Terkini
Artikel dan ulasan politik

ISTANA DAN PEMERINTAHAN

Taspen: Pensiun Gibran Sekitar Rp22 Juta per Bulan

Taspen memperkirakan pensiun Gibran sekitar Rp22 juta per bulan, termasuk tunjangan istri dan anak — tetapi belum ada yang dibayarkan sebelum Keppres terbit.

Oleh 14 NOV 2026 5 menit baca
Ilustrasi dokumen keputusan presiden dan uang rupiah

PT Taspen (Persero) akhirnya membuka angka. Pensiun Gibran Rakabuming Raka setelah mundur dari kursi wakil presiden diperkirakan mencapai sekitar Rp22 juta per bulan — sudah termasuk tunjangan istri dan anak. Angka itu disampaikan Service & Membership Division Head Taspen Tatan Hidayat dalam rapat strategi komunikasi bersama media di Bandung, Jumat (13/11/2026), sebagaimana dilaporkan Detik Finance. Pernyataan Taspen ini penting karena lembaga yang akan membayarkan pensiun itu akhirnya bicara terbuka soal angka. Selama ini angka yang beredar hanyalah hitungan dari undang-undang: pensiun pokok Rp20,16 juta per bulan. Taspen menambahkan komponen yang selama ini luput dari headline — tunjangan keluarga — sehingga totalnya naik menjadi sekitar Rp22 juta. Tetapi Taspen juga menegaskan satu hal: belum ada satu rupiah pun yang dibayarkan, dan tidak akan ada sebelum ada Keputusan Presiden (Keppres) dari Sekretariat Negara.

Rp20,16 Juta Pokok, Rp22 Juta Menurut Taspen

Tiga angka yang beredar di publik sebenarnya merujuk pada tiga cakupan yang berbeda, dan mencampuradukkannya adalah sumber kebingungan. Angka pertama, Rp20,16 juta, adalah pensiun pokok. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 menetapkan pensiun pokok sebesar 100 persen dari gaji pokok terakhir bagi presiden dan wakil presiden yang berhenti dengan hormat. Gaji pokok wakil presiden adalah empat kali gaji pokok tertinggi pejabat negara sebesar Rp5.040.000 — mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2000 — sehingga nilainya Rp20.160.000 per bulan. Angka ini bersifat normatif dan paling pasti. Angka kedua, sekitar Rp22 juta, adalah estimasi Taspen. “Rp20 juta sekian, dan ada tambahan tunjangan istri dan anak. Itu ditotal-total Rp22 juta,” kata Tatan Hidayat. Hitungannya konsisten: tunjangan istri sebesar 10 persen dari pensiun pokok, atau Rp2.016.000 per bulan, ditambah tunjangan anak 2 persen per anak untuk maksimal dua anak. Pasal 7 UU Nomor 7 Tahun 1978 memang mengatur tunjangan-tunjangan mengikuti peraturan pensiun pegawai negeri. Angka ketiga, Rp23,27 juta, adalah simulasi lengkap menurut IDN Financials yang menghitung pula tunjangan pangan sekitar Rp289.680 per bulan untuk empat anggota keluarga. Angka ini bukan pernyataan Taspen, melainkan simulasi administratif berdasarkan aturan yang berlaku — dan realisasinya tetap bergantung pada penetapan resmi. Jadi yang pasti dari undang-undang hanyalah Rp20,16 juta. Sisanya adalah estimasi yang bergantung pada tunjangan apa saja yang akhirnya ditetapkan.

Satu Pintu yang Masih Tertutup: Keppres dan Status “Dengan Hormat”

Seluruh hak itu bergantung pada satu frasa: berhenti dengan hormat. UU Nomor 7 Tahun 1978 mensyaratkannya, dan Pasal 9 mengatur pembayaran baru dimulai pada bulan berikutnya setelah pemberhentian dengan hormat berlaku. Gibran menyerahkan surat pengunduran diri kepada Ketua MPR Ahmad Muzani dan kepada Presiden Prabowo Subianto pada Kamis (12/11/2026). Namun proses pemberhentian di MPR masih berjalan, dan Keppres penetapannya belum terbit. Taspen menyatakan kewenangannya hanya sebagai pihak yang membayarkan. “Pensiun Gibran sesuai pedoman 100% dari gaji terakhir. Kewenangan Taspen itu sebagai pihak yang memberikan saja. Nanti akan ada penetapan dari Keputusan Presiden yang dikeluarkan dari Sekretariat Negara,” kata Tatan Hidayat. Dengan kata lain: angka sudah ada, aturannya sudah ada, tetapi keran uangnya belum dibuka. Selama MPR belum memutuskan dan Keppres belum terbit, Gibran belum menerima apa pun dari negara sebagai mantan wakil presiden. Di sisi lain, transisi administratif sudah bergerak — Paspampres telah mengalihkan pengawalan Gibran ke Grup D pada 13 November 2026.

Yang Berhenti, Yang Terus Jalan Seumur Hidup

Yang berhenti begitu Gibran tidak lagi menjabat adalah tunjangan jabatan wakil presiden sebesar Rp22 juta per bulan. Penghasilan bulanannya dari negara dengan demikian turun dari sekitar Rp42,16 juta menjadi sekitar Rp22 juta menurut estimasi Taspen — kira-kira separuhnya. Yang tetap jalan, bila pemberhentian dengan hormat ditetapkan, adalah paket yang jauh lebih panjang umurnya daripada angka bulanan itu. Pasal 7 UU Nomor 7 Tahun 1978 menanggung biaya rumah tangga — air, listrik, dan telepon — serta seluruh biaya perawatan kesehatan mantan wakil presiden beserta keluarganya. Pasal 8 menambahkan sebuah rumah kediaman yang layak beserta perlengkapannya, yang menurut Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2014 hanya diberikan satu kali seumur hidup, dengan luas tanah dan bangunan masing-masing paling banyak 1.500 meter persegi bila di Jakarta (PMK Nomor 120/PMK.06/2022) — angka itu adalah batas maksimal, bukan jaminan setiap mantan wapres memperoleh rumah sebesar itu — serta sebuah kendaraan milik negara beserta pengemudi, dengan biaya pemeliharaan dan gaji pengemudi ditanggung negara. Semua hak itu berlaku seumur hidup dan hanya berhenti bila penerima meninggal dunia atau kembali diangkat menjadi presiden atau wakil presiden. Di sinilah bobot fiskal sesungguhnya berada: bukan pada pensiun bulanan sebesar Rp22 juta, yang tidak mengubah postur APBN, melainkan pada paket natura — rumah, mobil beserta pengemudi, dan kesehatan keluarga — yang mengikat negara selama penerima masih hidup.

Perdebatan angka pensiun ini pada akhirnya bukan soal besar-kecilnya nominal, melainkan soal ketertiban proses. Undang-undangnya sudah berumur hampir setengah abad dan tidak mensyaratkan masa jabatan minimal, sehingga masa kerja Gibran sejak 20 Oktober 2024 tidak mengurangi haknya. Yang menentukan adalah keputusan MPR dan Keppres — dan sampai keduanya ada, semua angka di atas masih berstatus perkiraan, bukan pembayaran.

Sumber: Detik Finance, 13 November 2026 (sebagaimana dikutip Suara Garut dan Feedberry); Suara Garut, “Taspen Ungkap Estimasi Pensiun Gibran Rp 22 Juta per Bulan” (13 Nov 2026); Feedberry, “Taspen Buka Pensiun Gibran Rp22 Juta, Singgung Kanal Kopdes” (13 Nov 2026); IDN Financials, “Gibran terima pensiun Rp23 juta per bulan usai jadi Wapres RI” (13 Nov 2026); NTV News, “Mundur dari Wapres, Gibran Masih Terima Pensiun Rp20,16 Juta dan Rumah” (12 Nov 2026); AFU.id, “Ini Fasilitas yang Tetap Didapat Gibran usai Mundur dari Wapres, Salah Satunya Rumah Negara 1.500 Meter Persegi” (Nov 2026); UU Nomor 7 Tahun 1978; PP Nomor 75 Tahun 2000; PMK Nomor 120/PMK.06/2022. Latar: post 1199 dan 1288 UlasPolitik (hak mantan wapres dan pengalihan pengawalan Paspampres). Wacana penyaluran pensiun melalui Kopdes tidak dimasukkan karena hanya bersumber satu media. Halaman Detik Finance tidak dapat dibuka langsung; substansi diverifikasi lewat laporan Suara Garut, Feedberry, dan IDN Financials di atas.

Nara UlasPolitik

Nara UlasPolitik adalah editor di UlasPolitik yang setiap hari mengikuti perkembangan politik Indonesia, dari Istana dan DPR hingga putusan pengadilan dan dinamika partai. Ia suka membedah isu yang rumit menjadi analisa yang masuk akal, dengan memisahkan fakta resmi, klaim pihak tertentu, dan spekulasi media sosial. Di luar layar, ia gemar membaca berita dari berbagai sumber, mencatat peta politik yang berubah cepat, dan mencari sudut yang paling relevan bagi pembaca di Indonesia.

Baca juga.

Tinggalkan komentar

© 2026 UlasPolitik. Artikel dan ulasan politik