Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan penyidikannya tetap berfokus pada substansi dugaan korupsi di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Penegasan itu disampaikan Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan pada Kamis (19/11/2026), di tengah ramainya klaim tersangka Fahd El Fouz alias Fahd Arafiq soal Rp70 miliar untuk Muktamar Nahdlatul Ulama (NU).
“Yang pertama KPK tentu masih akan fokus terhadap substansi di pokok perkara,” kata Budi.
Pokok perkara yang dimaksud mencakup dugaan suap pengurusan hak guna bangunan (HGB) di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor serta dugaan gratifikasi atau penerimaan lain oleh sejumlah oknum di kementerian tersebut. Penyidik mendalami dua klaster utama itu, dan terus menelusuri aliran uang yang diamankan dalam operasi tangkap tangan (OTT) 14 September 2026. Budi menambahkan satu detail yang memperluas gambaran perkara: uang dalam jumlah besar yang ditemukan saat OTT diduga tidak hanya berkaitan dengan layanan pertanahan, tetapi juga dengan setoran-setoran rutin dari kantor pertanahan (kantah) maupun kantor wilayah (kanwil). “Dari peristiwa tertangkap tangan itu tim menemukan adanya sejumlah uang dalam nominal yang cukup besar yang diduga didapatkan oleh para oknum di Kementerian ATR/BPN tidak hanya soal layanan pertanahan tapi juga diduga berkaitan dengan setoran-setoran rutin dari para kantah ataupun kanwil,” katanya.
Budi juga mengapresiasi masyarakat yang menyampaikan laporan setelah perkara itu naik ke tahap penyidikan. “Tentu setiap laporan itu akan dipelajari, ditelaah, dan dianalisis dan bisa menjadi pengayaan dalam proses penanganan perkara di KPK,” ujarnya.
Klaim Fahd dan Bantahan PBNU
Klaim Fahd disampaikan seusai ia diperiksa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (17/11/2026) malam. Politikus yang menjabat Ketua DPP Partai Golkar itu menilai KPK keliru menetapkannya sebagai tersangka.
“KPK salah tangkap. Saya kasih Rp70 miliar murni untuk NU, untuk Nahdlatul Ulama,” kata Fahd kepada wartawan.
Menurut Fahd, uang itu merupakan pinjaman — dana talangan — untuk penyelenggaraan Muktamar ke-35 NU. Ia juga mengaku pernah diminta Rp100 miliar oleh Arif Sugiyanto, mantan Bupati Kebumen yang juga tersangka dalam perkara yang sama. Menurut pengakuan Fahd, permintaan itu datang lewat telepon pada 25 Agustus, lalu 26 Agustus, dan pada 27 Agustus disertai penyebutan nama seorang petinggi yang menurutnya tidak etis disebutkan. Akhirnya, kata Fahd, ia meminjamkan uang tersebut. Kutipan itu disampaikan Fahd seusai diperiksa pada Selasa (10/11/2026) — bukan pada 17 November, seperti yang kadang disalahpahami.
Perlu dicatat: klaim ini bukan pertama kali dilontarkan. Fahd sudah menyampaikan versi yang sama seusai diperiksa pada 10 November 2026. Menanggapi klaim pertama itu, Wakil Ketua Umum PBNU Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyatakan pada Kamis (12/11/2026) bahwa Muktamar ke-35 NU tidak berkaitan dengan uang hasil korupsi, dan meminta pihak yang melontarkan klaim menunjukkan bukti konkret. PBNU menyatakan akan mengikuti perkembangan perkara, termasuk bukti yang mungkin terungkap dalam persidangan.
Bantahan PBNU itu diperbarui pada Kamis (19/11/2026), di hari yang sama dengan pernyataan Budi Prasetyo. Gus Ipul mempertanyakan pernyataan Fahd sebab Fahd bukan pengurus NU, bukan panitia Muktamar, dan juga bukan peserta Muktamar. “Jika ada pernyataan yang tidak disertai bukti Itu sama dengan fitnah,” kata Ipul saat dihubungi. “Saudara Fahd Arafiq bukan pengurus NU. bukan panitia dan juga bukan peserta tapi mengaku memberi uang puluhan miliar untuk Muktamar NU, apalagi uang hasil korupsi. Saya minta saudara Fahd jangan membual dan menyebar omong kosong tak bermutu,” ujarnya. Ipul mempersilakan omongan Fahd itu untuk dibuktikan agar menjadi terang-benderang. “Silahkan dibuktikan. Biar terang benderang, yang salah wajib bertanggung jawab. Pernyataan tanpa bukti bisa membawa akibat hukum dan merusak nama baik NU,” ujarnya.
Sampai hari ini, klaim Fahd soal Rp70 miliar tetap berstatus pernyataan tersangka. Keterkaitannya dengan Muktamar NU dan dengan tindak pidana korupsi belum dibuktikan melalui penyidikan maupun persidangan.
Pokok Perkara yang Terus Didalami
Perkara ini bermula dari OTT KPK di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi pada 14 September 2026, terkait dugaan suap pengurusan HGB PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor. Sehari setelah OTT, KPK menetapkan delapan tersangka: Lampri, Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR/BPN; Sontang Coin Manurung, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I; Adrianto Pitojo Adi, Presiden Direktur Summarecon; Rizal Pahlevi, pihak swasta; Arif Sugiyanto; Fahd El Fouz alias Fahd Arafiq; serta Erwin dan Muhammad Fakhry, dua pihak swasta. KPK menyita uang tunai sekitar Rp106,3 miliar, termasuk Rp8 miliar dalam sembilan koper merah bertuliskan nama Lampri.
KPK menduga keempat nama terakhir — Arif, Fahd, Erwin, dan Muhammad Fakhry — merupakan orang kepercayaan Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid. Nusron sendiri sudah diperiksa KPK sebagai saksi pada 4 November 2026. Sampai artikel ini ditulis, ia berstatus saksi, bukan tersangka — dan tidak ada dasar untuk menyimpulkan sebaliknya.
Penyidikan terus bergulir. Pada Rabu (18/11/2026), KPK memeriksa tiga pejabat ATR/BPN sebagai saksi — Asnaedi, Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah; Virgo Eresta Jaya, Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang; dan Muhammad Rizal, Direktur Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah — sebagaimana diberitakan sebelumnya. Pemeriksaan terhadap para pejabat yang membawahi penetapan hak dan pemetaan itu menjadi kunci bagi penyidik, karena dua simpul itulah yang dilewati hampir setiap pengurusan HGB dan HGU.
Dalam penyidikan yang sama, KPK juga menyita sekitar Rp250 juta dari Pengurus Cabang NU (PCNU) Kabupaten Nias. Uang itu diserahkan atas inisiatif pihak terkait pada Selasa (20/10/2026), lalu disita penyidik. Menurut Budi Prasetyo, penyidik akan menganalisis keterkaitannya dengan perkara ATR/BPN — dan dengan dugaan politik uang terkait Muktamar ke-35 NU. Sampai hari ini, keterkaitan uang itu dengan perkara ATR/BPN belum dipastikan, dan bila ada kaitannya, uang tersebut akan dijadikan barang bukti.
Yang Masih Harus Dibuktikan
Sikap KPK kali ini patut dibaca sebagai pilihan sadar: tidak meladeni perdebatan publik dengan tersangka, melainkan menjawab dengan prosedur. Klaim yang dilontarkan di depan kamera tidak mengubah konstruksi perkara; yang mengubahnya hanyalah alat bukti — aliran uang, dokumen, dan keterangan yang teruji di persidangan.
Klaim Fahd memang berbobot politik. Ia menyeret nama NU, organisasi Islam terbesar di Indonesia, ke dalam pusaran perkara korupsi, dan datang dari seorang pengurus partai besar. Karena itu bantahan cepat PBNU bisa dipahami: reputasi organisasi dipertaruhkan oleh pernyataan yang belum terbukti. Tetapi bantahan juga bukan putusan hukum. Dua versi ini — klaim tersangka di satu sisi, bantahan PBNU di sisi lain — hanya akan diuji oleh bukti.
Yang layak ditunggu publik sekarang adalah hasil penelusuran aliran dana: dari mana uang itu berasal, ke mana ia mengalir, dan apakah jejaknya sampai ke Muktamar atau berhenti di kantong-kantong pribadi yang mengatasnamakan Muktamar. Sampai jejak itu terungkap, Rp70 miliar itu tetap klaim, bukan fakta.
Sumber: CNN Indonesia, “KPK Respons Klaim Fahd Arafiq soal Rp70 Miliar Mengalir ke Muktamar NU”, 19 November 2026 (dibaca langsung) untuk respons KPK, kutipan Budi Prasetyo, dua klaster perkara, detail setoran rutin kantah/kanwil, klaim Fahd, permintaan Rp100 miliar, dan bantahan Gus Ipul 19 November; Espos (Antara), “Tersangka Kasus ATR/BPN Klaim Beri Rp70 Miliar untuk Muktamar NU”, 18 November 2026 (dibaca langsung) untuk klaim Fahd 17 November dan 10 November; Jayantara News, “Rp106,3 Miliar Terungkap! KPK Bongkar Dugaan Permainan di Balik Layanan Pertanahan Bogor”, 19 November 2026 (dibaca langsung) untuk respons KPK, dua klaster, dan delapan tersangka; validnews.id, senator.id, jawawa.id, dan literasihukum.com (dikutip dari hasil pencarian) untuk penyitaan Rp250 juta dari PCNU Nias (20 Oktober 2026) dan dugaan bahwa keempat tersangka adalah orang kepercayaan Menteri Nusron Wahid; UlasPolitik post 1810 (18 November 2026) untuk pemeriksaan saksi 18 November, latar OTT, dan pemeriksaan Nusron 4 November serta bantahan PBNU 12 November.