Bareskrim Polri menunda ekspose perkara dugaan makar bersama Kejaksaan Agung (Kejagung) dari Jumat (20/11/2026) ke pekan depan. Alasannya: penggeledahan masih berjalan dan penyidik masih menyisir jejak digital terkait perkara tersebut. Penundaan itu dikonfirmasi Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Pol Susatyo Purnomo Condro, Jumat (20/11). “Ekspose dengan JPU ditunda minggu depan,” kata Susatyo saat dikonfirmasi. Ekspose bersama jaksa penuntut umum itu semula dijadwalkan sehari setelah gelar perkara internal yang digelar Bareskrim pada Kamis (19/11).
Penggeledahan meluas ke Bogor dan Tangerang
Susatyo menyebut tim penyidik masih melakukan pengembangan lanjutan berupa penggeledahan di Bogor dan Tangerang. Sebelumnya, penyidik telah menggeledah sejumlah lokasi di Jakarta, termasuk sebuah rumah di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, pada Selasa (17/11) malam. Rumah itu diduga menjadi posko terkait tindak pidana terhadap keamanan negara — menurut Antara, rumah tersebut diduga menjadi posko makar oleh salah satu tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal, yakni Eko Hadi Santoso. “Ada beberapa posko yang kami lakukan olah TKP dan pemeriksaan sebagai bagian dari pengumpulan bukti tindak pidana makar,” ujar Susatyo.
Selain penggeledahan, penyidik juga menyisir media sosial untuk mencocokkan jejak digital dengan bukti fisik yang sudah diperoleh. “Semua informasi kami terima, kami dalami, dan kami sesuaikan dengan berbagai dokumen yang ada,” kata Susatyo, Jumat (20/11). Sejak laporan polisi terbit pada 11 November 2026, penyidik telah memeriksa 59 saksi — secara maraton selama sepekan. Gelar perkara internal Kamis (19/11) melibatkan penyidik Dit Tipidum, Biro Wassidik, Divisi Propam, Itwasum, serta Kompolnas dan ahli — dengan fokus pada tiga unsur: pemufakatan, perbuatan persiapan, serta permulaan pelaksanaan dugaan tindak pidana makar.
Belum ada tersangka makar
Perlu ditegaskan: hingga kini belum ada tersangka dalam perkara dugaan makar. Empat perwira tinggi yang telah ditetapkan sebagai tersangka — Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi — berstatus tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal, dan penghapusan data elektronik, bukan dalam perkara makar. Keempatnya diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan dugaan makar. “Jadi semua tersangka pada penyadapan ilegal itu sudah kami periksa sebagai saksi,” kata Susatyo. Ia menambahkan, saksi-saksi lain berpotensi menjadi tersangka makar berdasarkan keterangan mereka — tetapi hal itu masih perlu pendalaman.
Listyo, Ahrie, dan Eko ditahan di Rumah Tahanan Mako Brimob Polri, sementara Slamet berstatus tahanan rumah dengan pertimbangan kesehatan. Di jalur etik, Ahrie sudah dipecat tidak dengan hormat pada Selasa (10/11), disusul Eko pada Selasa (17/11) setelah sidang sembilan jam. Sejak laporan polisi terbit, Bareskrim telah mengirim SPDP ke Kejagung dan berkoordinasi dengan jaksa penuntut umum yang akan menangani perkara ini. “Sejak LP terbit sudah kami kirimkan SPDP. Kami sudah menerima jaksa-jaksa yang akan menangani. Sehingga dari awal perkara ini akan terus berkoordinasi agar semua menjadi terang benderang,” ujar Susatyo.
Dalam gelar perkara, penyidik menguji konstruksi hukum dugaan makar, antara lain dengan ketentuan Pasal 191 dan/atau 193 dan/atau 196 juncto Pasal 160 dan Pasal 20 KUHP. Konstruksi itu masih diuji — bukan dakwaan, dan bukan penetapan tersangka.
Laporan polisi dugaan makar terbit 11 November 2026, dan Bareskrim mengirim SPDP ke Kejagung tak lama setelah itu. Sejak itu, penyidik berkoordinasi dengan jaksa penuntut umum yang akan menangani perkara ini. Gelar perkara internal Kamis (19/11) sendiri digelar tertutup di Mabes Polri dan berjalan delapan jam hingga pukul 16.49 WIB tanpa rampung — sebuah tanda betapa rumitnya konstruksi hukum yang diuji.
Dua perkara yang berbeda
Penundaan ekspose ini menunjukkan penyidik memilih melengkapi bukti ketimbang memaksakan tenggat. Itu langkah yang masuk akal mengingat taruhannya: perkara makar menyangkut keamanan negara dan menyeret nama-nama besar di tubuh Polri sendiri. Namun penundaan juga memperpanjang ketidakpastian publik — dan setiap hari tanpa kejelasan status hukum memberi ruang bagi spekulasi. Yang patut dijaga dalam pemberitaan perkara ini adalah garis tegas antara dua perkara yang berbeda: penyadapan ilegal, yang tersangkanya sudah ditetapkan, dan dugaan makar, yang hingga kini belum melahirkan satu pun tersangka. Mencampur keduanya berarti menghakimi sebelum penyidikan selesai.
Yang ditunggu kini adalah ekspose pekan depan: apakah penyidik sudah cukup bukti untuk menetapkan tersangka makar, atau penyidikan masih berlanjut. Hingga ekspose itu digelar, status hukum keempat perwira tinggi itu tetap tersangka penyadapan — bukan makar — dan nama-nama lain yang diperiksa sebagai saksi belum tentu menjadi tersangka.
Sumber: Antara (berita 5866823, dibaca langsung) dan CNN Indonesia (artikel 1429303, dibaca langsung) untuk penundaan ekspose; One.news, ValidNews, Cobisnis, dan LimaPagi (dikutip dari hasil pencarian) untuk jejak digital, 59 saksi, tiga unsur, saksi yang berpotensi menjadi tersangka, dan koordinasi SPDP/JPU. Latar gelar perkara dan ekspose yang dijadwalkan ada di UlasPolitik post 2002 dan post 1912. Catatan: draf worker memuat kutipan “Kami ingin memastikan bahwa penyidikan berjalan sesuai dengan prosedur hukum berdasarkan KUHP dan KUHAP baru” — kutipan itu tidak ditemukan dalam sumber mana pun yang dirujuk dan tidak dipakai di artikel ini.