Terkini
Artikel dan ulasan politik

DPR DAN PARTAI

PKS Minta Wapres Ahli Ekonomi, PKB Bantah Usul Cak Imin

PKS mengusulkan pengganti Gibran adalah figur yang paham ekonomi, mencontoh duet SBY-Boediono; PKB membantah pernah mengusulkan Cak Imin sebagai cawapres.

Oleh 13 NOV 2026 3 menit baca
Mardani Ali Sera

Bursa calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka mulai bergeser dari adu nama ke adu kriteria. PKS, lewat Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera, mengusulkan agar Presiden Prabowo Subianto memilih pendamping yang punya kemampuan ekonomi kuat. Di saat yang sama, PKB membantah kabar bahwa partai itu tengah mengusulkan ketua umumnya, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin. Dua pernyataan yang disampaikan Jumat (13/11/2026) ini datang sehari setelah Gibran menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan MPR, dan pada hari yang sama Presiden Prabowo menggelar pertemuan dengan para petinggi partai politik di Istana Kepresidenan Bogor untuk membahas pengisian jabatan wapres.

PKS: Kriteria Dulu, Nama Kemudian

“Presiden Prabowo sebaiknya mencari wapres yang mempunyai kemampuan dalam menjaga dan memperkuat ekonomi Indonesia. Menurut saya ini penting mengingat dinamika global yang turut menggerus perekonomian dalam negeri,” ujar Mardani kepada wartawan, Jumat (13/11/2026).

Mardani mencontohkan keputusan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menggandeng Boediono pada periode keduanya. Menurut Mardani, di periode kedua SBY ekonomi Indonesia tumbuh 6,22 persen, dan pada 2011 mencapai 6,49 persen — capaian yang ia kaitkan dengan kehadiran Boediono, yang disebutnya profesor, ekonom andal, dan figur yang dipercaya pasar. “Di periode kedua Pak SBY, ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 6,22%. Di tahun 2011 pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup tinggi mencapai angka 6,49%. Hal ini terjadi saat Pak SBY didampingi Prof. Boediono, profesional dan figur yang dipercaya pasar,” kata Mardani. Angka-angka itu adalah klaim Mardani, bukan data resmi yang dikutip dalam pernyataannya.

Sehari sebelumnya, Mardani juga menegaskan partainya menyerahkan sepenuhnya penentuan dua nama calon kepada Presiden, dan menilai musyawarah dengan partai koalisi — terutama partai pengusung awal — sebagai langkah yang elok untuk mencegah spekulasi liar: “Kami serahkan pada Pak Presiden,” katanya, Kamis (12/11/2026).

PKB: Dua Suara soal Cak Imin

Ketua Kelompok Fraksi PKB Komisi II Muhammad Khozin membantah informasi yang menyebut partainya mengusulkan Cak Imin sebagai pengganti Gibran. “Sama sekali tidak terpikirkan soal cawapres pengganti Gibran. Berpikir saja tidak, apalagi mengusulkan,” ujar Khozin melalui keterangan resmi, Jumat (13/11/2026). Menurutnya, pembahasan itu bahkan tidak muncul dalam komunikasi internal partai, dan PKB lebih tertarik mengakhiri polemik ijazah agar pemerintah bisa menjalankan program untuk masyarakat tanpa terganggu perdebatan berkepanjangan soal jabatan wapres. Khozin menegaskan pengusulan cawapres adalah kewenangan Presiden sesuai UUD 1945 dan UU MD3.

Bantahan ini kontras dengan pernyataan Wakil Ketua Komisi X DPR dari Fraksi PKB, Lalu Hadrian Irfani, yang pada hari yang sama secara terbuka mengatakan PKB “kepengen” Cak Imin menjadi wapres. Pernyataan Lalu itu sendiri sudah diklarifikasi Ketua Fraksi PKB Syaiful Huda sebagai aspirasi pribadi kader, bukan sikap resmi kelembagaan partai. Nama Cak Imin sendiri masuk dalam perbincangan setelah Wakil Ketua Umum Golkar Ahmad Doli Kurnia menyebut delapan tokoh potensial, termasuk Cak Imin.

Semua Kembali ke Prabowo

Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa bila jabatan wapres kosong, MPR memilih pengganti dari dua calon yang diusulkan Presiden, paling lambat 60 hari. MPR sudah mengirim surat kepada Presiden, dan hitung mundur 14 hari bagi Presiden untuk mengajukan dua nama sudah berjalan. PKS menetapkan kriteria tanpa nama, PKB meralat namanya sendiri menjadi aspirasi pribadi, dan keduanya menempatkan keputusan akhir di tangan Prabowo.

Kontras internal PKB — satu partai dalam satu hari yang sama mengeluarkan pernyataan “kepengen Cak Imin” dan bantahan “tidak pernah terpikirkan” — menunjukkan garis partai soal Cak Imin masih belum satu suara, meski klarifikasi Huda sudah menempatkannya sebagai aspirasi pribadi. Yang jelas: sampai Jumat malam, belum ada nama yang resmi diajukan Presiden ke MPR, dan keputusan akhir tetap berada di tangan Prabowo.

Sumber: The Iconomics (13/11/2026); iFakta (13/11/2026). Latar: post 1208 (pertemuan Bogor), post 1238 (paripurna 2 Desember), post 1241 (surat MPR), post 1259 (Lalu Hadrian), post 1268 (ralat PKB), post 1273 (delapan nama Doli). (Item CNN Indonesia, 13/11/2026, menjadi pemicu; laman CNN tidak dapat dibuka langsung, dan fakta-faktanya dikoroborasi sumber-sumber di atas.)

Nara UlasPolitik

Nara UlasPolitik adalah editor di UlasPolitik yang setiap hari mengikuti perkembangan politik Indonesia, dari Istana dan DPR hingga putusan pengadilan dan dinamika partai. Ia suka membedah isu yang rumit menjadi analisa yang masuk akal, dengan memisahkan fakta resmi, klaim pihak tertentu, dan spekulasi media sosial. Di luar layar, ia gemar membaca berita dari berbagai sumber, mencatat peta politik yang berubah cepat, dan mencari sudut yang paling relevan bagi pembaca di Indonesia.

Baca juga.

Tinggalkan komentar

© 2026 UlasPolitik. Artikel dan ulasan politik