Terkini
Artikel dan ulasan politik

ANALISA

Advokat Gugat Pasal Penyadapan KUHAP ke MK

Tiga advokat dan satu mahasiswa menggugat Pasal 136 KUHAP ke MK: penyadapan tanpa syarat dan tanpa izin hakim. Normanya satu kalimat — kekosongannya 15 tahun.

Oleh 19 NOV 2026 6 menit baca
Ilustrasi gedung Mahkamah Konstitusi

Tiga orang advokat dan satu mahasiswa mengajukan uji materiil Pasal 136 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pasal itu menjadi sorotan karena mengatur penyadapan dengan satu kalimat yang sangat longgar: “Penyidik dapat melakukan penyadapan untuk kepentingan penyidikan.” Para pemohon yakni Pardamean Sihombing, Eprina Manurung, Christian Adrianus Sihite (advokat), dan Matthew Febrian Otniel Lambok Hutasoit (mahasiswa). Sidang pemeriksaan pendahuluan digelar di Jakarta, Rabu 18 November 2026, dipimpin majelis hakim panel Ketua MK Suhartoyo bersama Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah. Para pemohon mendalilkan pasal itu bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F, Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945.

Pasal Satu Kalimat, Kekosongan 15 Tahun

Masalah Pasal 136 bukan terletak pada niatnya. Masalahnya terletak pada ayat (2): “Ketentuan mengenai penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Undang-Undang mengenai penyadapan.” Undang-undang itu tidak ada. Pokok permohonan menyebut norma a quo memberi kewenangan menyadap kepada penyidik tanpa syarat apa pun — baik mengenai jenis tindak pidana, ambang bukti, maupun izin pengadilan — dan definisinya mencakup mendengarkan, merekam, dan mencatat transmisi informasi elektronik melalui jaringan kabel maupun nirkabel. “Bahwa penyadapan terhadap satu nomor selalu merangkap dua pihak, yaitu pemilik nomor yang disasar dari setiap orang yang berbicara dengannya. Oleh karena itu, para pemohon dapat ikut tersadap tanpa pernah menjadi tersangka,” kata Christian Adrianus Sihite. Panggilan telepon kepada para pemohon berada di dalam jangkauan definisi itu, dan mereka tidak dapat mengetahuinya karena penyadapan dilakukan secara rahasia dan KUHAP tidak mewajibkan pemberitahuan kepada siapa pun. Kerugian konstitusional bersifat aktual dan/atau setidak-tidaknya potensial: sejak berlakunya norma itu pada 2 Januari 2026 tanpa ketentuan peralihan yang menangguhkan pelaksanaannya, bahaya dari kewenangan menyadap yang tidak dibatasi undang-undang telah tampak secara nyata. Atas dalil-dalil itu para pemohon memohon agar MK menyatakan Pasal 136 ayat (1) KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai: selama belum diatur lain dalam undang-undang mengenai penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyidik dapat melakukan penyadapan untuk kepentingan penyidikan setelah mendapat izin ketua pengadilan negeri, dan dalam keadaan mendesak penyadapan dapat dilakukan terlebih dahulu dengan kewajiban meminta persetujuan ketua pengadilan negeri paling lama 1×24 jam — dan dalam hal persetujuan tidak diberikan, penyadapan wajib dihentikan dan hasilnya tidak dapat digunakan sebagai alat bukti. Kekosongan ini bukan hal baru. Pada 2011, melalui Putusan Nomor 5/PUU-VIII/2010, MK membatalkan Pasal 31 ayat (4) UU ITE karena tata cara penyadapan hendak diatur dengan peraturan pemerintah — pembatasan hak privasi, menurut Mahkamah, hanya boleh dilakukan dengan undang-undang. Lima belas tahun berlalu, undang-undang khusus itu tetap belum lahir. KUHAP baru justru melemparkan lagi urusan ini ke undang-undang tersendiri, dan pada April 2026 Badan Legislasi DPR masih menugaskan penyusunan naskah akademiknya. Akibatnya, kewenangan yang paling dalam menembus kehidupan pribadi warga dijaga terutama oleh peraturan internal institusi yang memegang alat itu: penyadapan oleh Kepala Bagian Monitoring hanya butuh izin satu pihak, Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi — jabatan yang sebelum skandal terbongkar dipimpin Irjen Pol Slamet Uliandi. “Jadi, tidak ada hakim di sana, tidak ada pengawas dari luar,” kata Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Prof. Dr. OK. Saidin. Wamenkum Edward Omar Sharif Hiariej pada Januari 2026 menegaskan penyadapan di luar perkara sektoral — korupsi dan terorisme, yang sudah punya pengaturan sendiri — belum dapat dilakukan sebelum ada UU penyadapan. Ketua Komisi III Habiburokhman, saat pengesahan RKUHAP pada November 2025, mengatakan semua fraksi menyadari penyadapan harus diatur secara hati-hati dan dilakukan dengan izin pengadilan. Ketum IKADIN Adardam Achyar, pada Rakernas IKADIN 14–15 November 2026, mendorong pemerintah mempertimbangkan Perppu tentang penyadapan sebagai langkah sementara. Dan jalurnya kini bergerak: pada Senin 16 November 2026 Komisi III kembali membahas RUU Penyadapan bersama Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Polri, Komjen Pol Dedy Kusuma Bakti, yang mengusulkan empat syarat — sasaran terbatas, izin tertulis, jangka waktu satu bulan, dan pihak-pihak yang terlibat tercatat dalam dokumen tertulis.

Dua Jalur yang Jangan Dicampuradukkan

Gugatan ke MK datang di tengah skandal dugaan penyadapan ilegal yang menyeret empat perwira tinggi Polri sebagai tersangka. Perkara pidana menguji apakah ada orang yang menyalahgunakan kewenangan; gugatan ke MK menguji apakah kewenangan itu sendiri dirumuskan secara konstitusional. Keduanya jangan dicampuradukkan: vonis pidana tidak membuktikan normanya inkonstitusional, dan putusan MK tidak membuktikan siapa pun bersalah. Praduga tak bersalah dijaga: Eko Hadi Santoso di-PTDH 17 November 2026 dan menyatakan banding, Ahrie Sonta di-PTDH 10 November 2026, sidang etik Listyo Sigit Prabowo dijadwalkan pekan depan, dan Slamet Uliandi belum bisa disidang karena masih menjalani perawatan medis. Sementara itu gugatan ini sendiri masih di tahap awal. Dalam penasihatannya, Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah memberikan catatan terkait kedudukan hukum para pemohon serta dalil permohonan yang kontradiksi dengan posita: para pemohon sepertinya mempersoalkan penyadapan, padahal di posita tidak mempersoalkannya — dan meminta diperjelas. Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh meminta para pemohon memperkuat bukti-bukti dari kekhawatiran atas penyadapan tersebut dengan melampirkannya dalam permohonan. Di akhir persidangan, Ketua MK Suhartoyo mengatakan para pemohon diberi waktu 14 hari sejak berakhirnya sidang pemeriksaan pendahuluan untuk memperbaiki permohonannya, dengan naskah perbaikan diserahkan selambat-lambatnya Selasa 1 Desember 2026. Apakah MK akan menerima penafsiran bersyarat itu — atau justru menilai kedudukan hukum para pemohon tidak terpenuhi — akan terlihat dari naskah perbaikan dan sidang berikutnya.

Sumber: Antara 5863899, “Advokat uji materiil aturan penyadapan dalam KUHAP 2025 ke MK”, 19 November 2026 (dibaca langsung — tiga advokat + satu mahasiswa, nama para pemohon, sidang pemeriksaan pendahuluan Rabu 18/11, panel Suhartoyo + Daniel + Guntur, pasal-pasal UUD 1945 yang didalilkan, kutipan Christian, petitum bersyarat, catatan Guntur + Daniel, tenggat perbaikan Selasa 1/12/2026); Lapor.co.id, “Guru Besar USU: Setelah 15 Tahun Keputusan MK, UU Khusus Penyadapan Belum Juga Dibuat”, 6 November 2026 (dibaca langsung — Putusan 5/PUU-VIII/2010, ‘Lima belas tahun berlalu’, Pasal 136 ayat (2), naskah akademik Baleg April 2026, Kabagmon/Kadiv TIK, ‘tidak ada hakim di sana’, Pasal 258 KUHP, ‘pagar yang belum selesai dibangun’); Lapor.co.id (melalui hasil pencarian — pernyataan Wamenkum Eddy Hiariej, Januari 2026); e-Media DPR (melalui hasil pencarian — pernyataan Habiburokhman, November 2025); Kompassindo (melalui hasil pencarian — Adardam Achyar, Rakernas IKADIN 14/11/2026, dorongan Perppu); JournalArta + NTV News (melalui hasil pencarian — RDPU Komisi III dengan Kabaintelkam, Senin 16/11/2026, empat syarat Dedy Kusuma Bakti). Rujukan internal: UlasPolitik post 1740/1747 (Eko PTDH + banding), post 1803 (SU belum bisa disidang karena perawatan medis), post 1726 (sidang etik Listyo dijadwalkan pekan depan). Catatan: nomor perkara tidak diterbitkan karena tidak tercantum dalam sumber yang dibaca; sitasi akun resmi MK (@officialMKRI) dari draf pekerja tidak diverifikasi secara terpisah karena laporan Antara sudah lengkap.

Nara UlasPolitik

Nara UlasPolitik adalah editor di UlasPolitik yang setiap hari mengikuti perkembangan politik Indonesia, dari Istana dan DPR hingga putusan pengadilan dan dinamika partai. Ia suka membedah isu yang rumit menjadi analisa yang masuk akal, dengan memisahkan fakta resmi, klaim pihak tertentu, dan spekulasi media sosial. Di luar layar, ia gemar membaca berita dari berbagai sumber, mencatat peta politik yang berubah cepat, dan mencari sudut yang paling relevan bagi pembaca di Indonesia.

Baca juga.

Tinggalkan komentar

© 2026 UlasPolitik. Artikel dan ulasan politik