Terkini
Artikel dan ulasan politik

DPR DAN PARTAI

DPR Minta TNI Usut Dugaan Kekerasan Santri Pangandaran

Anggota DPR Abdullah meminta TNI mengusut dugaan kekerasan terhadap enam santri Nurul Bayan, Pangandaran. Prajurit terduga sudah ditahan di Denpom Garut.

Oleh 14 NOV 2026 4 menit baca
Ilustrasi halaman pondok pesantren pada malam hari

Anggota DPR RI Abdullah meminta TNI mengusut dugaan kekerasan terhadap enam santri Pondok Pesantren Nurul Bayan, Kecamatan Cimerak, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Peristiwa itu dilaporkan terjadi pada Kamis (12/11/2026) dini hari, ketika seorang prajurit Yonif TP 336/Merak Sakti datang ke pesantren sekitar pukul 01.00 WIB untuk mencari pimpinan pondok.

Abdullah mendesak TNI menjatuhkan sanksi tegas apabila anggotanya terbukti terlibat, dan menempuh proses pidana apabila pemeriksaan menemukan unsur tindak pidana. Ia juga meminta dugaan bahwa prajurit itu berada di bawah pengaruh minuman beralkohol diperiksa. Itu adalah desakan seorang anggota DPR — bukan vonis. Sampai hari ini, belum ada putusan apa pun terhadap prajurit yang diduga terlibat, dan asas praduga tak bersalah tetap berlaku.

Prajurit Diduga Terlibat Sudah Ditahan

Fakta yang sudah terkonfirmasi adalah penahanannya. Komandan Brigif TP 50/Kandang Wesi, Letkol Inf Naryanto, dalam konferensi pers di Sagati, Kecamatan Cijulang, Jumat (13/11/2026), mengonfirmasi prajurit berinisial Serda HCB alias Angel — anggota Yonif TP 336/Merak Sakti yang baru bertugas di wilayah itu sejak Agustus 2026 — telah ditahan di Detasemen Polisi Militer (Denpom) Garut dan dilimpahkan ke Polisi Militer untuk diproses melalui peradilan militer. Naryanto juga menyampaikan permohonan maaf atas dugaan kekerasan terhadap santri Nurul Bayan dan menegaskan tidak ada toleransi bagi anggota yang terbukti melanggar.

Pernyataan itu penting karena datang dari komando yang membawahi satuan terduga pelaku, bukan dari pihak luar. Namun permohonan maaf dan penahanan bukan akhir perkara. Dansubdenpom III/2-4 Banjar, Lettu Cpm Marsono, menyatakan penyidikan belum dimulai ketika ia memberi keterangan pada Jumat (13/11/2026). Vonis nantinya berada di tangan oditur militer dan majelis hakim — bukan di tangan komandan brigade, DPR, atau massa.

Kronologi awalnya, menurut pengasuh pesantren Endang Jamaludin, bermula ketika dua santri yang berada di luar area pesantren dihampiri, diinterogasi, dan dipukul oleh oknum TNI tersebut. Endang juga menyebut para pelaku diduga membawa benda keras berupa pipa dan selang untuk memukul korban. Enam santri dilaporkan mengalami luka-luka, dan dua di antaranya dibawa ke Banjar untuk menjalani pemeriksaan.

Santri Turun ke Pendopo, GP Ansor Kawal Proses

Reaksi di lapangan menunjukkan kasus ini tidak bisa dianggap selesai dengan penahanan. Pada Jumat (13/11/2026), ribuan santri dari berbagai pondok pesantren mendatangi Pendopo Bupati Pangandaran dan diterima langsung oleh Bupati Citra Pitriyami, Dandim 0625/Pangandaran Letkol Inf Eko Novandy Saputro, dan Kapolres Pangandaran AKBP Ikrar Potawari. Ketua PC GP Ansor Pangandaran, Muhlis Nawawi Aziz, menegaskan pihaknya akan mengawal proses hukum hingga tuntas dan meminta penanganannya transparan. Dandim Eko menyampaikan permohonan maaf atas nama Kodim 0625/Pangandaran dan menyatakan prajurit yang diduga terlibat sudah diamankan.

Yang Masih Harus Dijelaskan

Ada empat hal yang belum bisa ditulis sebagai fakta karena keterangan antar-sumber masih berbeda. Pertama, waktu kejadian: Antara menulis Kamis (12/11/2026) sekitar pukul 01.00 WIB, sementara rilis pesantren menyebut sekitar pukul 24.00 dan pimpinannya menyebut sekitar pukul 23.30 Kamis malam; GP Ansor bahkan menyebut insiden berawal Rabu dini hari, 11 November 2026. Kedua, jumlah pelaku: mayoritas sumber menyebut satu orang, Serda HCB, tetapi GP Ansor menulis dua oknum TNI mendatangi pesantren. Ketiga, lokasi penahanan: Naryanto menyebut Denpom Garut, sementara keterangan dari Subdenpom Banjar menyebut prajurit itu sempat ditahan sementara di Subdenpom III/2-4 Banjar sebelum dilimpahkan — apakah Banjar hanya tempat penahanan sementara atau ada perubahan penempatan, belum ada konfirmasi resmi. Keempat, kondisi korban: enam santri dilaporkan mengalami luka-luka dan dua di antaranya dibawa ke Banjar untuk menjalani pemeriksaan, tetapi belum ada keterangan resmi yang lengkap soal hasil pemeriksaan medis dan pendampingan seluruh korban.

Dugaan pengaruh minuman keras juga masih berstatus dugaan. Naryanto menyebutnya sebagai pemicu yang diduga, dan Abdullah meminta dugaan itu diperiksa — bukan sebagai fakta yang sudah terbukti. Di sinilah pengawasan DPR menemukan maknanya: bukan mengadili dari podium, melainkan memastikan proses di Denpom Garut berjalan terbuka, korbannya mendapat perlindungan, dan publik mendapat kabar perkembangan, bukan hanya konferensi pers pertama. Kasus ini menguji satu hal sederhana: apakah seorang prajurit yang diduga menganiaya warga sipil di lingkungan pesantren diproses secepat ia ditahan.

Sumber: Antara, “Abdullah minta TNI usut dugaan kekerasan santri di Pangandaran” (14 Nov 2026, dibaca melalui NewsHive dan AswajaNews; laman Antara tidak dapat dibuka langsung karena domain diblokir); Fokus Jabar, 13 November 2026, “6 Santri Nurul Bayan Pangandaran Diduga Dianiaya Oknum TNI” dan “Diduga Aniaya Enam Santri Usai Konsumsi Miras, Oknum TNI Kini Ditahan di Denpom Garut”; ElJabar, 14 November 2026, “Geger Kasus Santri Cimerak, Oknum Prajurit Ditahan, Brigif 50/KW Tegaskan Penegakan Hukum”; Inakor, 13 November 2026, “Ribuan Santri Datangi Pendopo Bupati Pangandaran, Desak Usut Dugaan Kekerasan Oknum TNI dan Berantas Miras”; Gugah.co, 13 November 2026, “GP Ansor Pangandaran Minta Kasus Penganiayaan Santri Nurul Bayan Diusut Tuntas”; Mediasharing, “Oknum TNI Aniaya 6 Santri Nurul Bayan, Ditahan Denpom”; AlbadarPost, 14 November 2026, “Penganiayaan Santri Pangandaran: Korban Menunggu Perlindungan dan Kepastian”; IndonesiaDefense, 14 November 2026 (pernyataan resmi TNI AD). Keterangan soal waktu kejadian, jumlah pelaku, lokasi penahanan, dan kondisi korban masih berbeda antar-sumber dan ditulis apa adanya di atas.

Nara UlasPolitik

Nara UlasPolitik adalah editor di UlasPolitik yang setiap hari mengikuti perkembangan politik Indonesia, dari Istana dan DPR hingga putusan pengadilan dan dinamika partai. Ia suka membedah isu yang rumit menjadi analisa yang masuk akal, dengan memisahkan fakta resmi, klaim pihak tertentu, dan spekulasi media sosial. Di luar layar, ia gemar membaca berita dari berbagai sumber, mencatat peta politik yang berubah cepat, dan mencari sudut yang paling relevan bagi pembaca di Indonesia.

Baca juga.

Tinggalkan komentar

© 2026 UlasPolitik. Artikel dan ulasan politik