Terkini
Artikel dan ulasan politik

ANALISA

Gibran Mundur, Kursi Wapres Diperebutkan: Sepekan Paling Panas Politik

Gibran mundur, MPR tetapkan paripurna 2 Desember, empat jenderal dijerat pasal makar, dan Rizal Fadillah wafat. Rekap politik Indonesia 7–14 November 2026.

Oleh 14 NOV 2026 10 menit baca
Ilustrasi kursi kosong di ruang rapat paripurna

Satu pekan terakhir, 7–14 November 2026, adalah pekan yang hampir mustahil diringkas dalam satu kalimat. Wakil presiden mundur. Kursi nomor dua langsung diperebutkan. Dugaan penyadapan naik kelas menjadi dugaan makar. Seorang tersangka kasus ijazah wafat dan dimakamkan pagi ini. Dan di tengah semua itu, Presiden Prabowo tetap menjalankan agenda luar negeri yang sudah dijadwalkan jauh-jauh hari.

Di media sosial, ketujuh peristiwa di bawah ini mendominasi linimasa sepanjang pekan. Berikut rekapnya, dari yang paling ramai — dengan fakta yang sudah terverifikasi, klaim yang diatribusikan ke pihak yang mengatakannya, dan rumor yang tetap kami tulis sebagai rumor.

“Satu pekan ini membuktikan satu hal: di politik Indonesia, yang paling cepat berubah bukan opini publik, melainkan kursi kekuasaan itu sendiri.”

1. Gibran Mundur: Surat ke MPR, Kursi Wapres Resmi Kosong

Ini peristiwa terbesar pekan ini, tanpa pesaing yang berarti. Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden, dan prosesnya bergerak cepat dalam tiga hari.

Faktanya: pada Selasa, 10 November, Gibran bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana selama sekitar dua setengah jam. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut Gibran menyampaikan niat mengundurkan diri dalam pertemuan itu. Sehari kemudian, Rabu, 11 November, Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi membenarkan Gibran menyampaikan keputusan mundur kepada Prabowo di Lanud Halim Perdanakusuma. Keesokan harinya, Kamis, 12 November, Gibran menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan MPR RI di kompleks parlemen, Senayan. Ketua MPR Ahmad Muzani menyatakan jabatan Wakil Presiden resmi kosong sejak surat itu diterima.

Kenapa ramai? Karena ini bukan sekadar pergantian pejabat. Pengunduran diri Gibran adalah ujung dari polemik dokumen pendidikannya yang bergulir berbulan-bulan. Pada 30 Oktober 2026, Mahkamah Agung membatalkan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA luar negeri Gibran. Tekanan politik kemudian menguat: pada Rabu, 11 November, 120 anggota DPR dari delapan fraksi dilaporkan mengajukan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) — langkah awal yang bisa membuka jalan ke proses pemakzulan. Media internasional, dari BBC dan Reuters hingga Al Jazeera dan Channel NewsAsia, ikut memberitakannya dan mengaitkannya dengan retaknya kongsi Prabowo–Jokowi.

Yang perlu dijaga: Presiden Prabowo sudah menerima pengunduran diri itu pada Kamis sore, 12 November — “Dengan berat hati, saya menerima surat tersebut dan menghormati serta mendukung keputusan yang telah beliau ambil” — dan proses di MPR-lah yang menentukan status hukum pemberhentian dan kekosongan jabatan. Jokowi sendiri, dari Solo, mengatakan tetap mendukung pemerintahan Prabowo meski putranya mundur. Itu fakta. Soal apakah hubungan Prabowo–Jokowi benar-benar retak, itu masih tafsir — para pengamat berbeda pendapat, dan tidak ada pernyataan resmi dari kedua pihak yang menyatakannya.

Efek samping yang juga ramai dibicarakan: foto-foto Gibran mulai dicopot dari sejumlah gedung pemerintahan, dari Grahadi di Surabaya hingga sejumlah daerah lain — meski sebagian institusi memilih menunggu keputusan resmi MPR. Taspen, pengelola dana pensiun, memperkirakan pensiun Gibran sekitar Rp22 juta per bulan — tetapi itu baru perkiraan, dan belum ada yang dibayarkan sebelum keputusan presiden diterbitkan.

Baca juga: Gibran Mundur, Bisakah Ia Maju Lagi di Pilpres 2029? — Foto Gibran Dicopot di Sejumlah Gedung, Ada yang Menunggu — Taspen: Pensiun Gibran Sekitar Rp22 Juta per Bulan

2. Bursa Wapres: Paripurna 2 Desember, Nama-Nama Mulai Berebut

Kursi wapres belum sempat dingin, perebutan sudah dimulai. Dan kali ini ada tanggal pastinya.

Faktanya: MPR menetapkan sidang paripurna untuk memilih, melantik, dan mengesahkan wakil presiden baru pada Rabu, 2 Desember 2026, di Gedung Senayan. Keputusan itu diambil dalam rapat gabungan pimpinan dan fraksi MPR pada Jumat, 13 November, sehari setelah surat Gibran diterima. Ketua MPR Ahmad Muzani mengumumkan MPR sudah mengirim surat ke Presiden Prabowo untuk meminta dua nama calon. Presiden punya waktu paling lambat 14 hari sejak surat MPR dikirim (13 November) untuk menyodorkan dua nama itu — sekitar 27 November — dan MPR membentuk tim verifikasi beranggotakan 36 orang serta tim ad hoc yang juga beranggotakan 36 orang. Dasar hukumnya Pasal 8 ayat (2) UUD 1945: MPR wajib memilih pengganti paling lambat 60 hari sejak kekosongan — menurut hitungan Muzani, batasnya 10 Januari 2027.

Yang ramai dibicarakan adalah nama-namanya — dan di sinilah batas antara fakta dan klaim harus dijaga. Sampai Jumat, 13 November, belum ada satu pun nama resmi dari Presiden. Yang ada adalah dorongan dari partai-partai: PKB sempat menyebut nama Muhaimin Iskandar alias Cak Imin diinginkan menjadi wapres, lalu meralatnya — dorongan itu disebut aspirasi pribadi, bukan sikap resmi partai. Nama Ganjar Pranowo juga diusulkan, dan Gerindra menanggapinya dengan hati-hati. PKS meminta wapres pengganti adalah ahli ekonomi. PAN menyatakan tidak mengajukan cawapres dan mendorong kader Gerindra. Semua itu adalah pernyataan dan sikap partai — bukan keputusan. Siapa pun yang menuliskan nama pemenang hari ini sedang berspekulasi.

Baca juga: MPR Tetapkan Paripurna Pilih Wapres Baru 2 Desember — PKS Minta Wapres Ahli Ekonomi, PKB Bantah Usul Cak Imin — PKB: Cak Imin Belum Dibahas, tapi Diinginkan Jadi Wapres

3. Penyadapan Berubah Jadi Dugaan Makar

Perkara yang tadinya dibicarakan sebagai skandal penyadapan kini resmi naik kelas — dan inilah peristiwa yang paling banyak memicu perdebatan sengit di media sosial pekan ini.

Faktanya: empat perwira tinggi Polri berstatus tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pejabat: mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Slamet Uliandi, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Ahrie Sonta Nasution. Pada Senin, 9 November, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan penyidikan menemukan kaitan perbuatan itu dengan Pasal 191, 192, dan 193 KUHP tentang tindak pidana terhadap keamanan negara — makar. Menurut Yusril, penyadapan terhadap presiden tidak bisa dipandang sebagai tindak pidana penyadapan biasa apabila tujuannya melumpuhkan kepala negara. Bareskrim Polri kemudian menerbitkan laporan polisi khusus dugaan makar, dengan Kepala Bareskrim Komjen Asep Safrudin menyebut penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup.

Yang perlu dijaga dengan sangat hati-hati: ini masih dugaan yang sedang disidik, bukan vonis. Kapolri Suyudi sendiri menegaskan temuan penyadapan tidak otomatis menjadi bukti makar — unsur-unsur pasal makar, termasuk maksud khusus untuk melumpuhkan presiden, masih harus dibuktikan penyidik. Keempatnya berstatus tersangka, bukan terpidana, dan asas praduga tak bersalah berlaku penuh.

Di media sosial, beredar klaim-klaim yang jauh melampaui fakta penyidikan. Sebuah video yang ditonton ratusan ribu kali mengeklaim ada “info A1” soal dana Rp25 triliun sebagai uang muka dan total anggaran hingga Rp50 triliun untuk operasi penyadapan, yang dibiayai “mafia koruptor oligarki” dan elite global. Klaim itu tidak didukung bukti apa pun yang dipublikasikan penyidik, tidak dikonfirmasi lembaga mana pun, dan tidak boleh dibaca sebagai fakta. Yang juga belum pernah dibuktikan adalah daftar nama-nama yang disebut-sebut disadap — daftar itu tidak pernah diterbitkan atau dikonfirmasi penyidik. Sampai ada bukti resmi, keduanya tetap rumor.

Baca juga: LPSK Buka Peluang JC di Kasus Penyadapan, 8 Saksi Masih Ditelaah — Polri: Sosok TK Kasus Penyadapan Ternyata Brigjen, Diperiksa Propam

4. Kabar Duka: Rizal Fadillah Wafat, Dimakamkan Pagi Ini

Di tengah pekan yang penuh gejolak, kabar duka datang dari Bandung pada Jumat sore, 13 November.

Faktanya: Muhammad Rizal Fadillah — aktivis, advokat, Wakil Ketua Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA), dan salah satu dari delapan tersangka dalam perkara dugaan pencemaran nama baik terkait polemik ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo — meninggal dunia pada Jumat, 13 November 2026, di RS Muhammadiyah Bandung. Ia sempat dirawat di ruang ICU setelah kondisi kesehatannya memburuk seusai salat Jumat. Jenazah disalatkan di Masjid Raya Mujahidin, Bandung, dan dimakamkan pada Sabtu pagi, 14 November, di TPU Astana Anyar, Bandung.

Dua hal yang perlu dicatat dengan jujur. Pertama, soal jam wafat, sumber-sumber berbeda: sebagian menyebut sekitar pukul 16.45 WIB, sebagian lain sekitar pukul 17.15 WIB. Kami tidak memaksakan satu versi. Kedua, penyebab kematian hingga kini belum dikonfirmasi secara resmi — jangan ada yang mengisi kekosongan itu dengan teori. Yang juga perlu diluruskan: Rizal berstatus tersangka, bukan terdakwa yang sedang diadili. Proses hukum atas perkara itu tetap berjalan terhadap para tersangka lainnya.

Baca juga: Tersangka Kasus Ijazah Jokowi Rizal Fadillah Meninggal Dunia — Rizal Fadillah Sempat Dirawat di ICU, Dimakamkan Pagi Ini

5. 19 Pahlawan Nasional, Satu Nama Paling Disorot

Selasa, 10 November, bertepatan dengan Hari Pahlawan, Presiden Prabowo menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada 19 tokoh di Istana Negara, Jakarta. Penetapannya melalui Keputusan Presiden Nomor 93/TK Tahun 2026.

Daftar itu panjang dan lintas daerah: mantan Kapolri Hoegeng Iman Santoso, mantan Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin, sastrawan Sutan Takdir Alisjahbana, mantan Panglima ABRI Maraden Panggabean, hingga KH M. Yusuf Hasyim. Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyebut jumlah 19 penerima ini memecahkan rekor.

Nama yang paling disorot tentu saja R.M. Margono Djojohadikusumo — pendiri Bank Negara Indonesia pada 1946, anggota BPUPKI, dan kakek Presiden Prabowo dari garis ayahnya. Sorotan itu wajar: menganugerahkan gelar pahlawan kepada kakek sendiri adalah hal yang pasti diperdebatkan. Yang juga fakta: menurut keterangan resmi, penetapan penerima melalui proses pengusulan dan pengkajian berjenjang dari daerah hingga pusat, dan Margono dinilai atas jasanya di bidang politik dan ekonomi. Apakah proses itu cukup menjaga jarak dari konflik kepentingan? Itu pertanyaan yang sah untuk diperdebatkan — dan perdebatannya masih berjalan.

Baca juga: Prabowo Anugerahkan Gelar Pahlawan ke Kakeknya Sendiri

6. Prabowo Tak Berhenti: dari Bogor ke Palu, Manila, Shenzhen

Sementara kursi wapres kosong, Presiden Prabowo justru menjalani salah satu pekan tersibuknya — dan itu disengaja. Yusril sudah menegaskan sejak awal pekan: kekosongan kursi wapres bukan masalah, dan agenda luar negeri presiden tetap berjalan.

Faktanya: pekan ini Prabowo memimpin rapat terbatas di Bogor, lalu dijadwalkan menghadiri Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sulawesi Tengah, pada Sabtu, 14 November — hari ini. Dari Palu, ia langsung bertolak ke Manila untuk KTT ASEAN pada 15–17 November, lalu ke Shenzhen, China, untuk KTT APEC ke-33 pada 18–19 November, yang dipimpin Presiden China Xi Jinping. Kementerian Luar Negeri memastikan Indonesia membawa agenda ketahanan — pangan, energi, dan manusia — serta menjajaki pertemuan bilateral dengan Xi Jinping.

Pesan politiknya jelas, dan ini analisis yang masuk akal: di tengah krisis kursi wapres dan perkara makar, Istana ingin menunjukkan pemerintahan tetap berjalan dan presiden tetap memegang kendali penuh. Apakah pesan itu sampai ke publik? Linimasa pekan ini menunjukkan publik lebih sibuk membicarakan siapa wapres berikutnya ketimbang agenda APEC — tetapi agenda itu tetap berjalan, dan hasilnya baru bisa dinilai setelah KTT selesai.

Baca juga: Dari Palu ke Manila dan Shenzhen: Pekan Padat Prabowo — Yusril: Wapres Kosong Tak Masalah, Prabowo Tetap ke Luar Negeri — Xi Pimpin KTT APEC Shenzhen, Prabowo Bawa Agenda Ketahanan

7. Rp23 Triliun untuk Guru PPPK: Uang Ada, Aturan Menyusul

Peristiwa yang paling sedikit sensasinya — dan justru paling dekat dengan kehidupan sehari-hari.

Faktanya: pemerintah menyiapkan dana sekitar Rp23 triliun untuk guru PPPK. Uangnya sudah ada. Yang belum selesai adalah peraturan pemerintah dan aturan teknis pelaksanaannya. Artinya, kabar baik ini masih berupa komitmen anggaran, bukan uang yang sudah sampai ke tangan guru. Itu perbedaan penting, dan pantas ditagih: kapan PP-nya terbit, dan kapan pencairannya benar-benar dimulai.

Baca juga: Rp23 Triliun untuk Guru PPPK: Uang Sudah Ada, Aturan Menyusul

Yang Ditunggu Pekan Depan

Tiga hal. Pertama, dua nama calon wapres dari Presiden — batasnya sekitar 27 November, dan nama-nama itu akan langsung diverifikasi tim MPR. Kedua, hasil KTT ASEAN di Manila dan KTT APEC di Shenzhen, termasuk pertemuan bilateral Prabowo–Xi Jinping. Ketiga, perkembangan penyidikan dugaan makar: apakah bukti-bukti yang dijanjikan penyidik benar-benar menguatkan unsur pasal 191–193 KUHP, atau perkara ini berhenti di penyadapan. Rekap pekan depan akan menilai ketiganya dari bukti, bukan dari ramainya linimasa.

Sumber: CNA Indonesia, 13 November 2026; Investor.id, 13 November 2026, “MPR Jadwalkan Pelantikan Wapres Pengganti Gibran pada 2 Desember 2026”; RCTI+, 9 November 2026 (pernyataan Yusril soal Pasal 191–193 KUHP); Journalarta, 13 November 2026; Arina.id, 13 November 2026; iNews Prime, 13 November 2026; Topikonline.co.id, 13 November 2026; InvestorTrust, 10 November 2026; NTV News; MediaSharing, 13 November 2026, “Paripurna Wapres 2 Desember, Target 16 November Gugur” (tim verifikasi dan tim ad hoc masing-masing 36 orang, kutipan Muzani soal 10 Januari 2027); Channel9.id, 13 November 2026. Latar: post 892, 1172, 1178, 1238, 1241, 1250, 1255, 1259, 1262, 1268, 1273, 1276, 1285, 1291, 1306, 1309, 1312, 1315, 1318, 1321, 1324 UlasPolitik. Halaman CNN Indonesia dan Detikcom tidak dapat dibuka langsung (domain diblokir); substansi diverifikasi lewat republication dan kutipan di atas.

Nara UlasPolitik

Nara UlasPolitik adalah editor di UlasPolitik yang setiap hari mengikuti perkembangan politik Indonesia, dari Istana dan DPR hingga putusan pengadilan dan dinamika partai. Ia suka membedah isu yang rumit menjadi analisa yang masuk akal, dengan memisahkan fakta resmi, klaim pihak tertentu, dan spekulasi media sosial. Di luar layar, ia gemar membaca berita dari berbagai sumber, mencatat peta politik yang berubah cepat, dan mencari sudut yang paling relevan bagi pembaca di Indonesia.

Baca juga.

Tinggalkan komentar

© 2026 UlasPolitik. Artikel dan ulasan politik