Gibran Rakabuming Raka resmi mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden pada Kamis (12/11/2026). Presiden Prabowo Subianto menyatakan menerima surat pengunduran diri itu, dan pimpinan MPR telah menerima suratnya serta menyatakan terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden. MPR menjadwalkan sidang paripurna untuk memilih dan melantik wakil presiden baru pada Rabu (2/12/2026). Di tengah perebutan kursi yang kosong itu — yang latar belakangnya mencakup polemik persyaratan pendidikan, putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung, serta usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) yang dilaporkan diajukan 120 anggota DPR dari delapan fraksi pada Rabu (11/11/2026) — tiga akademisi mengingatkan elite politik agar tidak mengabaikan persoalan rakyat.
Peringatan dari Yogyakarta: Jangan Larut dalam Konflik Elite
Pakar politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Ridho Al-Hamdi, mengingatkan pemerintah — khususnya Presiden Prabowo — agar tidak larut dalam pusaran persoalan antar-elite. Menurut Ridho, perhatian pemerintah seharusnya dicurahkan untuk menyelesaikan persoalan publik yang belum beres, mulai dari evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG), proyek strategis nasional (PSN), persoalan pertambangan, pemberantasan narkoba, hingga persoalan ekonomi dan ketenagakerjaan. “Pemerintahan tidak boleh terjebak pada konflik-konflik elite yang itu memang menunda isu-isu kebijakan yang jauh lebih penting,” kata Ridho dalam wawancara di UMY, Kamis (12/11/2026). Ia juga menegaskan: “Prabowo harus lebih banyak mendengarkan kepentingan publik dibanding mengurus rumitnya persoalan elit.”
Akademisi: Jangan Hanya Mendengar Elite
Dosen Ilmu Politik FISIP Universitas Brawijaya, Wawan Sobari, menyampaikan peringatan yang sejalan pada Jumat (13/11/2026). Menurut Wawan, tekanan politik dari masyarakat adalah tanda demokrasi bekerja, dan Presiden tidak boleh hanya mempertimbangkan suara elite partai politik dalam menentukan pengganti Gibran. “Demokrasi tidak hanya bekerja di kalangan elite politik. Esensi demokrasi adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat,” kata Wawan. Ia mengingatkan agar proses pengisian kursi wapres tidak melahirkan persoalan legitimasi dan integritas yang baru.
Nada yang sama terdengar dari Ketua PKC PMII Banten, Winah Setiawati, yang mempertanyakan nasib rakyat ketika elite sibuk berkonflik: bagaimana keberlanjutan penanganan kebakaran hutan dan lahan, pengentasan kemiskinan, janji 19 juta lapangan pekerjaan, MBG, dan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih yang sudah menyerap anggaran negara.
Ujian Berikutnya: Dua Nama untuk MPR
Peringatan para akademisi ini akan diuji dalam dua pekan ke depan. Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, Presiden mengusulkan dua nama calon wakil presiden kepada MPR, dan MPR memilih satu di antaranya paling lambat 60 hari sejak kekosongan terjadi. Ketua MPR Ahmad Muzani sebelumnya menyebut tenggat sekitar 27 November bagi Presiden untuk menyerahkan dua nama tersebut. Siapa pun yang akhirnya dipilih, standar penilaiannya sudah disampaikan sejak hari ini: bukan hanya siapa yang dekat dengan Presiden atau disepakati elite koalisi, melainkan apakah pemerintahan tetap bekerja untuk rakyat selagi kursi wapres diperebutkan. Satu hal yang belum dijelaskan secara resmi adalah motif di balik keputusan Gibran mundur, di luar pernyataan bahwa ia berhenti atas permintaan sendiri dan Presiden menerima keputusan itu. Spekulasi soal siapa yang menekan siapa, atau soal hubungan Istana dengan lingkaran mantan Presiden Joko Widodo, tetaplah spekulasi selama tidak ada pernyataan resmi atau temuan penyidik yang mendukungnya.
Sumber: Mojok.co / Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, “Peringatan buat Prabowo di Tengah Isu Istana vs Geng Solo” (13 November 2026); Beritakata.id, “Gibran Mundur dari Kursi Wapres, Akademisi Ingatkan Presiden Tak Hanya Dengar Elite” (13 November 2026); iGlobal.id, “Gibran Mundur, Ada Apa dengan Indonesia?” (13 November 2026, oleh Winah Setiawati, Ketua PKC PMII Banten). Konteks pengunduran diri Gibran dan jadwal paripurna MPR 2 Desember 2026: post 1327 UlasPolitik (Rekap Mingguan 7–14 November 2026). Peringatan PPP yang dilaporkan CNN Indonesia (14/11/2026) tidak dimuat dalam artikel ini karena nama juru bicara PPP tidak ditemukan dan laporan tersebut belum terverifikasi dari sumber kedua.