Amnesty International Indonesia mendesak Polri menelusuri siapa pengguna akhir (end-user) hasil dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menilai Presiden ke-7 RI Joko Widodo perlu dimintai keterangan untuk mengungkap siapa saja yang menerima dan memanfaatkan informasi hasil penyadapan itu.
“Saya kira end-user-nya itu, pengguna akhirnya harus ditelusuri. Dan mungkin Pak Jokowi perlu diperiksa,” kata Usman kepada wartawan, Senin (9/11/2026).
Desakan itu menggeser sorotan perkara ini: dari empat perwira tinggi Polri yang sudah berstatus tersangka, ke pertanyaan yang belum dijawab penyidik — untuk siapa penyadapan itu dilakukan?
Apa yang didesak Amnesty
Alasan Usman merujuk pada pernyataan Jokowi sendiri. Menurut Usman, Jokowi pernah menyampaikan secara terbuka di hadapan relawan Pro Jokowi pada 2023 bahwa dirinya menggunakan data intelijen — dari kepolisian, militer, hingga Badan Intelijen Negara (BIN) — untuk memantau pergerakan tokoh politik menjelang pemilu. Pernyataan itu, kata Usman, perlu didalami dalam penyelidikan dugaan akses ilegal terhadap sistem informasi.
“Pak Jokowi pernah mengatakan di publik, di hadapan para relawan Pro Jokowi, bahwa ia menggunakan data-data intelijen, baik itu Badan Intelijen Keamanan Kepolisian, Badan Intelijen Negara, Badan Intelijen Strategis Militer, untuk memantau gerak-gerik tokoh politik, nah itu menjelang pemilu,” ujar Usman.
Bagi Usman, informasi intelijen negara semestinya dipakai untuk kepentingan keamanan dan penegakan hukum, bukan untuk memantau aktivitas politik yang sah. Partai politik di parlemen, katanya, semestinya menjadi pengawas pemerintah — bukan justru menjadi pihak yang diawasi.
Desakan hari ini bukan yang pertama. Sejak 4 November, Amnesty sudah meminta Polri mengungkap seluruh pihak yang menjadi sasaran penyadapan, bukan hanya di lingkungan Istana. Menurut keterangan penyidik, sasaran dugaan penyadapan meliputi pejabat negara, politikus, media, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan pengusaha. Amnesty mengkhawatirkan korbannya bisa mencapai ratusan aktivis, jurnalis, politikus oposisi, dan pembela HAM — angka itu adalah kekhawatiran Amnesty, bukan jumlah korban yang sudah dipastikan penyidik.
Amnesty juga mendesak pembentukan komite independen yang melibatkan masyarakat sipil dan lembaga independen, serta moratorium atas penggunaan perangkat pengintai yang belum memiliki perlindungan memadai terhadap penyalahgunaan. Alasannya: pengusutan tidak boleh diserahkan sepenuhnya kepada institusi yang anggotanya diduga terlibat.
Jejak alat sadap dari laporan 2024
Dalam sebuah diskusi di Jakarta, Minggu (8/11/2026), Usman mengungkapkan bahwa pemerintahan era Jokowi pernah membeli tiga alat sadap asal Israel — Predator, Pegasus, dan FinFisher — pada rentang 2017–2023, melalui perusahaan broker asal Singapura, NSO Group. Amnesty, kata Usman, pernah bersurat ke Polri untuk meminta konfirmasi atas temuan dalam laporannya pada awal 2024, namun hingga kini belum ada kejelasan.
Laporan Amnesty yang terbit pada Mei 2024 itu mengidentifikasi sejumlah pemasok, produk, dan perusahaan perantara, termasuk yang berhubungan dengan pengadaan untuk Polri. Amnesty juga mencatat indikasi penyadapan terhadap 19 orang — politisi, aktivis, dan jurnalis — menjelang Pemilu 2019.
Namun ada batas yang harus ditegaskan: laporan 2024 itu belum membuktikan bahwa Pegasus, Predator, atau produk tertentu dipakai dalam perkara penyadapan terhadap Presiden Prabowo pada 2025–2026. Kaitan antara pengadaan lama dan perkara yang kini disidik adalah kesimpulan Usman, bukan temuan penyidik. Sampai hari ini, perangkat yang dipakai dalam perkara ini belum diumumkan.
Kekosongan aturan ikut menjadi latar. Indonesia belum memiliki undang-undang penyadapan yang komprehensif, padahal Mahkamah Konstitusi sudah memerintahkan hal itu sejak 2010 melalui Putusan Nomor 5/PUU-VIII/2010. DPR baru menargetkan pembahasan RUU Penyadapan pada Desember 2026. (Baca: Raker 12 November: Komisi III Buru Dalang Penyadapan Prabowo)
Desakan bukan bukti: ini batasnya
Perlu ditegaskan seterang-terangnya: Joko Widodo bukan tersangka, dan hingga kini tidak ada bukti yang diajukan penyidik untuk mengaitkannya dengan perkara ini. Desakan agar seseorang diperiksa bukanlah temuan keterlibatan. Praduga tak bersalah berlaku untuk semua pihak, termasuk mantan presiden.
Polri sendiri belum pernah mengeluarkan pernyataan kelembagaan apa pun soal ada atau tidaknya keterlibatan Jokowi. Dalam keterangan resminya pada Kamis (5/11/2026), Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto hanya menegaskan bahwa penanganan kasus ini murni proses penegakan hukum — tanpa menyebut Jokowi sama sekali. Jokowi, saat dimintai tanggapan usai menghadiri sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada hari yang sama, hanya menyatakan singkat bahwa semua pihak harus menghormati proses hukum yang tengah berjalan.
Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menyampaikan hal senada pada Rabu (4/11/2026) di Banda Aceh: siapa pun dapat diperiksa selama penyidik menemukan fakta dan alat bukti yang cukup — termasuk mantan kepala negara — tetapi masyarakat diminta tidak berspekulasi dan tidak berprasangka apriori terhadap siapa pun.
Klaim yang beredar di media sosial ke arah sebaliknya juga tidak berdasar: tidak ada pernyataan resmi Kapolri yang “membersihkan” Jokowi dari perkara ini. Yang ada hanyalah ketiadaan pernyataan — dan ketiadaan pernyataan bukanlah pembebasan, sebagaimana desakan bukanlah dakwaan.
Ke mana penyidikan berjalan
Perkara ini bermula dari laporan polisi pada 30 Oktober 2026. Bareskrim Polri menetapkan tiga tersangka pada Selasa (3/11/2026) — mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Eko Hadi Santoso — lalu Irjen Slamet Uliandi sebagai tersangka keempat pada Kamis (5/11/2026). Tiga tersangka pertama ditahan di Rutan Mako Brimob, Depok; Slamet belum ditahan karena kondisi kesehatan pascastroke. Mereka dijerat Pasal 258 KUHP dan/atau Pasal 332 KUHP serta Pasal 32 ayat (1) UU ITE, dengan ancaman maksimal 10 tahun penjara.
Menurut penyidik, dugaan penyadapan berlangsung pada 2025 hingga Oktober 2026, dengan sejumlah nomor telepon diduga dimasukkan ke server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa verifikasi dan tanpa prosedur penegakan hukum. Barang bukti yang diumumkan meliputi 11 unit telepon genggam, satu unit iPad, dan sejumlah media penyimpanan digital. Listyo sendiri sudah dicopot dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan, dan Prabowo menunjuk Letjen TNI Ariyo Windutomo sebagai pelaksana tugas.
Dua agenda akan menguji apakah penyidikan berhenti di empat perwira itu atau menjangkau pengguna akhirnya. Pertama, Komisi III DPR akan menggelar rapat kerja dengan Kapolri pada Kamis (12/11/2026) untuk meminta penjelasan soal perkembangan penyidikan, termasuk soal motif dan dalang. (Baca: Raker 12 November: Komisi III Buru Dalang Penyadapan Prabowo) Kedua, Kabareskrim Komjen Asep Safrudin menyatakan penyidik masih mendalami dugaan unsur makar dalam perkara ini. (Baca: Jimly: Penyadapan Prabowo Bisa Masuk Unsur Makar) Sementara itu, LPSK tengah mengasesmen permohonan perlindungan bagi enam saksi yang diajukan Bareskrim. (Baca: Polri Minta LPSK Lindungi 6 Saksi Kasus Penyadapan Prabowo)
Amnesty menuntut jawaban atas pertanyaan yang sama dari luar institusi penegak hukum. Apakah penyidik akan menjawabnya — dan dengan bukti, bukan sekadar pernyataan — akan terlihat pada 12 November.
Daftar sumber: OWRITE, “Skandal Penyadapan Prabowo Makin Panas, Amnesty International Desak Jokowi Diperiksa”, 9 November 2026; RCTI+, “Usman Hamid Ungkap Pembelian 3 Alat Sadap Canggih di Era Jokowi, Apa Itu?”, 8 November 2026; Samudra Fakta, “Amnesty Desak Polri Ungkap Korban Penyadapan di Luar Istana”, 6 November 2026; Politik Indonesia, “Usut Dugaan Penyadapan, Amnesty Dorong Pembentukan Komite Independen”, 8 November 2026; NTV News, “Yusril: Jokowi Bisa Diperiksa dalam Kasus Dugaan Penyadapan Ilegal”, 5 November 2026; Sorot Republika, “Penyidikan Terus Bergulir, Polri Tak Pernah Keluarkan Pernyataan Jokowi Tak Terlibat Kasus Penyadapan”, 9 November 2026; IDN Times, “5 Fakta Baru Penyadapan Presiden Prabowo yang Libatkan Jenderal Polisi, Ada Dugaan Akses Ilegal”, 7 November 2026; Kompas.com GASPOL di YouTube, “Dugaan Makar Listyo ke Prabowo, RI Beli Alat Sadap dari Israel? | GASPOL Ft Usman Hamid”. (Kutipan langsung Usman Hamid soal end-user sejauh ini hanya dibawa OWRITE; substansi desakan dan latarnya terkoroborasi RCTI+, Samudra Fakta, dan Politik Indonesia.)