Partai Golkar menegaskan wakil presiden baru pengganti Gibran Rakabuming Raka harus memiliki legitimasi yang kuat — secara hukum, politik, dan sosial. Penekanan itu disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia dalam program Head to Head CNN Indonesia TV, Rabu (18/11/2026) malam, seperti dilaporkan CNN Indonesia pada Jumat (20/11/2026) dini hari.
“Bahwa sosok wakil presiden itu adalah orang yang punya legitimasi. Legitimasi apa? Pertama soal legitimasi hukum, termasuk administrasi. Jangan sampai nanti sudah terpilih, dalam tiga bulan ada lagi orang menggugat,” kata Doli.
Ia mengatakan sosok itu harus terpenuhi secara persyaratan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang. Doli pun mengatakan agar nantinya tim verifikasi MPR harus bekerja dengan benar dan merinci pemenuhan syarat dari kandidat tersebut. Lalu, Doli menyebut sosok itu juga harus memiliki legitimasi politik dan sosial. “Orang yang memang dikenal di lingkungan politik dan masyarakat. Jadi orang yang punya track record. Enggak boleh orang yang sembarangan tiba-tiba enggak tahu dari mana asal-usulnya tiba-tiba muncul sebagai wakil presiden,” ujar dia.
Tiga syarat Golkar: sejalan, berlegitimasi, problem solver
Penekanan itu bukan pernyataan baru — Doli pertama kali menguraikannya di Semarang, Sabtu (14/11/2026), di sela seminar nasional Pekan Progresif 2026 yang digelar BEM Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Di sana ia memaparkan tiga kriteria calon wakil presiden ideal. Pertama, sosok itu harus memiliki chemistry yang kuat dengan Presiden Prabowo Subianto — sejalan dan searah dalam visi, misi, sikap, paradigma berpikir, dan kebijakan — sehingga terwujud dwitunggal yang solid.
“Nah, chemistry yang kuat itu akan bisa terbangun kalau wapres itu nanti punya visi, misi yang sama, paradigma berpikir yang sama, dan kebijakan yang sama dengan Pak Prabowo,” katanya.
Kedua, calon harus memiliki legitimasi hukum, agar jangan sampai nanti di kemudian hari mengalami masalah yang sama, yakni didapati persyaratan-persyaratan yang tidak terpenuhi. “Jadi, harus punya legitimasi hukum. Jadi, nanti tim verifikasi yang dibentuk oleh MPR harus cari tahu betul detail, syarat seorang wakil presiden itu harus betul-betul clear,” katanya. Berikutnya, ia berharap cawapres memiliki legitimasi politik dan sosial yang kuat, serta selama ini dikenal di lingkungan politik dan masyarakat.
Ketiga, calon harus menjadi problem solver — tokoh yang mampu membantu Presiden menyelesaikan berbagai persoalan pemerintahan sesuai arahan. “Kami juga berharap wakil presiden itu nanti adalah seorang problem solver. Tokoh yang memang punya kemampuan, peran untuk ikut membantu Pak Presiden menyelesaikan masalah-masalah,” katanya.
Selain itu, Doli mengatakan sosok itu harus memiliki chemistry yang kuat dengan Prabowo agar kinerja mereka ke depan dapat efektif. Doli juga menyebut bahwa pergantian wapres ini bukan sekadar momen pergantian kekuasaan, tetapi juga harus menjadi momentum pemerintah untuk rebound. “Ya. Kalau selama ini misalnya ada tingkat kepuasan menurun, elektabilitas juga seperti itu, ini momentum kita untuk rebound,” ucapnya.
Delapan nama, tapi keputusan di tangan Prabowo
Saat ditanya nama, Doli menyebut delapan tokoh yang dinilainya layak dipertimbangkan: Ketua DPP PDIP Puan Maharani, Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia, Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, Sekretaris Jenderal Gerindra Sugiono, Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, dan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Daftar itu sudah ia sampaikan sejak Jumat (13/11/2026) dan bukan usulan resmi partai mana pun (UlasPolitik post 1273). “Kalau ditanya figur di lingkungan partai politik, saya kira kita bisa sebut ada delapan nama yang mungkin bisa jadi pertimbangan,” ujarnya.
Perlu dicatat: delapan nama itu adalah daftar pertimbangan versi Doli, bukan usulan resmi partai mana pun. Golkar sendiri menegaskan keputusan akhir sepenuhnya berada di tangan Presiden. “Golkar akan sepenuhnya menyerahkan kepada Pak Prabowo sebagai Presiden untuk menentukan siapa yang menjadi Wakil Presiden yang menggantikan Gibran Rakabuming Raka,” kata Doli. “Apakah dari partai politik, dari parpol di luar pemerintahan atau dalam pemerintahan, atau dari kalangan profesional di luar partai politik, kami serahkan sepenuhnya dan kami akan dukung apa pun pilihan Pak Presiden,” katanya.
Sikap menyerahkan keputusan itu kini menjadi pola umum. Ketua DPR Puan Maharani menegaskan pada Kamis (19/11/2026) bahwa DPR akan mendukung nama apa pun yang diajukan Prabowo, dan PDIP tidak mengusulkan nama secara khusus. Demokrat sebelumnya menyatakan tidak akan mengajukan nama. Dasco sendiri, pada Selasa (17/11/2026), meminta kader berhenti mendeklarasikan dukungan untuknya.
Di kompleks parlemen, Rabu (18/11/2026), Doli juga menanggapi menguatnya tiga nama kader Gerindra — Dasco, Sugiono, dan Muzani. Ia menilai Dasco patut dipertimbangkan karena pengalaman di lembaga legislatif dan keterlibatannya dalam sejumlah persoalan pemerintahan. “Saya kira dari tiga ini yang punya pengalaman ya, saya melihatnya secara objektif saja, objektif saja, itu ada di diri Pak Dasco, ya. Karena Pak Dasco selama ini kan sebagai wakil ketua DPR ada di lembaga legislatif, tapi kita juga melihat fakta bahwa selama ini Pak Dasco ini ikut andil ya membantu pemerintah menyelesaikan beberapa masalah ya,” ucap Doli. Sejumlah persoalan yang disinggung Doli mencakup bidang ketenagakerjaan, aparatur sipil negara (ASN), hingga pasar saham. Penilaian itu bukan dukungan resmi: Doli menegaskan Golkar tidak akan mencampuri kewenangan Prabowo dalam menentukan pendampingnya.
Legitimasi sebagai pelajaran dari perkara Gibran
Kata “legitimasi” yang diulang Doli tidak bisa dilepaskan dari alasan kursi wakil presiden kosong. Putusan Mahkamah Agung Nomor 742 K/TUN/2026, diketok Jumat (30/10/2026), mengabulkan kasasi Subhan Palal dan menyatakan Surat Keterangan penyetaraan pendidikan menengah Gibran — Nomor 9149/D.D1/KS/2019 — tidak sah dan batal demi hukum. Sebelumnya, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 (5/10/2026) menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang setara SMA. Gibran mengundurkan diri pada Kamis (12/11/2026), dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mencabut suket itu pada hari yang sama.
Dengan latar itu, tim verifikasi MPR menjadi ujian pertama bagi kriteria Golkar. MPR telah membentuk dua tim verifikasi beranggotakan 36 orang masing-masing — diketuai Habiburokhman dan dikoordinasikan Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat — serta Panitia Ad Hoc yang diketuai Benny K Harman, dengan Wakil Ketua Agun Gunandjar, Sekretaris Abidin Fikri, dan Koordinator Bambang Pacul. Presiden Prabowo diminta menyampaikan dua nama calon paling lambat Rabu (25/11/2026); verifikasi berlangsung 25 November–8 Desember 2026; sidang paripurna pemilihan, penetapan, dan pelantikan dijadwalkan Rabu (9/12/2026). Jadwal itu masih jauh di dalam tenggat konstitusional 60 hari sejak kekosongan (salah satu hitungan menempatkannya pada 11 Januari 2027).
Analisis: kriteria yang mengikat tanpa memilih
Langkah Golkar ini bekerja di dua arah. Dengan menetapkan kriteria dan menyebut nama, Golkar tetap relevan dalam perbincangan bursa — tanpa mengeluarkan modal politik untuk mengusung siapa pun secara resmi. Bila Prabowo memilih di luar delapan nama itu, Golkar sudah lebih dulu berjanji mendukung siapa pun yang dipilih. Bila ia memilih dari dalam daftar, Golkar bisa mengklaim kriterianya ikut membentuk keputusan.
Namun ada dua hal yang patut dicatat. Pertama, Ketua Umum Golkar sendiri — Bahlil Lahadalia — berada di dalam daftar delapan nama itu. Itu fakta, bukan tuduhan: Doli yang menyebutnya. Tetapi keberadaan nama Bahlil membuat kriteria “legitimasi” itu juga akan diuji ke dalam: apakah standar yang sama berlaku untuk semua nama, termasuk kader Golkar sendiri.
Kedua, “legitimasi sosial” tidak punya definisi hukum. Legitimasi hukum bisa diperiksa lewat dokumen; legitimasi politik bisa dibaca dari dukungan partai; tetapi legitimasi sosial — penerimaan publik — tidak bisa diukur oleh tim verifikasi. Tanpa tolok ukur yang jelas, istilah itu berisiko menjadi filter politik, bukan filter hukum. Pada akhirnya, penjaga gerbang yang sesungguhnya tetaplah keputusan Prabowo pada 25 November — dan sampai nama itu diserahkan, delapan nama Doli, seperti semua nama lain yang beredar, masih sebatas spekulasi, bukan keputusan.
Sumber: CNN Indonesia 1428789 (dibaca langsung) untuk kriteria legitimasi, kutipan Doli di Head to Head, dan momentum rebound; Antara, dikutip lapor.co.id (dibaca langsung) untuk tiga kriteria, delapan nama, dan kutipan Doli di Semarang; Detik, dikutip lensahukum.co.id/twaslnews (dikutip dari hasil pencarian) untuk pernyataan Doli di Senayan soal tiga nama Gerindra dan penilaian atas Dasco; beritajabodetabek.co.id (dikutip dari hasil pencarian) untuk delapan nama termasuk Cak Imin pada 14/11; UlasPolitik post 1273 (delapan nama Doli, 13/11), post 1873 (dwitunggal, 18/11), post 1921 (Puan, 19/11), post 1993 (Dasco, 17/11), dan post 2005 (Subhan–Ina Liem) untuk konteks.