Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) akan mendata dan mendalami perusahaan-perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang diduga melanggar ketentuan, sebagai tindak lanjut atas instruksi Presiden Prabowo Subianto terkait minimal 70 persen hasil IUP harus dinikmati negara. Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menyampaikan hal itu di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Selasa (17/11/2026). “Tentunya nanti kita akan datakan dari Bareskrim, kemudian juga mungkin dari Baintelkam juga. Nanti kita akan datakan mana yang harus menjadi prioritas, apa-apa saja yang akan kita target,” kata Suyudi.
Suyudi menjelaskan data yang dihimpun dipakai untuk memetakan perusahaan dan kegiatan pertambangan mana yang menjadi prioritas pengawasan dan penegakan hukum. “Yang jelas, praktik-praktik ilegal, ya, yang ada di Indonesia ini pasti akan kita tertibkan,” ujarnya. Ia juga menegaskan usaha yang legal akan dikawal: “Untuk perusahaan, usaha yang legal, itu harus kita kawal. Iklim investasi Indonesia ini harus kita dukung. Tapi kalau yang mengganggu, apalagi yang tidak memiliki dasar hukum, yang merugikan negara ini, kita harus sama-sama tertibkan ini. Polri tentunya ada di depan dalam hal ini.” Perlu dicatat apa adanya: perusahaan yang masuk pendataan belum tentu pelanggar. Status “didata” dan “diduga melanggar” bukan status “terbukti melanggar”. Pembuktian baru terjadi setelah pemeriksaan, dan asas praduga tak bersalah berlaku untuk setiap perusahaan maupun orang yang diperiksa.
Arahan 70 Persen: Latar yang Sudah Diberitakan
Instruksi yang ditindaklanjuti Polri itu disampaikan Prabowo saat membuka Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11/2026), dan ditujukan kepada para menteri, terutama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, dengan merujuk Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945 — sebagaimana diberitakan UlasPolitik pada 14 November (post 1369). Post 1369 juga mencatat bahwa hingga saat itu belum ada peraturan pelaksana yang menjelaskan bagaimana 70 persen itu dihitung dan diterapkan pada IUP yang sudah berjalan maupun yang baru diterbitkan. Yang baru dari pernyataan Suyudi hari ini bukan angkanya, melainkan mesinnya: Bareskrim dan Baintelkam kini ditugaskan mendata siapa saja yang akan diawasi dan ditindak.
Jejak Satgas PKH: Pencabutan sebagai Pola
Mesin penegakannya sendiri bukan hal baru. Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) sudah menunjukkan polanya: pada Januari 2026, Presiden mencabut izin 28 perusahaan penyebab banjir di Sumatra, dan pada 21 Januari 2026 Kementerian Lingkungan Hidup menyerahkan penegakan hukum pidananya ke Bareskrim Polri. Dari 28 perusahaan itu, 22 perusahaan merupakan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dengan total luasan mencapai 1.010.592 hektare, serta enam perusahaan lainnya bergerak di sektor pertambangan, perkebunan, dan pemanfaatan hasil hutan kayu. Pada 22 Oktober 2026, Satgas PKH mencabut IUP PT KEL (PT Kristalin Ekalestari) di Nabire, Papua Tengah, seluas 3.500 hektare — setelah verifikasi lapangan menemukan perusahaan itu menambang emas secara ilegal di dalam maupun di luar wilayah izin, tanpa Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan seluas 275,9 hektare, dan tanpa memenuhi kewajiban jaminan reklamasi. Pencabutan itu tertuang dalam Keputusan Menteri Investasi/Kepala BKPM Nomor 20261012-01-0001 Tahun 2026, dengan dasar Pasal 119 huruf a UU 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
Analisis: Ujian Ada pada Tindak Lanjut
Pendataan adalah langkah awal yang murah. Ujiannya bukan pada pengumuman hari ini, melainkan pada tiga hal: apakah daftar perusahaan itu berujung pada pemeriksaan bernama, apakah ada pencabutan izin atau pelimpahan pidana seperti pola Satgas PKH, dan apakah kriteria “pelanggar” dipublikasikan agar publik bisa mengawasi. Tanpa kriteria yang terbuka, pendataan berisiko berhenti sebagai pemetaan. Sebaliknya, jika Polri mempublikasikan temuan dan menindak berdasarkan bukti — seperti yang dilakukan terhadap 28 perusahaan pada Januari dan PT KEL pada Oktober — instruksi 70 persen itu mendapat gigi. Yang ditunggu publik sekarang bukan pernyataan kedua, melainkan nama, temuan, dan langkah hukum pertama dari pendataan ini.
Sumber: Antara, “Tindak lanjuti Presiden, Polri akan dalami perusahaan pelanggar IUP”, 17 November 2026 (dibaca langsung — pernyataan Suyudi, kutipan Bareskrim/Baintelkam, kutipan usaha legal, instruksi 14/11 di Palu, aturan ekspor satu pintu); Jurnal Indonesia, “Polri Bakal Data Perusahaan Tambang Usai Instruksi Prabowo 70 Persen Hasil untuk Negara”, 17 November 2026 (dibaca langsung — kutipan verbatim Suyudi, “praktik-praktik ilegal… tertibkan”); Bloomberg Technoz, “Prabowo: Semua IUP Minimal 70% Dinikmati Negara, Kuasai Sahamnya”, 14 November 2026 (dibaca langsung — kutipan 70 persen, Bahlil, amanat UUD 1945); Tribrata News Polri, “Kementerian LH Serahkan Penegakkan Hukum 28 Perusahaan Penyebab Banjir Sumatra ke Bareskrim Polri”, 22 Januari 2026 (dibaca langsung — 28 perusahaan, penyerahan 21/1, rincian 22 PBPH + 6, 1.010.592 hektare); Kejaksaan Agung, Siaran Pers PR–435/040/K.3/Kph.3/10/2026, 22 Oktober 2026 (pencabutan IUP PT KEL, 3.500 hektare, Kepmen Investasi No. 20261012-01-0001/2026, 275,9 hektare tanpa PPKH — terverifikasi via pencarian). Latar: UlasPolitik post 1369 (instruksi 70 persen, Pasal 33/34, klarifikasi Istana, belum ada peraturan pelaksana).