Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil anggota DPR RI Anwar Sadad dan stafnya, Bagus Wahyudiono, untuk diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan dana hibah kelompok masyarakat (pokmas) di Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2019–2022. Pemeriksaan dijadwalkan berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Senin (9/11/2026).
“KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap AS dan BW di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan di Jakarta, Senin. Hingga pukul 11.39 WIB, menurut data KPK yang dikutip Antara, nama keduanya belum tercatat memenuhi panggilan lembaga antirasuah itu.
Sadad dan Bagus berstatus tersangka penerima sejak 5 Juli 2024 — sudah lebih dari dua tahun — dan hingga kini belum ditahan. KPK sebelumnya menyebut Sadad diduga menerima suap Rp6,9 miliar, dan menyita aset atas nama Sadad dan Bagus senilai total Rp22 miliar, termasuk sebidang tanah di Kecamatan Jambangan, Surabaya, senilai Rp4,5 miliar.
Perkara yang Berawal dari OTT Desember 2022
Kasus ini merupakan pengembangan dari operasi tangkap tangan terhadap Wakil Ketua DPRD Jatim 2019–2024 Sahat Tua Simanjuntak pada Desember 2022. Pada 2 Oktober 2025, KPK mengumumkan 21 tersangka dalam perkara ini — 13 pemberi dan 4 penerima — dan menahan empat tersangka pemberi. Salah satunya, Ketua DPRD Jatim 2019–2024 Kusnadi, meninggal dunia pada 16 Desember 2025 sehingga penyidikannya dihentikan.
Tersangka penerima dalam perkara ini adalah Kusnadi, Achmad Iskandar, Sadad, dan Bagus; selebihnya tersangka pemberi. Empat tersangka pemberi pada klaster Kusnadi — Hasanuddin, Jodi Pradana Putra, Sukar, dan Wawan Kristiawan — sudah ditahan KPK sejak 2 Oktober 2025, sementara empat tersangka pemberi pada klaster Sadad kini diadili di Pengadilan Tipikor Surabaya.
Di Pengadilan Tipikor Surabaya, jaksa KPK mendakwa empat terdakwa pemberi — Achmad Yahya, Wahid Ruslan, M. Fathullah, dan Moch Mahrus — menyuap Sadad dengan total Rp22,27 miliar sebagai “ijon” atas alokasi hibah pokmas. Dakwaan itu masih harus dibuktikan di pengadilan, dan sampai ada putusan berkekuatan hukum tetap, Sadad maupun para terdakwa tetap berhak atas asas praduga tak bersalah.
Dua Peran Sadad dalam Sepekan
Pemanggilan hari ini datang tiga hari sebelum Sadad dijadwalkan hadir sebagai saksi di Pengadilan Tipikor Surabaya, Kamis (12/11/2026), untuk keempat terdakwa pemberinya. Jaksa KPK menyatakan akan menempuh panggilan paksa bila Sadad tiga kali mangkir tanpa alasan yang sah.
Dua peran itu — tersangka dalam penyidikan, saksi dalam persidangan para pemberinya — menempatkan Sadad di pusat perkara yang sama dari dua sisi berbeda. Bagi KPK, pemeriksaan tersangka yang tak kunjung ditahan selama lebih dari dua tahun adalah ujian kredibilitas: lembaga antirasuah itu berulang kali menyatakan komitmen menyelesaikan kasus hibah Jatim, tetapi publik Jawa Timur, termasuk aktivis Jaka Jatim, sudah lama mempertanyakan mengapa para tersangka, termasuk Sadad yang kini juga Ketua DPD Gerindra Jawa Timur dan anggota DPR RI, belum juga ditahan.
Bagi Gerindra, taruhannya bersifat politik. Sadad bukan kader biasa; ia memimpin Gerindra di provinsi terbesar kedua di Indonesia. Setiap langkah KPK terhadapnya akan dibaca sebagai ukuran apakah penegakan hukum benar-benar tidak pandang bulu — atau justru berhenti di ambang kekuasaan. Jawabannya tidak terletak pada pemanggilan hari ini, melainkan pada apa yang terjadi setelahnya: apakah pemeriksaan ini berujung pada penahanan dan pelimpahan, atau kembali menjadi jeda panjang seperti sebelumnya.
Daftar sumber: Antara, “KPK Panggil Anggota DPR RI AS dan Stafnya pada Kasus Dana Hibah Jatim”, 9 November 2026; BarometerJatim, “Siap-siap! Anwar Sadad Dihadirkan di Sidang Korupsi Hibah Jatim 12 November”, 8 November 2026; BarometerJatim, “Anwar Sadad Laporkan Hartanya di LHKPN Rp 10,1 M, Aset yang Disita KPK Rp 22 M!”, 8 November 2026; Newstimes, “Sidang Korupsi Ijon Pokir, Jaksa KPK akan Panggil Paksa Anwar Sadad”, 6 November 2026; KPK, “KPK Tahan 4 Tersangka Pengurusan Dana Hibah untuk Kelompok Masyarakat di Pemerintah Provinsi Jawa Timur TA 2019-2022”, 2 Oktober 2025. (Halaman Antara tidak dapat dibuka langsung; fakta pemanggilan dikutip dari Antara, latarnya terkoroborasi BarometerJatim, Newstimes, dan siaran pers KPK.)