Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim) menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam dugaan korupsi di Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (PDTS KBS). Keempatnya langsung ditahan. Nilai yang disebut dalam pengumuman Kejati Jatim mencapai Rp3,27 miliar — Antara membulatkannya menjadi Rp3,2 miliar dalam laporan videonya pada Jumat (20/11/2026) dini hari.
Keempat tersangka itu adalah Moch Nahroni (MN), Direktur Keuangan dan SDM; Nurika Widyasanti (NW), Direktur Operasional dan Umum; Eliya Erni Suprapto (EES), anggota Badan Pengawas; serta seorang advokat berinisial MN. Perlu dicatat: dua tersangka berbagi inisial MN — Moch Nahroni (direktur) dan advokat MN adalah dua orang berbeda.
Keempatnya disangkakan pasal primer Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf a dan/atau c UU 1/2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 UU Tipikor, subsidair Pasal 604. Mereka ditahan selama 20 hari di Cabang Rumah Tahanan Kejati Jawa Timur, terhitung 19 November hingga 8 Desember 2026. Penetapan mereka tertuang dalam surat KEP-1635, KEP-1636, KEP-1637, dan KEP-1638, tertanggal 19 November 2026.
Dugaan dana untuk menutup perkara
Yang membuat perkara ini lebih dari sekadar kasus korupsi perusahaan daerah adalah konstruksi yang diumumkan penyidik: sebagian dana diduga dialokasikan sebagai “dana pengurusan perkara” senilai Rp2,41 miliar. Dengan kata lain, uang perusahaan daerah itu diduga tidak hanya diselewengkan, tetapi juga dipakai untuk membeli penghentian proses hukumnya sendiri.
Perkara ini bermula sekitar Februari 2025, saat direksi PDTS KBS dan beberapa karyawan dipanggil Kejari Tanjung Perak terkait pengaduan dugaan korupsi dalam pengelolaan tenan. NW dan MN kemudian menghubungi EES dan menanyakan pengacara yang bisa membantu permasalahan KBS di Kejari Tanjung Perak. EES lalu memperkenalkan keduanya kepada advokat MN.
Advokat MN meminta biaya pengacara Rp100 juta dan meminta direksi menyiapkan Rp500 juta untuk menutup perkara di Kejari Tanjung Perak. Dana itu diambil dari kas PDTS KBS atas persetujuan NW dan MN. Saksi S, Kepala Departemen Keuangan PDTS KBS, diperintahkan mencairkan uang itu. Uang tersebut diserahkan kepada advokat MN, tetapi tidak pernah sampai ke Kejari Tanjung Perak.
Sekitar April 2025, direksi dan Bawas PDTS KBS diperiksa Kejati Jatim terkait dugaan korupsi pengelolaan keuangan periode 2016–2024. Advokat MN kembali meminta biaya Rp100 juta dan dana Rp995 juta. Permintaan uang itu terus naik hingga total yang dikeluarkan mencapai Rp2,4 miliar. Uang itu tidak pernah diserahkan kepada penyidik, sementara penyidikan Kejati terhadap PDTS KBS tetap berlanjut.
Dugaan soal dana pengurusan perkara sebenarnya sudah beredar sebelum pengumuman resmi ini. Pada 14 November 2026, beritajatim.com melaporkan seorang oknum pengacara Surabaya diduga meminta uang hingga Rp2,2 miliar dengan janji menghentikan perkara KBS, dan perkara itu ternyata tetap berjalan. Angka Rp2,2 miliar dalam laporan awal tersebut berbeda dengan Rp2,4 miliar yang kini disebut — perbedaan itu wajar terjadi pada tahap penyidikan, dan angka yang sahih baru akan ditentukan lewat audit dan pembuktian di persidangan.
Dokumen analisis yuridis yang diterima beritajatim.com memetakan empat peran yang diduga saling berkaitan: seorang oknum advokat sebagai inisiator yang diduga menjanjikan penghentian perkara di luar jalur hukum; seorang anggota Badan Pengawas KBS sebagai perantara; dua direksi KBS yang diduga menyetujui pencairan kas perusahaan tanpa dasar Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP); serta Kepala Bagian Keuangan yang diduga mencairkan dana tanpa dokumen dan kuitansi pertanggungjawaban yang sah.
Untuk mempertanggungjawabkan uang itu, NW, MN, saksi S, dan advokat MN diduga bersekongkol membuat perjanjian kerja sama layanan jasa hukum, laporan tinjauan SOP, dan kuitansi honorarium konsultan hukum. Total dokumen yang diduga direkayasa itu mencapai Rp2,410 miliar. Selain itu, ada pengeluaran kas yang tidak dapat dipertanggungjawabkan: Rp707.775.022 pada 2025 dan Rp152.784.430 pada 2026. Pengeluaran itu disebut untuk operasional perusahaan, BBM, THR, dan honorarium. Total seluruh uang kas yang tidak dapat dipertanggungjawabkan pada 2025–2026 mencapai Rp3.270.559.452, berdasarkan audit BPKP Jawa Timur.
Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Jatim, Adnan Sulistyono, saat dikonfirmasi media lokal kala itu hanya mengatakan penjelasan akan disampaikan dalam konferensi pers. Pengumuman penetapan empat tersangka pada Kamis malam (19/11/2026) hingga Jumat dini hari adalah konferensi pers yang dimaksud.
Bantahan direksi dan perkara yang berbeda
Sehari sebelum pengumuman itu, pihak direksi KBS sempat buka suara. Pada Rabu (18/11/2026), kuasa hukum Plt Direksi PDTS KBS, Masbuhin, membantah ada aliran dana perusahaan ke rekening pribadi direksi maupun pejabat keuangan. Ia menyebut pengeluaran yang dipersoalkan merupakan langkah darurat untuk menjaga operasional kebun binatang dan pemeliharaan satwa tetap berjalan.
“Tidak ada satu rupiah pun dari dana tersebut mengalir ke kantong pribadi para direksi maupun pejabat keuangan,” kata Masbuhin dalam konferensi pers bersama Direktur Keuangan dan SDM KBS Moch Nahroni serta Direktur Operasional Nurika Widyasanti.
Masbuhin juga mengklaim KBS telah menyetorkan dividen Rp5.048.479.469 kepada Pemerintah Kota Surabaya, dan menyebut keempat kliennya — satu anggota Badan Pengawas, dua Plt Direksi, dan Kepala Departemen Keuangan — kooperatif serta telah menyerahkan dokumen pembukuan, bukti transaksi, dan kronologi pengeluaran dana kepada penyidik. Keempatnya diperiksa sebagai saksi pada Kamis (19/11/2026), sehari sebelum mereka ditetapkan sebagai tersangka.
Bantahan itu adalah klaim salah satu pihak dan belum diuji di pengadilan. Keempatnya tetap berstatus terduga dan berlaku asas praduga tak bersalah sampai ada putusan berkekuatan hukum tetap.
Perlu juga dibedakan: perkara ini bukan perkara korupsi KBS periode 2016–2024 yang menjerat mantan Direktur Utama berinisial CA. Dalam perkara lama itu, Kejari Surabaya sudah menerima pelimpahan tersangka dan barang bukti (tahap II) pada Senin (16/11/2026), dengan dugaan kerugian negara sekitar Rp10 miliar. Perkara CA kini segera dilimpahkan ke pengadilan. Perkara baru ini menyangkut pengeluaran anggaran periode 2025–2026.
Yang masih harus dibuktikan
Ada tiga hal yang menentukan bobot perkara ini ke depan. Pertama, apakah aliran dana Rp2,41 miliar yang disebut sebagai dana pengurusan perkara benar-benar ada, ke mana mengalir, dan siapa yang menerima — bukan sekadar janji dari satu pihak. Kedua, apakah ada pihak di dalam institusi penegak hukum yang terlibat atau namanya dicatut; sejauh ini tidak ada keterangan resmi yang menyebut keterlibatan jaksa, dan Kejati Jatim justru bertindak sebagai penyidik yang membongkar perkara ini. Ketiga, tata kelola PDTS KBS sebagai perusahaan daerah: pencairan kas tanpa RKAP dan tanpa dokumen pertanggungjawaban yang sah, bila terbukti, adalah kegagalan pengawasan yang melibatkan Badan Pengawas dan Pemerintah Kota Surabaya sebagai pemilik.
Di luar konstruksi perkara itu, seorang anggota DPRD Kota Surabaya disebut telah mengembalikan uang honorarium tanpa menyebut nominalnya, dan Aspidsus mengatakan uang Rp100 juta lebih itu masih didalami sehingga pihaknya belum bisa berkomentar.
KBS adalah aset publik Kota Surabaya — kebun binatang tertua dan salah satu yang terbesar di Indonesia, dengan ribuan satwa yang perawatannya bergantung pada kas perusahaan. Karena itu perkara ini bukan urusan internal direksi semata. Publik Surabaya berhak tahu apakah uang yang seharusnya merawat satwa dan melayani pengunjung justru dipakai untuk mengurus perkara.
Sumber: Antara video 5866431 (dibaca langsung) untuk penetapan empat tersangka, Aspidsus I Gede Punia Atmaja, dan kerugian Rp3,2 miliar; oala.id (dibaca langsung) untuk nama keempat tersangka, pasal, masa penahanan, kronologi, dan rincian Rp2,410 miliar + Rp707.775.022 + Rp152.784.430 = Rp3.270.559.452 (audit BPKP Jawa Timur); beritajatim.com, dikutip oala.id (dibaca langsung) untuk laporan awal Rp2,2 miliar dan dokumen empat peran; radartempo.id (dibaca langsung) untuk kronologi Rp100 juta → Rp500 juta → Rp2,2 miliar; ringkasjatim.com (dikutip dari hasil pencarian — situs mengembalikan 403 untuk curl) untuk bantahan Masbuhin, dividen Rp5.048.479.469, dan empat klien; klikku.id (dibaca langsung) untuk perkara lama CA (tahap II 16/11/2026, kerugian sekitar Rp10 miliar, segera dilimpahkan ke pengadilan).