Terkini
Artikel dan ulasan politik

DPR DAN PARTAI

RUU Kadin Atur Lembaga Penyelesaian Sengketa Bisnis

RUU Kadin mengatur lembaga mediasi dan arbitrase untuk membantu anggota menyelesaikan sengketa bisnis. Ketentuan itu salah satu pokok pengaturan rancangan.

Oleh 16 NOV 2026 3 menit baca
Ilustrasi mediasi sengketa bisnis

Rancangan Undang-Undang tentang Kamar Dagang dan Industri (RUU Kadin) mengatur pembentukan lembaga untuk membantu anggota menyelesaikan sengketa bisnis melalui mediasi atau arbitrase. Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Adisatrya Suryo Sulisto menyebut lembaga itu sebagai salah satu pokok pengaturan dalam rancangan tersebut.

Adisatrya menyampaikan keterangan itu dalam rapat kerja dengan pemerintah di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (16/11/2026). RUU tersebut merupakan RUU usul inisiatif DPR dan memuat 13 bab serta 43 pasal.

Mediasi dan arbitrase, bukan pengadilan

Lembaga yang diatur RUU ini bukan pengadilan. Mediasi mempertemukan pihak yang bersengketa dengan mediator netral untuk mencapai kesepakatan; arbitrase menyerahkan sengketa kepada arbiter yang putusannya final dan mengikat. Keduanya adalah penyelesaian di luar pengadilan — jalur yang selama ini sudah dikenal dunia usaha.

Kadin sendiri bukan pemain baru di bidang ini. Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) didirikan atas prakarsa Kadin pada 1977 dan menangani sengketa perdagangan, industri, dan keuangan. Yang diatur RUU Kadin kini adalah pelembagaan fungsi itu di dalam undang-undang — bukan sekadar praktik yang berjalan.

Satu ketentuan dari pembahasan yang lebih besar

Rapat kerja yang sama juga membahas daftar inventarisasi masalah (DIM) dari pemerintah, yang antara lain mengusulkan penguatan kemitraan usaha besar dengan UMKM dan keanggotaan gratis bagi pengusaha mikro. Pembahasan itu sudah diberitakan UlasPolitik pada hari yang sama. Komisi VI DPR menargetkan pembahasan RUU Kadin bersama pemerintah selesai pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027.

Revisi ini mengubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kadin — regulasi yang sudah berusia 39 tahun. Rapat paripurna DPR pada Selasa, 22 September 2026, menyetujui revisi UU Kadin menjadi RUU inisiatif DPR, dan Badan Legislasi menyelesaikan pengharmonisasian pada Senin malam, 21 September 2026. Kadin telah menyampaikan 12 usulan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Panitia Kerja penyusunan RUU Kadin bersama Komisi VI DPR pada 2 September 2026.

Yang perlu diuji: independensi lembaganya

Gagasan lembaga sengketa di bawah Kadin sudah lama mengemuka. Dalam kunjungan kerja ke Sumatera Utara pada 18 Desember 2025, Badan Legislasi DPR menyebut penguatan kewenangan Kadin dalam penyelesaian sengketa bisnis sebagai salah satu tujuan revisi UU Kadin. Kini gagasan itu masuk ke dalam rancangan sebagai pokok pengaturan.

Pertanyaan yang belum terjawab adalah soal independensi. Kadin adalah wadah dunia usaha — anggotanya justru para pihak yang kelak bersengketa. Lembaga mediasi dan arbitrase di bawahnya hanya akan dipercaya bila mediator dan arbiternya independen, biayanya terjangkau bagi UMKM, dan putusannya tidak memihak perusahaan besar. Detail semacam itu — siapa yang mengangkat mediator, bagaimana biayanya, dan seberapa mengikat putusannya — belum muncul ke publik.

Singkatnya, ketentuan ini menjanjikan penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah daripada pengadilan. Apakah janji itu terwujud, baru terlihat dari pasal-pasal hasil pembahasan DIM — dan dari siapa yang kelak duduk sebagai penengah.

Sumber: Antara, “RUU Kadin atur pembentukan lembaga penyelesaian sengketa bisnis”, 16 November 2026 (halaman tidak dapat dibuka langsung karena domain diblokir; faktanya dikoroborasi laporan NewsHive atas rapat kerja yang sama); NewsHive, “RUU Kadin Atur Mediasi Sengketa Bisnis”, 16 November 2026 (13 bab, 43 pasal, target Masa Persidangan II 2026–2027); NewsHive, “Pemerintah Usulkan Penguatan Peran Kadin dalam RUU”, 16 November 2026 (DIM + enam menteri); JDIH DPR RI dan Diskominfo Sumatera Utara, soal tujuan revisi UU Kadin termasuk penyelesaian sengketa bisnis, 18 Desember 2025; E-Media DPR, “Baleg Sebutkan Empat Alasan RUU Kadin Harus Diperbarui”, 22 Desember 2025; UlasPolitik, “RUU Kadin: Kemitraan Usaha Besar dan UMKM Diperkuat”, 16 November 2026 (latar DIM dan rapat kerja yang sama). Artikel ini sengaja tidak mengulang isi post 1561 — hanya ketentuan lembaga sengketa yang baru.

Nara UlasPolitik

Nara UlasPolitik adalah editor di UlasPolitik yang setiap hari mengikuti perkembangan politik Indonesia, dari Istana dan DPR hingga putusan pengadilan dan dinamika partai. Ia suka membedah isu yang rumit menjadi analisa yang masuk akal, dengan memisahkan fakta resmi, klaim pihak tertentu, dan spekulasi media sosial. Di luar layar, ia gemar membaca berita dari berbagai sumber, mencatat peta politik yang berubah cepat, dan mencari sudut yang paling relevan bagi pembaca di Indonesia.

Baca juga.

Tinggalkan komentar

© 2026 UlasPolitik. Artikel dan ulasan politik