Mabes Polri akhirnya mengungkap sosok berinisial TK yang namanya mencuat dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir menegaskan TK adalah perwira tinggi Polri berpangkat Brigadir Jenderal Polisi (Brigjen Pol). Pernyataan itu disampaikan Isir di Jakarta, Kamis (12/11/2026). “Sekaligus kami tegaskan bahwa sosok berinisial TK yang disebut dalam perkara ini merupakan seorang perwira tinggi Polri berpangkat bintang satu atau Brigadir Jenderal Polisi (Brigjen Pol),” kata Isir. Menurut Isir, TK saat ini menjalani pemeriksaan oleh Biro Pengamanan Profesi (Wabprof) Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri terkait dugaan pelanggaran profesi. Keterangannya juga didalami dalam penyidikan pidana untuk mengungkap peran masing-masing pihak dalam perkara ini. Namun Polri belum mengungkap identitas lengkap maupun jabatan TK saat ini, dan belum menjelaskan siapa sasaran pengawasan yang diduga diperintahkan kepadanya. TK pun belum diumumkan sebagai tersangka.
TK Disebut Diperintah Ahrie Sonta
Inisial TK pertama kali mencuat saat Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto memaparkan perkembangan penyidikan dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI, Kamis (12/11/2026). Dalam paparan itu, Suyudi menyebut tersangka Irjen Ahrie Sonta (AS) diduga tidak hanya meneruskan perintah penyadapan kepada operator, tetapi juga memerintahkan TK melakukan surveillance atau pengawasan. Ahrie Sonta, yang pada periode 7 Oktober 2025 hingga 1 Oktober 2026 menjabat Pelaksana Tugas Kepala Bagian Monitoring (Plt Kabagmon) Polri, diduga menerima perintah penyadapan dari mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP), meneruskannya kepada operator tanpa permohonan penyidik, lalu melaporkan hasilnya kepada Listyo. “Keempat, AS, yang menjabat sebagai PLT Kabagmon pada 7 Oktober 2025 sampai dengan 1 Oktober 2026, diduga menerima perintah dari Jenderal LSP, kemudian meneruskan perintah kepada operator untuk melakukan penyadapan tanpa permohonan penyidik, kemudian melaporkan hasil penyadapan kepada LSP dan memerintahkan TK untuk melakukan surveillance,” kata Suyudi dalam rapat tersebut.
Suyudi mengakui penyidik belum mendalami siapa sasaran kegiatan surveillance itu maupun bentuk pengawasan yang diduga diperintahkan Ahrie Sonta. Menurut paparan penyidik dalam rapat, perintah penyadapan diduga disampaikan secara lisan maupun melalui pesan WhatsApp, dan nomor telepon sasaran dimasukkan ke sistem LIMS tanpa verifikasi keterkaitannya dengan perkara pidana. Penyidik juga menemukan dugaan penggunaan jalur internal tidak resmi yang disebut “jalur atensi”. Tahapan operasionalnya: perintah mengalir dari Listyo melalui Slamet, lalu Eko dan Ahrie; Tim Technical Supporting Unit (TSU) diduga memasukkan nomor target ke LIMS tanpa verifikasi; petugas menyimak, mengekspor rekaman, lalu menyusun transkrip sebelum dilaporkan secara berjenjang; rangkaian diakhiri upaya penghilangan jejak pada LIMS dan PenLink X (PLX) atas instruksi Ahrie pada Oktober 2026.
Empat Tersangka, 28 Saksi Diperiksa
Dalam perkara ini Polri telah menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka: mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi. Hingga 11 November 2026, penyidik telah memeriksa 28 saksi dan enam ahli. Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin sebelumnya mengungkap dugaan penyadapan itu berlangsung pada 2025 hingga 2026, atau sekitar satu tahun. Para tersangka dijerat sejumlah ketentuan pidana, antara lain Pasal 258 KUHP tentang penyadapan, Pasal 48 juncto Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang ITE tentang penghilangan data elektronik, serta Pasal 332 KUHP tentang akses ilegal. Suyudi menegaskan seluruh uraian peran yang dipaparkannya masih sebatas dugaan yang harus dibuktikan melalui proses hukum, dengan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah. Perkara ini dilaporkan ke SPKT Bareskrim Polri pada 30 Oktober 2026.
Analisis: TK Memperluas Peta Perkara
Kemunculan TK mengubah gambaran perkara: kasus ini bukan hanya soal penyadapan, tetapi juga dugaan pengawasan lanjutan terhadap sasaran. Bila dugaan perintah Ahrie Sonta kepada TK terbukti, itu menunjukkan adanya pembagian tugas yang berlapis — penyadapan, pelaporan hasil, lalu pengawasan — di dalam struktur yang sama. Namun publik perlu menahan spekulasi. Identitas lengkap, jabatan, dan sasaran pengawasan TK belum diungkap Polri; siapa pun yang menebak-nebak nama di balik inisial itu hanya berspekulasi. Yang patut ditunggu: apakah TK naik status menjadi tersangka, apa hasil pemeriksaan Propam, dan apakah penyidik akhirnya membuka siapa saja yang menjadi sasaran surveillance. Pengawasan DPR, lewat Komisi III, sejauh ini menjadi jalur utama informasi perkara ini sampai ke publik — dan jalur itu perlu terus dijaga agar penyidikan terhadap para perwira tinggi berjalan transparan.
Daftar sumber: 1. lensahukum (mengutip Detikcom), “Polri Periksa Brigjen TK dalam Kasus Penyadapan Prabowo”, 12 November 2026 (hasil pencarian — Isir, kutipan verbatim; Wabprof Propam) 2. twaslnews (mengutip Liputan6), “Sosok TK dalam Kasus Penyadapan Presiden Berpangkat Brigjen Pol”, 12 November 2026 (hasil pencarian — Isir, kutipan verbatim; AS memerintahkan TK) 3. jawawa, “Police Identify Brigadier General TK in Alleged Wiretapping Case”, 12 November 2026 (hasil pencarian — Isir; TK Brigjen; Propam) 4. channel9, “Kapolri Ungkap Peran 4 Tersangka Penyadapan Prabowo”, 12 November 2026 (hasil pencarian — Suyudi, kutipan verbatim; TK surveillance) 5. korankota, “Siapa TK? Sosok Misterius yang Disebut Kapolri Terlibat Penyadapan Presiden”, 12 November 2026 (hasil pencarian — jalur atensi; lima tahapan) 6. twaslnews (mengutip Liputan6), “Sosok TK dan Perintah Khusus dari Ahrie Sonta di Kasus Penyadapan Prabowo”, 12 November 2026 (hasil pencarian — Suyudi, kutipan verbatim; jalur atensi) 7. Tempo (hasil pencarian — paparan Suyudi di Komisi III). Latar: post 1101 (konstruksi peran empat tersangka), post 1084 (28 saksi; barang bukti), post 1065 (LP makar). Catatan: item Antara tidak dapat dibuka langsung (domain diblokir untuk pengambilan teks) sehingga hanya dipakai sebagai deteksi, lalu dikoroborasi lewat sumber-sumber di atas.