Ketua Pelaksana.
Dalam sambutannya, Wamenhan Richard menegaskan bahwa keberadaan DPN bukan untuk mengambil alih tugas dan kewenangan kementerian maupun lembaga. DPN, kata dia, memperkuat sinergi dan keterpaduan kebijakan pertahanan melalui identifikasi persoalan strategis nasional serta perumusan rekomendasi kebijakan kepada Presiden. Ia menyebut kebocoran informasi, penyadapan komunikasi strategis, pencurian data sensitif, serangan siber, hingga operasi pengaruh sebagai ancaman inkonvensional yang dapat berdampak langsung pada stabilitas negara.
“Kedaulatan negara tidak hanya dijaga melalui kekuatan pertahanan fisik, tetapi juga melalui kemampuan melindungi informasi, menjaga keandalan komunikasi strategis, dan memastikan seluruh unsur negara dapat bertindak bersama ketika menghadapi ancaman,” kata Wamenhan Richard.
Hasil yang diharapkan dari forum ini adalah rekomendasi kebijakan strategis nasional terpadu sebagai bahan pertimbangan Ketua DPN — dalam rangka memperkuat tata kelola pengamanan informasi negara, menyelaraskan kebijakan lintas sektor, dan meningkatkan kesiapsiagaan nasional. Penyelenggaraannya merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 202 Tahun 2024 tentang Dewan Pertahanan Nasional serta Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2025 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2025–2029.
Konteks: Penyadapan Presiden dan RUU yang Belum Selesai
Forum DPN ini tidak lahir di ruang hampa. Kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret sejumlah perwira tinggi Polri masih ditangani Bareskrim Polri. Polisi telah menetapkan empat tersangka berinisial LSP, AS, EH, dan SU. Perlu ditegaskan: status tersangka bukan vonis, dan asas praduga tak bersalah berlaku — motif maupun pihak yang memerintahkan tidak boleh disimpulkan sebelum penyidik mengumumkannya secara resmi. Sejauh ini tidak ada pengumuman resmi soal tersangka makar dalam perkara ini.
Di sisi legislatif, Komisi III DPR menggelar Rapat Dengar Pendapat dengan Kabaintelkam Polri pada Senin, 16 November 2026, untuk mengumpulkan masukan bagi RUU Penyadapan. Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menyebut konstitusi belum punya aturan baku soal mekanisme penyadapan. “Ada yang memerlukan izin pengadilan, ada pula yang langsung tanpa izin. Demikian pula terkait dengan beragamnya jangka waktu,” kata Habiburokhman dalam rapat tersebut.
Kabaintelkam Polri, Komjen Pol Dedy Kusuma Bakti, menyampaikan sejumlah prinsip yang menurutnya harus diatur: sasaran penyadapan bersifat limitatif — hanya untuk mencegah ancaman terhadap keamanan dalam negeri, termasuk kejahatan berkadar ancaman tinggi — dan tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi atau golongan. Dedy juga menekankan perlunya izin tertulis dari pihak berwenang, batas jangka waktu — di lingkungan Polri penyadapan dibatasi satu bulan — serta pencatatan pihak-pihak yang terlibat dengan pemisahan peran pengusul sasaran, pemberi persetujuan, dan pelaksana teknis sebagai sarana kontrol. “Ada jangka waktunya, kalau di tempat kami diatur satu bulan. Kemudian tercatat, dengan tata caranya yang sifatnya kompartementasi, yaitu pengusul sasaran, pemberi persetujuan, dan pelaksana teknisnya terpisah. Ini sebagai sarana kontrol,” kata Dedy.
Dua prinsip lain yang diusulkan Baintelkam: pencatatan utuh — seluruh proses penyadapan harus dicatat dan tidak boleh diubah atau dihapus — serta pengawasan berlapis, melekat oleh Kabaintelkam Polri, fungsi inspektorat, dan fungsi Propam sebagaimana Pasal 19 Undang-Undang Polri. RUU Penyadapan sendiri sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2026, tetapi pembahasannya masih berlanjut dan DPR belum menetapkan kapan rancangan itu masuk ke tahap pembahasan berikutnya. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyatakan pihaknya membuka peluang untuk membahas dan mempercepat RUU Penyadapan setelah peristiwa penyadapan ilegal itu mencuat.
Analisis: Forum yang Tepat, tapi Ujiannya di Tindak Lanjut
Secara kelembagaan, DPN memang berada di posisi yang tepat untuk menggelar forum semacam ini. Ia tidak mengeksekusi kebijakan, melainkan merumuskan rekomendasi kepada Presiden. Kehadiran BSSN, TNI, Polri, dan belasan kementerian dalam satu ruangan menunjukkan bahwa pemerintah membaca persoalan penyadapan bukan lagi sebagai urusan satu institusi, melainkan sebagai soal tata kelola negara.
Namun di sinilah ujian sesungguhnya. Rekomendasi DPN hanya akan berarti bila berubah menjadi aturan yang mengikat — entah lewat RUU Penyadapan yang sedang dibahas DPR, lewat peraturan presiden, atau lewat standar operasional yang bisa diaudit. Forum koordinasi tanpa tindak lanjut yang terukur berisiko menjadi seremoni: semua pihak hadir, semua sepakat, lalu masing-masing kembali bekerja seperti biasa.
Ada pula catatan soal cara DPN membingkai persoalan ini. Rilis resmi menempatkan penyadapan sebagai “ancaman inkonvensional” dari luar — sejajar dengan serangan siber dan operasi pengaruh. Bingkai itu benar, tetapi tidak lengkap. Kasus yang sedang disidik Bareskrim justru diduga melibatkan aparat negara sendiri. Tata kelola penyadapan yang serius harus menjawab dua arah ancaman sekaligus: penyadapan oleh pihak luar terhadap komunikasi strategis, dan penyalahgunaan alat sadap oleh aparat di dalam.
Sampai RUU Penyadapan disahkan dan mekanisme pengawasannya berjalan, forum seperti ADMIN GAME adalah langkah awal yang wajar — tetapi belum cukup. Yang akan menentukan adalah apakah rekomendasi DPN sampai ke meja Presiden, dan apakah DPR berani menyelesaikan RUU-nya sebelum momentum kasus ini mendingin.
Sumber: Dewan Pertahanan Nasional, “DPN Gelar Admin Game Untuk Memperkuat Kedaulatan Informasi Negara”, dpn.go.id, 18 November 2026 (dibaca langsung) untuk forum, tema, sambutan Wamenhan Richard, 186 personel, daftar hadir, dan dasar Perpres; CNN Indonesia, “DPN Kumpulkan BSSN dan TNI-Polri, Bahas Tata Kelola Penyadapan”, 19 November 2026 (dibaca langsung) untuk bingkai lawful interception dan detail simulasi berbasis skenario; IndoWarta, “RUU Penyadapan Dibahas DPR Bareng Baintelkam Polri, Ini 5 Poin Krusialnya” (dibaca langsung) untuk RDP Komisi III 16 November 2026, pernyataan Habiburokhman, lima prinsip Baintelkam, dan status Prolegnas; ntvnews.id, Journalarta, dan alamozia.com (dikutip dari hasil pencarian) sebagai penguat untuk RDP dan pernyataan Dasco.