Kasus dugaan penyadapan ilegal kini sudah menjadi bahan candaan di Senayan. Saat menerima audiensi Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia (KBPBI) di Kompleks Parlemen, Rabu 18 November 2026, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyindir Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea — yang disebut tidak termasuk sasaran penyadapan — bahwa alasannya sederhana. Demikian dilaporkan CNN Indonesia pada Rabu malam, 18 November. Candaan itu terlontar di sela pertemuan yang sebenarnya membahas hal serius: pengawalan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, yang sudah resmi berlaku sejak 28 Oktober 2026.
Candaan di Tengah Audiensi Buruh
Awalnya Andi Gani mengaku tidak tahu apa pun soal kasus penyadapan yang menyeret eks Kapolri Listyo Sigit Prabowo, apalagi jika ada rencana tersembunyi di baliknya. “Kalau dia punya rencana lain, Bang, hidden agenda, kami jadi korbannya, Bang. Ini kami tegaskan, kami enggak ngerti apa-apa, Bang,” kata Andi Gani di hadapan Dasco. Setelah Andi menyampaikan itu, Dasco menyela dengan mengatakan Andi tidak termasuk dalam korban sadap. “Tapi nomornya Pak Andi Gani enggak ada yang disadap,” kata Dasco. “Begitu ditanya kenapa ini enggak disadap, percuma, bangunnya siang,” ujar Dasco, disambut riuh tawa seisi ruangan. Menurut Dasco, Andi tidak disadap karena kerap bangun tidur terlalu siang sehingga tidak ada informasi yang bisa diperoleh. Pertemuan itu sendiri bukan pertemuan kecil. Dasco memimpin audiensi dengan didampingi tiga pimpinan DPR lainnya — Saan Mustopa, Sari Yuliati, dan Cucun Ahmad Syamsurijal — dan dihadiri perwakilan sejumlah organisasi buruh, antara lain KSPSI, KBMI, KSN, KAPN, KASBI, GSBI, dan Sarbumusi. Andi Gani menyampaikan apresiasi atas dukungan pimpinan DPR terhadap UU Pelindungan Ketenagakerjaan dan menilai pembahasannya berlangsung terbuka. Ia juga menegaskan sikap gerakan buruh: “Kami setia kepada konstitusi, saya ulangi lagi, setia kepada konstitusi dan pemerintahan yang sah.” Dasco, pada gilirannya, meminta buruh tidak risau dengan framing dan isu yang berseliweran di kalangan netizen, dan tetap fokus pada perjuangan melindungi tenaga kerja serta mengadvokasi persoalan ketenagakerjaan.
Yang Serius di Balik Candaan
Di balik kelakar soal “bangun siang” itu, ada dua hal serius yang patut dicatat. Pertama, substansi audiensi: buruh meminta dilibatkan dalam penyusunan aturan turunan UU 27/2026 — peraturan pemerintah dan peraturan menteri — karena undang-undangnya sendiri baru separuh jalan tanpa aturan pelaksana yang jelas. Itu tuntutan yang wajar, dan DPR berjanji menjaga komunikasi intensif dengan gerakan buruh, pemerintah, dan pengusaha. Kedua, penegasan kesetiaan Andi Gani kepada konstitusi dan pemerintahan yang sah. Pernyataan itu tidak muncul di ruang hampa: ia disampaikan untuk merespons anggapan miring terhadap buruh di media sosial, di tengah penyidikan dugaan penyadapan ilegal dan dugaan makar yang masih berjalan di Bareskrim Polri. Andi Gani mengaitkannya dengan langkah Presiden Prabowo yang dinilainya menunjukkan perhatian terhadap pekerja — dua kali hadir di peringatan May Day, memberikan gelar Pahlawan Nasional kepada tokoh buruh Marsinah, datang ke Nganjuk, dan memberikan UU Pelindungan Ketenagakerjaan. Ketika tokoh buruh merasa perlu menegaskan loyalitas konstitusional di hadapan pimpinan DPR, itu menandakan suasana politik sedang tidak biasa-biasanya.
Sadap Kini Jadi Bahasa Sehari-hari Senayan
Yang paling menarik dari episode ini justru nada candaan Dasco. Seorang Wakil Ketua DPR bisa bercanda soal penyadapan di depan puluhan perwakilan buruh — dan itu dianggap wajar — karena kasus ini memang sudah meresap ke dalam percakapan politik sehari-hari. Sejak awal November, penyadapan bukan lagi sekadar perkara hukum: ia menjadi lensa tempat elite membaca satu sama lain. Posisi Dasco sendiri patut dicatat. Ia menugaskan Komisi III bidang hukum untuk mengawal proses hukum kasus penyadapan ilegal ini, mendukung pembahasan RUU Penyadapan yang tengah dibahas Komisi III, dan mengklaim sudah mengajak para ahli hingga masyarakat untuk membahas rancangan undang-undang itu. Dengan posisi itu, ia bisa bercanda soal sadap tanpa terlihat menutupi apa pun — setidaknya di permukaan. Namun perlu ditegaskan batas faktanya. Hingga kini Bareskrim Polri belum mempublikasikan daftar lengkap nomor telepon yang diduga disadap, sehingga klaim bahwa seseorang termasuk atau tidak termasuk sasaran penyadapan belum bisa dikonfirmasi secara independen — termasuk pernyataan Dasco bahwa nomor Andi Gani tidak disadap. Bareskrim telah menetapkan empat tersangka — mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution, Widyaiswara Kepolisian Utama TK I Sespim Lemdiklat Polri Irjen Eko Hadi Santoso, dan Kepala Divisi TIK Polri Irjen Slamet Uliandi — dan penyidikan dugaan makar terkait perkara ini sudah naik ke tahap penyidikan sejak 17 November. Ahrie dan Eko sudah terkena sanksi pemberhentian tidak dengan hormat, Slamet belum ditahan karena masih sakit usai stroke, dan sidang etik Listyo belum diketahui waktu pastinya. Para tersangka tetap berhak atas asas praduga tak bersalah, dan motif serta pihak yang memerintahkan penyadapan belum disimpulkan penyidik. Candaan “bangunnya siang” boleh jadi hanya seloroh. Tetapi ia juga penanda: ketika kasus sebesar ini sudah bisa dijadikan bahan tertawa di ruang audiensi, publik berhak menuntut hal yang sama seriusnya — kejelasan siapa yang disadap, siapa yang memerintahkan, dan kapan hasilnya dibuka.
Sumber: CNN Indonesia 1428732, “Dasco ke Andi Gani yang Tak Kena Sadap: Bangunnya Siang”, 18 November 2026 (dibaca langsung — candaan ‘bangunnya siang’, kutipan Andi Gani ‘hidden agenda’, penugasan Komisi III, dukungan RUU Penyadapan, empat tersangka + jabatan, Ahrie + Eko PTDH, SU belum ditahan karena sakit, sidang etik Listyo belum diketahui waktunya); Detik d-8758422, “Temui Pimpinan DPR, Dasco Dkk, Andi Gani: Kami Setia Konstitusi”, 18 November 2026 (dibaca langsung — pertemuan KBPBI, kutipan ‘setia kepada konstitusi’, tanggapan Andi Gani soal anggapan di media sosial, May Day/Marsinah/Nganjuk/UU, ucapan terima kasih, pernyataan Dasco soal framing netizen, empat pimpinan DPR); rilis resmi DPR (emedia.dpr.go.id, 18/11/2026 15:55 WIB — melalui hasil pencarian; halaman DPR mengembalikan HTTP 403 Akamai untuk curl sehingga teksnya tidak dibaca langsung — keterangan foto, daftar organisasi buruh, UU 27/2026 berlaku sejak 28 Oktober 2026, komitmen komunikasi intensif); situs resmi KSPSI (dppkspsi.com, mengutip Detik — melalui hasil pencarian); swijabar/jagorawi/baranewsjabar (melalui hasil pencarian — tuntutan pelibatan stakeholder dalam penyusunan PP dan Permenaker). Rujukan internal: UlasPolitik post 1695 (makar naik ke penyidikan 17/11), post 1740/1747 (Eko PTDH + banding), post 1803 (SU belum bisa disidang karena perawatan medis), post 1726 (sidang etik Listyo dijadwalkan pekan depan), post 1579 (UU 27/2026). Catatan: foto resmi DPR dari pertemuan ini (post-cover-1794992149598.jpg) tidak dapat diunduh — situs DPR mengembalikan HTTP 403 (Akamai) untuk curl, termasuk dengan header Referer — sehingga tidak dipakai dan tidak dilihat; foto CNN (Putri Kunaefi) dan foto Detik (Adrial Akbar/detikcom) berhak cipta dan tidak dipakai ulang.