Kepolisian menegaskan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo sudah pernah diuji secara forensik — dan, menurut Polri, tidak perlu diuji ulang. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko menyampaikan, pemeriksaan dilakukan Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Polri secara prosedural, profesional, dan proporsional. Hasil pengujian itu, kata Trunoyudo, sudah dituangkan dalam berita acara pro justitia oleh penyidik Polda Metro Jaya dan menjadi kelengkapan berkas perkara. Pernyataan tersebut disampaikan Jumat (13/11/2026), dan dibaca sebagai jawaban institusional Polri atas desakan uji ulang yang kembali menguat dalam sepekan terakhir.
Menjawab Desakan Uji Ulang
Desakan itu muncul dari persidangan perkara dugaan pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah palsu di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Pada Kamis (5/11/2026), Jokowi hadir sebagai saksi dan menunjukkan empat ijazahnya — SD, SMP, SMA, hingga sarjana Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) — di hadapan majelis hakim (post 392). Ketika kubu terdakwa meminta ijazah itu diuji ulang, Jokowi menyatakan keberatan dengan alasan dokumen tersebut sudah diperiksa Laboratorium Forensik Polri. Desakan berlanjut di luar ruang sidang. Pada 10 November 2026, Tifauzia Tyassuma alias Dokter Tifa bersama tim kuasa hukumnya mendatangi Bareskrim Polri untuk menyampaikan permohonan agar ijazah Jokowi diperiksa kembali melalui laboratorium forensik. Sehari kemudian, pada 11 November 2026, tim kuasa hukum Roy Suryo menyerahkan surat resmi ke majelis hakim yang memohon pemeriksaan dan pengujian ulang ijazah fisik Jokowi secara forensik, dengan tiga ijazah pembanding, dan ditembuskan ke Presiden, Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, Ombudsman, Komisi III DPR, dan Kejaksaan Agung. Pernyataan Trunoyudo menutup pintu itu dari sisi penyidikan: dari sudut Polri, pengujian sudah dilakukan dan hasilnya sudah berada di dalam berkas perkara.
Apa yang Sebenarnya Sudah Diuji
Pemeriksaan yang dirujuk Polri bermula pada Mei 2025. Pada 22 Mei 2025, Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri saat itu, Brigjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro, mengumumkan hasil pemeriksaan laboratorium forensik: ijazah sarjana Jokowi dinyatakan identik dan otentik setelah dibandingkan dengan ijazah tiga rekan seangkatannya di Fakultas Kehutanan UGM. Unsur yang diperiksa meliputi bahan dan pengaman kertas, teknik cetak, tinta tulisan tangan, stempel, serta tanda tangan dekan dan rektor — bahkan map penyimpanan ijazah Jokowi disebut masih sama persis dengan milik rekan-rekannya. Ijazah asli Jokowi (SMA dan S1) sendiri disita penyidik Polda Metro Jaya pada 23 Juli 2025 untuk pemeriksaan Labfor. Pemeriksaan lanjutan dilakukan Polda Metro Jaya. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol. Iman Imanuddin pada 17 April 2026 menjelaskan, penyidik menguji dokumen ijazah di Puslabfor Polri pada bagian kertas, tinta, embos, stempel, dan tanda tangan. Terkait permintaan uji laboratorium independen, ia menyebut beberapa lembaga menyatakan tidak memiliki kapasitas untuk melakukan uji forensik dokumen, di antaranya BRIN, Puspomat, dan laboratorium Universitas Indonesia. Sebelumnya, pada 14 April 2026, Polda Metro Jaya menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) atas perkara dugaan tudingan ijazah palsu dengan tersangka Rismon Hasiholan Sianipar. UGM sendiri telah memberikan klarifikasi resmi bahwa Jokowi adalah alumni sah Fakultas Kehutanan UGM angkatan 1980 dan lulus pada 1985.
Batasnya: Forensik Bukan Putusan Hakim
Di sinilah batas pernyataan Polri perlu dijaga. Mantan Kabareskrim Komjen Pol. (Purn.) Ito Sumardi mengingatkan bahwa Puslabfor tidak menyimpulkan asli atau palsu — laboratorium hanya menyatakan dokumen identik atau tidak dengan pembanding. “Jadi kalau yang uji lapor itu labfor forensik hanya menyampaikan otentik dan identik, tidak mengatakan bahwa itu ijazah itu asli atau palsu. Hakimlah nanti yang memutuskan apakah asli atau palsu,” kata Ito di Sapa Malam, Sabtu (7/11/2026). Penilaian akhir soal asli atau palsu berada di tangan majelis hakim, dengan mempertimbangkan seluruh alat bukti, saksi, dan keterangan ahli. Permohonan uji ulang, kata Ito, memang dimungkinkan mekanismenya dalam KUHAP, tetapi tidak otomatis dikabulkan: majelis yang menilai relevan atau tidaknya. Pakar hukum pidana Abdul Fickar Hajar menambahkan, perkara yang sedang diadili pada dasarnya bukan perkara keaslian ijazah, melainkan dugaan pencemaran nama baik. Perkara Roy Suryo terdaftar dengan nomor 300/Pid.B/2026/PN Jkt.Tim, dengan dakwaan Pasal 433 ayat (1) juncto Pasal 441 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP serta ketentuan Undang-Undang ITE. Roy Suryo dan Dokter Tifa berstatus terdakwa dan belum divonis — asas praduga tak bersalah berlaku. Klaim bahwa ijazah itu palsu tetaplah klaim yang belum terbukti di pengadilan. Sebaliknya, hasil forensik Polri juga bukan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Keduanya harus ditulis apa adanya, tanpa saling meniadakan.
Mengapa Ini Penting
Polemik ijazah Jokowi kini bergeser dari media sosial ke arena prosedural: ruang sidang dan laboratorium. Polri menutup pintu uji ulang dari sisi penyidikan, tetapi pintu pengadilan tetap terbuka — majelis hakimlah yang akan memutuskan relevan tidaknya permohonan kubu Roy Suryo, dan putusan atas perkara pencemaran nama baik itulah yang akan menentukan ujung polemik ini secara hukum. Bagi pembaca, yang menentukan bukan adu pernyataan di konferensi pers, melainkan apa yang diputus hakim atas bukti-bukti yang sudah masuk berkas — termasuk berita acara forensik yang kini ditegaskan Polri itu. Sampai putusan itu ada, polemik ini tetap berada di wilayah yang belum selesai: sudah diuji, belum diputus.
Daftar sumber: 1. Reporter Channel, “Pemeriksaan forensik terhadap ijazah Jokowi telah dilakukan oleh Puslabfor Polri”, 13 November 2026 (hasil pencarian — Trunoyudo, kutipan verbatim; berita acara pro justitia) 2. News Hive, “Polri Sebut Ijazah Jokowi Sudah Diuji Forensik”, 13 November 2026 (hasil pencarian — Trunoyudo; pengujian baru tidak diperlukan; mengutip Antara) 3. Kompas.com, 23 Mei 2025 (hasil pencarian — Djuhandhani; identik dan otentik; tiga pembanding) 4. iNews via Koran Kota, “Polda Metro Uji Ijazah Jokowi di Labfor, Periksa Kertas hingga Embos”, 17 April 2026 (hasil pencarian — Iman Imanuddin, kutipan verbatim; BRIN/Puspomat/UI; SP3 14 April 2026; 8 tersangka dua klaster) 5. Kompas TV, Sapa Malam, Sabtu (7/11/2026) (hasil pencarian — Ito Sumardi, kutipan verbatim; Puslabfor hanya menyatakan otentik dan identik) 6. thestance.id, “Jadi Saksi di Pengadilan, Jokowi Tunjukkan Ijazah dari SD Hingga S1 di Depan Roy Suryo”, 7 November 2026 (hasil pencarian — Fickar Hajar; perkara pencemaran nama baik; Pasal 433 ayat (1) juncto 441 ayat (1)) 7. mercuswara / newsmrd / thekabarnews, 5 November 2026 (hasil pencarian — perkara 300/Pid.B/2026/PN Jkt.Tim; eksepsi ditolak 19 Oktober 2026; sidang perdana 17 September 2026) 8. Kompas TV, sidang 11 November 2026 (hasil pencarian — surat permohonan uji ulang; tiga pembanding; penyitaan ijazah asli 23 Juli 2025). Latar: post 392 (Jokowi tunjukkan empat ijazah, 5 November 2026). Catatan: item Antara 13 November 2026 07.29 WIB tidak dapat dibuka langsung (domain diblokir untuk pengambilan teks) sehingga hanya dipakai sebagai deteksi, lalu dikoroborasi lewat Reporter Channel dan News Hive.