Mantan Kepala Inspektorat Kota Banda Aceh berinisial FD (58) lolos dari hukum cambuk. Bukan karena pengadilan menyatakan ia tidak bersalah, melainkan karena perkaranya tidak pernah sampai ke pengadilan: berkas penyidikan dugaan jarimah liwath yang menjeratnya bersama seorang mahasiswa berinisial AM (22) dua kali dikembalikan kejaksaan, dan masa penahanannya keburu habis. FD dikeluarkan dari tahanan demi hukum pada 31 Oktober 2026, setelah menjalani 80 hari penahanan. Peristiwa yang menjadi dasar penyidikan terjadi pada 12 Agustus 2026, dan penyidikan dilakukan bersama oleh Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh serta Satpol PP dan WH Aceh.
Bukan Bebas Murni, Berkas Dua Kali Dikembalikan
Kasatpol PP dan WH Kota Banda Aceh, M. Rizal, dalam konferensi pers Jumat (13/11/2026) menjelaskan bahwa unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dinyatakan belum terpenuhi; menurut penjelasan itu, belum ada pengaturan secara konkret terhadap perilaku yang menjadi persoalan dalam perkara tersebut. Berkas perkara bolak-balik dari penyidik ke jaksa peneliti, lalu dikembalikan lagi (P-19), sampai masa penahanan habis dan keduanya harus dilepas demi hukum.
Pelepasan demi hukum bukanlah vonis bebas — tidak ada putusan pengadilan yang menyatakan FD tidak bersalah, dan tidak ada pula putusan yang menyatakan ia bersalah. Dugaan jarimah liwath terhadap FD tetap berstatus dugaan yang tidak terbukti di pengadilan.
Dipecat sebagai PNS, tapi Perkara Pidana Mentok
FD resmi diberhentikan tidak dengan hormat (PTDH) sebagai PNS setelah dinyatakan melakukan pelanggaran disiplin berat berdasarkan pemeriksaan tim yang dibentuk Pemerintah Kota Banda Aceh. Kepala BKPSDM Kota Banda Aceh, Emila Sovayana, menjelaskan keputusan itu merupakan tindak lanjut pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin dan kode etik ASN yang melibatkan FD. BKN memberikan rekomendasi PTDH pada 4 Oktober 2026, dan Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal menerbitkannya lewat Keputusan Wali Kota Nomor 800.1.6.4/1558/2026 tertanggal 23 Oktober 2026, berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.
Kontras ini penting: sebagai ASN, FD sudah dijatuhi sanksi terberat; sebagai terduga pelaku jarimah, perkaranya mentok sebelum sidang.
Celah Qanun dan Ujian Kredibilitas
Pemerintah Kota Banda Aceh sendiri memandang perlu adanya kajian lebih lanjut terhadap pengaturan dalam Qanun Jinayat, setelah penyidik menyatakan unsur pasal belum terpenuhi. Pertanyaannya: apakah Qanun Jinayat memang memiliki celah pengaturan, atau penyidik yang gagal merumuskan dakwaan yang tepat? Dan bagaimana publik Aceh harus membaca penegakan syariat bila seorang mantan pejabat pengawas internal pemerintah kota lolos dari jerat pidana? Jawabannya belum ada — dan ruang tanya itu tetap terbuka sampai ada penjelasan resmi yang lebih rinci dari kejaksaan soal dua kali P-19 itu.
Sumber: AcehTok (13/11/2026); Putaran.id (13/11/2026); LipsusRI (13/11/2026). (Item CNN Indonesia, 13/11/2026, menjadi pemicu; laman CNN tidak dapat dibuka langsung, dan fakta-faktanya dikoroborasi tiga sumber di atas. FD dan AM disebut dengan inisial, mengikuti praktik pemberitaan perkara ini; tidak ada putusan pengadilan dalam perkara ini.)