Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengusulkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Obligasi Daerah menjadi aturan khusus (lex specialis) agar kewajiban utang daerah tetap berjalan saat kepala daerah berganti. Usulan itu disampaikan dalam diskusi panel “Kepastian Hukum dan Kepercayaan Investor: Peran, Kebijakan Pemeringkatan, dan Kesiapan Daerah” pada kegiatan Sarasehan Nasional yang digelar Fraksi Partai Golkar (FPG) MPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
“RUU Obligasi Daerah ini harus menjadi lex specialis karena kita berbicara mengenai komitmen lintas periode. Obligasi bersifat jangka panjang, sementara masa jabatan kepala daerah memiliki batas waktu. Ini harus dicarikan solusi agar pembiayaan proyek tetap memiliki kepastian,” kata Misbakhun.
APBD bergantung transfer, obligasi jadi alternatif
Misbakhun mengatakan ketergantungan daerah terhadap transfer pemerintah pusat masih cukup tinggi, sementara kemampuan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibatasi oleh sejumlah regulasi, termasuk Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD). “Rata-rata APBD di daerah itu sekitar 65,12 persen bergantung pada pasokan transfer dari pemerintah pusat. Ini menunjukkan adanya persoalan mendasar dalam kemampuan daerah untuk melakukan pembiayaan pembangunan secara mandiri,” ujarnya.
Misbakhun menjelaskan RUU Obligasi Daerah perlu mengatur skema pembiayaan berbasis proyek (project-based financing) agar penerbitan obligasi tidak semata-mata membebani APBD, melainkan didukung pendapatan dari proyek yang dibiayai, seperti rumah sakit, layanan air bersih, jaringan gas, dan infrastruktur telekomunikasi.
Ia juga menyampaikan Komisi XI DPR RI telah memulai tahapan penyusunan naskah akademik RUU tersebut dan akan melanjutkan pembahasan bersama para pemangku kepentingan. “Kemarin sudah dilakukan kick-off naskah akademik. Tinggal masalah waktu untuk kita diskusikan lebih lanjut. Kami tentunya akan berbicara dengan KSSK untuk membahas bagaimana membuka ruang fiskal ini agar dapat diimplementasikan dengan baik,” ungkapnya.
Gagal bayar, BI, dan harmonisasi aturan
Misbakhun meminta RUU itu mengatur penanganan gagal bayar agar rumah sakit sebagai fasilitas publik tidak dilelang. Ia juga meminta ada ruang bagi Bank Indonesia untuk menyerap obligasi daerah di pasar sekunder guna menjaga likuiditas. Untuk harmonisasi aturan pembiayaan daerah, ia menyebut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Sejalan dengan hal tersebut, Gubernur Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti menyatakan kesiapan BI mendukung pengembangan obligasi daerah sebagai bagian dari upaya pendalaman pasar keuangan nasional. “Kami dari Bank Indonesia tentunya akan mendukung, karena sesuai dengan blueprint kami, obligasi daerah menjadi bagian dari penambahan produk dan juga dalam rangka pendalaman pasar keuangan,” ujarnya.
Destry menjelaskan keberhasilan penerbitan obligasi daerah membutuhkan fundamental fiskal yang kuat, disiplin pengelolaan keuangan serta proyek yang memiliki kelayakan dan arus kas (cash flow) memadai untuk memenuhi kewajiban pembayaran. Karena itu, ia mendorong penggunaan skema project bonds agar sumber pembayaran obligasi berasal dari pendapatan proyek dan tidak bercampur dengan penerimaan umum daerah. Selain itu, diperlukan unit pengelola utang yang profesional, transparan, dan memiliki kredibilitas.
NTT: hanya tiga daerah ber-APBD sehat
Sementara itu, Gubernur Nusa Tenggara Timur Emanuel Melkiades Laka Lena menyambut pengembangan obligasi daerah sebagai peluang untuk mengatasi keterbatasan fiskal dan mengoptimalkan potensi ekonomi daerah. Ia mengungkapkan, dari 23 pemerintah daerah di NTT, hanya tiga daerah yang memiliki kondisi APBD relatif sehat, sementara sebagian besar lainnya masih memiliki PAD di bawah 10 persen. Secara rata-rata, hampir 80 persen pembiayaan daerah di NTT masih bergantung pada transfer pemerintah pusat.
“Kalau instrumen APBN dan APBD ternyata belum cukup untuk menjawab kebutuhan pembangunan, kita mesti mencari cara-cara lain. Menurut saya, obligasi daerah ini membantu daerah untuk punya alternatif pembiayaan,” ujarnya.
Hingga kini belum ada obligasi daerah yang berhasil diterbitkan di Indonesia, meski dasar hukumnya sudah tersedia dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (HKPD). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjelaskan penerbitan obligasi daerah melewati sejumlah tahapan — persetujuan DPRD dan Kementerian Keuangan, pertimbangan Kementerian Dalam Negeri dan Bappenas, hingga pemenuhan dokumen keterbukaan informasi (prospektus) dan laporan keuangan yang telah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) — dengan OJK sebagai tahap akhir. Direktur Utama Bank Jakarta Agus H. Widodo mengusulkan skema revenue bond, di mana sumber pembayaran kembali utang berasal dari pendapatan proyek, seperti pengelolaan rumah sakit atau infrastruktur transportasi, bukan dari APBD rutin.
Latar: Fraksi Partai Golkar MPR RI telah menyerahkan naskah akademik RUU Obligasi Daerah kepada DPR RI dalam Sarasehan Nasional 18–19 November 2026. Naskah itu disusun dari penjaringan aspirasi di sembilan provinsi sejak tahun lalu; sembilan provinsi dan 44 kabupaten/kota dinilai memiliki potensi atau kelayakan untuk menerbitkan obligasi daerah. (UlasPolitik post 1651).
Sumber: Antara 5866279 (dibaca langsung) untuk usulan lex specialis, APBD 65,12 persen, project-based financing, kick-off naskah akademik, KSSK, Destry Damayanti, dan Melkiades Laka Lena; literasihukum.com (dikutip dari hasil pencarian) untuk gagal bayar, BI pasar sekunder, dan UU 1/2022 + UU 17/2003; suaragarut.id dan bisnisasia.co.id (dikutip dari hasil pencarian) untuk belum ada obligasi daerah yang terbit, peran OJK, dan revenue bond Bank Jakarta; UlasPolitik post 1651 untuk latar naskah akademik FPG MPR.