Potongan video rapat Komisi X DPR RI yang sudah berumur sepuluh bulan tiba-tiba kembali memenuhi linimasa. Di dalamnya, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti melontarkan kalimat yang kini dikutip di mana-mana: banyak anggota dewan ternyata lulusan Paket C. Di tengah polemik ijazah yang masih panas, kalimat itu meledak — dan memicu perdebatan yang jauh lebih besar dari maksud awalnya.
Dari rapat Januari, viral lagi di November
Fakta yang terverifikasi: pernyataan itu disampaikan Mu’ti dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR di Senayan, Rabu, 21 Januari 2026. Saat itu ia sedang menjelaskan pentingnya pendidikan kesetaraan lewat Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) untuk menekan angka putus sekolah, menjawab pertanyaan Wakil Ketua Komisi X Kurniasih Mufidayati (PKS) soal akses pendidikan bagi masyarakat yang tak terjangkau sekolah formal.
“Paling banyak itu Paket C. Banyak anggota dewan yang juga lulusan Paket C,” kata Mu’ti — disambut tawa peserta forum, menurut laporan Tempo (23 Januari 2026).
Mu’ti mencontohkan kunjungannya ke sebuah PKBM di Majalengka, Jawa Barat. “Pesertanya ratusan, dan yang paling banyak justru Paket C,” ujarnya. Klaim soal anggota dewan itu sendiri disampaikan Mu’ti sebagai cerita dari pengelola PKBM tersebut — bukan hasil sensus atau data resmi Kemendikdasmen.
Potongan video rapat yang disiarkan TVR Parlemen itu kembali beredar luas pada 15–16 November 2026. Waktunya bukan kebetulan: publik masih memperdebatkan polemik ijazah dan surat keterangan penyetaraan pendidikan, yang memuncak pada dibatalkannya suket Gibran Rakabuming Raka oleh Mahkamah Agung dan pengunduran dirinya dari kursi wakil presiden pada 12 November.
Data BPS: 63 lulusan SMA, 211 tak mencantumkan pendidikan
Seiring viralnya video itu, warganet menelusuri data pendidikan anggota DPR. Laporan Statistik Politik 2024 yang diterbitkan BPS, berdasarkan data KPU, mencatat dari 580 anggota DPR RI periode 2024–2029: 63 orang berpendidikan SMA atau sederajat, 3 orang Diploma III, 155 orang sarjana (S1), 119 orang magister (S2), dan 29 orang doktor (S3). Sementara 211 anggota — sekitar 36,38 persen — tidak mencantumkan latar belakang pendidikan dalam data pendaftaran.
Dua hal penting soal angka ini. Pertama, 211 anggota yang tak mencantumkan pendidikan bukan berarti tidak berijazah, dan bukan pula bukti mereka lulusan Paket C. Kedua, kategori “SMA atau sederajat” tidak membedakan lulusan sekolah formal dan lulusan program kesetaraan. Artinya, jumlah pasti anggota DPR yang merupakan lulusan Paket C tidak bisa disimpulkan dari data BPS — dan pernyataan Mu’ti pun tidak pernah menyebut angka.
Paket C itu sah, dan syarat DPR memang SMA
Di sinilah perdebatan sering melenceng. Paket C adalah program pendidikan kesetaraan yang diakui negara dan setara dengan SMA. Ijazahnya sah, bisa dipakai melanjutkan ke perguruan tinggi, dan memenuhi syarat administrasi pencalonan legislatif. Pasal 240 ayat (1) huruf e UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menetapkan syarat pendidikan minimal bagi calon anggota DPR adalah tamat SMA, MA, SMK, atau sekolah lain yang sederajat — dan Paket C termasuk di dalamnya.
Dengan kata lain, pernyataan Mu’ti bukan tuduhan ijazah palsu, dan lulusan Paket C yang duduk di Senayan tidak melanggar aturan apa pun. Sejumlah riwayat hidup anggota DPR yang beredar — antara lain Iyeth Bustami (PKB), tercatat lulusan Paket C di Binjai pada 2008, dan Jamal Mirdad (Gerindra), tercatat menempuh SMA Paket C di PKBM Santika — adalah catatan publik, bukan temuan pelanggaran.
Yang justru patut dipersoalkan adalah transparansinya: lebih dari sepertiga anggota DPR terpilih tidak mencantumkan riwayat pendidikan dalam data yang dipublikasikan. Di tengah tuntutan akuntabilitas, kekosongan data itulah yang memberi ruang bagi spekulasi.
Linimasa menuntut syarat S1, ini kata netizen
Di media sosial, nadanya jauh lebih keras. Karosel akun Lambe Turah yang menampilkan tangkapan layar riwayat hidup sejumlah anggota DPR berpendidikan SLTA dikomentari ribuan kali — sekitar 46 ribu suka dan 4.800 komentar per 15 November. Komentar terbanyak menuntut syarat minimal S1 atau S2 bagi anggota DPR, menyamakannya dengan syarat melamar kerja di sektor swasta dan CPNS, serta mendesak audit ijazah seluruh legislator.
Perdebatan serupa muncul di Threads, termasuk unggahan Ivan Gunawan yang menyindir standar gelar bagi pejabat — ditanggapi ribuan pengguna yang terbelah antara yang menilai kompetensi dan integritas lebih penting daripada gelar, dan yang menilai penyusunan undang-undang menuntut bekal pendidikan yang lebih tinggi.
Pada akhirnya, viralnya ucapan Mu’ti lebih banyak bercerita tentang ketidakpercayaan publik ketimbang tentang Paket C itu sendiri. Tawa di ruang rapat Komisi X pada Januari lalu berbanding terbalik dengan kemarahan di linimasa November ini — dan jarak antara keduanya adalah jarak antara Senayan dan publik yang diwakilinya. Persoalan sebenarnya bukan apakah seorang wakil rakyat lulusan Paket C, melainkan apakah data pendidikan mereka terbuka, bisa diperiksa, dan cukup meyakinkan publik yang memilih mereka.
Sumber: Tempo, “Mendikdasmen: Banyak Anggota Dewan Lulusan Paket C”, 23 Januari 2026; MediaSulsel.id (15/11/2026, pernyataan Mu’ti + data BPS); MoneyTalk.id, 16 November 2026 (data BPS + Iyeth Bustami + Jamal Mirdad + Pasal 240 UU 7/2017); Opera News (16/11/2026, kutipan lengkap “cerita dari pengelolanya”); BPS Statistik Politik 2024; unggahan Instagram @lambe_turah dan Threads @ivan_gunawan sebagai sinyal tren media sosial.