Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa Sekretaris Utama (Sestama) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Rustian sebagai saksi kasus dugaan korupsi Dana Siap Pakai (DSP) kebencanaan, Kamis (19/11/2026). Pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK ini merupakan yang kedua bagi Rustian setelah sebelumnya sempat terjaring operasi tangkap tangan (OTT).
Selain Rustian, KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap Analis Kebencanaan BNPB Donny Immanuel Haratua Situmeang. “Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK atas nama DIH – ASN (Analisis Kebencanaan) BNPB dan RUS – Sekretaris Utama BNPB,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Kamis (19/11).
Yang didalami: siapa menunjuk, siapa mem-plot
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Rustian juga merupakan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di BNPB yang mengetahui secara menyeluruh proses pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari dana siap pakai (DSP). “Artinya yang mengetahui secara menyeluruh bagaimana proses mekanisme pengadaan yang bersumber dari DSP atau dana siap pakai itu dilakukan,” kata Budi kepada wartawan, Kamis malam.
“Seperti apa penunjukan langsung ini dilakukan di lingkungan BNPB? Siapa yang menunjuk? Siapa yang melakukan plotting, pembagian dan sebagainya?” sambungnya.
Ia mengatakan penggunaan DSP untuk pengadaan barang dan jasa di BNPB tidak melalui proses dan mekanisme seperti lelang dan sebagainya. Pengadaan memungkinkan dengan penunjukan langsung dengan syarat-syarat tertentu. “Nah, penunjukan langsung ini basisnya seperti apa yang kemudian menimbulkan adanya konflik kepentingan, kemudian ada kickback, kemudian ada plotting atau pembagian proyek-proyek itu kepada vendor-vendor tertentu saja dan sebagainya. Itu semuanya didalami pengetahuan dari saudara RUS selaku KPA,” ujarnya.
Pemeriksaan terhadap Rustian sebelumnya berlangsung pada Selasa (27/10) selama tujuh jam. Penyidik juga menyita sejumlah dokumen pengadaan barang dan jasa yang berkaitan dengan proyek para vendor. Dokumen tersebut ditemukan dalam dua tas dan satu kantong plastik besar yang dibawa Rustian ketika menjalani pemeriksaan sebelumnya. “Terkait dengan isi tas, itu adalah beberapa dokumen yang berkaitan dengan proyek-proyek yang dikerjakan oleh para vendor. Jadi memang tadi penyidik juga melakukan penyitaan atas dokumen-dokumen pengadaan barang dan jasa,” kata Budi.
Lima tersangka, Rp148 miliar, dan dua klaster
Dalam perkara di BNPB, KPK telah menetapkan lima orang tersangka. Kelimanya adalah Kasubdit Pengelolaan Bantuan dan Kedaruratan BNPB sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Gabriel Purwaka Sigit; Tenaga Ahli Kepala BNPB Letjen Suharyanto, Bima Setiawan dan Richard Erlangga; serta pihak swasta bernama Gery Prasetiawan dan Syifa Nrika. Bima adalah adik dari eks Kepala BNPB Letjen Suharyanto.
KPK menyatakan dalam perkara tersebut, sejumlah penyedia barang dan jasa atau vendor terafiliasi dengan Bima Setiawan. Dalam kurun waktu tiga tahun mulai 2024-2026 total pengadaan di lingkungan BNPB mencapai Rp148 miliar. Pengadaan itu bersumber dari dana siap pakai (DSP) atau dana darurat penanganan sejumlah bencana besar di Indonesia: kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Papua dan Kalimantan, banjir di Sumatera dan Aceh pada November 2025, hingga gempa NTT beberapa waktu lalu.
“Dalam proses penggunaan DSP tersebut, KPK menemukan adanya dugaan konflik kepentingan dan suap,” kata Plt Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein beberapa waktu lalu.
Kelima tersangka diduga menerima suap berupa uang Rp4,8 miliar, emas seberat 325 gram, serta uang dalam pecahan dolar Singapura dan dolar Amerika Serikat. Mereka terbagi dalam dua klaster: pertama, Bima Setiawan ditetapkan terkait konflik kepentingan dalam pengadaan; kedua, Richard Erlangga, Gabriel Purwaka Sigit, Syifa Nrika, dan Gery Prasetiawan diduga terlibat suap. Dari rangkaian tindakan penyidikan, KPK mengumumkan penyitaan barang bukti berupa uang tunai, emas, dan aset kripto dengan nilai keseluruhan sekitar Rp5,47 miliar berdasarkan rincian barang bukti yang diumumkan pada Oktober 2026.
Rustian termasuk pihak yang diamankan saat OTT dan sempat diperiksa di markas KPK. Dia kemudian dipulangkan, karena masih berstatus sebagai saksi. Ketua KPK Setyo Budiyanto sebelumnya menjelaskan bahwa penyidik belum menemukan dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Rustian berdasarkan hasil gelar perkara saat itu. “Untuk saat ini, sampai dengan sampai tadi malam hasil ekspose, itu belum ditemukan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Sestama ya. Sampai dengan tadi malam ya, gitu. Makanya hanya lima saja (pihak yang ditetapkan tersangka),” ujar Setyo Budiyanto kepada wartawan di Prambanan, Yogyakarta, Rabu (14/10).
Latar: KPK sebelumnya membeberkan tiga modus dugaan korupsi dalam pengadaan BNPB yang dibiayai DSP — pinjam bendera, plotting paket pekerjaan, dan penggelembungan harga — serta memeriksa mantan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto sebagai saksi pada Kamis (12/11/2026), bersama Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI. (UlasPolitik post 1759).
Sumber: CNN Indonesia 1429209 dan 1428949 (dibaca langsung) untuk pemeriksaan ulang Rustian, peran KPA, penunjukan langsung, lima tersangka, Rp148 miliar, dan daftar bencana; lensahukum.co.id, indonesiasiaga.com, cinews.id, dan sinergynews.id (dikutip dari hasil pencarian) untuk Donny Immanuel Haratua Situmeang, pemeriksaan 7 jam, penyitaan dokumen, Setyo Budiyanto, dan dugaan suap Rp4,8 miliar + 325 gram emas; ahoknews.com (dikutip dari hasil pencarian) untuk penyitaan barang bukti Rp5,47 miliar; jawawa.id (dikutip dari hasil pencarian) untuk dua klaster dan rincian suap klaster kedua; UlasPolitik post 1759 untuk tiga modus dan pemeriksaan Suharyanto.