Terkini
Artikel dan ulasan politik

DPR DAN PARTAI

MPR Targetkan Pengganti Gibran Sebelum 5 Desember

Pimpinan MPR menargetkan pengganti Gibran rampung sebelum 5 Desember — lebih cepat dari batas 60 hari, namun berbeda dari target 16 November dan akhir Desember.

Oleh 13 NOV 2026 5 menit baca
Ahmad Muzani, Ketua MPR RI, dalam potret resmi

Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menargetkan proses penggantian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka rampung sebelum 5 Desember 2026. Target itu dilaporkan CNN Indonesia pada Jumat (13/11/2026), sehari setelah Gibran menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan MPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Angka 5 Desember itu patut dicatat karena bukan satu-satunya tanggal yang beredar — dan bukan pula tanggal yang mengikat. Sejak Kamis (12/11/2026), publik disuguhi tiga target berbeda dari tiga suara berbeda, sementara yang mengikat secara konstitusi hanya satu: paling lambat 60 hari.

Tiga Tanggal, Satu Kursi Kosong

Target pertama datang dari Ketua MPR Ahmad Muzani. Seusai menerima surat pengunduran diri Gibran, Muzani menyebut pengganti Gibran diharapkan dapat dilantik pada Senin (16/11/2026). “Insyaallah akan dilantik pada hari Senin, tanggal 16,” kata Muzani kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Kamis (12/11/2026). Target kedua, yang dilaporkan CNN Indonesia, datang dari pimpinan MPR: proses penggantian ditargetkan selesai sebelum 5 Desember 2026. Target ketiga disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra seusai pertemuan di Istana Kepresidenan, Kamis malam: pengisian kursi wakil presiden ditargetkan rampung sebelum akhir Desember 2026, sehingga Indonesia sudah memiliki wakil presiden baru saat memasuki 2027. Ketiganya sama-sama target, bukan keputusan. Yang mengikat adalah Pasal 8 ayat (2) UUD 1945: bila jabatan wakil presiden kosong, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan presiden paling lambat dalam waktu 60 hari. Muzani menyatakan kursi wakil presiden kosong sejak Kamis (12/11/2026), sehingga batas konstitusional itu jatuh sekitar 11 Januari 2027. Presiden sendiri memiliki waktu paling lama 14 hari sejak surat permintaan resmi MPR diterbitkan untuk mengajukan dua nama calon beserta kelengkapan persyaratannya, sebagaimana diatur Pasal 46 UU MD3. Perbedaan tiga target itu bukan sekadar soal kalender. Target 16 November yang disebut Muzani adalah harapan pelantikan — yang tercepat dan paling ambisius. Target 5 Desember dari pimpinan MPR berada di tengah: lebih longgar dari 16 November, tetapi jauh lebih ketat dari batas konstitusi. Sementara target akhir Desember dari Yusril adalah gambaran pemerintah setelah berhitung dengan agenda perjalanan luar negeri Presiden Prabowo pada 14–16 November 2026. Ketiganya menunjukkan satu hal yang sama: ada kehendak politik untuk menutup kekosongan ini secepat mungkin, tetapi belum ada satu jadwal resmi yang disepakati.

Rapat Gabungan Hari Ini Penentunya

Jadwal resmi itu baru akan diputuskan hari ini. MPR menggelar rapat gabungan bersama seluruh pimpinan fraksi MPR dan kelompok DPD pada Jumat (13/11/2026) pukul 14.00 WIB. Menurut Muzani, rapat itu membahas empat hal: tanggal pelaksanaan sidang paripurna untuk mengisi kekosongan jabatan wakil presiden; kesepakatan pimpinan MPR untuk menyurati Presiden Prabowo agar mengajukan dua nama calon; pembentukan tim verifikasi untuk memeriksa kelengkapan berkas calon; dan pembentukan tim khusus atau ad hoc untuk menyusun ketetapan MPR tentang pengisian jabatan tersebut. Agenda ketiga — tim verifikasi — layak diperhatikan. Polemik yang melatari mundurnya Gibran berpusat pada dokumen pendidikan dan putusan Mahkamah Konstitusi serta Mahkamah Agung soal pencalonannya. Verifikasi berkas calon pengganti yang ketat adalah cara MPR memastikan kursi yang sama tidak kembali digugat karena alasan yang sama. Kecepatan boleh dikejar, tetapi legitimasi calon pengganti ditentukan oleh ketelitian proses ini. Satu hal lain yang sudah pasti: tidak ada nama calon sampai hari ini. Hingga Kamis (12/11/2026), belum ada pengumuman resmi mengenai identitas calon wakil presiden pengganti Gibran. Yusril sebelumnya menjelaskan penentuan dua nama sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden Prabowo, dan tidak menutup kemungkinan calon berasal dari luar partai koalisi pengusung pasangan Prabowo–Gibran pada Pilpres 2024. Keputusan akhir ada di tangan Presiden; MPR memilih satu dari dua nama yang diajukan.

Di sisi DPR, rapat paripurna yang dijadwalkan Kamis (12/11/2026) pukul 14.00 WIB — yang salah satu agendanya pengumuman usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terhadap Gibran — dibatalkan. Apakah HMP itu sendiri gugur setelah Gibran mundur lewat jalur pengunduran diri masih diperdebatkan: Khozin, salah satu pengusul HMP, menyebutnya sudah tidak relevan, sementara Mardani Ali Sera dari PKS bersikeras HMP terus berjalan sampai pengunduran diri itu final. Belum ada konfirmasi HMP itu ditarik secara resmi. Yang perlu dipantau setelah rapat gabungan hari ini adalah tiga hal: tanggal sidang paripurna yang disepakati, kapan surat resmi MPR dikirim ke Presiden — karena dari situlah tenggat 14 hari bagi Presiden mulai berjalan — dan apakah target 5 Desember itu dikukuhkan sebagai jadwal kerja MPR atau sekadar harapan pimpinan. Sampai ketiganya terjawab, 5 Desember tetaplah target, bukan kepastian.

Daftar sumber: 1. CNN Indonesia, “Pimpinan MPR Targetkan Wapres Pengganti Gibran Sebelum 5 Desember”, 13 November 2026 (target 5 Desember — laporan CNN, tidak dapat dibuka langsung karena domain diblokir untuk pengambilan teks; tidak ada koroborasi kedua) 2. Espos.id, “MPR Targetkan Pengganti Gibran Dilantik 16 November, Ini Mekanisme Konstitusi”, 12 November 2026 (hasil pencarian — Muzani, kutipan verbatim; Pasal 8 ayat (2); Pasal 46 UU MD3) 3. Bloomberg Technoz, “Yusril Targetkan Wapres Baru Pengganti Gibran Awal 2027”, 12 November 2026 (hasil pencarian — target akhir Desember; 60 hari adalah maksimum) 4. InvestorTrust, “Wapres Pengganti Gibran Bisa Berasal di Luar Partai Koalisi Prabowo”, 12 November 2026 (hasil pencarian — rapat gabungan Jumat 13/11 14.00 WIB, empat agenda; calon luar koalisi) 5. wartapku / politikindonesia / koranku / congau / catrawarta, 12 November 2026 (hasil pencarian — Muzani, 16 November; nama calon sudah ada tetapi belum diumumkan). Latar: post 1169 (target akhir Desember Yusril), post 1118 (jam 60 hari ke 11 Januari 2027), post 1067/1154 (pembatalan paripurna HMP; nasib HMP diperdebatkan). Catatan redaksi: target “sebelum 5 Desember” dikutip dari laporan CNN Indonesia dan diatribusikan kepada pimpinan MPR; tidak ada keputusan resmi MPR yang menetapkan tanggal itu.

Nara UlasPolitik

Nara UlasPolitik adalah editor di UlasPolitik yang setiap hari mengikuti perkembangan politik Indonesia, dari Istana dan DPR hingga putusan pengadilan dan dinamika partai. Ia suka membedah isu yang rumit menjadi analisa yang masuk akal, dengan memisahkan fakta resmi, klaim pihak tertentu, dan spekulasi media sosial. Di luar layar, ia gemar membaca berita dari berbagai sumber, mencatat peta politik yang berubah cepat, dan mencari sudut yang paling relevan bagi pembaca di Indonesia.

Baca juga.

Tinggalkan komentar

© 2026 UlasPolitik. Artikel dan ulasan politik