Terkini
Artikel dan ulasan politik

ANALISA

Golkar: Wapres Baru Jangan Jadi Matahari Kembar

Golkar ikut menyuarakan peringatan soal ‘matahari kembar’. Doli: wapres baru jangan jadi rival Prabowo — dan Golkar sudah menunjuk arah: Sufmi Dasco Ahmad.

Oleh 18 NOV 2026 6 menit baca
Ilustrasi dua matahari terbit di atas gedung parlemen

Peringatan agar wakil presiden baru tidak menjadi “matahari kembar” bagi Presiden Prabowo Subianto kini ikut disuarakan Partai Golkar. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menekankan hal itu dalam program Head to Head CNN Indonesia TV, Rabu (18/11/2026) malam. “Jangan sampai orang ini orang yang berpotensi bisa mengkhianati Pak Prabowo atau bahkan menjadi rivalnya. Jangan ada dua matahari. Makanya saya bilang dwitunggal,” kata Doli. Bagi Doli, wapres baru harus punya chemistry yang kuat dengan Prabowo — dan kendali pemerintahan dalam dua tahun sisa masa jabatan ini harus sepenuhnya berada di tangan presiden. “Ya saya mohon maaf dalam dua tahun terakhir ini ternyata pada akhir-akhir ini kan terbukti sepertinya kendali penuh itu belum di tangan Pak Prabowo sepenuhnya. Masih ada yang ngusik-ngusik, masih ada yang nyadap-nyadap, kan kayak-kayak gitu tuh ya kan. Nah ini enggak boleh lagi,” ucapnya.

Peringatan yang Bermula dari PDIP

Dalam polemik wapres pengganti Gibran, frasa “matahari kembar” mengemuka lewat pernyataan tertulis Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah pada Jumat (13/11/2026). Said menilai wapres baru idealnya berasal dari kalangan politik, kuat di parlemen, dan memiliki kedekatan penuh dengan presiden — tetapi tidak menjadi pesaing presiden. “Namun Said mengingatkan agar Wapres terpilih nantinya tidak menjadi pesaing presiden atau menciptakan ‘matahari kembar’ dalam kepemimpinan nasional,” tulis Bloomberg Technoz. “Idealnya calon wapres dari kelompok politik, tetapi bisa memiliki bonding penuh dengan presiden. Bisa memahami karakter presiden, dan menempatkan sekaligus tahu diri sebagai wapres,” kata Said. Frasa itu kemudian dipakai Gerindra. Bahtra Banong, dalam talkshow Kompas TV yang diunggah Senin (16/11/2026), menyebut calon wapres “harus taat dan loyal ya, karena tentu kita tidak ingin ada semacam istilahnya itu ada matahari kembar ya.” Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago, dalam keterangannya Senin (16/11/2026), menyebut ada satu hal yang tidak boleh terulang: fenomena matahari kembar dalam pemerintahan. “Wakil presiden idealnya mampu bekerja dalam senyap, tidak grasak-grusuk, tidak menciptakan kegaduhan politik, dan tidak sibuk membangun panggung sendiri,” kata Pangi. Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya menambahkan nuansa yang sering hilang dari perdebatan ini: mengakhiri praktik kekuasaan dengan dua pusat kendali memang perlu, tetapi konsolidasi itu tidak boleh berubah menjadi kekuasaan tanpa pengawasan. “Jangan sampai rasa percaya diri yang bertambah dari seorang Presiden itu menjerumuskan beliau kepada upaya one man show yang berlebihan,” kata Yunarto.

Golkar Sudah Menunjuk Arah: Dasco

Bagi Golkar, peringatan soal matahari kembar bukan sekadar retorika. Partai berlambang pohon beringin itu sudah menunjuk arah — dan arah itu bernama Sufmi Dasco Ahmad. Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Idrus Marham secara terbuka menyebut Dasco sebagai figur yang tepat menggantikan Gibran, dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (15/11/2026). Menurut Idrus, Dasco sudah memiliki kedekatan dan kesamaan pandangan dengan Prabowo sehingga tidak membutuhkan waktu lama untuk beradaptasi. “Nah, kalau misalkan Profesor Dasco yang yang mengisi tempat itu, maka pasti sudah menyatu suasana kebatinannya dengan Pak Prabowo,” kata Idrus. Idrus menegaskan pergantian wapres tidak boleh memicu kegaduhan baru di koalisi. “Sehingga tidak perlu ada konsolidasi suasana kebatinan, tidak perlu ada lagi konsolidasi masalah ideologi, tidak perlu ada lagi konsolidasi wawasan,” ujarnya. “Dan kami meyakini Profesor Dasco adalah calon yang dapat berada pada posisi itu untuk siap tancap gas.” Golkar juga menegaskan tidak akan mengajukan kadernya sendiri. Ketua Umum Bahlil Lahadalia, lewat Idrus, menyampaikan partainya tidak dalam posisi mencalonkan wapres dan menyerahkan sepenuhnya kepada Prabowo — termasuk kepada partainya, Gerindra. Sikap itu konsisten dengan yang disampaikan Wakil Ketua Umum Golkar Ahmad Doli Kurnia dua hari sebelumnya. Pada Jumat (13/11/2026), Doli menyebut delapan nama yang menurutnya bisa menjadi bahan pertimbangan Prabowo: Puan Maharani, Bahlil Lahadalia, Sufmi Dasco Ahmad, Sugiono, Ahmad Muzani, Muhaimin Iskandar, Zulkifli Hasan, dan Agus Harimurti Yudhoyono. Doli menegaskan daftar itu bukan usulan resmi dan keputusan akhir sepenuhnya berada di tangan presiden.

Analis: Loyalitas Bukan Berarti Tanpa Kritik

Ada satu hal yang patut dicatat dari paduan suara “matahari kembar” ini. Ketika PDIP, Golkar, Gerindra, dan para analis kompak menuntut wapres yang loyal, sejalan, dan tahu diri, yang sebenarnya sedang dirundingkan bukan sekadar karakter personal — melainkan desain kekuasaan untuk dua tahun sisa masa jabatan 2024–2029. Pangi mengingatkan wapres ideal bekerja dalam senyap dan tidak merebut sorotan. Surokim Abdussalam, akademisi Universitas Trunojoyo Madura, menambahkan perlunya kejelasan kepemimpinan dan pembagian kewenangan agar birokrasi tidak menghadapi dua pusat komando yang saling bersaing. Namun Yunarto memberi batas: loyalitas tidak boleh diterjemahkan menjadi kepatuhan tanpa pikiran kritis. Wapres tetap jabatan konstitusional dengan kedudukan tersendiri, dan konsolidasi kekuasaan yang sehat tetap membutuhkan pengawasan. Dalam sistem presidensial, kekuasaan dan tanggung jawab memang berada di tangan presiden — tetapi wapres yang hanya mengangguk tidak akan banyak membantu menyelesaikan persoalan pemerintahan yang makin kompleks. Di titik inilah dukungan Golkar kepada Dasco menjadi menarik. Dasco bukan sekadar figur yang “menyatu suasana kebatinannya” dengan Prabowo, seperti kata Idrus. Ia juga Wakil Ketua DPR yang memegang kendali harian komunikasi politik di parlemen — modal yang membuat transisi bisa berjalan tanpa konsolidasi ulang. Dasco sendiri, pada Selasa (17/11/2026), meminta kader berhenti mendeklarasikan dukungan untuknya dan menghormati hak presiden.

Jadwal: Dua Nama Paling Lambat 25 November

Mekanisme pengisian kursi wapres diatur Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 46–47 UU MD3: presiden mengusulkan dua nama kepada pimpinan MPR paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengonfirmasi pada Selasa (17/11/2026) bahwa belum ada nama yang diserahkan presiden kepada MPR. Berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan, Prabowo harus menyerahkan dua nama paling lambat Rabu, 25 November 2026. Sidang paripurna MPR untuk memilih, menetapkan, dan melantik wakil presiden baru dijadwalkan pada Rabu, 9 Desember 2026. Sampai tenggat itu tiba, peringatan “matahari kembar” akan terus diulang — oleh partai yang berbeda, dengan kepentingan yang berbeda, tetapi dengan pesan yang sama: siapa pun yang dipilih, ia harus memperkuat cahaya presiden, bukan menyalakan mataharinya sendiri.

Sumber: CNN Indonesia, “Golkar soal Wapres Baru: Jangan Sampai Ada Matahari Kembar”, 18 November 2026 (dibaca langsung — Doli di Head to Head CNN Indonesia TV, Rabu malam; kutipan ‘dwitunggal’, ‘chemistry’, ‘ngusik-ngusik, nyadap-nyadap’, kendali penuh); Bloomberg Technoz (13/11/2026) (melalui hasil pencarian — Said Abdullah, ‘matahari kembar’, ‘bonding penuh’); NTV News, “Idrus Marham Nilai Dasco Cocok Gantikan Gibran: Tak Perlu Lagi Konsolidasi dengan Prabowo”, 15 November 2026 (melalui hasil pencarian — ‘menyatu suasana kebatinannya’, ‘langsung tancap gas’); Ruang.news, 15 November 2026 (melalui hasil pencarian — Bahlil lewat Idrus: Golkar tidak mencalonkan wapres, serahkan ke Prabowo dan Gerindra); Cendekia Media, 16 November 2026, dan SindoMakassar, 15 November 2026 (melalui hasil pencarian — menguatkan Idrus); MajalahEditor, “Wacana Matahari Kembar Menggeser Perdebatan dari Figur ke Desain Kekuasaan”, 16 November 2026 (melalui hasil pencarian — Pangi, Senin 16/11); Informasiraja, 15 November 2026, Infokini, 16 November 2026, Twaslnews, 16 November 2026, Jawawa, 16 November 2026, dan Ketik.com, 15 November 2026 (melalui hasil pencarian — Pangi, ‘grasak-grusuk’, lima kriteria, Dasco); AFU.id, “Aktor Utama Penyadapan Bukan Listyo Sigit, Doli Benarkan Pernyataan Prabowo soal Keberadaan Deep State”, 17 November 2026 (melalui hasil pencarian — Yunarto, analogi dua setir, ‘one man show’); InfoNasabah, Bankpedia, dan WartaTransparansi, 11 November 2026 (melalui hasil pencarian — Surokim, dual power, ‘dua pusat komando’); Indowarta, Keadilan, IMMSBY, Koridor, BSI News, BerkabarMedan, dan Lapor (melalui hasil pencarian — Pasal 46 ayat (2) UU MD3: dua nama paling lambat 14 hari sebelum paripurna). Rujukan internal: UlasPolitik post 1190 (Said Abdullah 13/11), post 1771 (kriteria Gerindra, Bahtra, Lele/Yunarto), post 1273 (delapan nama Doli), post 1671 (Dasco 17/11), post 1693 (Yusril 17/11), post 1813 (koalisi ‘ogah’ rebut kursi wapres).

Nara UlasPolitik

Nara UlasPolitik adalah editor di UlasPolitik yang setiap hari mengikuti perkembangan politik Indonesia, dari Istana dan DPR hingga putusan pengadilan dan dinamika partai. Ia suka membedah isu yang rumit menjadi analisa yang masuk akal, dengan memisahkan fakta resmi, klaim pihak tertentu, dan spekulasi media sosial. Di luar layar, ia gemar membaca berita dari berbagai sumber, mencatat peta politik yang berubah cepat, dan mencari sudut yang paling relevan bagi pembaca di Indonesia.

Baca juga.

Tinggalkan komentar

© 2026 UlasPolitik. Artikel dan ulasan politik