Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) memastikan sudah tidak ada lagi kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang duduk di Kabinet Merah Putih. Pernyataan itu ia sampaikan saat ditemui di kediamannya di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, Kamis (19/11/2026). “Yang jelas sudah tidak ada dari PSI yang ada di kabinet, ya,” kata Jokowi, menanggapi mundurnya tiga elite PSI dari partai tersebut.
Jokowi menilai pengabdian kepada negara dan masyarakat tidak harus dilakukan melalui jabatan di kabinet. “Ya tugas-tugas pengabdian terhadap negara kan tidak harus di kabinet. Di luar kabinet pun juga tidak masalah, malah bisa lebih lincah. Untuk tugas-tugas pengabdian pada rakyat bisa lebih lincah,” kata Jokowi. Ia juga menyebut PSI kini sedang memperbaiki dan memperkuat struktur partai, menjelang Pemilu 2029.
Yang penting dicatat: Jokowi tidak menjawab secara tegas pertanyaan mengenai posisi PSI dalam koalisi pemerintah Prabowo saat ini. Ia memastikan faktanya — tidak ada kader PSI di kabinet — tetapi membiarkan pertanyaan koalisinya tetap terbuka.
Pemicu polemik: tiga kader keluar
Polemik ini bermula ketika tiga tokoh PSI yang menduduki jabatan pemerintahan kompak mundur dari partai pada Senin (9/11/2026): Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni — yang juga mantan Sekretaris Jenderal PSI — Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Isyana Bagoes Oka, dan Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha. Ketiganya anggota Dewan Pembina PSI. Sejak itu PSI tidak lagi memiliki kader di Kabinet Merah Putih.
PSI mendukung pasangan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024, meski partai yang dipimpin Kaesang Pangarep itu gagal menembus ambang batas parlemen 4 persen dan tidak memiliki kursi di DPR periode 2024–2029. Posisi PSI dalam koalisi kemudian makin disorot setelah Gibran mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden — pengunduran diri yang diterima Presiden Prabowo pada 12 November.
Yang sudah pasti, yang masih abu-abu
Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid menduga PSI sudah bukan lagi bagian koalisi. “Kalau sudah tidak ada di kabinet, dugaan saya mungkin sudah tidak koalisi,” kata Jazilul, Selasa (17/11). Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi bahkan menyarankan PSI menjadi oposisi pemerintah. “Maka sebaiknya menjadi partai oposisi yang akan mengkritisi pemerintah secara rasional dan obyektif,” kata Viva, Kamis (19/11). Menurutnya, tanpa kader di pemerintahan, PSI secara otomatis tidak lagi merepresentasikan partainya di pemerintahan.
PSI menolak dugaan itu. Sekretaris Dewan Pembina PSI Grace Natalie menegaskan keputusan bergabung atau keluar dari koalisi merupakan keputusan partai, bukan keputusan individu. “Itu keputusan personal mereka masing-masing Tidak ada sangkut pautnya dengan posisi PSI di koalisi,” kata Grace, Rabu (18/11). Ia memastikan PSI masih menjadi bagian dari koalisi pemerintah. “PSI masih mendukung pemerintahan Pak Prabowo terutama program-program yang mendukung kepentingan rakyat banyak,” ujarnya. Wakil Ketua Umum PSI Andi Budiman menyampaikan hal serupa: “PSI tetap mendukung Presiden Prabowo Subianto dan program-programnya yang prorakyat.”
Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menegaskan belum ada partai yang menyatakan keluar dari koalisi. “Iya, kan belum ada partai yang menyatakan keluar dari koalisi,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (19/11). Pernyataan Dasco itu sudah diberitakan UlasPolitik sebelumnya (post 1999). Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Herman Khaeron menyerahkan sepenuhnya penentuan status PSI kepada Gerindra sebagai pemimpin koalisi. Dari PKS, Mardani Ali Sera menilai wajar bila PSI dipandang sudah tidak lagi di koalisi, namun ia mencatat belum ada pernyataan PSI soal keluar dari koalisi.
Mengapa pernyataan Jokowi penting
Pernyataan Jokowi penting karena ia adalah tokoh paling senior yang terkait dengan PSI — putranya, Kaesang Pangarep, memimpin partai itu. Dengan memastikan faktanya (tidak ada kader PSI di kabinet) sambil menolak memastikan status koalisinya, Jokowi membiarkan status PSI tetap abu-abu secara sengaja. Frasa “lebih lincah”-nya membingkai ulang posisi di luar kabinet sebagai keuntungan, bukan penurunan — pesan kepada PSI untuk fokus membenahi partai menjelang 2029, bukan mengejar kursi kabinet.
Ujian sesungguhnya ada di depan. Pertama, pengganti wakil presiden: Prabowo harus menyampaikan dua nama ke MPR paling lambat Rabu (25/11/2026). Kedua, komposisi kabinet: apakah PSI akan kembali mendapat tempat, atau tetap menjadi pendukung dari luar struktur pemerintahan. Ketiga, konsistensi dukungan PSI sendiri terhadap program pemerintah — yang sejauh ini dinyatakan Grace dan Andi, tetapi belum diuji dalam satu keputusan politik yang berat.
Sumber: CNN Indonesia (artikel 1429238, dibaca langsung) untuk status koalisi PSI (Jazilul, Viva Yoga, Herman Khaeron, Dasco, Grace Natalie); Jawawa (mengutip DetikJateng), One.news, PeristiwaSolo, LensaHukum, SoalIndonesia, dan InfoRiau dikutip dari hasil pencarian untuk pernyataan Jokowi di Solo. Latar belakang status PSI diberitakan UlasPolitik sebelumnya (post 1906 dan post 1999); pernyataan Dasco sudah termuat di post 1999, sehingga artikel ini bertumpu pada pernyataan baru Jokowi di Solo.