Terkini
Artikel dan ulasan politik

ANALISA

Koalisi ‘Ogah’ Rebut Kursi Wapres: Loyalitas atau Kalkulasi 2029?

Partai koalisi kompak tidak menyodorkan kader pengganti Gibran dan menyerahkan keputusan sepenuhnya ke Prabowo. Di baliknya ada loyalitas — dan kalkulasi 2029.

Oleh 18 NOV 2026 6 menit baca
Istana Merdeka di Jakarta pada senja hari

Partai-partai koalisi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kompak tidak menyodorkan kader untuk menggantikan Gibran Rakabuming Raka dan menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada presiden. Yang terbaru bergabung dalam sikap itu adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS): Sekretaris Jenderal DPP PKS Muhammad Kholid menyatakan pada Senin (16/11/2026), “PKS tidak mengusulkan nama kadernya untuk menjadi calon wakil presiden.” Tiga hari sebelumnya, Partai Amanat Nasional (PAN) sudah menyatakan hal yang sama di Balai Kota Bogor, Jumat (13/11/2026): Ketua DPP PAN Bima Arya Sugiarto mengatakan, “Menyerahkan sepenuhnya kepada Bapak Presiden. Enggak ada (usulan nama), kami serahkan ke Bapak Presiden,” dan Sekretaris Jenderal DPP PAN Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio menambahkan, “Semuanya diserahkan ke Bapak Presiden.” Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) bahkan membantah pernah memikirkan nama ketuanya: Ketua Kelompok Fraksi PKB Muhammad Khozin mengatakan pada Jumat (13/11), “Sama sekali tidak terpikirkan soal cawapres pengganti Gibran. Berpikir saja tidak, apalagi mengusulkan.” Pada hari yang sama, Jumat (13/11), Prabowo mengumpulkan para ketua umum partai di Istana Bogor dan memberi waktu satu minggu kepada masing-masing partai untuk membahas nama kandidat. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengatakan setelah pertemuan itu, “Walaupun semua terserah kepada Bapak Presiden, ya. Tetapi catatan, kalau dari kader PAN, nggak ada.”

Loyalitas sebagai bahasa politik

Pola ini sebenarnya sudah terbentuk sejak hari-hari pertama setelah Gibran berhenti. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menyatakan partainya tidak akan mengajukan nama tepat sehari setelah Gibran menyatakan berhenti; Partai Golkar melalui Wakil Ketua Umum Ahmad Doli Kurnia memberi keleluasaan penuh kepada Prabowo pada Jumat (13/11); NasDem dan PKB lebih dulu mengambil sikap yang sama. Secara konstitusional, Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur MPR memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan presiden — jadi penyerahan keputusan ini memang sejalan dengan mekanisme yang berlaku. Pakar Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada (UGM) Agustinus Subarsono menilai sikap itu adalah pesan politik: “Ini sebagai pesan bahwa parpol koalisi tidak perlu diragukan loyalitasnya,” katanya. Menurut dia, budaya pekewuh membuat partai-partai enggan mengutarakan ambisi secara terbuka — “Namun, sejatinya yang terjadi adalah konflik yang tersembunyi.” Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menambahkan satu syarat substantif pada Jumat (13/11): siapa pun sosok wapres yang dipilih Prabowo nanti harus memiliki keunggulan dalam sektor ekonomi. Kriteria Gerindra sendiri — loyalitas 1.000 persen, taat, bisa bekerja sama, dan menjadi problem-solver — serta sikap Doli yang menerima keputusan apa pun Prabowo, permintaan Dasco agar kader berhenti mendeklarasikan dukungan, dan bacaan para pengamat Lele (UGM) dan Yunarto Wijaya (Charta Politika) soal motif kedua di balik sikap kompak itu sudah dibahas dalam UlasPolitik post 1771.

Kalkulasi 2029 dan beban pemerintahan

Di balik bahasa loyalitas itu, Agustinus melihat beban yang sangat konkret. “Pimpinan parpol koalisi tahu betul betapa berat beban ekonomi yang harus ditanggung pemerintah dalam implementasi program prioritas Prabowo,” ujarnya. Ia merujuk pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang saat ini menuai banyak kritik dari publik. Pemerintah harus mengumpulkan sekitar Rp514 triliun penerimaan pajak pada November hingga Desember 2026 demi memenuhi target tahunan, sementara defisit fiskal pada Oktober 2026 tercatat mencapai Rp379,3 triliun atau setara 1,4 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Tekanan ekonomi itu, kata Agustinus, menjadi pertimbangan utama partai-partai koalisi sebelum mengambil langkah politik terkait pengisian kursi wakil presiden. Di luar faktor ekonomi, ada risiko elektoral. Langkah menyodorkan kader sendiri berpotensi memicu persepsi negatif di kalangan pendukung serta relawan Presiden ke-7 Joko Widodo dan Gibran. “Pendukung dan relawan Jokowi dan Gibran akan memiliki persepsi bahwa parpol tersebut berperan dalam penurunan Gibran, dan ini berdampak pada elektoral 2029,” kata Agustinus. Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia Arifki Chaniago mengidentifikasi tiga motif strategis di balik keengganan itu: menghindari stigma bahwa suatu partai tengah membangun poros kekuatan baru demi mendongkrak daya tawar menuju Pilpres 2029; memilih posisi menunggu sekaligus berharap dipilih langsung oleh kepala negara; dan kalkulasi ruang gerak partai saat memasuki fase persiapan Pemilu 2029. “Jangan sampai kursi wapres justru menjadi beban politik bagi partai. Sebab, ketika kadernya berada di posisi RI 2, partai akan lebih sulit mengambil jarak atau membangun positioning yang berbeda dari pemerintah menjelang 2029,” kata Arifki. Perhitungan itu semakin mendesak karena tahapan pendaftaran partai politik peserta Pemilu 2029 akan dimulai pada Juni 2027. Arifki juga melihat dua opsi di tangan Prabowo: figur profesional yang relatif netral dan memperkuat kapasitas teknokratis pemerintahan, atau kader Gerindra yang menawarkan efisiensi tata kelola dan kesamaan ideologi. “Kalau wakil presidennya berasal dari Gerindra, maka ketika program pemerintah berhasil, insentif elektoralnya berpotensi lebih banyak dipanen Gerindra,” katanya.

Bola kini di tangan Prabowo dan Gerindra

Dengan semua partai koalisi memilih diam, bursa internal Gerindra mengerucut pada tiga tokoh sentral: Sekretaris Jenderal Gerindra sekaligus Menko PMK Sugiono, Ketua MPR Ahmad Muzani, dan Ketua Harian Gerindra sekaligus Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad (UlasPolitik post 1771). Sesuai jadwal yang berlaku, dua nama calon diserahkan Presiden ke MPR pada Rabu (25/11/2026), diverifikasi pada 25 November–8 Desember, dan rapat paripurna pemilihan dijadwalkan Rabu (9/12/2026). Sampai tanggal itu, bursa nama akan tetap ramai — tetapi penentunya hanya satu orang. Yang patut ditunggu sekarang bukan lagi siapa yang menyodorkan nama, melainkan apa yang dipilih Prabowo: kader Gerindra yang menurut Zulhas sudah disepakati koalisi, atau figur profesional yang menurut Arifki bisa menjadi pilihan yang relatif lebih netral. Sikap kompak koalisi itu memberi Prabowo keleluasaan penuh — tetapi juga menempatkan seluruh biaya politik keputusan itu di pundaknya sendiri.

Sumber: Forensik Narasi, “Siasat Parpol di Balik Penyerahan Kursi Pengganti Gibran”, 16 November 2026 (dibaca langsung — analisis Agustinus Subarsono, beban fiskal Rp514 triliun + defisit Rp379,3 triliun, persepsi pendukung Jokowi/Gibran, kutipan “pesan loyalitas” dan “budaya pekewuh”); BarataNews, “Kalkulasi Pemilu 2029 Bikin Parpol Koalisi Enggan Sodorkan Cawapres ke Prabowo”, 17 November 2026 (terverifikasi via pencarian — analisis Arifki Chaniago, tiga motif, kutipan “beban politik”, pendaftaran parpol Juni 2027, opsi profesional vs Gerindra, Kholid/PKS 16 November, AHY); Holopis, “Prabowo Pegang Kendali Penuh Bursa Wapres, Partai Koalisi Sedang Hitung Untung-Rugi 2029”, 16 November 2026 (terverifikasi via pencarian — analisis Arifki Chaniago); Mimbar Jurnalis, “Koalisi Prabowo Tak Ajukan Nama Pengganti Gibran, Ini Alasan yang Diungkap Pakar UGM”, 16 November 2026 (terverifikasi via pencarian — Agustinus Subarsono via Kompas.com, Doli 13 November); AFU.id, “Pan Tak Ajukan Nama Pengganti Gibran, Serahkan Keputusan Kursi Wapres Sepenuhnya ke Prabowo”, 13 November 2026 (terverifikasi via pencarian — Bima Arya + Eko Patrio, Balai Kota Bogor); Lapor.co.id, “Bima Arya: PAN tak ajukan calon pengganti Gibran”, 13 November 2026 (terverifikasi via pencarian — Bima Arya + Eko Patrio, bersumber Antara) dan “PKS dan PKB Buka Suara soal Sosok Cawapres Baru Pengganti Gibran”, 13 November 2026 (terverifikasi via pencarian — Khozin/PKB membantah usulan Muhaimin, Mardani Ali Sera); Teritorial.com, “Prabowo Kumpulkan Petinggi Parpol di Istana Bogor, Bahas Pengganti Gibran”, 14 November 2026 (terverifikasi via pencarian — pertemuan Istana Bogor 13 November, tenggat satu minggu, Zulhas: “kalau dari kader PAN, nggak ada”); JournalArta, “PAN Pengganti Gibran: Keputusan Diserahkan ke Prabowo”, 14 November 2026 (terverifikasi via pencarian — Bima Arya + Eko Patrio). Catatan: artikel CNN Indonesia (18/11/2026), Kompas.com (16/11/2026), dan Tribunnews (17/11/2026) yang dikutip draf awal tidak dibaca langsung (tidak ada URL yang diberikan); substansinya terkoroborasi oleh sumber-sumber di atas. Latar: UlasPolitik post 1771 (kriteria Gerindra, Doli, Dasco, Lele/Yunarto), post 1432 (Zulhas), post 1671 (PKS dukung Dasco), post 1717 (PAN dukung Dasco), post 1603 (NasDem), post 1588/1591 (23 DPD).

Nara UlasPolitik

Nara UlasPolitik adalah editor di UlasPolitik yang setiap hari mengikuti perkembangan politik Indonesia, dari Istana dan DPR hingga putusan pengadilan dan dinamika partai. Ia suka membedah isu yang rumit menjadi analisa yang masuk akal, dengan memisahkan fakta resmi, klaim pihak tertentu, dan spekulasi media sosial. Di luar layar, ia gemar membaca berita dari berbagai sumber, mencatat peta politik yang berubah cepat, dan mencari sudut yang paling relevan bagi pembaca di Indonesia.

Baca juga.

Tinggalkan komentar

© 2026 UlasPolitik. Artikel dan ulasan politik