Presiden Prabowo Subianto tetap dijadwalkan berkunjung ke luar negeri pada 14–16 November 2026, meski kursi wakil presiden kosong setelah Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri ke Ketua MPR Ahmad Muzani, Kamis (12/11/2026). Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra memastikan lawatan itu bukan masalah.
“Tidak diisi oleh siapa-siapa”
“Presiden kan terus menjalankan kekuasaan pemerintahan negara dari mana pun, meskipun berada di luar negeri,” ujar Yusril di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Menurut Yusril, wakil presiden pada dasarnya bertugas membantu presiden. Karena itu kekosongan jabatan tersebut tidak melumpuhkan fungsi eksekutif: kepala negara tetap memegang kendali penuh atas jalannya pemerintahan. Selama berada di luar negeri, Prabowo tidak akan menunjuk pelaksana tugas presiden. “Tidak diisi oleh siapa-siapa. Oleh karena kalau tidak ada Wakil Presiden, Presiden kan menjalankan kekuasaan sendiri,” kata Yusril.
“Apalagi sekarang komunikasi begitu canggih, tidak masalah bagi presiden untuk menjalankan roda pemerintahan, beliau bisa memberikan perintah dan instruksi langsung dari luar negeri tanpa terhalang apa pun,” tambahnya. Sebagian menteri akan mendampingi Presiden, sementara menteri lainnya tetap berada di Indonesia menjalankan urusan pemerintahan.
Mengapa triumvirat tidak aktif
Yusril juga menepis anggapan bahwa kekosongan kursi wapres otomatis mengaktifkan skema triumvirat — yakni pengambilalihan pelaksanaan tugas kepresidenan oleh Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan.
Skema itu diatur dalam Pasal 8 ayat (3) UUD 1945 dan hanya berlaku bila presiden dan wakil presiden sama-sama berhalangan tetap. Kondisi itu tidak terjadi: Presiden sehat, menjabat, dan tetap memegang kewenangan penuh, termasuk saat berada di luar negeri. Perlu dicatat, ini adalah penafsiran hukum dari seorang menteri koordinator, bukan putusan pengadilan — tetapi sebagai penjelasan resmi pemerintah, ia menutup perdebatan tata negara jangka pendek soal lawatan 14–16 November ini.
Yang tidak dijawab pernyataan ini: siapa penggantinya
Yang tidak dijawab Yusril adalah pertanyaan politiknya: siapa yang akan menggantikan Gibran. Mekanisme pengisian kekosongan sudah berjalan sesuai Pasal 8 ayat (2) UUD 1945. MPR menggelar rapat gabungan pada Jumat (13/11/2026) dan mengirim surat resmi kepada Presiden pada hari yang sama untuk meminta dua nama calon. Setelah surat diterima, Presiden memiliki waktu 14 hari untuk menyerahkan dua nama calon. MPR kemudian memiliki waktu maksimal 60 hari untuk memilih, tetapi pemerintah dan MPR sepakat mempercepatnya: “Diharapkan semua proses ini bisa selesai sebelum akhir bulan Desember tahun 2026,” kata Yusril.
Dengan kata lain, pernyataan Yusril menyelesaikan satu soal — pemerintahan tetap berjalan selama Presiden di luar negeri — tetapi jam terus berdetak untuk soal yang lebih besar: dua nama yang akan diajukan Prabowo ke MPR. Pertemuan Presiden dengan para ketua partai koalisi di Istana Bogor, Jumat sore ini, adalah tempat yang paling mungkin untuk membahasnya, tetapi hingga kini belum ada keterangan resmi yang mengonfirmasi agenda tersebut.
Daftar sumber: 1. InvestorTrust, 12 November 2026 15:47 WIB, “Prabowo ke Luar Negeri Saat Kursi Wapres Kosong, Yusril: Tak Masalah” (dibaca langsung): kutipan verbatim “Presiden kan terus menjalankan kekuasaan pemerintahan negara dari mana pun, meskipun berada di luar negeri” (Kamis 12/11/2026, Istana); “Apalagi sekarang komunikasi begitu canggih, tidak masalah bagi presiden untuk menjalankan roda pemerintahan, beliau bisa memberikan perintah dan instruksi langsung dari luar negeri tanpa terhalang apa pun”; “Diharapkan semua proses ini bisa selesai sebelum akhir bulan Desember tahun 2026” 2. BulatanTimes, 13 November 2026, “Kursi Wapres Kosong, Yusril: Tak Perlu Pelaksana Tugas” (dibaca langsung, mengutip ANTARA): “Tidak diisi oleh siapa-siapa. Oleh karena kalau tidak ada Wakil Presiden, Presiden kan menjalankan kekuasaan sendiri” (Kamis 12/11/2026); lawatan 14–16 November 2026; triumvirat diatur Pasal 8 ayat (3) UUD 1945 3. Cobisnis, 13 November 2026 08:31 WIB, “Jabatan Wapres Masih Kosong, Prabowo Tetap Dijadwalkan ke Luar Negeri” (dibaca langsung): “Presiden punya rencana untuk pergi ke luar negeri kalau tidak salah sampai tanggal 14 atau 16 begitu. (Posisi Presiden) tidak diisi oleh siapa-siapa”; “Jadi presiden dapat menjalankan pemerintahan baik dari dalam maupun dari luar negeri, tidak masalah itu. Dan ada pembantu-pembantu Presiden yang lain yang kualifikasinya tidak sama dengan Wakil Presiden, yaitu para menteri” 4. journalarta.com, 13 November 2026 10:27 WIB, “Yusril soal Pengganti Gibran: Prabowo yang Menentukan” (dibaca langsung): “Apalagi sekarang komunikasi begitu canggih, jadi tidak ada masalah bagi presiden untuk menjalankan roda pemerintahan dan beliau bisa memberikan perintah, instruksi langsung dari luar negeri tanpa terhalang apa pun”; “Keputusan wakil presiden itu tidak ada dalam sistem hukum maupun pemerintahan kita” 5. twaslnews (mengutip lensahukum), 12 November 2026 (dibaca langsung): “Nah, para menteri mungkin ada yang ikut presiden, tapi ada juga di sini. Dan itu akan menjalankan tugasnya masing-masing, apalagi sekarang ini komunikasi sangat mudah, jadi tidak sulit untuk berkomunikasi dengan presiden” 6. Kompas TV via YouTube (dibaca judulnya): “Prabowo akan ke Luar Negeri Saat Kursi Wapres Kosong, Yusril: Tak Ada Masalah” 7. CNN Indonesia, 13 November 2026 16:40 WIB, “Prabowo Bakal ke Luar Negeri, Yusril Sebut Wapres Kosong Tak Masalah” (tautan pemicu dari payload hook; domain diblokir untuk pembacaan teks langsung) 8. Latar proses: lawatan 14–16 November 2026 dan tidak ada pelaksana tugas (post 1169 di situs ini); kutipan “Tidak diisi oleh siapa-siapa” sudah terverifikasi di situs ini (post 1205); rapat gabungan MPR Jumat 13/11 (post 1238); surat MPR ke Presiden (post 1241); pertemuan koalisi di Istana Bogor (post 1208 dan 1244).