Terkini
Artikel dan ulasan politik

ANALISA

Bupati Blora Dukung Yonif TP Kedua di Randublatung

Bupati Blora Arief Rohman mendukung penuh pendirian Yonif TP kedua di Randublatung, Jumat (20/11). Batalyon baru itu melengkapi Yonif TP 453 di Kunduran.

Oleh 20 NOV 2026 5 menit baca
Ilustrasi kompleks barak militer di tengah hutan jati pada senja hari, dengan tiang bendera dan tenda

Bupati Blora Arief Rohman mendukung penuh rencana pendirian Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Yonif TP) kedua di Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Satuan baru itu direncanakan berdiri di Desa Bodeh, Kecamatan Randublatung, untuk memperkuat peran TNI dalam mendukung pembangunan daerah dan ketahanan pangan, demikian dilaporkan CNN Indonesia, Jumat (20/11/2026). “Kami dukung sepenuhnya pendirian Yonif TP yang ke dua di Blora,” tandasnya, Jumat (20/11).

Kehadiran Yonif TP di Randublatung nantinya melengkapi satuan serupa yang telah lebih dahulu berdiri di Kecamatan Kunduran, Yonif TP 453/Satria Wilatikta. Dengan demikian, Blora akan memiliki dua batalyon yang diharapkan dapat bersinergi dengan pemerintah daerah dalam mendorong pembangunan, khususnya di sektor pertanian. Arief menilai keberadaan batalyon baru di wilayah selatan Blora memiliki arti strategis: selain memperkuat ketahanan wilayah, satuan itu diharapkan turut berkontribusi dalam menyukseskan program ketahanan pangan, baik di tingkat daerah maupun nasional.

Dua lokasi, satu urusan perizinan

Prosesnya sudah berjalan hampir setahun. Pada Januari 2026, tim Kodim 0721/Blora yang dipimpin Kepala Staf Kodim Mayor Inf Bani meninjau lahan di kawasan hutan RPH Bodeh, BKPH Beran, KPH Randublatung, Kamis (22/01). Wakil Administratur KPH Randublatung Bambang Sunarto menyatakan Perhutani siap membantu dan memfasilitasi pembentukan itu dengan menyediakan lahan seluas 110 hektare di wilayah RPH Bodeh, BKPH Beran. Hasil peninjauan itu dilaporkan ke pimpinan Kodam IV/Diponegoro. Bani juga menyampaikan bahwa sebelumnya pihaknya telah meninjau lahan di wilayah KPH Blora yang berlokasi di Kecamatan Kunduran dengan luas sekitar 106 hektare — di kawasan hutan RPH Ngawenombo, BKPH Ngawenombo, seluas 106,8 hektare.

Sebulan kemudian, tiga KPH se-Blora Raya — Blora, Cepu, dan Randublatung — berkoordinasi dengan Kodim soal perizinan lokasi. Kegiatan itu berlangsung di Markas Kodim 0721/Blora, Rabu (25/02), dihadiri Dandim Letkol Kav Yudhi Agus Setiyanto beserta Kasdim Mayor Inf Bani dan para Administratur KPH se-Blora Raya. Administratur KPH Randublatung Herry Merkussiyanto Putro saat itu menyampaikan bahwa untuk memperkuat dasar administratif dan mempercepat persetujuan penggunaan lahan yang berada dalam kawasan hutan, permohonan perizinan sebaiknya diajukan oleh Menteri Pertahanan kepada Menteri Kehutanan, sesuai ketentuan yang berlaku.

Pada Juni 2026, Dandim 0721/Blora Letkol Kav Yudhi Agus Setiyanto meninjau langsung marshaling area — daerah persiapan yang disiapkan sebagai penampungan sementara personel — di Randublatung, Selasa (23/06/2026). Ia menekankan kesiapan fasilitas sebagai penentu kelancaran proyek itu. “Kami harus memastikan bahwa fasilitas yang ada di Randublatung ini benar-benar siap dan layak untuk menampung personel. Aspek keamanan, ketersediaan air bersih, aksesibilitas jalur logistik, serta koordinasi dengan pemangku kebijakan lokal seperti perhutani menjadi faktor penentu kelancaran proyek strategis ini,” ujar Yudhi.

Nama dari tokoh perjuangan lokal

Seiring proses pembentukan satuan baru tahap VI di Kabupaten Blora, Pangdam IV/Diponegoro melalui surat telegram juga telah meminta saran dan masukan terkait nama batalyon. Menindaklanjuti permintaan itu, Kodim setempat mengusulkan nama Yonif TP XX/Satriya Noyo Sentiko. Nama ini diharapkan tidak sekadar menjadi identitas satuan, tetapi juga merepresentasikan semangat perjuangan dan nilai-nilai kepahlawanan yang tumbuh dari sejarah lokal Blora. Pemilihan nama Satriya Noyo Sentiko memiliki keterkaitan historis dengan Bumi Mustika, sebutan untuk Kabupaten Blora. Tokoh itu dikenal sebagai panglima perang sekaligus pejuang antikolonial asal Jawa Tengah pada abad ke-18, dengan wilayah perjuangan meliputi Blora, Rembang, hingga Lasem. Salah satu pertempuran yang dikaitkan dengan perjuangannya terjadi di Desa Bangsri, Kecamatan Jepon.

Bukan sekadar urusan Blora

Yonif TP adalah bagian dari program Presiden Prabowo Subianto — 100 batalyon teritorial pembangunan diumumkan pada Agustus 2025, dan kini targetnya berkembang menjadi 514 batalyon, satu di setiap kabupaten. Sehari sebelum dukungan Bupati Blora dilaporkan, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan di kompleks parlemen, Kamis (19/11/2026), bahwa rencana Yonif TP di 514 kabupaten/kota adalah amanat konstitusi dan kepentingan nasional, bukan militerisasi daerah. “Ini bukan bermaksud untuk memiliterisasi daerah. Tapi ini adalah amanat konstitusi dan amanat kepentingan nasional,” kata Sjafrie, yang menyandarkan dasar hukum rencana itu pada Pasal 30 UUD 1945 tentang Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta. Batalyon-batalyon ini dirancang dengan fungsi ganda: memperkuat pertahanan teritorial sekaligus membantu pembangunan daerah.

Di sinilah dukungan kepala daerah menjadi mata rantai yang dicari program tersebut. Tanpa dukungan pemerintah daerah, urusan lahan — apalagi kawasan hutan — mudah macet. Pola yang sama terlihat di daerah lain, misalnya Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin Siregar yang menyatakan dukungan penuh terhadap pembentukan Yonif TP-954 ‘Naga Berkisar’ dalam rapat koordinasi di Makodim 0208/Asahan, Senin (23/02/2026). Rencana dislokasi satuan itu berada di Desa Tomuan Holbung, Kecamatan Bandar Pasir Mandoge.

Namun di Blora tarik-menariknya juga jelas. Randublatung adalah kawasan hutan jati produksi Perhutani, dan 110 hektare untuk markas berarti alih fungsi lahan produktif. Pertanyaan yang belum terjawab: berapa luas akhir yang disetujui, bagaimana mekanisme penggantian kawasan hutannya, dan kapan peletakan batu pertama dilakukan. Dukungan bupati menjawab satu bagian dari teka-teki itu — tetapi bukan bagian yang menentukan.

Yang patut ditunggu berikutnya: keputusan izin dari Menteri Pertahanan kepada Menteri Kehutanan, penetapan lokasi oleh Kodam IV/Diponegoro, dan jadwal pembangunan markas di Randublatung.

Sumber: CNN Indonesia (berita 1429408, dibaca langsung) untuk dukungan Bupati Arief Rohman, kutipan, lokasi Desa Bodeh, tahap VI, permintaan nama dari Pangdam, dan nama Satriya Noyo Sentiko; Perhutani (23/01/2026 dan 26/02/2026, dikutip dari hasil pencarian) untuk lahan 110 hektare, lahan Kunduran 106,8 hektare, dan jalur perizinan; Lintasnusa (23/06/2026, dikutip dari hasil pencarian) untuk peninjauan marshaling area dan kutipan Dandim; Astakom dan TribrataNews Blora (13/11/2026, dikutip dari hasil pencarian) untuk keberadaan Yonif TP 453/Satria Wilatikta; Validnews dan Periskop (19/11/2026, dikutip dari hasil pencarian) untuk pernyataan Menhan Sjafrie; pemberitaan Asahan (Februari 2026, dikutip dari hasil pencarian) untuk dukungan Bupati Asahan terhadap Yonif TP-954. Catatan: foto prajurit TNI di Paltuding yang diusulkan worker sudah dipakai sebagai hero post 1498 (media 1497) — ditolak, ilustrasi hasil generate dipakai sebagai hero.

Nara UlasPolitik

Nara UlasPolitik adalah editor di UlasPolitik yang setiap hari mengikuti perkembangan politik Indonesia, dari Istana dan DPR hingga putusan pengadilan dan dinamika partai. Ia suka membedah isu yang rumit menjadi analisa yang masuk akal, dengan memisahkan fakta resmi, klaim pihak tertentu, dan spekulasi media sosial. Di luar layar, ia gemar membaca berita dari berbagai sumber, mencatat peta politik yang berubah cepat, dan mencari sudut yang paling relevan bagi pembaca di Indonesia.

Baca juga.

Tinggalkan komentar

© 2026 UlasPolitik. Artikel dan ulasan politik