Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperdalam penyidikan dugaan korupsi Dana Siap Pakai (DSP) kebencanaan di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Pada Kamis (12/11/2026), Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan pola yang didalami penyidik: proyek-proyek bencana dikerjakan lewat penunjukan langsung, dengan dugaan pemberian imbalan (kickback) kepada oknum di BNPB yang terjadi berulang kali. Perkara ini terungkap lewat operasi tangkap tangan (OTT) pada 13 Oktober 2026, saat KPK mengamankan 15 orang di lingkungan BNPB. Sejak itu penyidikan berjalan dalam dua klaster: konflik kepentingan dalam pengadaan dan dugaan suap proyek.
Modus yang didalami: penunjukan langsung dan dugaan kickback
Budi Prasetyo menjelaskan bahwa penggunaan DSP memang memungkinkan pengadaan barang dan jasa melalui penunjukan langsung, karena kebutuhan penanganan keadaan darurat. “Karena memang penggunaan DSP ini secara khusus memang bisa menggunakan metode penunjukan langsung karena memang sifat kedaruratan,” ujar Budi kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (12/11/2026). Namun, menurut KPK, mekanisme itu diduga disalahgunakan. Sejumlah staf BNPB dihadirkan sebagai saksi untuk pendalaman soal proses pengadaan dan penunjukan langsung kepada vendor. “Untuk saksi dari pihak BNPB, beberapa staf dihadirkan untuk pendalaman soal proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan, termasuk juga soal penunjukan langsung kepada vendor-vendor atau pihak swasta yang kemudian mengerjakan sejumlah proyek, baik untuk penanggulangan karhutla, kemudian bencana hidrometeorologi, dan juga bencana-bencana lain yang menggunakan DSP, dana siap pakai,” kata Budi.
Penyidik juga memeriksa sejumlah saksi dari kalangan swasta. Keterangan mereka digali seputar proyek yang dikerjakan serta dugaan pemberian imbalan kepada pihak internal BNPB. “Kemudian untuk beberapa saksi dari pihak swasta, pekan ini juga penyidik memeriksa beberapa di antaranya didalami soal proyek-proyek yang dikerjakan termasuk dugaan kickback yang diberikan oleh para pihak swasta ini kepada oknum-oknum di BNPB,” ujar Budi. Menurut KPK, dugaan pemberian kickback itu berlangsung berulang kali dalam sejumlah proyek. “Termasuk juga kickback-nya juga diduga berulang kali, tidak hanya 1-2 kali diberikan oleh pihak swasta kepada oknum di BNPB tapi sudah beberapa kali dilakukan,” kata Budi. Seluruh dugaan kickback dan konflik kepentingan dalam perkara ini masih merupakan dugaan penyidik yang sedang didalami, bukan temuan yang sudah diputus pengadilan. Asas praduga tak bersalah berlaku bagi semua pihak yang berstatus tersangka.
Pemeriksaan saksi dan dua klaster perkara
Sehari sebelumnya, Rabu (11/11/2026), KPK memanggil sepuluh saksi dalam perkara yang sama. Mereka terdiri dari unsur swasta — Toto Suyatna Prawira, Aria Pranarka, Hakeda Supratama, dan Avesena — serta internal BNPB — Giano Pratama, Ikhsan Badriawan Maradona, Kirana Budiastari, Muhammad Raditya Rizal, Amansyah, dan Novita L. Sara. Pemeriksaan berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. KPK telah menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam perkara ini: Bima Setiawan, Tenaga Ahli Kepala BNPB yang juga adik mantan Kepala BNPB Letjen TNI Purn. Suharyanto; Richard Erlangga, Tenaga Ahli Kepala BNPB; Gabriel Purwaka Sigit, Kepala Subdirektorat Pengelolaan Bantuan dan Dana Kedaruratan BNPB sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); serta Gery Prasetiawan dan Syifa Nrika Ghifarin dari pihak swasta.
Bima Setiawan berstatus tersangka dalam klaster pertama, yang menyoroti dugaan konflik kepentingan dalam pengadaan periode 2024–2026. KPK menduga sejumlah vendor yang memperoleh proyek melalui penunjukan langsung memiliki afiliasi dengan Bima ketika Suharyanto masih menjabat Kepala BNPB. Nilai pengadaan yang terkait dengan perusahaan-perusahaan yang diduga terafiliasi dengan Bima mencapai sekitar Rp148 miliar selama 2024–2026 (Rp45,76 miliar pada 2024, Rp52,27 miliar pada 2025, dan Rp50 miliar pada 2026). Klaster kedua menyoroti dugaan suap dalam proyek-proyek BNPB: Richard Erlangga diduga mematok komitmen fee kepada rekanan yang ingin mengamankan alokasi paket kebencanaan tahun anggaran 2026, dan Gery Prasetiawan diduga menyepakati komitmen itu serta menyetor Rp2,38 miliar kepada Richard dan Rp140 juta kepada PPK Gabriel Purwaka Sigit sepanjang Januari–September 2026 (Seantero News). Para saksi yang diperiksa pekan ini berstatus saksi, bukan tersangka. Pemeriksaan mereka adalah pendalaman, bukan penetapan tersangka baru.
Apa artinya bagi tata kelola dana bencana
DSP dirancang untuk kecepatan: saat bencana datang, negara tidak boleh lumpuh oleh birokrasi pengadaan. Karena itu penunjukan langsung diizinkan. Perkara BNPB menguji sisi lain dari kelonggaran itu — apakah kecepatan darurat berubah menjadi celah yang dieksploitasi secara sistematis. Dugaan kickback yang “berulang kali dalam sejumlah proyek”, bila terbukti di pengadilan, menunjukkan pola, bukan kejadian tunggal. Itu yang membedakan perkara ini dari sekadar satu proyek bermasalah: yang dipertaruhkan adalah tata kelola seluruh pengadaan darurat bencana. Yang patut ditunggu selanjutnya adalah apakah perkara ini berlanjut ke penuntutan dan persidangan, serta apakah pemerintah memperketat aturan pengadaan DSP agar fleksibilitas darurat tetap ada tanpa membuka ruang yang sama bagi penyalahgunaan.
Daftar sumber: 1. twaslnews (mengutip Detikcom), “KPK Dalami Dugaan Suap Proyek Dana Bencana BNPB”, 12 November 2026 (hasil pencarian — Budi Prasetyo, kutipan verbatim; kickback berulang) 2. Berita898, “KPK Beberkan Modus Penunjukan Langsung Dana Siap Pakai Proyek BNPB yang Rawan Rasuah”, 12 November 2026 (hasil pencarian — Budi Prasetyo, kutipan verbatim; Gedung Merah Putih KPK) 3. IndonesiaSiaga, “KPK Dalami Penunjukan Langsung Proyek BNPB Berbasis DSP, Soroti Dugaan Kickback Berulang”, 12 November 2026 (hasil pencarian — penunjukan langsung; kickback berulang) 4. Seantero News, “KPK Perluas Pemeriksaan Kasus Dana Bencana BNPB, KPK Periksa 10 Saksi Baru”, 11 November 2026 (hasil pencarian — sepuluh saksi beserta nama; dua klaster; Rp148 miliar; Rp2,38 miliar dan Rp140 juta) 5. Antara, “Hukum kemarin, Usut Pasal Makar hingga ASN BNPB jadi saksi”, 13 November 2026 (judul rekap — deteksi; tidak dapat dibuka langsung). Latar: post 324 (modus DSP; OTT 13 Okt; lima tersangka; dua klaster; Rp148 miliar; Rp5,47 miliar disita), post 1065 (LP makar). Catatan: item Antara tidak dapat dibuka langsung (domain diblokir untuk pengambilan teks) sehingga hanya judul rekapnya yang dipakai sebagai deteksi, lalu dikoroborasi lewat sumber-sumber di atas.