Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menggeser jadwal sidang paripurna pemilihan dan penetapan wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka dari Rabu, 2 Desember 2026, ke Rabu, 9 Desember 2026. CNN Indonesia melaporkan, MPR menyebut Presiden Prabowo Subianto yang meminta paripurna digelar pada 9 Desember.
Kabar pergeseran itu muncul setelah rapat gabungan MPR pada Senin (16/11/2026). Pada hari yang sama, Ketua MPR Ahmad Muzani mengonfirmasi MPR menerima surat dari Presiden Prabowo pada pukul 11.10 WIB. Muzani tidak mengungkapkan isi surat itu dan meminta wartawan menunggu hasil rapat gabungan.
Dua versi soal siapa yang mengusulkan
Pagi harinya, Ketua Fraksi Gerindra di MPR Habiburokhman menyebut pergeseran tanggal merupakan niatan sejumlah fraksi. Alasannya, jadwal semula bertabrakan dengan agenda kedewanan DPR dan DPD, termasuk rapat komisi dan kunjungan kerja. “Niatan sejumlah fraksi untuk apa namanya merubah hari sidang Paripurna dari Rabu Pon 2 Desember menjadi Rabu Kliwon. Tanggal seminggu berikutnya tanggal berapa tuh? 9. Diundur ya,” kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026).
Versi itu berbeda dengan laporan CNN Indonesia pada Senin sore, yang menyebut MPR mengatakan Prabowo-lah yang meminta paripurna 9 Desember. Isi surat Prabowo yang diterima Muzani pukul 11.10 WIB tidak pernah diungkap ke publik, sehingga publik tidak bisa memverifikasi sendiri apakah tanggal baru itu memang permintaan Presiden atau kesepakatan fraksi yang kemudian disampaikan atas nama Presiden. Yang pasti, kedua versi itu sepakat pada satu hal: paripurna mundur sepekan.
Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pun menyetujui pergeseran itu. Sekretaris Jenderal DPD Mohammad Iqbal menyebut sejumlah pimpinan DPD akan melakukan kunjungan kerja pada 2 Desember, sehingga jadwal digeser sepekan agar para pimpinan dan anggota bisa hadir semua di sidang paripurna nanti.
Jadwal baru tetap di dalam tenggat konstitusi
Pergeseran sepekan tidak mengganggu tenggat konstitusi. Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mewajibkan MPR memilih wapres paling lambat 60 hari setelah kekosongan terjadi. Dihitung sejak Gibran menyerahkan surat pengunduran diri pada Kamis, 12 November 2026, batas itu jatuh pada Senin, 11 Januari 2027. Paripurna 9 Desember masih jauh di dalam batas itu.
Yang justru menekan adalah tenggat pengajuan nama. Muzani sebelumnya menyampaikan Prabowo harus mengusulkan dua nama calon wapres kepada MPR paling lambat Rabu, 18 November 2026. Setelah nama diterima, tim verifikasi MPR — yang beranggotakan 36 orang — punya waktu paling lama tujuh hari sejak berkas lengkap untuk memeriksa seluruh persyaratan calon. Habiburokhman, yang ditunjuk Gerindra menjadi anggota tim verifikasi, meminta persiapan verifikasi dimulai sejak sekarang, meski nama calon belum ada.
Sinyal politiknya: calon dari Gerindra, nama masih di tangan Prabowo
Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengatakan Prabowo telah memanggil para ketua umum partai koalisi untuk membahas kekosongan kursi wapres. “Hampir semua ketum parpol tidak mengajukan kadernya. Kita sepakat dari Gerindra,” kata Zulhas, Minggu (15/11/2026). Nama calon belum disepakati dan keputusannya diserahkan sepenuhnya kepada Presiden.
Wakil Ketua Umum Golkar Ahmad Doli Kurnia menyebut delapan tokoh sebagai bahan pertimbangan, termasuk tiga kader Gerindra: Sufmi Dasco Ahmad, Sugiono, dan Ahmad Muzani. Delapan nama itu, menurut Doli, baru bahan pertimbangan — bukan usulan resmi partai. Golkar sendiri menyerahkan keputusan akhir kepada Prabowo.
Pemilihan 9 Desember nanti akan menjadi kali pertama mekanisme Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 dijalankan sejak amendemen ketiga pada November 2001. Terakhir kali MPR mengisi kekosongan kursi wapres adalah Juli 2001, saat Hamzah Haz terpilih menggantikan Megawati Soekarnoputri yang naik menjadi presiden. Bedanya, saat itu belum ada aturan dua calon usulan Presiden. Kini, 732 anggota MPR — 580 anggota DPR dan 152 anggota DPD — akan memilih satu dari dua calon yang diajukan Prabowo.
Penundaan sepekan ini kecil secara prosedural, tetapi penting sebagai penanda: jadwalnya kini mengikuti ritme Presiden, bukan ritme MPR. Ujiannya bukan tanggal paripurna, melainkan apakah dua nama itu benar-benar sampai ke meja MPR pada 18 November — dan apakah verifikasi tujuh hari cukup untuk memeriksa calon yang akan mendampingi Presiden hingga 2029.
Sumber: CNN Indonesia, “MPR: Prabowo yang Minta Paripurna Pemilihan Wapres 9 Desember”, 16 November 2026 (halaman tidak dapat dibuka langsung karena domain diblokir; klaim “Prabowo yang meminta” dikutip dari laporan CNN dan disandingkan dengan versi fraksi menurut Habiburokhman); AFU.id, “MPR Undur Pemilihan Wapres Pengganti Gibran ke 9 Desember, Koalisi Sepakat Calon dari Gerindra”, 16 November 2026; AFU.id, “MPR Undur Sidang Paripurna Pengganti Gibran, Ini Alasan dan 8 Nama Kandidat Wapres”, 16 November 2026; AFU.id, “Bentrok dengan Jadwal Kunker, DPD RI Setuju Sidang Paripurna MPR Bahas Penetapan Wapres Diundur 9 Desember”, 16 November 2026; Kompas TV, “Fraksi Di MPR Usul Pemilihan Cawapres Pengganti Gibran Ditunda 9 Desember, Dasco Sosok Terkuat!”, 16 November 2026; Astakom, “Jadwal Pelantikan Wapres Berpotensi Mundur, MPR Pertimbangkan Paripurna 9 Desember”, 16 November 2026; Telegraf, “Wapres Pengganti Gibran Berasal Dari Gerindra”, 16 November 2026; Janaloka Journal, “Daftar Bursa Cawapres Pengganti Gibran Mulai Mengerucut Usai Prabowo Temui Tokoh Parpol”, 16 November 2026; Informasi.com dan Nusantara Terkini, soal surat Prabowo pukul 11.10 WIB, 16 November 2026.