CNN Indonesia memberitakan pada Kamis, 13 November 2026, bahwa anggaran untuk pengalihan guru PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu mencapai Rp23 triliun. Angka itu benar — tetapi bukan keputusan baru. Ia berasal dari pembahasan anggaran September lalu, dan laporan terbaru ini lebih tepat dibaca sebagai penegasan ulang bahwa uangnya sudah disiapkan. Yang belum beres adalah aturan mainnya. Menurut catatan resmi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) yang dimuat portal InfoPublik, Komisi X DPR RI menyetujui penyesuaian pagu Kemendikdasmen Tahun Anggaran 2027 menjadi Rp89,10 triliun, naik dari pagu awal Rp61,10 triliun. Tambahan Rp28 triliun itu sebagian besar dialokasikan untuk gaji dan tunjangan guru yang beralih status: Rp23 triliun. Sisanya, Rp5 triliun, untuk Program Revitalisasi Satuan Pendidikan. Sasaran kebijakannya jelas. Sekitar 242.482 guru PPPK paruh waktu akan dialihkan menjadi PPPK penuh waktu mulai 1 Januari 2027, tanpa tes atau seleksi ulang, dan diangkat menjadi pegawai pemerintah pusat. Sekitar 6.000 guru lain yang ber-SK pelaksana tetapi bertugas sebagai guru ikut dialihkan. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menyampaikan angka itu dalam rapat kerja bersama Komisi X pada Senin, 21 September 2026: “Untuk gaji dan tunjangan guru yang beralih status dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu itu, Kemendikdasmen mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp23,0 triliun.” Kebijakan ini kemudian diperluas dan ditegaskan kembali. Pada Jumat, 6 November 2026, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengumumkan bahwa pemerintah dan DPR sepakat mengangkat seluruh PPPK paruh waktu lintas profesi — bukan hanya guru, melainkan juga dosen, tenaga kesehatan, pemadam kebakaran, dan Satpol PP — menjadi penuh waktu secara bertahap mulai 1 Januari 2027. UlasPolitik sudah memberitakan kesepakatan itu pada 6 November.
Dari Mana Angka Rp23 Triliun Itu
Rincian pagu ini penting karena angka Rp23 triliun mudah disalahartikan. Ia bukan gaji per guru, melainkan total alokasi program untuk gaji dan tunjangan seluruh guru yang beralih status pada 2027. Membaginya mentah-mentah dengan jumlah guru tidak akan menghasilkan angka penghasilan yang benar, karena komponen tunjangan, golongan, dan masa kerja tiap guru berbeda. Ada satu jebakan lain: angka Rp23 triliun yang sama juga muncul dalam pembahasan berbeda di Komisi II DPR, soal dana alokasi umum untuk PPPK lintas profesi. Itu pos yang berbeda — yang dibahas di sini khusus guru, di bawah pagu Kemendikdasmen yang disetujui Komisi X. Mencampur keduanya akan menggandakan anggaran yang sebenarnya satu. Wakil Ketua Komisi X MY Esti Wijayati sendiri mengingatkan bahwa penanganan kekurangan guru perlu disiapkan melalui perencanaan yang lebih terukur. Komisi X menekankan pentingnya peta jalan yang jelas agar pemenuhan guru dipetakan berdasarkan wilayah, mata pelajaran, dan jenjang pendidikan, sehingga rekrutmen dan penempatan selaras dengan kebutuhan tiap satuan pendidikan. Pemerintah memperkirakan kebutuhan guru mencapai sekitar 464 ribu orang — 464.856, menurut Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nunuk Suryani — sehingga rekrutmen CPNS akan dilakukan bertahap mulai 2027, dan sekitar 172 ribu guru non-ASN di sekolah negeri mendapat kesempatan mengikuti seleksi.
Yang Masih Menggantung: Aturan Teknis dan Pencairan
Di sinilah janji diuji. Hingga kini, Peraturan Pemerintah yang menjadi landasan pengaturan lebih lanjut belum diterbitkan. Tanpa aturan itu, 242.482 guru belum bisa memastikan kapan SK baru mereka terbit dan kapan gaji penuh waktu pertama masuk rekening. Soal pembiayaan, Komisi II DPR sudah menyatakan gaji pokok PPPK yang beralih status akan ditanggung APBN — disampaikan Wakil Ketua Komisi II Bahtra Banong pada 10 November 2026, dan sudah diberitakan UlasPolitik. Tetapi pelaksanaannya masih menunggu penerbitan Peraturan Pemerintah. “Kita tinggal menunggu Peraturan Pemerintah,” kata Bahtra. Sampai PP itu terbit, belum ada kepastian kapan gaji pertama dengan skema baru itu dibayarkan. Janji APBN menanggung adalah kabar baik bagi guru; kepastian mekanismenya adalah kabar yang masih ditunggu.
Mengapa Ini Penting Secara Politik
Berbeda dengan drama suksesi wakil presiden yang mendominasi pekan ini, kebijakan guru PPPK adalah soal yang disepakati — pemerintah dan DPR satu suara, tanpa perdebatan terbuka. Justru karena itu, ia menjadi ujian kredibilitas yang sunyi: tidak ada lawan politik yang bisa disalahkan bila pada Januari 2027 pencairan tersendat. Beban politiknya jatuh ke pemerintah. Ada pula hitungan konstituen yang tak bisa diabaikan. Sebanyak 242.482 guru beserta keluarganya adalah kelompok pemilih yang besar dan tersebar di seluruh daerah. Kebijakan ini, bila berjalan mulus, adalah modal kepercayaan yang nyata bagi pemerintah Prabowo. Bila tersendat di aturan teknis dan administrasi, kekecewaannya pun akan sama meratanya. Anggaran sudah disetujui; sekarang giliran birokrasi membuktikan bahwa angka di atas kertas bisa sampai ke rekening guru tepat waktu.
Sumber: CNN Indonesia, “DPR: Anggaran Guru PPPK Paruh Waktu ke Penuh Waktu Capai Rp23 Triliun”, 13 November 2026; InfoPublik, “242 Ribu Guru PPPK Paruh Waktu Dialihkan Jadi Penuh Waktu”, 23 September 2026, dan “Komisi X DPR Setujui Pagu Anggaran Kemendikdasmen 2027 Sebanyak Rp89,1 Triliun”, 23 September 2026; Kemendikdasmen, “Dukung Program Prioritas Pendidikan 2027, Komisi X DPR RI Setujui Pagu Kemendikdasmen Rp89,1 Triliun”, 22 September 2026; Puslapdik Kemendikdasmen, “Guru PPPK Paruh Waktu Akan Dialihkan Menjadi PPPK Penuh dan menjadi Pegawai Pemerintah Pusat”, 23 September 2026; BisnisToday, “Dukung Program Prioritas Pendidikan 2027, Komisi X DPR RI Setujui Pagu Kemendikdasmen Rp89,1 Triliun”; Topik.id, “Seleksi CPNS Guru 2027 Dibuka Bertahap, Ada 139 Ribu Formasi dan Kesempatan untuk Fresh Graduate”, 29 September 2026; Detik (dikutip WartaSekolah), pernyataan Mendikdasmen Abdul Mu’ti dalam raker Komisi X DPR, 21 September 2026. Latar: post 434 dan 1114 UlasPolitik (kesepakatan lintas profesi 6 November 2026 dan pernyataan Komisi II soal gaji pokok ditanggung APBN). Halaman CNN Indonesia tidak dapat dibuka langsung (domain diblokir); substansi diverifikasi lewat InfoPublik, Kemendikdasmen, dan Puslapdik di atas. Foto hero adalah foto arsip 2021, bukan foto sidang DPR atau peristiwa anggaran.