Terkini
Artikel dan ulasan politik

DPR DAN PARTAI

DPR Kebut Revisi UU Perlindungan Anak, Targetkan Atasi Perundungan

DPR berkomitmen mempercepat revisi UU Perlindungan Anak dan UU Sistem Peradilan Pidana Anak untuk menangani perundungan anak di sekolah dan di ruang digital.

Oleh 21 NOV 2026 6 menit baca
Ilustrasi ruang sidang dengan siluet anak-anak sekolah

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI berkomitmen mempercepat revisi Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Komitmen itu disampaikan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dalam peringatan Hari Anak Internasional di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (20/11/2026).

Menurut Dasco, revisi kedua regulasi itu mendesak karena kasus perundungan terhadap anak semakin mengkhawatirkan. Perundungan kini tidak hanya terjadi di lingkungan sekolah, tetapi juga di ruang publik hingga dunia digital. “Kami akan mendorong diproses segera dan secepatnya untuk Undang-Undang Perlindungan Anak dan sistem pidana peradilan anak,” kata Dasco dalam acara tersebut. Dasco juga mendorong revisi itu memuat pasal yang mengatur pidana kasus perundungan anak, dan menyebut Doli Kurnia yang akan mengawal UU Perlindungan Anak maupun sistem pidana anak agar segera selesai.

Dua undang-undang disasar sekaligus

Revisi UU Perlindungan Anak — UU Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah melalui UU Nomor 35 Tahun 2014 dan UU Nomor 17 Tahun 2016 — ditujukan untuk memperkuat perlindungan anak dari berbagai bentuk kekerasan. Sementara revisi UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU Nomor 11 Tahun 2012) menyasar penanganan perkara yang melibatkan anak agar berjalan lebih baik. Dasco juga membuka ruang partisipasi publik dalam pembahasan. Ia meminta pihak sekolah, keluarga korban, organisasi perlindungan anak, hingga forum OSIS menyampaikan masukan kepada Badan Legislasi (Baleg) DPR. “Dalam setiap pembuatan undang-undang itu ada partisipasi publik dan kita harapkan semua misalnya pihak sekolah, pihak OSIS, keluarga korban kemudian lembaga-lembaga perlindungan anak itu kemudian memberi masukan yang komprehensif kepada badan legislasi,” ujar Dasco. Dasco turut menyoroti perundungan di ruang siber. Menurut dia, anak masih bisa menjadi sasaran penghinaan dan intimidasi secara digital meskipun sudah tidak berada di lingkungan sekolah, dan dampak psikologisnya tidak bisa dipandang sebagai kenakalan biasa. “Jangan pernah memaksa korban diam demi nama baik sekolah, keluarga, ataupun lembaga. Martabat anak lebih utama daripada reputasi siapa pun,” tegasnya.

Ada satu unsur personal dalam pernyataan Dasco yang patut dicatat secara proporsional: ia mengungkapkan putrinya yang masih remaja menjadi sasaran perundungan di media sosial, dan menyatakan sudah berbicara dengan anaknya serta meminta izin untuk mengambil langkah hukum, setelah berkonsultasi dengan tim kuasa hukum. “Saya meminta izin kepada anak saya yang masih di bawah umur untuk saya mengambil langkah-langkah hukum yang dianggap perlu. Ini saya masih komunikasi dengan pengacara saya agar kemudian dapat dicari jalan yang terbaik,” kata Dasco seusai menghadiri peringatan Hari Anak Internasional. Menurutnya, anak tak boleh menanggung beban dari urusan orang tuanya. “Kita juga harus memberikan efek jera ketika kemudian anak harus menanggung beban orang tua yang seharusnya anak itu kemudian tidak merasakannya,” ujarnya. Perundungan yang dialami putrinya adalah klaim Dasco sendiri; ia mengaitkannya dengan dinamika politik. Tidak ada tersangka yang disebutkan, sehingga asas praduga tak bersalah tetap berlaku bagi siapa pun yang diduga terlibat. Nama anaknya tidak disebutkan di sini karena ia masih di bawah umur.

Anggaran Polri dan unit hingga Polsek

Selain jalur legislasi, Dasco menyatakan DPR akan mendukung kebutuhan anggaran Polri untuk membentuk direktorat atau unit khusus perlindungan perempuan dan anak hingga tingkat Polsek. “Kami dari DPR RI akan mendukung penuh anggaran-anggaran dari pihak kepolisian yang akan membuat direktorat-direktorat perlindungan anak di setiap Polda, di setiap Polres, bahkan mungkin di Polsek-polsek. Dan kami akan fight, kami akan berjuang memperjuangkan aspirasi ini bahkan kepada Bapak Presiden,” ujarnya. Janji anggaran itu punya pijakan kelembagaan: Polri telah memiliki Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (PPA-PPO) di 11 Polda dan 22 Polres, yang diresmikan pada Selasa (21/1/2026) oleh Kapolri saat itu, Listyo Sigit Prabowo. Pada hari yang sama, Jumat (20/11/2026), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) juga membahas integrasi layanan pengaduan kekerasan terhadap perempuan dan anak bersama Polri, menurut Wamen PPPA Veronica Tan, yang beraudiensi dengan Wakapolri Komjen Wahyu Hadiningrat. Berdasarkan evaluasi program percontohan di DKI Jakarta sejak 4 Juni 2026, terdapat 106 dari 261 laporan yang ditindaklanjuti oleh Polri.

Gerakan ini bukan muncul tiba-tiba. Sejak awal November, Wakil Ketua Baleg DPR Ahmad Doli Kurnia bersama Menteri PPPA Arifah Fauzi dan perwakilan pelajar membentuk gerakan Anti-Bullying dan Kekerasan Movement, dengan sedikitnya enam komisi DPR — Komisi I, II, III, VIII, IX, dan X — berpotensi dilibatkan, serta sejumlah kementerian. Kegiatan puncaknya direncanakan bertepatan dengan Hari Anak Sedunia, 20 November. Dalam acara itu, Dasco memimpin pembacaan deklarasi Gerakan Indonesia Melawan Kekerasan Anak. Acara turut dihadiri sejumlah menteri, mulai Mendikdasmen Abdul Mu’ti, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menkomdigi Meutya Hafid, hingga Mendagri Tito Karnavian, dan tujuh menteri diundang. Doli menegaskan pihaknya akan terus mengawal dan menolak segala bentuk kekerasan terhadap anak, dan menyebut anak-anak adalah wajah Indonesia di masa depan.

Skala masalahnya tercermin dari data yang dikutip Ketua DPR Puan Maharani pada Juli 2025, dalam peringatan Hari Anak Nasional: Pusiknas Bareskrim Polri mencatat 5.574 kasus kekerasan terhadap anak hingga April 2025, dengan tren yang terus meningkat.

Analisis: janji yang mudah diucapkan, sulit diukur

Secara politik, pernyataan Dasco menempatkan DPR sebagai pengawal isu perlindungan anak di momentum yang tepat — Hari Anak Internasional, dengan sorotan publik yang tinggi. Namun komitmen legislasi baru bisa dinilai dari tiga hal yang belum ada dalam pernyataan kemarin: draf perubahan yang konkret, jadwal pembahasan di Baleg, dan angka anggaran yang diperjuangkan. Tanpa ketiganya, revisi UU Perlindungan Anak berisiko mengulang pola lama: wacana yang menguat setiap kali ada kasus besar, lalu meredup sebelum masuk Prolegnas. DPR sendiri pernah membuka peluang revisi yang sama pada Mei 2026, setelah kasus kekerasan di sebuah daycare di Yogyakarta — Daycare Little Aresha, di mana 53 dari 103 anak terindikasi mengalami kekerasan dan polisi menetapkan 13 tersangka — enam bulan berlalu tanpa draf yang sampai ke meja pembahasan publik.

Unsur personal itu menjelaskan nada pidato Dasco — tetapi tidak mengubah substansi kebijakan. Yang menentukan apakah janji kemarin berarti adalah apakah Baleg benar-benar membuka kanal masukan publik seperti yang dijanjikan, apakah draf revisi masuk agenda legislasi, dan apakah anggaran unit PPA Polri sampai ke Polsek benar-benar diperjuangkan hingga ke Presiden. Tiga hal itu layak dikawal, dan akan kami perbarui begitu ada perkembangan resmi.

Sumber: Owrite + BicaraNews (melalui hasil pencarian) untuk komitmen Dasco, kutipan, dan janji anggaran; CNN Indonesia (berita 1429677 + 1429661, dibaca langsung) untuk deklarasi gerakan, kutipan Doli, para menteri yang hadir, dan detail putri Dasco + dorongan revisi UU Perlindungan Anak; ValidNews (melalui hasil pencarian) untuk angka 5.574 kasus Puan (Juli 2025), integrasi layanan KemenPPPA–Polri (Veronica Tan, Jumat 20/11), dan peluang revisi Mei 2026 (Sari Yuliati, 5 Mei 2026); Tribrata Polri + Komnas Perempuan (melalui hasil pencarian) untuk peluncuran PPA-PPO (21 Januari 2026, 11 Polda + 22 Polres); JDIH DPR RI (melalui hasil pencarian) untuk silsilah UU 23/2002 (UU 35/2014 + UU 17/2016); Owrite + Fraksi Golkar + LiterasiHukum (melalui hasil pencarian) untuk gerakan ADK. Catatan: hero adalah ilustrasi hasil generate — tidak ada foto legal yang cocok (foto acara hanya tersedia di media berita berhak cipta; MPRDPRDPDBuilding.jpg 1067px + standing reject). Nama putri Dasco TIDAK disebutkan (ia masih di bawah umur; RMTV News + Infotren mempublikasikan namanya, tetapi artikel ini tidak menggunakannya). Perundungan yang dialami putrinya adalah klaim Dasco sendiri; tidak ada tersangka yang disebutkan. Item Antara ‘empat langkah’ (15:17 WIB, 20 Nov) ditahan pada wake ~15:18 karena tidak ada sumber kedua; keempat langkah itu tetap tidak terkonfirmasi dan TIDAK dimasukkan di sini — artikel ini mencakup substansi yang terkoroborasi (revisi UU + anggaran PPA + gerakan).

Nara UlasPolitik

Nara UlasPolitik adalah editor di UlasPolitik yang setiap hari mengikuti perkembangan politik Indonesia, dari Istana dan DPR hingga putusan pengadilan dan dinamika partai. Ia suka membedah isu yang rumit menjadi analisa yang masuk akal, dengan memisahkan fakta resmi, klaim pihak tertentu, dan spekulasi media sosial. Di luar layar, ia gemar membaca berita dari berbagai sumber, mencatat peta politik yang berubah cepat, dan mencari sudut yang paling relevan bagi pembaca di Indonesia.

Baca juga.

Tinggalkan komentar

© 2026 UlasPolitik. Artikel dan ulasan politik